<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/keluarga-miskin-surabaya-1188932418.png" alt="BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin." width="100%">
<figcaption>BERI BANTUAN: Salah seorag warga tidak mampu di Surabaya mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya. Dewan meminta pemkot membuat perwali untuk mengatur intervensi warga pramiskin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Komisi D DPRD Surabaya meminta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat penerbitan peraturan wali kota (perwali) khusus tentang warga pramiskin. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menjelaskan, intervensi pemkot bisa dilakukan dengan menerbitkan peraturan wali kota (perwali) sebagai payung hukum. Regulasi itu mengatur kriteria keluarga pramiskin sekaligus bentuk intervensi yang diberikan. &rdquo;Kami khawatir pramiskin lama-lama menjadi keluarga miskin. Jadi, harus ada kebijakan melalui perwali,&rdquo; kata Cahyo Rabu (19/4). Data warga pramiskin di Surabaya cukup besar. Berdasar data dinas sosial (dinsos), pada 2022, jumlah keluarga pramiskin mencapai 246 ribu orang. Ada 219.247 orang yang masih berstatus keluarga miskin. Nah, salah satu upaya mengentaskan kemiskinan adalah memperbanyak lapangan kerja. Dengan bekerja, warga bisa mendapatkan penghasilan yang layak untuk keluarganya. &rdquo;Karena pengangguran ini sumber awal kemiskinan,&rdquo; paparnya. Anggota Komisi D DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto meminta dinsos mengurai data warga miskin. Khususnya data keluarga miskin ekstrem dan pramiskin. Ketersediaan data yang valid, jelas dia, akan memudahkan pemkot dalam melakukan intervensi. &rdquo;Tanpa data yang valid, mustahil bisa memberikan intervensi yang akurat dan tepat sasaran,&rdquo; jelas Herlina. Menyajikan data keluarga miskin yang valid juga menjadi rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022. Dinsos diminta lebih aktif berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Jika sudah masuk pendataan, mereka harus dipastikan mendapatkan intervensi bantuan. &rdquo;Harapan kami, Pemkot Surabaya bisa menekan angka kemiskinan, khususnya zero miskin ekstrem, pada 2024,&rdquo; tutur politikus Demokrat tersebut.&nbsp;(mar/c14/aph)

Komisi D DPRD Surabaya minta pemkot memberikan sejumlah bantuan kepada keluarga pramiskin. Intervensi itu diwujudkan lewat Perwali.

Usulan DPRD Surabaya, Atasi Kemiskinan lewat Peraturan Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/GOW-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Angka kemiskinan di Surabaya sempat melambung saat pandemi virus korona. Tahun ini pemkot menargetkan kemiskinan turun 2 persen. Untuk mencapai target itu, pemkot melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Gabungan Organisasi Wanita (GOW).  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, dua tahun berturut-turut angka kemiskinan di Surabaya berhasil ditekan. Dari 5,4 persen menjadi 4,7 persen. ”Kami ingin menargetkan kemiskinan turun lagi sampai 2 persen,” ujarnya kemarin (20/2).  Untuk menurunkan angka kemiskinan, pemkot berkolaborasi dengan GOW. Menurut Eri, sejumlah persoalan bisa diatasi dengan melibatkan warga. Penanganan tengkes misalnya. GOW bisa berperan sebagai pendamping anak stunting. ”Agar angka stunting semakin turun,” paparnya.  GOW juga bisa ikut serta menekan potensi kematian ibu dan anak. Caranya dengan membuat program yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya mengadakan lomba antarkampung. ”Dalam lomba itu, kampung harus berlomba mendata penderita stunting, kurang gizi, dan lainnya,” tutur Eri.  Di sektor pemberdayaan perempuan, GOW bisa mencegah kematian ibu dan anak. ”Kota Surabaya menjadi kota ramah anak berkat peran dari ibu juga,” jelas Eri.  Sementara itu, Ketua GOW Rini Indriyani menyatakan, pihaknya siap mendukung dan berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya. Pihaknya optimistis kerja sama itu bisa menjadi solusi atas persoalan sosial serta perempuan di Surabaya. ”Kegiatan yang paling dekat nanti adalah bazar Ramadan. Jadi, kami akan sediakan bahan pokok murah, menggerakkan UMKM dan perempuan,” ujarnya.

Kemiskinan Surabaya Masih 4,2 Persen, Tahun Ini Target Turun 2 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Surabaya-Juang-2022-11.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di acara teatrikal Parade Juang Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di acara teatrikal Parade Juang Surabaya. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Surabaya 2023 berjalan sesuai jadwal. Bertepatan dengan Hari Pahlawan kemarin (10/11), APBD 2023 disahkan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Kota Surabaya. Hal itu melanjutkan tradisi tahun-tahun sebelumnya yang selalu menetapkan APBD setiap 10 November.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersyukur dengan penetapan APBD yang disahkan lebih awal. Pemkot dan DPRD, kata dia, menggunakan spirit pahlawan dalam membahas anggaran untuk kesejahteraan rakyat. ’’Ini bukti sinergi eksekutif dan legislatif. Saya selalu katakan, pemerintah daerah bukan hanya pemkot, melainkan juga DPRD,’’ kata Eri. Dia menjelaskan, APBD 2023 difokuskan untuk kesejahteraan rakyat.  Termasuk di antaranya menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan UMKM. Bahkan, Eri menegaskan bahwa pengembangan UMKM diberi porsi lebih besar tahun depan. Pihaknya menyiapkan Rp 3 triliun untuk pemberdayaan UMKM. Itu setara dengan 40 persen kekuatan APBD untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM. ’’Tujuan utama kami bagaimana bisa mengentaskan kemiskinan,’’ papar Eri.  Diketahui, APBD 2023 diproyeksikan mencapai Rp 11,2 triliun. Naik Rp 500 miliar dari APBD tahun ini. Adapun total pendapatan sebesar Rp 10,4 triliun. Itu bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer.  PAD, misalnya, ditarget mencapai Rp 6,5 triliun. Bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan transfer dipatok Rp 3,9 triliun.  Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, penetapan APBD pada 10 November sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah (bamus). Penetapan yang lebih awal diharapkan bisa mempercepat konsolidasi program kerja. Skema pembangunan bisa dijadwal lebih baik. Dengan demikian, penyerapan anggaran bisa lebih maksimal. ’’Ini dilakukan agar kepentingan masyarakat bisa terlayani dengan baik,’’ jelas Adi.  Wakil Ketua DPRD Reni Astuti meminta pemkot lebih detail dalam belanja program pengembangan UMKM. Menurut dia, anggaran Rp 3 triliun UMKM sangat besar. Karena itu, perlu dibuat rencana strategi pekerjaan. ’’Misalnya, didistribusikan ke OPD mana saja. Nilainya berapa. Ini harus jelas,’’ paparnya.  Sejauh ini, alokasi anggaran pemberdayaan UMKM di OPD belum diperinci secara gamblang. Karena itu, sambil menunggu hasil evaluasi gubernur, pihaknya meminta tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lebih teliti dalam mengalokasikan program pemberdayaan UMKM. ’’Tujuan yang baik ini agar tepat sasaran,’’ ujar politikus PKS tersebut.  Sementara itu, ada yang berbeda dalam sidang paripurna kemarin. Semua anggota dewan serta eksekutif kompak mengenakan pakaian ala pejuang. Pada akhir sidang paripurna, para peserta rapat juga menyanyikan lagu Gebyar-Gebyar. Sambil mengibarkan replika bendera Merah Putih, mereka menyanyikan lagu ciptaan Gombloh itu dengan semangat.  POSTUR APBD 2023  - Pendapatan daerah Rp 10,4 triliun.  - Belanja daerah Rp 11,1 triliun.  - Defisit Rp 699 miliar ditutup dari pembiayaan neto.  - PAD Rp 6,5 triliun.  - Pendapatan transfer Rp 3,9 triliun.  ALOKASI ANGGARAN PRIORITAS  - Pemberdayaan UMKM Rp 3 triliun.  - Dinas kesehatan Rp 2,3 triliun.  - Dinas pendidikan Rp 2 triliun.  - Belanja infrastruktur DSDABM Rp 1,7 triliun.  Sumber: DPRD Kota Surabaya

APBD Surabaya Capai Rp 11,2 Triliun, untuk Entas Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PENDATAAN-MBR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pemkot berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Untuk mencapai target itu, berbagai program telah dirancang. Salah satunya, menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.  Peta sebaran rumah tangga yang masuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dipetakan. Targetnya, terjadi penyusutan jumlah MBR. Dari 976 ribu saat ini menjadi tinggal 300 ribu sampai akhir tahun ini.  Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, sejauh ini data individu dan data rumah tangga (ruta) MBR belum lengkap dan valid. Dengan begitu, intervensi yang diberikan pemkot kerap tidak tepat sasaran. Solusinya, data warga yang tidak mampu harus secepatnya dibenahi. ’’Pembaruan data ditarget selesai Juli,’’ ujar Eri.  Tim BPS Jatim akan membantu memberikan pelatihan kepada petugas yang melakukan updating data. Juga menyusun materi pendataan, rencana TI, cleaning data hasil kompilasi, scoring ruta, dan proses ranking ruta hingga data final.  Data tersebut juga mencakup data anak yang mengalami stunting atau gizi buruk. ’’Setelah data tuntas dan valid, intervensi diberikan sehingga tepat sasaran,’’ paparnya.  Ada beberapa bentuk intervensi yang disiapkan pemkot. Di antaranya, peningkatan kualitas manusia, produktivitas ekonomi, perlindungan sosial, dan perbaikan kualitas permukiman warga.  Kepala BPS Provinsi Jatim Dadang Hardiwan menjelaskan, tahapan pemetaan kantong rumah tangga MBR di Surabaya mulai dilakukan. Dimulai penyimpanan data MBR yang terdiri atas data individu dan data rumah tangga. ’’Ini mulai dilakukan penghitungan,'' ungkapnya.

Data Kemiskinan dan Pengangguran, Wali Kota Eri: Juli Pembaruan Tuntas