<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG-20241125-WA0015-2138942193.jpg" alt="Tersangka kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Adhi Kismanto alias Fallen. (Sabik Aji/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Adhi Kismanto alias Fallen. (Sabik Aji/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Beredar narasi di media sosial empat terdakwa kasus dugaan praktik penjagaan situs judi online (judol) yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (dahulu Kemenkominfo) divonis berat pada tingkat putusan banding. Narasi dugaan berita bohong itu tersebar di media sosial X. "Mantap vonis banding para terdakwa judol Komdigi resmi diperberat, Zulkarnaen divonis 9 tahun. Adhi Kismanto dan Alwin Kiemas 8 tahun. Ini juga membuktikan Budi Arie clear dari fitnah," tulis akun @ahmadsepor dalam akun media sosial X, Rabu (12/11) malam. Akun tersebut turut mengunggah selembar salinan putusan. Rupanya, tulisan itu bukan putusan hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili kasus penjagaan situs judi online. Salinan yang diunggah itu merupakan narasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang termuat di dalam pertimbangan amar putusan hakim. Hal itu sebagaimana tertera tulisan "Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut". Sebab, putusan tingkat banding PT DKI Jakarta terhadap empat terdakwa judol tidak diperberat. Berdasarkan putusan 16 Oktober 2025, dengan nomor 202/PID.SUS/2025/PT DKI, terdakwa Zulkarnaen Apriliantony tetap divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsider satu bulan kurungan. Sementara, terdakwa Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijin alias Agus divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.&nbsp; Putusan tingkat banding yang dinarasikan akun @ahmadsepor tidak sesuai dengan putusan resmi PT DKI sebagaimana termuat dalam keputusan nomor 202/PID.SUS/2025/PT DKI. Nasari itu seolah membantah keterlibatan Budi Arie yang belakangan ini dikaitkan dengan kasus judi online. Pasalnya, nama Budi Arie disebut-sebut berulang kali dalam dakwaan kasus dugaan praktik judol. "Semua upaya menyeret nama beliau gagal. Pengadilan membuktikan Budi Arie clear dan nggak ada satu pun bukti yang valid untuk menyeretnya," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Narasi hoaks tentang vonis berat 4 terdakwa judol di media sosial dibantah dengan fakta putusan resmi.

Hoaks! 4 Terdakwa Judol Era Menkominfo Budi Arie Hukumannya Diperberat di Tingkat Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/KOMINFO-10-2708050094.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Presiden Joko Widodo menerapkan visi Indonesia Sentris selama satu dekade memegang mandat memimpin pembangunan bangsa. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan selama satu dekade kepemimpinan, Presiden Joko Widodo telah meletakkan fondasi agar Indonesia siap menjadi negara maju. &ldquo;Peletakkan fondasi menuju Indonesia Maju digarap di setiap lini, dengan berbagai capaian yang dapat kita rasakan bersama hari ini,&rdquo; jelasnya dalam Peluncuran Buku Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014-2024 dan Horizon Pembangunan Digital Indonesia 2025-2030 di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024). Menurut Menteri Budi Arie, dua periode kepemimpinan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-209) dan KH Ma&rsquo;ruf Amin (2019-2024). Presiden Joko Widodo berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto. &ldquo;Berhasil melewati masa krisis Pandemi Covid-19 dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang dapat menangani krisis global dengan relatif baik,&rdquo; tandasnya. Selain itu, kesejahteraan masyarakat mulai terwujud melalui Program Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagai kunci akses peningkatan taraf hidup masyarakat. &ldquo;Program Keluarga Harapan dan subsidi sejumlah kebutuhan pokok juga telah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat,&rdquo; ungkap Menkominfo. Menteri Budi Arie menyatakan pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif juga menjadi tulang punggung kemakmuran rakyat. &ldquo;Dengan infrastruktur konektivitas yang makin terbuka, peluang ekonomi baru bermunculan, lapangan pekerjaan meningkat dan waktu serta biaya logistik bisa terus ditekan,&rdquo; tegasnya.

Presiden Joko Widodo berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% sekaligus menggandakan nilai Produk Domestik Bruto.

Satu Dekade Kepemimpinan, Menteri Budi Arie: Presiden Jokowi Letakkan Fondasi Indonesia Maju

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/26/WASTRA-26-1404897127.jpg" alt="Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2024/(Foto: Biro Humas Kominfo)" width="100%">
<figcaption>Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2024/(Foto: Biro Humas Kominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pameran Kerajinan Nusantara Kriyanusa 2024 kembali digelar. Digelarnya pameran tersebut untuk mendukung regenerasi wastra Indonesia atau kain tradisional yang sarat akan makna budaya nusantara. Ketua Pelaksana Kriyanusa 2024, Yantie Isfandiary Airlangga menyatakan pameran ini juga menjadi ajang unjuk karya perajin muda pemula unjuk gigi. "Kali ini kita mengkurasi itu cukup sangat ketat, karena kita dengan judul perajin muda, sehingga kita memang memilih perajin-perajin yang awal, yang anak-anak muda, yang betul-betul baru pertama kali," jelasnya dalam Konferensi Pers Kriyanusa 2024 di Press Room Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (26/08/2024). Yanti menilai, banyak generasi muda yang menghasilkan karya yang bagus. Menurutnya, Kriyanusa 2024 dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan karya tersebut kepada masyarakat. "Ini adalah kesempatan pertama untuk kita mengkurasi betul-betul karya-karya mereka, unggulan-unggulan mereka, yang banyak sekali mungkin kita belum ketahui," tuturnya. Sementara itu, Wakil Ketua Pelaksana Kriyanusa 2024 Elizabeth Thohir menyatakan wastra karya perajin muda dipadupadankan dengan kreativitas perancang fesyen untuk melestarikan budaya bangsa. Kolaborasi itu melahirkan produk yang unik, kreatif, dan kekinian. &ldquo;Yang menarik kegiatan ini untuk melatih, membina penenun yang muda-muda, jadi kita bisa mengajak penenun muda-muda ini untuk lebih giat dalam melestarikan budaya kita," tandasnya. Elizabeth berharap, pameran produk perajin muda juga dapat mengundang lebih banyak generasi muda untuk datang mengunjungi Pameran Kriyanusa 2024. Di mana, selain pameran produk kerajinan, Pameran Kriyanusa 2024 akan menghadirkan artis-artis ternama ibukota. Lebih jauh, Ketua Acara Harian Kriyanusa 2024 Sri Bahlil Lahadalia mengatakan diundangnya para artis tersebut untuk menghibur pengunjung. Pengunjung juga akan dimanjakan oleh berbagai kuliner nusantara yang bisa dinikmati di arena pameran. "Tujuannya memang menarik pengunjung, selain mereka mensupport para musisi Indonesia, juga bisa berbelanja," ujarnya. Sri menjelaskan Pameran Kriyanusa 2024 akan dihadiri perwakilan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari seluruh Indonesia. Bahkan, menurutnya Dekranas mengharapkan akan terjadi kolaborasi yang saling menguntungkan. "Jadi mereka pasti juga akan menampilkan karya-karya dari seluruh Indonesia, pasti juga akan ada semacam business matching juga. Jadi daerah mungkin dari daerah Indonesia bagian barat, nanti juga akan bisa berkolaborasi dengan para perajin dari Indonesia bagian timur, tentunya di sini harapannya juga akan terjadi transaksi," tuturnya. Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Dina Budi Arie menyatakan promosi kegiatan Kriyanusa 2024 akan digencarkan melalui media sosial. "Sesuai tema Kriyanusa tahun ini, kami dari bidang humas dan promosi melakukan promosi yang agak beda juga dari tahun-tahun sebelumnya, karena anak muda itu selalu dekat dengan sosial media, selalu pegang gadget,&rdquo; jelasnya. Ia menyontohkan salah satu platform media sosial yang akan digunakan untuk mendiseminasikan kegiatan dan agenda pameran ini melalui TikTok. Selain itu, promosi Kriyanusa tahun ini juga dilakukan di media konvensional seperti baliho dan media luar ruang lain. "Jadi kita juga promosi melalui kanal-kanal media yang ada, Dekranas juga sudah punya TikTok mulai dari tahun ini," tuturnya. Dengan tema Perajin Muda Lestarikan Warisan Budaya, Kriyanusa 2024 diselenggarakan pada 28 Agustus s.d. 1 September 2024 di Hall A dan B JCC Senayan. Acara tahunan Dekranas itu bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan keragaman produk kerajinan Indonesia.

Generasi muda banyak yang menghasilkan karya yang bagus dan Kriyanusa 2024 bisa jadi media memperkenalkan karya tersebut kepada masyarakat.

Dukung Regenarasi Wastra Indonesia Lewat Pameran Kriyanusa 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/KOMINFI-0103-B-3155053802.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas upaya pecepatan penyelesaian pembahasan dokumen penggunaan slot orbit (filing) satelit maritim CAKRA-1 dengan International Telecommunication Union (ITU). Hal itu untuk memantau satelit sumberdaya dan kondisi maritim nasional. &ldquo;Tentang concern Indonesia melakukan transformasi digital. Kita perlu mendapatkan dukungan dari lembaga internasional. International Telecommunication Union (ITU) berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital,&rdquo; ujarnya usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin dan Direktur Biro Radio Komunikasi ITU Mario Maniewicz di sela penyelenggaraan Mobile World Congress 2024 di Fira Gran Via, Barcelona, Spanyol, Rabu (28/02/2024). Budi menyatakan, salah satu bentuk dukungan yang diharapkna berupa pengajuan filling satelit CAKRA-1 yang akan digunakan untuk memantau kondisi maritim Indonesia oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. &ldquo;Indonesia meminta bantuan ITU untuk mempercepat proses evaluasi dan publikasi satelit CAKRA-1 tersebut, agar sesuai dengan jadwal peluncuran CAKRA-1 yang ditargetkan pada akhir Juni 2024,&rdquo; ungkapnya. Menurutnya, CAKRA-1 merupakan Satelit Low Earth Orbit (LEO) yang akan dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti nelayan dan perikanan. Budi menekankan terobosan teknologi satelit perlu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan sektor maritim nasional. &ldquo;Kita ini negara kepulauan, laut kita luas sehingga memang memerlukan sarana dan infrastruktur komunikasi berbasis satelit. Akan di-follow up lagi,&rdquo; imbuhnya. Pembahasan mengenai filing satelit dengan ITU merupakan langkah administratif yang diperlukan sesuai dengan prosedur standar ITU agar satelit KKP bisa diluncurkan dan terproteksi. Kementerian Kominfo berupaya membantu peluncuran CAKRA-1 dijadwalkan pada 28 Juni 2024. Satelit CAKRA akan terdiri dari beberapa unit satelit dan secara teknis akan dibahas dalam pertemuan Kementerian Kominfo dengan ITU selanjutnya. Dalam pertemuan tersebut, Sekjen ITU Doreen Bogdan-Martin juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Telecommunication Development Conference (WTDC) Tahun 2025 yang akan dihadiri sekitar kurang lebih 1.200 orang. &ldquo;Termasuk juga meminta Indonesia menjadi tuan rumah World Telecommunication Development Conference 2025. Nanti kita rapatkan dulu,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

International Telecommunication Union (ITU) berkomitmen untuk terus membantu Indonesia dalam melakukan transformasi digital.

Bahas Percepat

Bahas Percepatan Filing Satelit CAKRA-1 dengan Sekjen ITU, Menkominfo Targetkan Rampung Akhir Juni 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/KOMINFO-0103-A-3786000523.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Digitalisasi saat ini telah menjadi keniscayaan bagi setiap negara. Keterlibatan warga negara memiliki arti penting agar percepatan transformasi digital lebih mudah diwujudkan. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional. &ldquo;Saya mengajak teman-teman diaspora yang memiliki wawasan dalam lingkup transformasi digital untuk memberi masukan mengenai arah pengembangan dan pembangunan transformasi digital di Indonesia. Saya selalu konsisten bahwa digitalisasi adalah keniscayaan dalam perkembangan peradaban manusia, dan penggerak ekonomi sosial di masyarakat,&rdquo; jelasnya dalam Pertemuan dengan Diaspora Indonesia di Hotel Sofia Barcelona, Spanyol, Selasa (27/02/2024) malam waktu setempat. Menteri Budi Arie mendorong Diaspora Indonesia di Spanyol memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Menurutnya pemikiran dan masukan diaspora memiliki arti penting agar Indonesia bisa terus bergerak maju dan memberi warna bagi kemajuan dunia dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. &ldquo;Sumbangsih para diaspora sangat dibutuhkan bagi Indonesia untuk makin maju,&rdquo; tandasnya. Menkominfo juga berharap agar Diaspora Indonesia dapat berkontribusi dalam kepentingan nasional secara aktif. Bahkan, Menteri Budi Arie mengusulkan aksi Nation Call untuk mengoordinasikan seluruh diaspora demi kepentingan nasional. &ldquo;Ini suatu saat harus ada National Call, harus ada langkah-langkah untuk mengkoordinasikan semua. Banyak negara rebutan sumberdaya manusia kita, karena orang Indonesia yang berprestasi dan mampu membuat banyak hal. Tinggal kepentingan nasional kita yang perlu dirumuskan, supaya kita jangan terlalu tertinggal dari banyak negara,&rdquo; ungkapnya. Menkominfo menjelaskan Pemerintah terus berupaya untuk mengikis kesenjangan antarwilayah, bahkan menargetkan penurunan jumlah wilayah tertinggal di Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Kominfo dengan menyediakan akses internet di wilayah tertinggal. &ldquo;Tahun lalu kita meresmikan di Talaud sama Bapak Presiden Joko Widodo. Jaringan BTS di seluruh Indonesia terutama di daerah-daerah kita punya istilah terluar, terdepan, tertinggal,&rdquo; tuturnya. Menurut Menteri Budi Arie dari total 74 ribu desa di Indonesia, saat ini jumlah desa yang tertinggal sebanyak sembilan ribu desa. &ldquo;Saya tiga tahun lebih jadi Wakil Menteri Desa PDTT jadi saya agak paham tentang desa ini. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa, dan saat ini jumlah desa yang tertinggal mencapai 9 ribu desa. Saya yakin dengan kemauan. Desa Tertinggal, mudah-mudahan bisa kita hilangkan,&rdquo; ungkapnya. Dalam pertemuan itu, setiap Diaspora Indonesia yang hadir menerima Buku Biografi &ldquo;Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia&rdquo; yang diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol dengan judul &ldquo;Jokowi Hace Realidad El Sueno de Indonesia: Comprender el desarrollo basado en el car&aacute;cter y los valores humanos.&rdquo; Buku besutan Darmawan Prasodjo itu mengisahkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam memetakan mimpi Indonesia serta capaian dalam membangun Indonesia di berbagai sektor. Selain diterjemahkan dalam Bahasa Spanyol, buku itu juga sudah ada dalam Bahasa Korea dan Arab. Saat ini tengah dalam proses terjemahan dalam Bahasa Jepang, China, dan Swahili.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengajak diaspora Indonesia untuk menjadi bagian dalam transformasi digital nasional.

Dorong Diaspora Ambil Peran, Menkominfo: Mari Bergerak Majukan Indonesia!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/Kominfo-576722934.jpg" alt="Kemkominfo melalui website resminya tegas menyatakan adanya informasi &lsquo;Hoaks&rdquo;, yang ditujukan untuk memfitnah produk air minum dalam kemasan (AMDK) milik perusahaan nasional merek &ldquo;Le Minerale&quot;." width="100%">
<figcaption>Kemkominfo melalui website resminya tegas menyatakan adanya informasi &lsquo;Hoaks&rdquo;, yang ditujukan untuk memfitnah produk air minum dalam kemasan (AMDK) milik perusahaan nasional merek &ldquo;Le Minerale&quot;.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) melalui website resminya tegas menyatakan adanya informasi &lsquo;Hoaks&rdquo;, yang ditujukan untuk memfitnah produk air minum dalam kemasan (AMDK) milik perusahaan nasional dengan merek &ldquo;Le Minerale&rdquo;. Hoaks sengaja disebar dua influencer media sosial dengan menuding Le Minerale sebagai produk merek asing dan terkait Israel. Hoaks ini sebelumnya sengaja disebarkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Husin Alwi/@HusinShihab, dan akun milik Jhon Sitorus/@Miduk17, melalui platform media sosial X/Twitter, yang kemudian dikutip oleh beberapa media tanpa klarifikasi. Faktanya, AMDK Le Minerale adalah seratus persen produk dalam negeri yang kantor pusatnya pun di Indonesia, bukan di luar negeri, apalagi di Israel. &ldquo;PT. Tirta Fresindo Jaya selaku produsen air kemasan &lsquo;Le Minerale&rsquo; membantah isu yang beredar di media sosial tersebut,&rdquo; demikian bantahan di situs web resmi Kominfo yang khusus mewartakan hoaks yang menyasar perusahaan swasta: https://cekhoaks.aduankonten.id/view/11227. &ldquo;PT. Tirta Fresindo Jaya merupakan perusahaan yang 100 persen Indonesia. Kepemilikan 100 persen Indonesia, karyawan 100 persen warga negara Indonesia, dan produk perusahaan, baik dalam kemasan botol maupun galon, sepenuhnya diproduksi di Indonesia. PT. Tirta Fresindo Jaya menjamin pihaknya tidak memiliki kaitan apa pun dengan Israel. Selain itu, Le Minerale tidak memiliki operasional maupun investasi dalam bentuk apa pun di Israel,&rdquo; demikian paparan di situs web tersebut. Pihak PT. Tirta Fresindo Jaya sendiri membantah keras ujaran serampangan yang sengaja disebarkan oleh Ketua Cyber Indonesia tersebut. &ldquo;Produk Le Minerale sudah menjadi salah satu produk kebanggaan Indonesia, karena telah berhasil melakukan ekspor ke berbagai negara dan seluruh keuntungan dari bisnis perusahaan kami kembali ke Indonesia,&rdquo; kata Marketing Director PT. Tirta Fresindo Jaya, Febri Satria Hutama, dalam keterangan resminya. Bahkan, kata Febri menambahkan, &ldquo;Kantor-kantor perwakilan dagang perusahaan kami di luar negeri, pada jabatan manajerial ke atas dan posisi strategis diisi oleh kalangan profesional berkewarganegaraan Indonesia.&rdquo; Febri mengatakan, akibat perkembangan situasi politik internasional perang Israel terhadap Palestina, telah berkembang berbagai informasi yang menyesatkan di masyarakat, khususnya mengenai produk-produk yang dianggap berkaitan dengan negara Israel. Menurut Febri, produk AMDK Le Minerale juga terkena dampak serangan hoaks, dituding sebagai produk asing yang terafiliasi dengan Israel. &ldquo;Hal tersebut merupakan bentuk disinformasi atau hoaks yang diinformasikan oleh akun media sosial X/Twitter,&rdquo; katanya. Dua akun di media sosial X/Twitter yang paling aktif menyebarkan hoaks tentang produk AMDK Le Minerale adalah akun milik Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi/@HusinShihab dan akun milik Jhon Sitorus/@Miduk17. Keduanya terang-terangan menyebar disinformasi yang menyebutkan Le Minerale adalah merek milik asing yang dipromosikan sebagai produk lokal dan perusahaan induknya beroperasi di Israel. &ldquo;Informasi hoaks atau disinformasi tersebut bahkan telah menjadi sumber berita, menyebar dan diberitakan oleh berbagai berita media online tanpa klarifikasi kami,&rdquo; kata Febri. Febri mengatakan, sejauh ini bantahan dan klarifikasi sudah dilakukan pihaknya dan sudah diberitakan melalui beberapa media nasional. Hal ini penting dilakukan, karena masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan tidak mudah termakan hoaks dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Menurutnya, karena Indonesia adalah negara hukum, tentu ada konsekuensi dari penyebarluasan informasi menyesatkan yang tidak disertai data dan fakta sebenarnya tersebut. Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, mengatur sebagai berikut: Pasal 28 ayat (1): &ldquo;Perbuatan Yang Dilarang diantaranya: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik&rdquo;; Pasal 45A Ayat (1): &ldquo;Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)&rdquo;. UU ITE ini juga diperkuat ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang menyatakan secara tegas: &ldquo;Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun&rdquo;. Jadi, &ldquo;Berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, maka penyampaian informasi yang bersifat bohong, hoaks, atau disinformasi, jelas-jelas telah dilarang dan mendapat ancaman hukuman pidana bagi pelakunya,&rdquo; kata Febri.

Hoaks sengaja disebar dua influencer media sosial dengan menuding Le Minerale  sebagai produk merek asing dan terkait Israel.

Kemkominfo: Tudingan Le Minerale Produk Terafiliasi Israel adalah Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DIGITAL-TRANS.jpg" alt="TAMPILKAN INOVASI: Memasuki area Digital Transformation Expo (DTE), pengunjung disuguhkan dengan visualisasi konektivitas dunia yang semakin erat dan gaya hidup masyarakat digital. (Foto: KOMINFO UNTUK JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TAMPILKAN INOVASI: Memasuki area Digital Transformation Expo (DTE), pengunjung disuguhkan dengan visualisasi konektivitas dunia yang semakin erat dan gaya hidup masyarakat digital. (Foto: KOMINFO UNTUK JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemajuan teknologi digital telah memunculkan inovasi yang merasuk ke setiap aspek kehidupan. Hal itu juga menciptakan peluang serta kebutuhan percepatan transformasi digital yang berarti bagi seluruh masyarakat dunia.  Merespons kemajuan tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai rencana, strategi, peta jalan, atau inisiatif serupa untuk membimbing masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, kerja sama antarnegara di sektor swasta dan publik sangat penting untuk mewujudkan optimalisasi adopsi teknologi digital di berbagai tingkatan.  Sejalan dengan itu, Presidensi G20 Indonesia menggunakan kesempatan itu untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar-anggota G20 tentang pendekatan mereka untuk mencapai transformasi digital yang sukses melalui Digital Transformation Expo (DTE). Secara spesifik, DTE akan mencakup empat pilar strategis transformasi digital, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.  Sebagai salah satu side event konferensi tingkat tinggi G20 dan salah satu deliverable Digital Economy Working Group (DEWG), DTE yang diprakarsai Kementerian Komunikasi dan Informatika akan dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada 13–17 November 2022.  Kegiatan tersebut akan memperlihatkan perjalanan transformasi digital serta capaian signifikan dan penting anggota G20. Acara itu akan mengusung pesan yang sama dari tema utama DEWG, Mencapai Pemulihan yang Tangguh: Bekerja Sama untuk Transformasi Digital yang Lebih Inklusif, Memberdayakan, dan Berkelanjutan.  Untuk diketahui, side event DTE bertujuan menampilkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam melakukan transformasi digital di setiap anggota G20. Selain itu, bertujuan memperkuat ekosistem digital global dengan mengedepankan peluang dan potensi negara berkembang untuk memimpin forum berbagi pengalaman, agenda, dan inovasi.  Zona Transformasi Digital Dunia, Menuju Dunia yang Semakin Terhubung Memasuki area DTE, pengunjung disuguhkan dengan visualisasi konektivitas dunia yang semakin erat dan gaya hidup masyarakat digital. Menyajikan gambaran peta dunia dan komponen realitas digital seperti arus data, coding source, metaverse, media sosial, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan virtual reality.  Pengunjung akan merasakan sensasi percepatan perubahan dunia dalam air terjun data digital dan menyaksikan pencapaian-pencapaian Indonesia sebagai upaya percepatan dunia digital pada tonggak Presidensi G20 tahun ini.  Setelah diberi gambaran mengenai konektivitas dunia melalui zona sebelumnya, dalam zona tersebut pengunjung akan diajak untuk mengunjungi wisata alam Indonesia yang indah secara virtual. Adapun destinasi wisata unggulan Indonesia yang diciptakan kembali secara digital adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.  Setelah mengunjungi negara Indonesia dan kekayaan alamnya yang indah, pengunjung kemudian melihat kontribusi dan partisipasi Indonesia di dunia digital. Perkembangan transformasi digital Indonesia yang terjadi secara cepat akan digambarkan ulang menggunakan teknologi mutakhir dan disajikan dalam bentuk statistik pencapaian utama. Tak lupa, atraksi itu akan menghadirkan visi dan misi Presiden Joko Widodo mengenai percepatan transformasi digital dalam empat pilar utama transformasi digital menuju Indonesia Maju.  Dalam zona tersebut, pengunjung juga akan merasakan upaya-upaya transformasi digital yang sudah dilakukan negara-negara anggota G20 selain Indonesia. Atraksi itu akan menampilkan video dalam bentuk storytelling dengan durasi dua menit dan menampilkan salah satu dari pilar transformasi digital yang terpilih dari negara-negara itu.  Menutup perjalanan para pengunjung, setelah menyelami perjalanan transformasi digital dunia, DTE menghadirkan Wall of Collaboration yang menggambarkan sinergi dan kerja sama antara kementerian di Indonesia. Tidak lupa, dalam zona itu pengunjung diingatkan kembali mengenai potensi sektor digital Indonesia.  Pada akhirnya, transformasi digital dan dunia yang semakin terhubung tidak bisa benar-benar dapat diciptakan dan dimanfaatkan secara optimal tanpa kolaborasi lintas negara dan lintas sektor. Karena itu, zona penutupan mengajak kolaborasi untuk melakukan percepatan transformasi digital dalam harmoni.  Selain itu, ada Metaverse Corner: Where Tomorrow is Now. Terdapat dua pilar utama perkembangan sektor digital Indonesia dan dunia yang ingin ditonjolkan dalam Metaverse Corner, yakni The Future of Education dan The Future of Commerce. Di sini, para pengunjung akan diajak untuk merasakan perubahan-perubahan nyata dunia melalui penggunaan teknologi AR dan VR yang menggambarkan kondisi dunia digital dan dunia nyata yang semakin bersatu.  &nbsp;

Presidensi G20 Indonesia Gelar Digital Transformation Expo di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/KUHP.jpg" alt="Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Universitas Negeri Semarang menggelar diskusi publik perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya di bidang hukum pidana, adalah dengan melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  Koordinator Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Filmon Warouw mengungkapkan, perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.  Kemkominfo bekerja sama dengan tim RUU KUHP pun giat melaksanakan public hearing Sosialisasi RUU KUHP sebagai pemenuhan persyaratan Pasal 96 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut guna menjalankan amanat Mahkamah Konstitusi (MK) terkait partisipasi publik yang bermakna atau meaningfull participation.  Ia pun menegaskan jika upaya pemerintah untuk merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat.  “Acara ini diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik," jelas Filmon dalam kegiatan Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) bekerja sama dengan Universitas Negeri Semarang dengan tema “Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)”.  Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN. menambahkan, "KUHP karena usianya sudah 100 tahun lebih, maka ini juga momentum untuk kita melakukan pembaharuan hukum pidana kita, yang akan menjadi legacy kita bersama."  Ia berharap, tahun ini, pada masa sidang terakhir DPR, RUU KUHP bisa disahkan menjadi undang-undang.  Sosialisasi kemudian dilanjutkan oleh Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H.MA., yang menyatakan ada lima misi RUU KUHP yaitu pertama, rekodifikasi terbuka dan terbatas.  “Sekitar 75-80% KUHP yang sekarang digunakan tetap dipertahankan akan tetapi ditambahkan pada bab terakhir yaitu bab 34, tindak-tindak pidana khusus tapi yang diambil hanya core crimes saja, terbuka karena masih membuka untuk tindak pidana lain tapi terbatas dengan serangkaian prasyarat KUHP yang termasuk tindak pidana khusus yaitu terorisme, pelanggaran HAM berat, narkotika, korupsi, dan money laundering,” katanya.  Sementara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Dr. Ali Masyhar, SH., M.H. pada sesi selanjutnya menjelaskan ada 14 isu krusial dalam RUU KUHP. Hukum diposisikan tertinggal dengan fakta sosial pada ranah hukum tertulis, namun KUHP mengedepankan hukum living law, maka tidak ada hukum yang tertinggal dengan fakta sosial karena hukum pre-existence atau hidup bersama dengan masyarakat.  "Hukum jangan terlalu tertinggalan, harus selalu bersama masyarakat," tegasnya.  &nbsp;

Kemkominfo Bersama Universitas Negeri Semarang Sosialisasikan RUU KUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DIALOG.jpg" alt="Dialog pubik RUU KUHP" width="100%">
<figcaption>Dialog pubik RUU KUHP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Gunawan mengatakan perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum.  "Salah satu proses pembangunan hukum yang sementara dilaksanakan pemerintah khususnya di bidang hukum pidana adalah melakukan revisi terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," ujar Bambang pada dialog publik RUU KUHP di Manado, Rabu.  Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mengganti KUHP lama sebagai produk hukum zaman pemerintahan kolonial perlu segera dilakukan sesuai dengan dinamika masyarakat.  Pemerintah mulai merancang RKUHP sejak 1970, namun upaya agar RKUHP tersebut diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud.  Pada 2004, tim baru pembuatan RKUHP dibentuk selanjutnya lalu diserahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu kepada DPR untuk dibahas.  Delapan tahun kemudian atau pada 2012 DPR periode 2014-2019 kemudian menyepakati draf RKUHP dalam pengambilan keputusan tingkat pertama namun timbul berbagai reaksi, gelombang protes terhadap sejumlah pasal dalam RKUHP tersebut.  "Pada bulan September 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan memerintahkan peninjauan kembali pasal-pasal yang bermasalah," jelasnya.  Anggota DPR kemudian secara resmi kembali melanjutkan pembahasan RKUHP pada bulan april 2020, pembahasan pun terus bergulir hingga saat ini.  "Pemerintah sudah menyerahkan draft terbaru RUU KUHP ke Komisi III DPR RI seusai rapat kerja dengan Komisi III terkait penyerahan penjelasan 14 poin krusial dari pemerintah tanggal 6 Juli 2022. Komisi III dalam hal ini fraksi-fraksi akan melihat kembali penyempurnaan naskah dari pemerintah," katanya.  Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas terkait RKUHP tanggal 2 Agustus 2022 serta rakor Menkopolhukam 12 Agustus 22, Kemenkominfo bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham telah menyelenggarakan acara Kick Off dialog publik RKHUP di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2022.  "Diharapkan dialog interaktif nantinya dengan para narasumber ada berbagai masukan dari elemen masyarakat tentunya konstruktif bisa menjadi bagian dari penyempurnaan RKUHP baru ini," harap Bambang.

Kemkominfo: Negara Hukum Memerlukan Sistem Hukum Nasional Harmonis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/huawei-6g-baru-wacana-5g-akan-digunakan-hingga-2030-mendatang_m_-560x374-1.jpg" alt="Ilustrasi: Jaringan seluler generasi kelima alias 5G semakin luas digunakan di seluruh dunia. (DigitalTrends)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jaringan seluler generasi kelima alias 5G semakin luas digunakan di seluruh dunia. (DigitalTrends).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menargetkan implementasi konektivitas 5G secara merata dan komersial tersedia untuk masyarakat umum secara luas pada 2025. Rencana itu disampaikan langsung oleh Direktur Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informasi (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo Ismail saat membicarakan "Road to Indonesia 5G Security Readiness", Senin. "Pemerintah menelaah pengalaman dari implementasi 4G membutuhkan waktu sekitar enam sampai tujuh tahun yang terus berkembang di Indonesia hingga saat ini. Maka 5G tentu kita harapkan akan bisa lebih cepat dari itu, waktunya sejak diimplementasikan tahun 2021. Kita harapkan 2024 sampai 2025 sudah bisa meluas dan merata seperti halnya kondisi 4G seperti sekarang,” ujar Ismail. Ismail menekankan kata kunci dari dimulainya penggunaan 5G adalah tepat waktu dan tepat sasaran. Tidak hanya dari segi kesiapan kementerian tapi juga para operator yang terlibat menyediakan konektivitas 5G bagi masyarakat Indonesia. Jika implementasi 5G dalam waktu cepat terpenuhi, artinya kemungkinan besar Indonesia akan menanggung biaya pembelajaran yang lebih besar dari sebuah teknologi 5G. Sebaliknya jika terlalu lambat implementasi 5G di Indonesia, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar semata serta tidak bisa ikut serta dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi implementasi 5G ini merupakan sebuah keniscayaan, tapi harus kita atur ritme dan timing-nya agar implementasinya benar-benar produktif buat kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya. Lebih lanjut Ismail berpendapat mengenai kehadiran 5G di Indonesia telah dibuka momentumnya oleh tiga operator besar di Indonesia yakni Telkomsel, Indosat XL Axiata yang menyatakan komersialisasi dan sudah membangun fasilitas beberapa kota di dalam bentuk spot area. Meski demikian momentum itu dinilai belum cukup kuat dan memuaskan untuk menunjukkan bahwa Indonesia juga siap menyongsong konektivitas yang digadang- gadang paling cepat di dunia itu. "Masih banyak tantangan-tantangan yang harus dikembangkan lagi agar implementasi 5G bisa berkembang sangat cepat atau lebih cepat dari yang kita harapkan,” tegas Ismail. Tentunya pada persiapan implementasi 5G di Indonesia, kini masyarakat memiliki lebih besar potensi untuk mengembangkan solusi kreatif dari konektivitas 5G dan mempercepat proses transformasi digital. Dibandingkan generasi teknologi sebelumnya,perkembangan 5G memberikan nuansa yang berbeda. Ismail bahkan mencontohkan perpindahan koneksi 3G ke 4G tentunya akan sangat berbeda dengan perpindahan pengguna dari 4G ke 5G. “5G juga mampu meng-handle devices dalam jumlah yang sangat besar dan kemampuan-kemampuan dari 5G ini yang membuat nuansa perkembangan 4G menjadi 5G menjadi lebih luas dari sekedar persoalan user experience. Di sini, ada persoalan-persoalan atau opportunity-opportunity yang ada dalam hal ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan latensi yang rendah tadi,” jelasnya. Selain kecepatan tinggi dan latensi yang rendah, 5G juga akan mendorong banyaknya pengguna baru dari hanya sekadar use case connectivity melalui mobile broadband, termasuk kemampuan untuk menangani perangkat dalam jumlah besar. Ia mencontohkan seperti implementasi pada sistem tata kota pintar akan semakin mudah diimplementasikan dengan layanan 5G. “Ada pilihan untuk smart city misalnya, yang memberikan kemampuan untuk meng-handle device dengan sangat luas atau misalnya autonomous vehicle. Kita bisa memberikan layanan-layanan baru yang critical terhadap waktu, terhadap delay time dan mobil tanpa supir, tanpa awak dan sebagainya,” Ismail memberikan contoh. Manfaat lain teknologi 5G yang telah menjadi isu saat ini adalah penggunaan Virtual Reality dan Augmented Reality yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk Metaverse. Perkembangan teknologi baru itu menyesuaikan dengan perkembangan 5G. Oleh karena itu, implementasi 5G menjadi genting dan harus dipersiapkan dengan baik. “5G di Indonesia ini memang merupakan salah satu alternatif teknologi yang perlu kita persiapkan dengan baik. Kita tidak ingin datang atau mengimplementasikan 5G pada saat kondisi negara kita belum siap, tapi kita juga tidak ingin tertinggal dari penerapan 5G secara meluas yang sudah dikembangkan dan diimplementasikan di banyak negara maju,” tuturnya.

Kemkominfo Targetkan 5G Merata di Seluruh Indonesia mulai 2025

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemkominfo

Berita Terkini