<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/01/Ninik-Rahayu-2449647540.jpg" alt="Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu memberikan apresiasi kepada Polri atas kontribusinya dalam menjaga kemerdekaan pers di tengah tantangan besar yang dihadapi industri media. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Rilis Akhir Tahun 2024 di Rupatama Mabes Polri, Selasa (31/12). &ldquo;Di tengah situasi media yang tidak baik-baik saja, Polri telah memberikan dukungan penuh pada upaya penegakan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999,&rdquo; ujar Ninik. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia media dalam dua tahun terakhir, termasuk pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.200 pekerja media akibat peralihan dana iklan ke platform digital serta dampak teknologi kecerdasan buatan. Menurut Ninik, kondisi ini turut memengaruhi kemandirian dan kemerdekaan pers. &ldquo;Kerja sama antara Polri dan Dewan Pers sangat membantu memitigasi berbagai upaya kriminalisasi terhadap jurnalis, termasuk menangani konflik pemberitaan yang sering terjadi,&rdquo; jelasnya. Ninik mengapresiasi keberhasilan MOU antara Polri dan Dewan Pers yang diperbarui pada 2022, yang telah membantu menangani 700 pengaduan kasus pers. Melalui kolaborasi ini, lebih dari 100 ahli Dewan Pers bekerja bersama Polri untuk mengkaji apakah suatu kasus masuk kategori sengketa pers. &ldquo;Kolaborasi ini membuktikan sinergi luar biasa, khususnya melalui Kadiv Humas Polri, dalam memastikan transparansi informasi dan perlindungan terhadap jurnalis,&rdquo; tambahnya. Selain itu, Ninik memuji respons cepat Polri dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, termasuk insiden pembakaran kantor media di Papua baru-baru ini. Polri segera menurunkan tim forensik untuk mengusut kasus tersebut. &ldquo;Langkah cepat Polri menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi jurnalis, memungkinkan insan pers menjalankan tugas mereka dengan aman dan sesuai undang-undang,&rdquo; ungkapnya. Ninik juga berharap banyak pada Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Direktorat Cyber Crime yang baru dibentuk Polri. Menurutnya, direktorat ini dapat memperbaiki penanganan kasus, terutama terkait perlindungan identitas korban dan kriminalisasi jurnalis. &ldquo;Data AJI menunjukkan bahwa 87% jurnalis perempuan mengalami kekerasan seksual di ruang siber. Dengan Direktorat Cyber, kami berharap kasus ini dapat ditangani lebih cepat,&rdquo; tegasnya. Di akhir pernyataannya, Ninik mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi antara Dewan Pers dan Polri demi menjaga profesionalisme media dan melindungi jurnalis dari ancaman kekerasan serta kriminalisasi. &ldquo;Semoga kerja sama ini semakin solid di tahun 2025, sehingga insan pers dapat terus bekerja profesional dengan dukungan penuh dari Polri,&rdquo; tutup Ninik.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu apresiasi Polri atas dukungan menjaga kemerdekaan pers dan menangani 700 kasus pers sepanjang 2024.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu Apresiasi Polri atas Dukungan dalam Jaga Kemerdekaan Pers di 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/beri-remisi-ke-susrama-jokowi-dinilai-berpura-pura-berantas-korupsi_c_279330.jpg" alt="I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers" width="100%">
<figcaption>I Nyoman Susrama, terpidana pembunuh wartawan Jawa Pos Radar Bali ( Jawa Pos Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa) yang mendapat remisi dari presiden. Keputusan ini dianggap mencederai kebebasan pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers menyatakan terus mencermati proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli menyatakan pihaknya sudah menyampaikan delapan poin keberatan pada September 2019 terkait pembahasan RKUHP kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.  Keberatan yang disampaikan Dewan Pers kepada DPR RI tidak diindahkan. Padahal, salah satu fungsi Dewan Pers sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, sehingga memberikan pandangan terhadap proses pembahasan dan beberapa ketentuan dalam RUU KUHP.  "Dewan Pers menekankan karya jurnalistik bukan kejahatan yang bisa dipidanakan. Pelanggaran terhadap etika jurnalistik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur dan mekanisme diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," kata Arif dalam keterangannya, Jumat (15/7).  Setelah mempelajari materi RUU KUHP versi terakhir 4 Juli 2022, Dewan Pers tidak melihat adanya perubahan pada delapan poin yang sudah diajukan. Karena itu, Dewan Pers menyatakan agar pasal-pasal yang menjadi keberatan dihapus, karena berpotensi mengancam kemerdekaan pers, mengkriminalisasi karya jurnalistik, dan bertentangan dengan UU Pers.  "RUU KUHP tersebut juga memuat sejumlah pasal yang multitafsir, memuat pasal karet, serta tumpang tindih dengan undang-undang yang ada," sesal Arif.  RUU KUHP mengancam kemerdekaan pers dan mengkriminalisasikan karya jurnalistik. Pasal-pasal tersebut di antaranya, Pasal 188 tentang Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara. Kemudian, Pasal 218-220 tentang Tindak Pidana Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden, perlu ditiadakan karena merupakan penjelmaan ketentuan-ketentuan tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.  Selanjutnya, Pasal 240 dan 241 Tindak Pidana Penghinaan Pemerintah yang Sah, serta Pasal 246 dan 248 (penghasutan untuk melawan penguasa umum) harus dihapus, karena sifat karet dari kata "penghinaan" dan "hasutan" mengancam kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi.  Selain itu, Pasal 263 dan 264 Tindak Pidana Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong, Pasal 280 Tindak Pidana Gangguan dan Penyesatan Proses Peradilan, Pasal 302-304 Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan, Pasal 351-352 Tindak Pidana terhadap Penghinaan terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara.  "Pasal 440 Tindak Pidana Penghinaa: pencemaran nama baik; Pasal 437, 443 Tindak Pidana Pencemaran," cetus Arif.  Oleh karena itu, Dewan Pers mengharapkan agar Anggota DPR dapat memenuhi asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses RUU KUHP.  "Sehingga memberikan kesempatan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan masukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan secara transparan dan terbuka," pungkas Arif.

RUU KUHP Jangan Mengganggu Kemerdekaan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Azonk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Yadi Hendriana melantik IJTI Pengurus Daerah (Pengda) Jakarta Raya periode 2021 - 2024 secara daring, (2/80) Wadah pewarta televisi di Ibu Kota ini di ketuai oleh Febby Budi Prasetyo dari MNC TV.  Dalam sambutannya, Yadi mengatakan IJTI Pengda Jakarta Raya harus berdiri di garda terdepan untuk menjaga kemerdekaan pers, menjaga profesi jurnalis, dan menjaga kepentingan jurnalis yang merupakan anggota IJTI.  "IJTI lahir untuk menjaga kemerdekan pers bersama-sama dengan organisasi lainya. Kita juga berupaya untuk selalu berperan dalam melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait sehingga ketentuan-ketentuan yang berpotensi menjadi ancaman pada kemerdekaan pers," ujar Yadi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Selasa (3/8).  Karena itu, Yadi meminta IJTI Pengda Jakarta Raya agar turut menjaga marwah kebebasan pers, sekaligus berkomitmen kepada anggota dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan jurnalis.  “Harus memiliki komitmen yang jelas dan memiliki integritas dan IJTI sebagai konstituen Dewan Pers ikut menjaga kode etik sebagai dasar berorgansiasi,” ujarnya.  Lebih lanjut, Yadi mengingatkan jangan sampai IJTI berubah fungsi sebagai organisasi yang hanya membawa kepentingan pribadi masing-masing. "Ingat organisasi ini harus berfungsi sebagai kepanjangan tangan anggotanya dan kepanjangan tangan dalam mewujudkan cita-cita pers Indonesia," ujarnya.  Yadi juga berharap, IJTI harus bisa melahirkan jurnalis televisi yang multitasking, berintegritas, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen pada profesinya.  "Untuk itu, IJTI Pengda Jakarta Raya agar bisa sering menggelar pelatihan dan uji kompetensi bagi anggota organisasi,” tegasnya.  Sementara itu, Ketua IJTI Jakarta Raya, Febby Budi Prasetyo yang biasa dipanggil Azonk mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan jurnalis televisi di Jakarta.  "Pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis sudah masuk dalam program kerja IJTI Pengda Jakarta. Awal Agustus ini kami sudah mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW)," ujar Azonk.  Berikut ini Kepengurusan IJTI Jakarta Raya 2 Agustus Periode 2021 – 2 Agustus 2024:  Ketua: Febby Budi Prasetyo (Azonk) Wakil Ketua: Jajang Dirajanagara (MNC TV)  Sekretaris: Kennorton Hutasoit Wakil Sekretaris: Vera Bahasuan (Metro TV)  Bendahara: Denny Batubara (BeritaSatu TV) Wakil Bendahara: Marvin Sulistio (Metro TV)  Ketua Bidang Advokasi: Adjat Wiratma ( GTV) Waket Bid. Advokasi: Prisca (GTV)  Ketua Bidang Organisasi: Fauzi Djamal (MetroTV) Waket Bid. Organisasi: Salman alhasky (Inews)  Ketua Bidang Konvergensi Media dan New Media: Zacky Husein (RTV) Waket Bid. Konvergensi Media dan New Media: Ferdi Setiawan (Metro TV)  Ketua Bidang Kesejahteraan: Bobby Tobing (BeritaSatu TV) Waket 1 Bidang Kesejahteraan: Muhazir (JakTV) Waket 2 Bidang Kesejahteran: Rizki Muhammad (Metro TV)  Ketua Bidang Hubal: Abdul Haris (Indosiar/SCTV) Waket Bidang Hubal: Tongam Marganda Munthe (BeritaSatu TV)  Ketua Bidang Litbang dan Kompetensi: Taufan Haryadi (TVOne) Waket Bidang Litbang dan Kompetensi: Olena Wibisana (RCTI)

IJTI Wajib Menjadi Penjaga Garda Terdepan Kemerdekaan Pers

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pers mengharapkan, kemerdekaan pers di Indonesia semakin berkualitas. Sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Dewan Pers mengajak semua pihak untuk menciptakan kondusivitas dan tekad bersama, agar kemerdekaan pers semakin berkualitas dan dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh dalam keterangannya, Minggu (3/1). Nuh menyampaikan, kemerdekaan menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar. Dia menegaskan, kemerdekaan pers bagian yang tidak terpisahkan dari kemerdekaan berpendapat dan berekspresi tersebut. Menurut Nuh, kemerdekaan pers merupakan bagian dari prinsip demokrasi yang harus diperjuangkan bersama. Dia menyebut, pada momentum awal tahun 2021 ini, Nuh mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers Nomor 40 tahun 1999. "Untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati kode etik jurnalistik," ujar Nuh. Secara prinsipil dan moral, sambung Nuh, negara berkewajiban untuk menghindari atau meminimalisir hambatan dan batasan atas kemerdekaan pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. "Setiap masalah yang timbul terkait dengan praktik jurnalistik harus diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999," pungkasnya. Saksikan video menarik berikut ini: https://youtu.be/e48GL4c8nwI

M Nuh Harapkan Kemerdekaan Pers Kedepan Semakin Berkualitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-dewan-pers-soal-kemerdekaan-pers-di-indonesia_m_187635.jpeg" alt="Ketua PWI Margiono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo Rudiantara dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama-sama memukul gong puncak perayaan HPN 2018 di panggung utama k" width="100%">
<figcaption>Ketua PWI Margiono, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Presiden Joko Widodo, Menteri Kominfo Rudiantara dan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama-sama memukul gong puncak perayaan HPN 2018 di panggung utama k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Situasi perkembangan pers di Indonesia berada dalam posisi baik. Dari tolak ukur yang digunakan Dewan Pers, indeks kemerdekaan pers (IKP) di Republik ini berada di angka 65 hingga 70. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, di hadapan Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kawasan Cimpago, Pantai Padang, Jumat (9/2). Menurut Yosep, angka IKP Nasional tahun 2017, lebih baik dibandingkan tahun 2016 yang hanya berada di bawah angka 65. Namun, pihaknya menyayangkan, adanya lembaga pemerintah kemerdekaan pers global, Reporter Sans Frontieres (RSF) yang menempatkan Indonesia di rangking ke-124 dari 180 negara yang disurvei soal IKP. "Kita mempertanyakan metodologi yang digunakan, sehingga rangking kemerdekaan pers Indonesia begitu jeblok. Kok dalam lima tahun, kondisi pers Indonesia tidak pernah menurut survei RSF," katanya. "Ternyata, indikatornya bukan kemerdekaan pers. Makanya saat ini kami gunakan indikator kami," ungkapnya. Ia menerangkan, dari situs RSF, poin yang membuat kemerdekaan pers Indonesia masih kurang, salah satunya dipicu karena minimnya akses jurnalis asing untuk bisa meliput kondisi terkini di Papua. Tak hanya itu, RSF juga menyebutkan adanya kecenderungan kelompok radikal yang menghambat penyampaian informasi. "Kami tegaskan, pers nasional merupakan wahana komunikasi massa dan pembentuk opini yang harus lakukan fungsi berdasarkan kemerdekaan pers dan etika jurnalistik," terang Yosep. Lebih lanjut Yosep mengatakan, saat Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki media terbanyak di dunia. Sedikitnya, ada 47 ribu media tersebar di Nusantara. Ada 2 ribu media cetak, 674 radio, 523 Televisi (termasuk lokal) dan 43 ribu lebih media online. "Tapi, ini ambang era transisi. Media cetak tak banyak terbit karena merosotnya oplah," terang Yosep.

Kata Dewan Pers Soal Kemerdekaan Pers di Indonesia