<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/REST-AREA1.jpg" alt="Ilustrasi rest area di jalan tol, Kementerian PUPR berencana meningkatkan fungsi rest area tidak sekedar untuk pengendara di jalan tol. (Dok. Humas Biro Puskom Kementerian PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rest area di jalan tol, Kementerian PUPR berencana meningkatkan fungsi rest area tidak sekedar untuk pengendara di jalan tol. (Dok. Humas Biro Puskom Kementerian PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengkaji pengembangan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) atau rest area Jalan Tol dengan fungsi yang lebih luas. Tujuannya untuk mengoptimalkan dampak positif dari pembangunan jalan tol, tidak hanya memperlancar konektivitas namun juga membangkitkan kawasan ekonomi baru dan potensi brand lokal.  “Rest area saat ini secara umum fungsinya melayani pengguna jalan tol untuk beristirahat sebentar lalu melanjutkan perjalanan. Kedepan akan kita perluas lagi fungsinya menjadi yang dinamakan fasilitas publik di koridor jalan tol,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit baru-baru ini.  Menurut Danang perluasan fungsi rest area tersebut akan diatur melalui revisi Peraturan Menteri PUPR No.10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol. Terdapat 4 konsep pengembangan rest area yang tengah dikaji BPJT dengan melibatkan stakeholder terkait.  “Harapan kami bisa selesai tahun ini dan kami juga berharap tahun depan sudah memulai perencanaannya serta menarik minat investor untuk mengembangkan,” kata Danang.  Pertama rest area destinasi wisata. Kehadiran rest area dengan konsep ini untuk ruas tol yang memiliki pemandangan indah (scenic road). “Kebutuhan lahannya tentu lebih dari 6 hektar. Sudah ada permintaan dari Pemprov Jawa Tengah yakni dari Tol di Ambarawa disudetkan (ditambahkan akses) menuju destinasi Rawa Pening,” ujar Danang.  Kedua, rest area yang juga menjadi kawasan transit antar moda. Konsep ini untuk mendukung kebutuhan bus-bus Trans Jawa bisa menurunkan penumpang di rest area dan kemudian penumpang akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan lain yang akan mendistribusikan ke tujuan sekitar.  “Beberapa waktu lalu ada usulan agar ada terminal di ruas jalan tol, namun kami tidak bisa mengakomodir, yang bisa adalah sebagai transit antar moda. Misalnya kemarin diluncurkan bus Trans Jawa tujuan Jakarta-Probolinggo. Penumpang dengan tujuan tidak sampai Probolinggo bisa turun di rest area ini dan melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi lain,” jelas Danang.  Ketiga, rest area sebagai logistik hub. Saat ini investor banyak membangun kawasan pergudangan disepanjang jalan nasional dan berminat untuk juga mengembangkan kawasan pergudangan yang terkoneksi jalan tol sebagaimana yang telah dilakukan negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman.  “Terakhir kita akan kembangkan jalan tol yang terintegrasi dengan kawasan industri yang akan memberikan bangkitan ekonomi yang lebih besar. Kami menerima usulan dari PT. Hutama Karya yang membangun jalan tol Trans Sumatera agar investasi jalan tol satu paket tidak hanya jaringan jalan tol tetapi juga dengan pengembangan kawasan-kawasan sekitar,” kata Danang.  Menurut Danang, untuk mematangkan keempat konsep tersebut dibutuhkan koordinasi dengan seluruh stakeholder, sehingga konsep yang diterapkan benar-benar memiliki dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar jalan tol. BPJT telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menerima masukan terkait rest area hub logistik dan transit antar moda, Kementerian Pariwisata soal rest area destinasi dan Kementerian Perindustrian terkait rest area kawasan industri.  Berdasarkan data BPJT pada pertengahan tahun 2019, dari total Jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.000,7 km, dengan ruas yang sudah operasional sepanjang 996 km terdapat sebanyak 78 unit TIP atau rest area. Sementara untuk di Jalan Tol Trans Sumatera, dari total 503 km jalan tol yang operasional dan fungsional, tersedia 18 rest area di ruas yang operasional sepanjang 281 km, sisanya tengah dalam proses pembangunan

Tingkatkan Manfaat Tol, PUPR Siapkan 4 Konsep Pengembangan Rest Area

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/INFRASTRUKTUR-JALAN-DI-SUMUT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pembangunan infrastruktur yang memberikan daya dukung pertumbuhan ekonomi terus dikebut pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sepanjang empat tahun terakhir telah membangun infrastruktur guna mendukung ketahanan air dan pangan, penyediaan air bersih, dan penataan kawasan pariwisata di tepi Danau Toba.  “Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan yang sedang berkembang dan perbatasan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya, Kamis (25/7).  Untuk mendukung kedaulatan pangan serta meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air telah menyelesaikan pembangunan Bendung dan Daerah Irigasi (DI) Sidilanitano di Kabupaten Tapanuli Utara.  Bendung dan jaringan irigasi yang dikerjakan mulai tahun 2015 hingga 2017 tersebut dibangun dengan biaya Rp 25,3 miliar dengan luas potensial 2.000 ha dan saluran primer sepanjang 9,52 km yang manfaatnya untuk meningkatkan indek pertanian sebesar 150 persen.  Kementerian PUPR juga membangun Bendungan Lausimeme Di Kabupaten Deli Serdang. Pembangunan Bendungan dikerjakan dalam dua paket, yakni paket pertama dimulai dari persiapan, pembangunan jalan masuk, bendungan utama dan pekerjaan lain-lain. Paket kedua meliputi pekerjaan jalan relokasi, bangunan pengelak, bangunan pelimpah, bangunan pengambilan, hidromekanikal dan bagunan fasilitas.  Proges fisik pekerjaan bendungan hingga 24 Juli 2019 mencapai 5,6 persen dengan massa pelaksanaan tahun 2017 sampai tahun 2022. Bendungan Lausimeme memiliki kapasitas tampung seluas 28 juta m3 yang bermanfaat untuk menambah pasokan air baku bagi masyarakat Deli Serdang sebanyak 3 m3/detik.  Kehadiran Bendungan Lausimeme diharapkan dapat menjadi tampungan air pengendali banjir sebanyak 68,1 m3/detik dari derasnya aliran air di hulu Sungai Percut dan Sungai Deli, sehingga nantinya akan mengurangi risiko banjir bagi warga Kota Medan dan Deli Serdang. Bendungan juga bermanfaat untuk pembangkit listrik (PLTA minihidro) sebesar 2,80 MW serta sebagai pariwisata.  "PUPR saat ini tengah melakukan pelebaran alur Tano Ponggol di Danau Toba Kabupaten Samosir untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan dapat mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar berukuran besar," terangnya.  Tano Ponggol merupakan satu-satunya akses darat untuk menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Alur Tano Ponggol mempunyai lebar rata-rata 25 m dalam kondisi dangkal dan di beberapa bagian mengalami penyempitan hingga tinggal 8 meter. Alur Tano Ponggol dilakukan pelebaran menjadi 100 meter sepanjang 1.476 meter.  Sementara itu, untuk pekerjaan pendalaman dilakukan penggalian sedalam 5 meter untuk mendapatkan elevasi dasar alur pada 807 dpl. Proges fisik pengerjaan mencapai 76,09 persen dengan masa pelaksanaan mulai 22 Desember 2017 dan ditargetkan selesai 21 Desember 2019. Biaya pelebaran Alur Tano Ponggol Danau Toba sebesar Rp 320,5 miliar dengan skema tahun jamak kontrak.  Selain itu dilakukan penataan kawasan Tomok di Kabupaten Samosir untuk mendukung pengembangan Kawasan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang bertaraf internasional. Pekerjaan dimulai sejak bulan Juli hingga Desember 2017 dengan mencakup penataan kawasan Museum Batak di Tomok hingga infrastruktur pendukung, seperti toilet dan tempat pembuangan sampah sementara. Anggaran penataan sebesar Rp 3,4 miliar.  Dukungan terhadap KSPN Danau Toba juga dilakukan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan menyelesaikan pembangunan SPAM paket 2 di kawasan rest area Silangit. Pengerjaannya telah selesai tahun 2018 dengan biaya Rp 18,4 miliar.

Pembangunan Infrastruktur Dukung Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BENDUNGAN-ISTIMEWA.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan Bendungan yang salah satu manfaatnya sebagai energi pembangkit listrik (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan Bendungan yang salah satu manfaatnya sebagai energi pembangkit listrik (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan air, lahan, dan energi. Hal ini berdampak serius pada ketahanan nasional dan daya saing apabila ketersediaan sumber daya air tidak dikelola dengan baik.  Adapun jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 267 juta jiwa. 147 juta jiwa atau 55 persen  merupakan penduduk perkotaan dengan tingkat pertumbuhan 1,1  persen  pertahun.  “Untuk itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan air, termasuk membangun ketahanan terhadap bencana yang ditimbulkan oleh air (water related disaster) seperti banjir dan kekeringan,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara CNBC conference bertajuk Water Security and Sustainability di Audotorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (23/7).  Kementerian PUPR akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk membangun daya saing bangsa, serta memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat sebagai end user. Hal ini sesuai dengan Visi Misi Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Sentul, pada 14 Juli 2019 silam.  Upaya meningkatkan ketahanan air dan pangan nasional, dilakukan Kementerian PUPR dengan menambah jumlah tampungan dan suplai air di Indonesia. Diantaranya melalui program pembangunan 65 bendungan dan 1.053 embung dalam kurun 2015-2019. Selain itu juga membangun jaringan irigasi seluas 865.393 hektare dan penyediaan air bersih 21.500 liter/detik selama tahun 2015-2018.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BASUKI-HADIMULJONO-DOK-PUPR-24-JULI-2019-1-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (DOK.BIRO KOMUNIKASI KEMENTERIAN PUPR)  “Sebanyak 65 bendungan yang sedang dibangun dan sebagian sudah diselesaikan, akan dilanjutkan dengan pembangunan bendung dan jaringan irigasi untuk mengairi daerah persawahan sehingga produktivitas tanaman pangan tetap stabil. Bendungan juga dimanfaatkan untuk penyediaan air baku dalam mendorong percepatan pemenuhan 100 peren  akses air bersih melalui pembangunan 10 juta Sambungan Rumah (SR) di tahun-tahun mendatang,” tutur Basuki.  Hingga kini, Indonesia memiliki 231 bendungan besar yang mampu mengairi sawah irigasi sebanyak 11 persen  dari total 7 juta hektar lahan irigasi yang di Indonesia.  Selain untuk penyediaan jaringan irigasi dan konsumsi masyarakat, infrastruktur sumber daya air yang dibangun juga digunakan untuk mengatasi bencana ekstrim, seperti banjir dan kekeringan hidrologis berdampak pada kawasan permukiman dan pertanian. Berdasarkan data World Risk Level, Indonesia termasuk negara yang memiliki risiko tinggi akan bencana banjir sebesar 43,8 persen dari total kejadian bencana alam.  Pada tahun 2019 ini bencana kekeringan menimpa kawasan perkotaan di 8 provinsi di Indonesia diantaranya Banten, Jawa Timur, NTB, dan NTT dengan jumlah penduduk terdampak 2 juta jiwa. Sedangkan kekeringan kawasan pertanian terjadi di 12 provinsi diantaranya Lampung, Jawa Tengah, Bali, dan Maluku dengan luas area irigasi terdampak sebesar 707 ribu hektare.  Basuki menyampaikan penanganan bencana kekeringan dilakukan dengan dua langkah mitigasi dan antisipasi, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air eksisting seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat. Jangka panjang pengelolaan wilayah sungai dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga ke hilir serta kampanye masyarakat water resources management  "One river, one management harus lebih dimantapkan dengan koordinasi lintas sektor dan komitmen yang berkelanjutan melalui upaya-upaya terpadu dan konsisten,” tukasnya.

Basuki: Ketahanan Air Sangat Penting untuk Mendukung Daya Saing Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUAS-TOL-CIJAGO-SEKSI-2-PUPR1-16-JULI-2019.jpg" alt="TOL CIJAGO. Ke depan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan jalan tol baru. Proyek itu bakal dilelang pada 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan. (kementerian PUPR)" width="100%">
<figcaption>TOL CIJAGO. Ke depan Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan jalan tol baru. Proyek itu bakal dilelang pada 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan. (kementerian PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 2 ruas Jalan Raya Bogor-Kukusan sepanjang 5,5 Km telah rampung dan kini memasuki tahapan uji laik fungsi sebelum beroperasi. Pelaksanaan uji laik fungsi dilakukan tim gabungan yang melibatkan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia.  Ruas Tol Cijago merupakan bagian dari Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) yang melingkar dari Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng ke Cilincing sepanjang 111 Km. Rias Tol JORR 2 lainnya adalah Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran (14,2 km), Kunciran-Serpong (11,1 km), Serpong-Cinere (10,1 km), Cimanggis-Cibitung (26,5 km), dan Cibitung-Cilincing (34 km).  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Tol JORR 2 akan memberikan manfaat bagi kelancaran mobilitas komuter baik dari Jakarta maupun kota-kota di sekitarnya. Selain itu akan memperlancar konektivitas angkutan logistik di daerah tersebut.  "Sehingga menurunkan biaya logistik dan harga-harga bahan pokok, terlebih lalu lintas Tol JORR saat ini sudah cukup padat," kata Basuki dalam keterangannya, Selasa (16/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUAS-TOL-CIJAGO-SEKSI-2-PUPR2-16-JULI-2019-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi yang siap masuk tahap uji laik fungsi sebelum dioperasikan (Dok.Biro Komunikasi Kementerian PUPR)  Tol Cijago memiliki tiga seksi dengan total panjang 14,7 km dengan pengusahaan yang dilakukan oleh PT Translingkar Kita Jaya. Tol Cijago Seksi 2 terhubung dengan ruas Tol Cijago Seksi I (Jagorawi-Jalan Raya Bogor) sepanjang 3,7 Km yang telah beroperasi sejak tahun 2012 dan Seksi III Kukusan-Cinere sepanjang 5,5 km yang saat ini masih tahap pengerjaan.  Beroperasinya ruas Tol Jalan Raya Bogor-Kukusan juga akan mengurai kemacetan yang kerap terjadi di jalan arteri nasional non tol seperti Jalan Margonda, Juanda, kawasan Kukusan, dan Jalan Raya Bogor menuju ke Jagorawi. Sebelumnya, pada Mudik Lebaran 2019, Tol Cijago Seksi 2 dibuka fungsional selama tujuh hari sehingga bisa dimanfaatkan pengendara yang akan mudik.  Pelaksanaan uji laik fungsi Jalan Tol Cijago Seksi 2 dilakukan oleh Tim Laik Fungsi, yaitu terbagi menjadi 3 sub tim. Pada Sub tim 1 melakukan evaluasi aspek keselamatan dan manajemen lalu lintas, Sub tim 2 melakukan evaluasi aspek sarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap. Selanjutnya, Sub tim 3 melaksanakan evaluasi aspek administrasi dan operasi.

Pembangunan Rampung, Tol Cijago Seksi 2 Masuk Tahap Uji Laik Fungsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JEMBATAN-PALANGKA-RAYA-PUPR-14-JULI-2019.jpg" alt="Pembangunan Jembatan Layang Bukit Rawi di Kalimantan Tnegah" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jembatan Layang Bukit Rawi di Kalimantan Tnegah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembenahan infrastruktur terus dilakukan pemerintah guna memperlancar konektivitas antar wilayah. Salah satu yang tengah diselesaikan adalah pembangunan Jembatan layang Bukit Rawi sepanjang 3 km di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Pembagunan jembatan ini bagian dari jalur alternatif ruas Palangkaraya – Bagugus yang kerap terendam banjir akibat luapan Sungai Kahayan.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur jembatan akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, disamping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.  "Jembatan layang Bukit Rawi sangat dinanti masyarakat karena manfaatnya sangat besar dalam menunjang perekonomian," ujar Basuki saat meninjau langsung progres pembangunan Jembatan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (13/7).  Jembatan Layang Bukit Rawi terletak di ruas jalan Palangkaraya-Bagugus yang merupakan jalan nasional penghubung Kota Palangkaraya dengan 6 kabupaten di Kalteng. Keenam Kabupaten itu mrliputi yakni Gunung Mas, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya serta Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.  Ruas tersebut kerap terendam banjir dengan ketinggian hingga 70 centimeter sepanjang 3,1 km ketika debit Sungai Kahayan sedang tinggi. Akibatnya, mobilitas warga dan arus kendaraan logistik terhambat.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JEMBATAN-LAYANG-BUKIT-RAWI-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Jembatan Layang Bukit Rawi yang akan membebaskan jalur Palangkarata-Bagugus dari ancaman banjir Sungai Kahayan. (Dok. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)  Kementerian PUPR secara bertahap melakukan pembangunan jembatan layang yang memiliki total panjang 3 km dengan perkiraan biaya sebesar Rp 265 miliar. Pada Maret 2019 dilakukan pengerjaan tahap 1 sepanjang 789 meter melalui anggaran APBN (single years contract) sebesar Rp 65 miliar. Kontraktor PT. Bukit Telawi dan PT. Bintang Mas Pertiwi (Kerjasama Operasi).  Pembangunannya dilakukan dengan konstruksi pile slab atau menggunakan tiang pancang karena berada di atas tanah lunak dan gambut. Saat ini progres fisik pembangunannya mencapai 33 persen  dan ditargetkan selesai pada Oktober 2019.  Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Bajarmasin, Timbul Manahan Pasaribu mengatakan selain pembebasan lahan, material pile slab harus dikirim dari Gresik, Jawa Timur sehinga membutuhkan waktu dan manajemen lalu lintas.  "Tahun depan kita usulkan untuk MYC (multi years contract) untuk sisa pengerjaan dan akan dilakukan lelang dini pada bulan Oktober 2019. “Karena pembiayaannya dengan skema SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) maka readliness kriterianya harus lengkap, khususnya pembebasan lahan. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan hal tersebut agar dapat selesai tepat waktu” kata Timbul Manahan.

Jembatan Bukit Rawi, Bebaskan Palangkaraya-Bagugus Dari Banjir Kahayan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUMAH-BERSUBSIDI-GRIYA-SETIA-NUSA-RIAU-PUPR-12-JULI-2019.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan kenaikan Rp 10 juta batasan harga jual rumah sejahtera tapak paling tinggi (maksimal) yang diperoleh melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi untuk tahun 2019 dan 2020 tak berpengaruh besar terhadap minat masyarakat membeli rumah bersubsidi.  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan batas harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan tidak mempengaruhi permintaan akan rumah subsidi dari masyarakat maupun pengembang perumahan. Bahkan, permintaan pembangunan rumah subsidi melalui program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) terus bertambah.  "Penetapan harga jual rumah subsidi naik kira-kira Rp 10 juta. Ini langkah penyesuaian karena harga rumah bersubsidi naik terakhir kali 5 tahun lalu. Meski demikian kemarin BTN, REI dan Apersi saat datang ke kami justru meminta tambahan anggaran FLPP yang disediakan Kementerian Keuangan. Berarti permintaan untuk rumah subsidi bertambah, artinya positif, " kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7).  Hingga 11 Juli 2019, pemerintah melalui telah menyalurkan dana FLPP bagi sebanyak 47.077 unit dari target 68.858 unit dengan anggaran yang disediakan Rp 4,52 triliun.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/BASUKI-HADIMULJONOPUPR-12-JULI-2019-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) didampingi Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Antawidjaja.  Menurut Menteri Basuki, penetapan harga rumah subsidi menyesuaikan dengan kondisi terkini pada setiap wilayah, diantaranya disesuaikan dengan faktor harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan, termasuk juga upah pekerja.  Kepmen PUPR tersebut dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Semarang pada 29 April 2015. Melalui program ini diharapkan dapat memperkecil backlog penghunian perumahan di Indonesia yang pada tahun 2015 mencapai 7,6 juta unit menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, untuk mencapai target tersebut telah dilakukan terobosan dengan menggandeng komunitas, salah satunya adalah perumahan Persaudaraan Pemangkas Rambut Garut (PPRG) di Kampung Sampora, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut yang pembangunannya telah dimulai tahun 2018 dan perajin rokok di Kudus sebanyak 3.500 unit.  Hingga 1 Juli 2019 telah dibangun sebanyak 601.205 unit rumah dalam Program Satu Juta Rumah. Jumlah tersebut terbagi dalam 456.974 unit rumah MBR dan 144.231 unit rumah non MBR.  "Dengan keterbatasan anggaran yang ada Program Sejuta rumah dilakukan dengan berbagai penguatan seluruh stake holder. Sejauh ini masih efektif bahu membahu membangun rumah untuk mengurangi Backlog," tutur Khawali.  Program Satu Juta Rumah merupakan kolaborasi antara para pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat. Selain KPR FLPP, Kementerian PUPR dalam mempermudah kepemilikan rumah subsidi bagi MBR juga menerapkan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Meski Naik Rp 10 Juta, Permintaan Rumah Bersubsidi Tetap Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUAS-TOL-BALIKPAPAN-SAMARINDA-06072019-PUPR1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda (Balsam) sepanjang 99,35 kilometer kini mulai memasuki tahapan akhir penyelesaian. Pembangunan jalan tol pertama di Kalimantan yang telah mencapai priogres 90,19 persen ini diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan kawasan perekonomian di Kalimantan.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol Balikpapan-Samarinda diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan perekonomian baru. Selain itu, kehadiran jalan tol Balam juga diharapkan akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.  “Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan maju lainnya, tetapi juga infrastruktur di kawasan sedang berkembang dan perbatasan sehingga bisa mengurangi disparitas sosial, ekonomi dan wilayah,” kata Basuki dalam keterangannya, Jumat (5/7).  Sementara itu, Kepala BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, pembangunan tol Balsam menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai investasi Rp 9,9 triliun. Targetnya, pemerintah akan dapat merampungkan pembangunan tol itu pada akhir tahun 2019.  “Adanya tol itu dapat memangkas biaya logistik barang dan jasa dan waktu tempuh antar dua kota tersebut dari semula sekitar 3 jam, menjadi hanya 1 jam,” kata Danang.  Sebagaimana diketahui, jalan Tol Balikpapan-Samarinda juga menjadi akses penghubung Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Akses menuju bandara ini dapat ditempuh dalam waktu 15-20 menit dengan melewati Seksi V ruas Balikpapan-Sepinggan yang hanya berjarak sekitar 8 km dari bandara tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/RUAS-TOL-BALIKPAPAN-SAMARINDA-006072019-PUPR2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ruas tol Balikpapan-Samarinda diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan (Dok.Biro Komunikasi Kementerian PUPR)  Adapun jalan tol Balsam yang dibangun sejak November 2016 lalu itu terdiri dari 5 seksi. Di antarnaya, seksi I ruas Balikpapan-Samboja 22,03 Km, Seksi II ruas Samboja-Muara Jawa 30,98 Km, Seksi III Muara Jawa – Palaran 17,50 Km, Seksi IV Palaran – Samarinda 17,95 Km, dan Seksi V ruas Balikpapan - Sepinggan 11,09 Km.  Dari lima seksi, Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memberikan dukungan pembangunan konstruksi di Seksi I dan Seksi V yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Pembangunan Seksi 1 menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltim sebesar Rp 1,5 triliun dan APBN sebesar Rp 271 miliar, dimana Rp 79,88 miliar diantaranya dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Manggar sepanjang 613 meter.  Sedangkan untuk Seksi V, didanai oleh APBN yang berasal dari pinjaman dari Pemerintah China sebesar Rp 848,55 miliar atau sekitar 8,5 persen dari total investasi. Untuk Seksi II-III dan IV, pembangunannya menggunakan dana Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Jasa Marga Balikpapan-Samarinda.  "Kehadiran jalan tol ini disambut baik oleh masyarakat yang terus mendukung terbangunnya jalan tol ini hingga tahap penyelesaian," tukasnya.

Tol Balikpapan-Samarinda Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/TRANSPORTASI-CERDAS1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jakarta bakal punya Sistem Transportasi Cerdas yang memungkinkan seluruh warganya mengakses kondisi terakhir lalu lintas di Jakarta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Kerjasama Internasional Korea (Korea International Cooperation Agency / KOICA) menandatangani Record of Discussions (RoD) tentang Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Cerdas dan Sistem Percontohan untuk Wilayah Metropolitan Jakarta.  Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto dan Country Director KOICA Indonesia Hoejin Jeong, di Jakarta, Rabu (3/7).  Pengembangan Sistem Transportasi Cerdas juga menjadi bahasan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat melakukan pertemuan dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transport (MoLIT) Korea Selatan Kim Hyun Mee, di Seoul, (28/6).  Kerjasama ini bertujuan meningkatkan efisiensi pengggunaan jalan, akses dan keselamatan lalu lintas dengan menyediakan informasi lalu lintas secara real time kepada pengguna jalan.  “Ini awal yang baik untuk mengatasi permasalahan sistem transportasi di Jabodetabek. Adanya sistem transportasi cerdas, bisa mengatur secara lebih efektif sektor transportasi. Keberhasilan kerjasama ini juga memerlukan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait lainnya diantaranya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan dan Korps Lalu Lintas Kepolisian RI,” kata Dirjen Bina Marga Sugiyartanto.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/TRANSPORTASI-CERDAS2-640x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Penandatanganan kerjasama pengembangan Sistem Transportasi Cerdas dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyartanto dan Country Director KOICA Indonesia Hoejin Jeong, di Jakarta, Rabu (3/7). (Dok.Biro Komunikasi Kementerian PUPR)  Proyek ini akan berlangsung selama 5 tahun yang terdiri 3 tahun implementasi dan 2 tahun masa pemeliharaan dengan anggaran USD 5,5 juta. Lingkup kerjasama yakni pengembangan Rencana Induk Sistem Transportasi Cerdas, implementasi sistem percontohan yang dilakukan di koridor Jakarta-Cikampek, penyediaan rujukan pedoman hukum dan peraturan Sistem Transportasi Cerdas dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.  Pada sambutannya, Country Director KOICA Indonesia Hoejin Jeong menjelaskan kerjasama yang dilakukan dapat mempererat hubungan kedua negara setelah sebelumnya sudah ada kerjasama antara KOICA dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR yang menghasilkan prototipe operasi sistem data jalan (Integration Road Data Center Operation / IRODCO). Sistem operasi tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut melalui kerjasama ini.  Dalam beberapa tahun terakhir, Korea telah mengembangkan metodologi dan strategi untuk mengurangi lalu lintas secara efektif. Hampir semua kota di Korea direkam dalam video. Lebih dari 9 juta kamera pengintai beroperasi di jalan-jalan sampai stasiun kereta bawah tanah. Jika kecelakaan terjadi, mereka secara otomatis mengambil gambar dan mempostingnya di media sosial dan berita dan memberikan warga rute alternatif, yang juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan kembali lalu lintas mobil ke kereta bawah tanah atau bentuk transportasi umum lainnya.  Transportasi Jakarta saat ini menghadapi masalah lalu lintas yang rumit di mana sistem 'pintar' jelas dibutuhkan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada warga tentang situasi jalan. Melalui proyek ini, diharapkan Jakarta metropolitan dapat menjadi kota pintar yang dapat memberikan sistem transportasi yang nyaman bagi semua warga.

Bangun Sistem Transportasi Cerdas di Jakarta, PUPR Gaet KOICA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/REVITALISASI-PASAR-JOHAR1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan revitalisasi Pasar Johar, pasar bersejarah yang termasuk Cagar Budaya Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Rehabilitasi dilakukan sejak Agustus 2018 dan ditargetkan rampung pada Desember 2019.  “Konsep revitalisasi pasar disesuaikan dengan fungsi kota sebagai kota tujuan wisata dengan keselarasan lingkungan dan mempertahankan kearifan lokal mulai dari tahap perencanaan hingga pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/7).  Sebagaimana diketahui, pasar Johar sudah sejak lama menjadi pasar sentral dan menjadi denyut nadi perekonomian Jawa Tengah. Sebelum dilakukan rehabilitasi, kondisi Pasar Johar yang dibangun tahun 1930-an mengalami kerusakan akibat kebakaran pada tahun 2015 lalu.  Menurut Basuki, revitalisasi yang dilakukan Kementerian PUPR tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan gedung cagar budaya. Diharapkan dengan selesainya revitalisasi para pedagang dapat kembali berjualan dengan kondisi yang lebih nyaman. Pasar Johar nantinya juga dapat menjadi objek wisata Kota Semarang. "Terlebih lokasinya berdekatan dengan Kawasan Kota Tua Semarang yang saat ini juga tengah ditata oleh Kementerian PUPR," tukasnya.  Sebagaimana diketahui, ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR berada di bagian tengah dan utara pasar dengan nilai kontrak konstruksi sebesar Rp 146,09 miliar dengan kontraktor adalah PT Nindya Karya. Pekerjaan yang dilakukan di antaranya adalah rehabilitasi bangunan, pekerjaan rangka atap lengkung, mekanikal elektrikal, pemasangan paving, pemasangan tegel los penjual daging, pengecatan rangka meja lapak, dan pembuatan bak kontrol drainase. Sementara revitalisasi bangunan depan pasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang.  Selain Pasar Johar, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada tahun 2018 juga telah memulai rehabilitasi dan revitalisasi bangunan pasar yang rusak yakni Pasar Atas, Bukittinggi, Pasar Aksara Medan dan Pasar Prawirotaman Yogyakarta.

Revitalisasi Pasar Johar Semarang Ditarget Tuntas Akhir 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/CISUMDAWU.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 61 Km di Provinsi Jawa Barat ditargetkan rampung seluruhnya akhir 2020. Jalan Tol yang terdiri dari enam seksi tersebut akan menghubungkan Cileunyi hingga Kertajati dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi.  Hal tersebut diungkapkan Menteri Basuki saat meninjau proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Selasa (2/7). Peninjauan tersebut dilakukan mulai dari Seksi 1 di Cileunyi hingga Seksi 3 di exit tol Cimalaka, Kabupaten Sumedang.  "Berdasarkan kontrak, Jalan Tol Cisumdawu ditargetkan selesai tahun 2021, tetapi dengan percepatan operasional BIJB Kertajati maka jalan tol ini sangat ditunggu kehadirannya karena signifikan sekali manfaatnya untuk meningkatkan pergerakan lalu lintas menuju Bandara," kata Basuki saat meninjau lokasi pembangunan tunnel atau terowongan Jalan Tol Cisumdawu.  Dari keenam seksi, Basuki menyatakan, seksi 1-3 ruas Cileunyi-Cimalaka yang sepanjang 33 km ditargetkan dapat rampung pada akhir 2019. Sebaliknya, seksi 1 dan 2 sepanjang 27,62 Km mulai dari Cileunyi hingga Sumedang dikerjakan oleh Kementerian PUPR sebagai bagian dari viability gap fund (VGF) guna menaikkan kelayakan investasi tol tersebut.  Untuk progres pembebasan lahan, pada Seksi 1 Cileunyi-Rancakalong sepanjang 10,57 Km sudah mencapai 68,53 persen dan progres konstruksi 32,1 persen. Seksi 2 sepanjang 17,05 Km Fase I dari Rancakalong-Ciherang sudah selesai tahun 2017 dan Fase II Ciherang-Sumedang pembebasan lahannya mencapai 92,2 persen dan untuk konstruksi sudah 69,14 persen.  Sementara Seksi 3 hingga Seksi 6 yang menghubungkan Sumedang-Cimalaka-Legok-Ujung Jaya-Dawuan sepanjang 32,65 Km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yakni PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi Rp 8,41 Triliun.  "Seksi 3 dari Sumedang ke Cimalaka 4,05 Km yang dikerjakan BUJT pembebasan lahannya sudah lebih dari 99 persen dan progres fisiknya sudah sekitar 74 persen, sehingga kita optimis di akhir 2019 akan selesai. Selanjutnya tinggal pembangunan seksi 4-6," terangnya.  Lebih lanjut, Basuki mengatakan, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk percepatan pengadaan lahan pada seksi 6 ruas Ujungjaya - Dawuan sepanjang 6,07 Km yang sebagian besar lahannya merupakan milik Perum Perhutani.  "Kami sudah bersurat ke Perum Perhutani dan Kementerian BUMN untuk memanfaatkan tanah Perhutani seluas 100 hektar. Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sudah saya hubungi dan prinsipnya oke, sehingga kita sudah bisa mulai konstruksi. Tinggal seksi 4 dan 5 yang tanahnya memang masih dalam proses pembebasan, kita akan upayakan percepat" tukasnya.  Dengan beroperasinya seluruh ruas Jalan Tol Cisumdawu ditambah jalan provinsi sebagai penghubung sepanjang 74 Km dapat memangkas jarak Bandung- BIJB Kertajati, dibandingkan jalur jalan nasional Bandung-Jatibarang yang sepanjang 202 km ditambah jalan provinsi Jatibarang-Kertajati yang sepanjang 29 km. Sementara lewat  Jalan Tol Cipularang-Cipali-Jalan Provinsi jarak tempuh menuju BIJB Kertajati dari Bandung mencapai  135 km.  Selain itu, beroperasinya Jalan Tol Cisumdawu juga sangat diharapkan akan memperlancar konektivitas antara Jawa Barat bagian Selatan menuju Utara karena menghubungkan dua Tol yang telah beroperasi yakni Tol Purbaleunyi dengan jalan Tol Cikopo - Palimanan (Cipali).

Dukung Bandara Kertajati, Tol Cisumdawu Ditarget Rampung Akhir 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerianpupr

Berita Terkini