<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/11/motor_hidrogen_yamaha_2024_uuqc-3146667831.jpeg" alt="Motor dengan bahan bakar hydrogen. (dok.Otorider)" width="100%">
<figcaption>Motor dengan bahan bakar hydrogen. (dok.Otorider)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah merencanakan sebuah langkah besar dengan menyelenggarakan uji jalan untuk kendaraan berbasis hidrogen pada Juli 2026 mendatang. Langkah ini merupakan bagian integral dari rangkaian acara Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) 2026, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekosistem hidrogen di Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, beragam jenis kendaraan berbahan bakar hidrogen dijadwalkan menjalani pengujian langsung di jalan raya. Mulai dari bus hidrogen, mobil berbasis hidrogen, hingga sepeda motor hasil konversi akan diuji performanya dalam kondisi nyata. Melalui momentum ini, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya terhadap penggunaan energi terbarukan dan energi ramah lingkungan demi masa depan yang lebih berkelanjutan. &ldquo;Acara ini (GHES) juga akan menghadirkan berbagai program utama seperti konferensi, business matching, hydrogen road test, dan hydrogen vehicle test drive,&rdquo; ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot saat membuka GHES secara virtual di Kantor Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE), Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (11/2). Road Test Kendaraan Hidrogen di Sudirman&ndash;Thamrin Rencananya, hydrogen road test akan digelar pada 23 Juli 2026 dengan rute Sudirman&ndash;Thamrin, Jakarta. Uji coba ini melibatkan berbagai jenis kendaraan berbasis hidrogen, mulai dari bus, mobil penumpang, hingga sepeda motor konversi. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak hanya mendorong penggunaan hidrogen di sektor industri, tetapi juga mulai mengarah ke sektor transportasi ramah lingkungan. Pemerintah Dorong Ekosistem Hidrogen Nasional Yuliot menegaskan bahwa penyelenggaraan GHES 2026 merupakan upaya strategis pemerintah untuk meyakinkan para pemangku kepentingan mengenai potensi besar industri hidrogen di Indonesia. Selama ini, pemanfaatan hidrogen di Tanah Air masih didominasi oleh industri pupuk dan kilang minyak, dengan konsumsi nasional mencapai sekitar 1,75 juta ton per tahun. Namun ke depan, pemerintah ingin penggunaan hidrogen meluas, termasuk untuk transportasi berbasis energi bersih. Hidrogen Jadi Energi Strategis Nasional Pemerintah Indonesia telah menetapkan hidrogen dan amonia sebagai Sumber Energi Baru (SEB) strategis melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025. Dalam peta jalan energi nasional, hidrogen diproyeksikan berkontribusi sekitar 10&ndash;12 persen terhadap bauran energi primer nasional pada 2060. Target ini menjadi bagian penting dari komitmen Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat. Melalui GHES 2026, pemerintah ingin memperkuat kolaborasi lintas sektor&mdash;mulai dari industri, transportasi, hingga investor global&mdash;untuk membangun ekosistem hidrogen nasional yang terintegrasi. Menuju Era Kendaraan Hidrogen di Indonesia? Uji coba kendaraan hidrogen di Jakarta menjadi langkah awal yang dinilai penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap teknologi ini. Jika ekosistem pendukung seperti infrastruktur pengisian hidrogen dan regulasi terus diperkuat, bukan tidak mungkin kendaraan hidrogen akan menjadi bagian dari solusi mobilitas masa depan di Indonesia. &ldquo;Pemerintah sangat berkepentingan dengan Global Hydrogen Ecosystem Summit ini karena kami melihat pengembangannya dari sisi ekosistem,&rdquo; ujar Yuliot.

Bus, mobil, dan motor hidrogen akan diuji coba di Jakarta pada Juli 2026 dalam ajang GHES. Langkah ini dukung transisi energi dan target Net

Kendaraan Hidrogen Siap Meluncur di Sudirman, Uji Jalan Digelar Juli 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/MARWAN-18-3007534139.jpg" alt="Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebijakan pemerintah dalam menetapkan alokasi tambahan sebesar 10% menjadi 110% bagi kouta Bahan Bakar Minyak (BBM) swasta serta jalin kolaborasi dengan PT Pertamina (persero) pada tahun 2025 dinilai sejumlah kalangan sebagai langkah tepat dan sesuai dengan koridor regulasi untuk meredam gangguan pasokan. Pengamat energi melihat penetapan alokasi tambahan itu sebagai respons yang proporsional terhadap kelangkaan yang sempat dilaporkan di beberapa SPBU swasta. &ldquo;Ya, ya (sudah) betul. Ini mungkin karena ada kebijakan resiprokal dengan negara-negara yang punya SPBU asing itu. Kita bisa saja menerima, tetapi dengan pengaturan (oleh pemerintah) saya kira sudah cukup bagus,&rdquo; ujar Marwan Batubara, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Selasa (16/9/2025) di Jakarta. Marwan menegaskan bahwa langkah administratif berupa alokasi tambahan juga didukung oleh pijakan konstitusional. &ldquo;Ini menjadi pijakan pemerintah dalam tata kelola kuota BBM untuk SPBU swasta&rdquo;, kata Marwan. Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menempatkan pengaturan cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagai urusan negara. Menurut Marwan, langkah yang diambil pemerintah penting untuk menegaskan aspek pengendalian dan kepastian hukum. Penetapan ini memberi ruang bagi operator swasta untuk menambah pasokan, namun tetap melalui mekanisme pengawasan dan rekomendasi kementerian. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan penetapan alokasi menampik klaim adanya pembatasan kuota dan menyampaikan mekanisme mitigasi jika pasokan masih kurang. &ldquo;Kalau tahun 2024 Perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter, tahun ini kita beri 1 juta 100 ribu kiloliter. Kalau masih ada kekurangan, kita minta kolaborasi dengan Pertamina. Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu tetap harus dikontrol oleh negara. Supaya semuanya baik,&rdquo; jelas Bahlil. Dari sisi regulasi, penetapan alokasi tambahan tersebut berjalan menurut kerangka hukum yang ada, termasuk ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Di dalamnya, ada prosedur perizinan dan rekomendasi yang mengatur pelaksanaan impor BBM oleh badan usaha sehingga penetapan alokasi tetap berada dalam mekanisme pengawasan kementerian. Para pengamat menilai kombinasi antara kepastian alokasi (110%), landasan konstitusional, dan mekanisme perizinan akan membantu menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat tanpa mengabaikan kontrol negara atas sektor strategis.

Kebijakan pemerintah menetapkan alokasi tambahan10% menjadi 110% bagi kouta BBM swasta sebagai langkah tepat meredam gangguan pasokan.

Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/SPKLU-PLN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan memang harus disikapi secara serius. Selain berbicara masalah produk, juga tentang kesiapan infrastruktur yang tersedia.  Belum lama ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa ada penambahan lagi Infrastruktur Pengisian Listrik (IPL) untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).  Istilah IPL ini sedikit membuat bingung, karena di dalamnya ada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang bisa dipakai umum, sama yang milik pribadi (private charging station), dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) untuk motor listrik swap baterai.  “Sebanyak 240 unit, terdiri dari 166 SPKLU dan instalasi privat electric vehicle (EV) charging station, serta 74 SPBKLU,” ujar Munir Ahmad, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM, dalam keterangan resmi.  Klaim Kementrian ESDM, jumlah IPL KBLBB sudah mencapai 240 unit dari target 390 unit yang dikejar tahun ini beroperasi di seluruh Indonesia.  “Sangat diharapkan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan kendaraan listrik,” ujar Munir.  Munir menambahkan kalau penempatan IPL dilakukan pada lokasi strategis, mulai dari pusat perbelanjaan, kantor PT PLN (Persero), Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Bahkan gelanggang olahraga, bandara, ruas tol, perkantoran, diler resmi, sampai pool taksi. Sayang tak dijelaskan secara detail di mana saja lokasi pastinya.  Hingga 2021, pihak ESDM menargetkan 572 unit SPKLU untuk mobil listrik yang terpasang dan beroperasi. Masih banyak angka kekurangan yang harus dikejar dalam tiga bulan terakhir dari 116 titik yang beroperasi.  Dalam mendorong infrastruktur mobil listrik, pemerintah menyiapkan beberapa insentif bagi pengusaha SPKLU. Mulai dari kemudahan perizinan sampai pemberian tarif curah Rp 714 per kWh yang bisa dipasarkan sebesar Rp 2.467 per kWh.

Pemerintah Harus Kejar Target, Bangun Ratusan SPKLU dalam 3 Bulan

Kementrian ESDM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementrian ESDM

Berita Terkini

Kendaraan Hidrogen Siap Meluncur di Sudirman, Uji Jalan Digelar Juli 2026

Pengamat Energi Apresiasi Pemerintah Tangani Kuota BBM Swasta

Pemerintah Harus Kejar Target, Bangun Ratusan SPKLU dalam 3 Bulan

Download Aplikasi JawaPos.com