<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/14/IMG-20260214-WA0000-3983945463.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dalam acara Forum Indonesia Economic Outlook 2026. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri dalam acara Forum Indonesia Economic Outlook 2026. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pentingnya peecepatan pengentasan kemiskinan. Sebab, hal ini akan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri Forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta. Forum ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional 2026 sekaligus menyiapkan strategi lepas landas perekonomian Indonesia.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat,&rdquo; kata Muhaimin.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/017193550/padel-meledak-di-bali-koni-tancap-gas-bidik-pon-2028-dongkrak-sport-tourism-global">Padel Meledak di Bali, KONI Tancap Gas Bidik PON 2028 Dongkrak Sport Tourism Global</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Oleh karena itu, pemerintah akan memastikan program pemberdayaan pemberdayaan selaras dengan arah pembangunan nasional 2026. Ditargetkan pengentasan kemiskinan bisa tercapai.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Kemenko PM akan terus mengoordinasikan program-program pemberdayaan agar tepat sasaran, berbasis data, dan benar-benar mengangkat ekonomi keluarga miskin serta pelaku usaha kecil. Kita ingin masyarakat bukan hanya menerima bantuan, tetapi naik kelas,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Sementara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, Forum Indonesia Economic Outlook 2026 akan menjadi ruang konsolidasi visi kebijakan ekonomi nasional. Dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah selama satu tahun pertama masa kepemimpinannya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Semua pencapaian yang kita raih dan patut kita banggakan adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin,&rdquo; kata Prabowo.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Pemerintah pun optimistis, melalui sinergi kebijakan fiskal, penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, Indonesia mampu memasuki fase pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.</div>

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pentingnya percepatan pengentasan kemiskinan.

Menko PM Muhaimin: Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Langsung pada Penurunan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/13/PRABOWO-13-A-3142998041.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peresmian 166 Sekolah Rakyat Terpadu yang tersebar di 34 provinsi, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1))/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peresmian 166 Sekolah Rakyat Terpadu yang tersebar di 34 provinsi, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1))/(Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&mdash;</strong> Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia paling lambat pada 2029. Menurut Prabowo, salah satu kunci utama untuk mencapai target tersebut adalah melalui pendidikan yang merata dan berkualitas.</p> <div dir="auto">Tekad tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato peresmian 166 Sekolah Rakyat Terpadu yang tersebar di 34 provinsi, yang dipusatkan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Cita-cita saya di akhir masa jabatan, tahun 2029, bahwa mereka yang berada di kemiskinan ekstrem&mdash;desil 1 dan 2&mdash;bisa kita ubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia,&rdquo; kata Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan tujuan yang realistis apabila didukung kerja keras dan keberanian mengambil langkah-langkah terobosan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/017063140/rdmp-balikpapan-diresmikan-prabowo-menko-airlangga-kita-sudah-swasembada-di-bidang-solar">RDMP Balikpapan Diresmikan Prabowo, Menko Airlangga: Kita Sudah Swasembada di Bidang Solar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya percaya itu bisa terjadi. Keberhasilan-keberhasilan kita sangat banyak, tapi kalau saya rinci di sini panjang sekali. Bukan kita sombong, bukan kita membanggakan-banggakan, tapi kita harus bangga dengan prestasi. Kita harus bangga dengan bukti,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Prabowo pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mari kita bersatu. Mari kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia. Kita bangkitkan semua kehidupan bangsa Indonesia,&rdquo; bebernya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Prabowo, pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan, kata dia, harus selalu disertai pemerataan agar benar-benar bermakna bagi sebuah bangsa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia kembali mengingatkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman kelaparan, kemiskinan, penderitaan, dan penyakit, sekaligus memajukan kesejahteraan umum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017060995/prabowo-resmikan-166-sekolah-rakyat-komdigi-pastikan-konektivitas-digital-pendidikan">Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, Komdigi Pastikan Konektivitas Digital Pendidikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu instrumen utama yang ditekankan Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan adalah pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan berkualitas gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan tertinggal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat, Presiden menargetkan jumlah sekolah tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 sekolah pada 2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pendidikan adalah sarana yang paling benar untuk menghilangkan kemiskinan. Tapi pendidikan butuh uang. Uang kita, kalau dicuri, kalau dikorupsi, kurang untuk membangun semua sekolah dan kampus yang kita ingin bangun,&rdquo; tegas Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dan bergotong royong dalam menghadapi persoalan kemiskinan dan kelaparan.

Targetkan 2029 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrem, Prabowo: Pendidikan Jadi Kunci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/27/GSwUsJScjFjbwG7jkJlZSqP9QXBUr5ZMmVmStixZ-1-3087151154.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mendorong warga miskin dan miskin ekstrem agar bisa naik kelas melalui akses kerja yang layak dan bermartabat lewat ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).</p> <p>Siaran pers Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan hal ini penting karena bantuan sosial bukanlah satu-satunya solusi pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia.</p> <p>"Masyarakat harus mulai kita berikan berbagai pemahaman dan pengetahuan, tidak boleh dibiarkan kecanduan bantuan sosial. Kehadiran bapak/ibu di sini adalah wujud kemampuan dan tekad untuk tidak kecanduan bantuan sosial," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Nunung Nuryartono, dikutip dari <em>Antara</em>, Selasa (29/12).</p> <p>Kemenko PM menargetkan sedikitnya 10.000 warga miskin ekstrem dapat terserap ke dalam lapangan kerja produktif melalui Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja. Tercatat ada sebanyak 300 peserta telah mengikuti pelatihan dalam program percontohan tersebut.</p> <p>Tiga ratus peserta tersebut akan disebar di tujuh SPPG Kabupaten Jombang, yakni SPPG Banjaragung, SPPG Diwek Diwek, SPPG Diwek Puton, SPPG Ngoro Badang, SPPG Ngoro Badang 2, SPPG Jombang Tambakrejo 5, dan SPPG Jombang Kepanjen. Mereka akan bekerja sebagai petugas SPPG pada bagian pemorsian Makan Bergizi Gratis (MBG), pembersihan ompreng, dan tugas lainnya mulai 5 Januari 2026.</p> <p>Kabupaten Jombang, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi proyek percontohan karena dinilai memiliki kesiapan ekosistem pemberdayaan yang kuat dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan yang berjalan efektif. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jombang tercatat sekitar 0,4 persen atau setara 5.100 orang.</p>

Kemenko PM menargetkan 10.000 warga miskin ekstrem dapat terserap ke dalam lapangan kerja lewat Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja.

Program 'Miskin Ekstrem Pasti Kerja' Target Entaskan 10.000 Warga Miskin Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/cak-imin-pm-631508746.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (31/10). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (31/10). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan pentingnya pembenahan pendidikan nasional sebagai kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Ia menilai, pendidikan harus berorientasi pada pemberdayaan agar lulusan tidak hanya mencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi mandiri.</p> <p>&ldquo;Karena wacana narasi pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting agar memutus mata rantai kemiskinan itu melalui pembenahan pendidikan,&rdquo; kata Cak Imin di kantor Kemenko PM, Jakarta, Jumat (31/10).</p> <p>Ia menjelaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam mengubah nasib masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum dan tata kelola pendidikan nasional perlu disusun dengan orientasi pada pemberdayaan dan kemandirian.</p> <p>&ldquo;Pendidikan harus menjadi mata rantai memutus kemiskinan. Dengan cara apa? Kurikulum dan tata kelola pendidikan nasional harus mengedepankan pemberdayaan sehingga lulusan-lulusan pendidikan kita link match dengan dunia kerja, link match dengan tantangan-tantangan untuk mandiri dan berdaya,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Ketua Umum PKB itu tak memungkiri, sistem pendidikan yang selama ini dianggap terlalu teoretis dan tidak terhubung dengan kebutuhan nyata dunia usaha maupun lapangan kerja.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Kritik kita kepada dunia pendidikan menjadi menara gading yang tidak sambung dengan kebutuhan pasar,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Ia pun mengusulkan agar dunia industri dan para pelaku ekonomi dilibatkan langsung dalam perumusan kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya, pandangan praktis dari mereka yang memahami dunia kerja dapat membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Salah satu ide menariknya adalah kalau perlu kurikulum tanyakan kepada ekonomi dan dunia industri,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Tak hanya itu, Cak Imin juga menilai pengalaman para pengusaha sukses bisa menjadi sumber inspirasi dalam penyusunan kurikulum yang lebih aplikatif dan memberdayakan.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Yang kedua, tanya kepada pengalaman-pengalaman pengusaha sukses. Itu kurikulum yang dibutuhkan,&rdquo; urainya.</p> <p>Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan industri, tetapi juga membekali peserta didik dengan kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Ia berharap, arah pendidikan Indonesia bisa berubah menjadi lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Selain pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan, jadi tambahan dari kurikulum pendidikan nasional, kita ingin agar kebutuhan dunia industri yang mau bekerja, kebutuhan pengalaman para pelaku bisnis yang sukses bisa menjadi kurikulum anak didik kita supaya berdaya dan mandiri,&rdquo; pungkasnya.</p>

Cak Imin menekankan pentingnya pendidikan untuk memberdayakan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia.

Menko PM Cak Imin Ingin Putus Rantai Kemiskinan, Cari Ide Kurikulum Lewat Pengusaha Sukses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG-20250814-WA0006-3191927413.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat&nbsp;(Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat&nbsp;(Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) fokus pada pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian menggandeng kampus mewujudkan itu melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenko PM pun menyelenggarakan acara Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Graha UNESA, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara ini diikuti oleh rektor, wakil rektor, serta perwakilan lainnya dari 217 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, serta Asisten Deputi Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian UMKM, turut hadir sebagai narasumber.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menko PM, Muhaimin Iskandar menyambut positif pemberdayaan Masyarakat telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dukungan dan komitmen yang telah disampaikan perguruan tinggi untuk berperan serta dalam pemberdayaan Masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi modal penting dalam pengentasan kemiskinan," ujar Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/016435203/dokter-ungkap-gaya-hidup-penyebab-gerd-mulai-dari-stres-hingga-makan-daging-dan-cokelat-keju">Dokter Ungkap Gaya Hidup Penyebab GERD: Mulai dari Stres hingga Makan Daging dan Cokelat-Keju</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Abdul Haris menambahkan, perguruan tinggi berperan penting dalam upaya pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masyarakat desa. Perguruan Tinggi diharapkan dapat meningkatkan peran penting sebagai Pendamping Pembangunan Desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya berharap, melalui Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi ini, dapat mendorong komitmen peran serta perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendorong kolaborasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ucap Haris.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rapat ini menyepakati komitmen berupa deklarasi dari perguruan tinggi dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dengan mendampingi 40.000 desa pada tahun 2026-2029 melalui pelaksanaan KKN Tematik, Inkubasi Usaha Mikro dan Startup Desa, Sekolah Akademi/Akademi Rakyat, Kampus Tani/Kampus Nelayan, Klinik Konsultasi, Beasiswa Berbasis Dedkasi Sosial, Digitalisasi dan Literasi Teknologi, Riset Tindakan Partisipatoris, Program Magang Sosial, dan Pusat Inovasi Desa.</div>

Menko PM Muhaimin Iskandar menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan.

Cak Imin Sebut Perguruan Tinggi Punya Peran Pentingan dalam Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659076215081.jpg" alt="Ilustrasi kemiskinan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kemiskinan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pelibatan&nbsp;lembaga ekonomi desa dan pondok pesantren (ponpes) sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahterataan masyarakat. Terutama dalam menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia.</p> <p>"Pada tahun 2025 ini angka kemiskinan ekstrim telah terjadi penurunan 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini harus terus digenjot agar angka kemiskinan ekstrim terus menurun," kata&nbsp;Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) Abdul Haris, Jumat (8/8).</p> <p>Kemenko PM menyatakan mendukung peningkatan ekonomi desa dengan indikator peningkatan produk domestik ragional bruto (PDRB) yang mempresentasikan daya lenting perekonomian masyarakat.&nbsp;Dalam kondisi ini peran lembaga ekonomi desa dibutuhkan.</p> <p>Lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari lima program nasional yang memiliki keterkaitan erat dan membentuk ekosistem peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>"Lembaga ekonomi desa menjadi bagian dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa, dan pembangunan 3 juta rumah layak huni,"&nbsp;jelasnya.</p> <p>Di tempat sama, Direktur Institute for Research dan Empowerment (IRE), Rajif Dri Angga menambahkan, lembaga ekonomi desa, baik BUMDEs, KOPdes dan kelompok-kelompok tani menumbuhkan optimisme peningkatan ekonomi desa. Dengan berbagai praktik baik dari lembaga ekonomi desa yang telah didampingi IRE.</p> <p>"Saya mengapresiasi upaya kolaboratif Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Rajif.</p> <p>Sementara itu, Staf Ahli Menteri bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Kemenko PM RI, Sugeng Bahagijo&nbsp;menekankan urgensi kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, lembaga ekonomi desa, institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun pondok pesantren yang memiliki keunikan dan konektifitas tinggi.</p> <p>"Temuan Institute for Research dan Empowerment Yogyakarta, mengidentifikasi faktor penting kontribusi BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memberdayakan masyarakt untuk memiliki unit-unit usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja dan usaha usaha baru berbasis potensi dan sumber daya lokal, yang secara komulatif lebih dari sekedar memberikan profit finansial bagi institusi desa,"&nbsp;tandasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Pelibatan lembaga ekonomi desa dan pondok pesantren (ponpes) sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.

Kemenko PM: Lembaga Ekonomi Desa dan Pesantren Berkontribusi Entaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/03/khofifah-salurkan-bantuan-2277840658.jpg" alt="Gubernur Khofifah saat menyalurkan beragam bantuan sosial, zakat produktif, dan program pemberdayaan senilai total Rp5,335 miliar kepada masyarakat Mojokerto. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah saat menyalurkan beragam bantuan sosial, zakat produktif, dan program pemberdayaan senilai total Rp5,335 miliar kepada masyarakat Mojokerto. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur terus digencarkan. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyalurkan beragam bantuan sosial, zakat produktif, dan program pemberdayaan senilai total Rp5,335 miliar kepada masyarakat Mojokerto, dalam acara di Pendopo Graha Maja Tama.</p> <p>Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai sektor. Mulai dari bantuan sosial dan tali asih untuk pilar-pilar kesejahteraan sosial senilai Rp4,234 miliar, hingga dukungan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim seperti BUMDes, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa senilai Rp1,076 miliar. Selain itu, ada juga zakat produktif sebesar Rp25 juta untuk pelaku usaha mikro.</p> <p>&ldquo;Kemiskinan ekstrem di Jatim pada 2020 tercatat 4,4 persen. Per September 2024 turun menjadi 0,66 persen. Kita berharap di September 2025 bisa mendekati nol persen,&rdquo; ujar Khofifah.</p> <p>Bantuan disalurkan kepada beragam kelompok masyarakat. Antara lain penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk lansia, penerima bantuan permakanan di panti, serta kelompok usaha perempuan melalui program Putri Jawara.</p> <p>Program Putri Jawara atau Perempuan Tangguh Mandiri Jatim Sejahtera merupakan salah satu inisiatif baru yang diluncurkan Pemprov Jatim pada Hari Kartini, 21 April 2025 lalu. Program ini menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp3 juta kepada perempuan yang telah memiliki usaha, dengan harapan memperkuat dan memperluas skala bisnis yang sudah berjalan.</p> <p>&ldquo;Bukan untuk memulai usaha baru, tapi untuk memperkuat pondasi usaha yang sudah dibangun dengan kerja keras,&rdquo; jelas Khofifah.</p> <p>Ia menambahkan, pendekatan program seperti Putri Jawara bukan hanya memberikan perlindungan sosial, tapi juga berfungsi sebagai bantalan ekonomi yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>Salah satu penerima bantuan, Anggraini, mengaku senang mendapat dukungan modal usaha. &ldquo;Bantuan ini akan saya gunakan untuk menambah modal jualan ikan. Semoga bisa lancar dan cukup untuk kebutuhan keluarga,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Dalam kesempatan itu, Pemprov Jatim juga menyerahkan bantuan kepada Tagana, TKSK, pendamping PKH, serta program pemberdayaan desa yang menyasar unit BUMDes dan program desa berdaya di Mojokerto.</p> <p>Langkah-langkah ini disebut menjadi bagian penting dari strategi Pemprov Jatim untuk menekan angka kemiskinan ekstrem secara menyeluruh, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat rentan.</p>

Gubernur Jatim menyalurkan bantuan sosial dan program pemberdayaan senilai Rp5,335 miliar untuk tekan kemiskinan ekstrem di Mojokerto.

Bantuan Rp 5,3 Miliar dari Gubernur Khofifah untuk Tekan Kemiskinan Ekstrem di Warga Mojokerto

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/02/khofifah-hardiknas-3298285995.jpg" alt="Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Khofifah saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/5). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 bisa tercapai. Kunci utamanya, kata dia, adalah sinergi kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan para pilar sosial di lapangan.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat menghadiri Dialog Pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM), Jumat (2/5).</p> <p>"Ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kita diminta bekerja sama lintas sektor demi menekan kemiskinan ekstrem sampai nol persen di 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen pada 2029," ujar Khofifah.</p> <p>Ia menyebut, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim adalah memperkuat peran para pilar sosial. Mulai dari SDM Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).</p> <p>"Mereka adalah ujung tombak. Kalau mereka sejahtera dan tersenyum, insyaAllah mereka bisa membuat lebih banyak masyarakat ikut tersenyum," ucapnya.</p> <p>Khofifah memaparkan, jumlah pilar sosial di Jatim mencapai ribuan. Antara lain 5.262 SDM PKH, 666 TKSK, dan 1.820 Tagana. Pemprov juga memberikan perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, tali asih, serta penguatan kapasitas dan sarana operasional.</p> <p>Total anggaran dari APBD untuk program tersebut tidak sedikit. Antara lain tali asih TKSK senilai Rp3,96 miliar, tali asih Tagana Rp5,73 miliar, bantuan transport PKH Plus Rp12,1 miliar, dan iuran BPJS untuk Tagana dan TKSK lebih dari Rp426 juta.</p> <p>Selain itu, Khofifah menyoroti program PKH Plus yang ditujukan bagi warga lanjut usia di atas 70 tahun. Sejak 2019 hingga 2025, tercatat ada 354.111 penerima bantuan tersebut di Jatim. Pelaksanaan PKH sendiri telah berlangsung sejak 2007, dan kini menjangkau sekitar 1,6 juta keluarga.</p> <p>&ldquo;Ke depan, kami juga akan meluncurkan Sekolah Rakyat. Sasarannya anak-anak dari keluarga kurang mampu, dari jenjang SD hingga SMA. Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Setiap sekolah akan menampung sekitar 1.000 siswa,&rdquo; jelas Khofifah.</p> <p>Untuk memompa semangat peserta dialog, Khofifah menyanyikan lagu &ldquo;Manusia Hebat&rdquo; dan mengajak bersholawat bersama. Menurutnya, keseimbangan antara kerja keras dan kekuatan spiritual perlu dijaga.</p> <p class="class-paragraph">Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data. Pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan lebih tepat sasaran.</p> <p>Ia juga menjelaskan bahwa anggaran kesejahteraan sosial tahun ini mencapai Rp504,7 triliun. Mulai dari program bansos, subsidi gas 3 kg, listrik, hingga bantuan pendidikan. Bila tepat sasaran, potensi penghematan anggaran bisa mencapai Rp127 triliun.</p> <p>&ldquo;Prinsipnya, bantuan bersifat sementara, tapi pemberdayaan harus bersifat seumur hidup. Tidak boleh ada penyimpangan, apalagi soal Sekolah Rakyat. Itu harus benar-benar untuk warga miskin Desil 1 dan 2,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Acara ditutup dengan penyerahan bantuan sepatu kepada 10 calon siswa Sekolah Rakyat. Khofifah bahkan memakaikan langsung sepatu kepada Asila Putri Salsabila, sementara Saifullah Yusuf memakaikan kepada Ganda Rizki Raditya.</p>

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 bisa tercapai.

Optimisme Gubernur Khofifah: Target Nol Persen Kemiskinan Ekstrem di Jatim 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/OK-Menko-Cak-Imin-2054866238.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Dok. Kemenko PM)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar mendampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar. (Dok. Kemenko PM)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Upaya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tak lagi hanya terfokus lewat APBN. Pemerintah mulai mengonsolidasikan pundi-pundi dana umat agar terfokus pada pengentasan kemiskinan. Salah satunya, penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan, kementerian dan lembaga terus memperkuat kerja sama dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) soal pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.</p> <p>&ldquo;Salah satu isu penting yang diprioritaskan adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan APBN terdistribusikan dengan efektif dan efisien,&rdquo; tutur Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (13/3).</p> <p>Menteri yang biasa disapa Cak Imin itu menggelar rapat bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (13/3).</p> <p>Cak Imin menegaskan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi harapan baru dalam penyaluran bansos dan subsidi dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Dengan adanya DTSEN ini, seluruh anggaran, pola, cara, kebijakan dari masing-masing kementerian/lembaga terkait akan bersinergi dan merujuk pada data tersebut. Sehingga meminimalisasi penyaluran bantuan yang salah sasaran.</p> <p>Lebih lanjut dia mengatakan, selain menggunakan dana APBN sekitar Rp 500 triliun, pemerintah juga akan mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan. Tahap awal, Baznas diharapkan untuk mengkonsolidasi agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan.</p> <p>Dia menegaskan, meski diarahkan untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, seluruh lembaga zakat tetap bekerja secara independen. Termasuk dalam penyalurannya.</p> <p>&ldquo;Hanya saja dalam proses penyaluran agar tepat sasaran, agar sesuai harapan yang memberikan zakat, maka akan melibatkan data DTSEN. DTSEN ini akan kita sajikan supaya yang paling prioritas mendapatkan saluran zakat itu kan fakir miskin, fukoro dan masakin,&rdquo; paparnya.</p> <p>Dia meyakini jika DTSEN digunakan dalam penyaluran bantuan dari lembaga keagamaan, maka target pengentasan kemiskinan bisa segera tercapai. Penyaluran zakat pun bisa lebih tepat sasaran.</p> <p>Menag Nazarudin mengamini dan turut meyakini, kemiskinan ekstrem dapat terselesaikan melalui pundi-pundi agama. Setidaknya, ada 27 pundi-pundi yang dapat diaktifkan untuk membantu program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah.</p> <p>&ldquo;Ini ada banyak sekali. Selama ini baru zakat yang diaktifkan. Nah karena itu kalau yang lain diaktifkan, wakaf nanti diaktifkan itu jauh lebih dahsyat daripada zakat,&rdquo; paparnya.</p> <p class="class-paragraph">Dia mencontohkan, untuk dana Baznas saja dari penerimaan Rp 41 triliun di tahun ini, separonya bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem. &ldquo;Jadi saya kira, kita berharap tahun depan nanti potensi zakat Indonesia itu bisa mencapai 300 triliun,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Senada dengan itu, Mensos Saifullah Yusuf pun menegaskan kehadiran DTSEN menjadi momentum bagi pemerintah untuk mensinergikan dan mengintegrasikan semua bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat lewat berbagai kementerian. Menurutnya, dalam DTSEN ini sudah ada perengkingan, mulai dari desil 1 hingga 10 dengan ukurannya jumlah pengeluaran individu per bulan. Misalnya, desil 1 mewakili kelompok miskin ekstrem yang pengeluarannya di bawah Rp 400 ribu per bulan.</p> <p>&ldquo;Ini tidak ada dalam data sebelumnya dan pasti lebih mempermudah sasaran. Nah bagaimana dengan adanya DTSEN ini dibandingkan dengan data-data lalu? Fakta menunjukkan bahwa ada yang namanya inclusion error atau exclusion error,&rdquo; paparnya. Sehingga, ada saja data warga yang harusnya berhak bansos namun justru tak mendapatkannya, begitu pula sebaliknya.</p> <p>Diakuinya, ternyata cukup banyak masyarakat yang ada di desil-desil besar tapi menerima bansos. Misal, mereka yang masuk desil 8,9, dan 10. Padahal, mestinya mereka tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah ini. &ldquo;Dan itu tergambar di dalam data. Saya belum berani sebut angkanya, tapi menurut saya lumayan besar. Ada sekian persen yang tidak tepat sasaran,&rdquo; katanya. &ldquo;Ada beberapa juta orang yang sekarang tidak akan dapat lagi,&rdquo; sambungnya.</p> <p>Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, angka kemiskinan makro mencapai 8,57 persen. Dari angka tersebut, 1,13 persennya merupakan miskin ekstrim. &ldquo;Jadi jumlah orang miskin ekstrim saat ini sekitar 3,17 juta, ya itu sekitar 1,13 persen,&rdquo; ungkapnya. <strong>(mia/ali)</strong></p>

Pemerintah mulai mengonsolidasikan pundi-pundi dana umat agar terfokus pada pengentasan kemiskinan. Contohnya dana zakat di Baznas.

Pemerintah Gunakan Dana Zakat untuk Entaskan Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/14/WIPER-3789057917.jpg" alt="Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyapa petani budidaya rumput laut yang mendapatkan permodalan dan penyuluhan dari PNM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyapa petani budidaya rumput laut yang mendapatkan permodalan dan penyuluhan dari PNM. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Kemenko PMK memberikan anugerah kepada PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) atas upaya, aksi nyata atau inisiatif positif mendukung Percepatan Kemiskinan Ekstrem dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).</p> <p>GNRM telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres No. 12 tahun 2016 dan dinilai memberikan banyak perubahan positif di masyarakat.</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai pemrakarsa GNRM memberikan anugerah penghargaan kepada komunitas, lembaga-lembaga swasta, dunia usaha, maupun organisasi-organisasi yang telah membantu memberikan andil besar dalam mendukung gerakan ini.</p> <p>L. Dodot Patria Ary, Sekretaris Perusahaan PT PNM menerangkan fokus PNM mengangkat keluarga prasejatera menjadi lebih sejahtera. Satu irisan penting pada kelompok prasejehtera adalah mereka yang ada pada kelompok miskin ekstrem.</p> <p>&ldquo;Salah satu tugas PNM adalah mengangkat kepercayaan diri nasabah yang inferior menjadi pelaku usaha yang punya mental untuk maju. Kebanyakan nasabah Mekaar ini adalah ibu-ibu yang bahkan tidak berani untuk bermimpi tentang sukses. Setelah kita berikan modal intelektual dan wawasan usaha melalui pengembangan kapasitas usaha mereka akhirnya punya keberanian untuk semakin naik kelas,&rdquo; papar Dodot.</p> <p>Dodot menambahkan bahwa komitmen pemberdayaan terus dilakukan oleh PNM pada masyarakat prasejahtera. Terutama melalui program pengembangan kapasitas usaha dengan total 4.887.527 kali kegiatan. Selain itu PNM juga memfasilitasi pembuatan NIB dan sertifikasi Halal terhadap 1.986.183 nasabah.</p> <p>&ldquo;PNM juga terus mendampingi seluruh perempuan pelaku usaha ultra mikro yang hari ini telah melayani 21,2 juta nasabah dan telah menyalurkan lebih dari Rp 282 triliun sejak program Mekaar digulirkan&rdquo; terang Dodot.</p> <p>Menutup keterangannya Dodot menegaskan PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah. PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.</p>

PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas usaha nasabah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemiskinan ekstrem

Berita Terkini