<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/01/kementrans-3726567453.jpg" alt="Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pertemuan dengan pihak Ehime University di Paviliun Indonesia, Osaka, Jepang pada Senin (29/9). (Kementerian Transmigrasi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam pertemuan dengan pihak Ehime University di Paviliun Indonesia, Osaka, Jepang pada Senin (29/9). (Kementerian Transmigrasi)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi merancang kerja sama dengan universitas di Jepang untuk menyiapkan program beasiswa S2. Rencana kerja sama itu melibatkan IPB University dan Ehime University. &nbsp;Kedua pihak sepakat mengembangkan program magister untuk mahasiswa yang akan tinggal dan belajar langsung di kawasan transmigrasi.&nbsp; Menurut Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, rencana tersebut menjadi bagian dari inisiatif Kementerian Transmigrasi dalam program Transmigrasi Patriot. Tujuannya untuk mencetak sumber daya manusia unggul berbasis pendidikan internasional. Menteri Iftitah menilai &nbsp;rencana kerja sama tersebut sangat strategis, apalagi bila mengingat Indonesia mendapat bonus demografi.&nbsp; &rdquo;Sementara Jepang menghadapi tantangan penuaan penduduk namun memiliki kapital dan teknologi. Jika dikolaborasikan, hasilnya akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara,&rdquo; ungkap Iftitah dalam keterangan resmi pada Rabu (1/10).&nbsp; Iftitah menyatakan bahwa Ehime University sudah menyampaikan ketertarikan untuk menerjunkan personelnya belajar langsung di kawasan transmigrasi. Di Jepang, Ehime University dikenal unggul pada bidang sains, pertanian, dan teknik.&nbsp; Karena itu, dalam kerja sama tersebut turut masuk program double degree dan S2. Lewat program tersebut, mahasiswa Indonesia dan Jepang akan terjun langsung ke lapangan untuk menghadirkan solusi dan inovasi pembangunan transmigrasi, termasuk riset bersama. &rdquo;Bahkan dari Ehime University sendiri tadi kami tawarkan apakah ada kemungkinan satu student-nya dari Jepang yang nanti akan ikut mendapatkan beasiswa dan tinggal di kawasan transmigrasi. Disampaikan, jangankan student-nya bahkan dosennya pun Insya Allah akan ada yang dilibatkan di dalam program ini (Transmigrasi Patriot),&rdquo; bebernya. Selain beasiswa, rencana kerja sama itu juga mencakup pelatihan transmigran di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan dengan standar industri di Jepang. Dia menyatakan bahwa skema yang dibahas mencakup pelatihan dasar di Indonesia, pemagangan di Jepang, dan penempatan kembali ke kawasan transmigrasi dengan dukungan investasi dari Jepang. Kementerian Transmigrasi berharap kolaborasi Indonesia dengan Jepang tersebut menjadi model baru dalam pengembangan transmigrasi berbasis pendidikan. Selain itu, kerja sama tersebut juga diharapkan bisa memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Transmigrasi merancang kerja sama dengan universitas di Jepang untuk program beasiswa S2.

Gandeng Universitas di Jepang, Kementerian Transmigrasi Siapkan Beasiswa S2 Lewat Program Transmigrasi Patriot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/O8TP5YNapx2Xqsig3HYjncudtZGbwXd1MTLnkDKX-1041160977.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Mentrans Muhammad Iftitah Sulaeman bersama dengan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, disaksikan Menko bidang IPK Agus Harimurti Yudhoyono. (Nurul Fitriana)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Mentrans Muhammad Iftitah Sulaeman bersama dengan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, disaksikan Menko bidang IPK Agus Harimurti Yudhoyono. (Nurul Fitriana)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Transimgrasi (Kementrans) secara resmi menggandeng Kementerian Perindustrian guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi yang tersebar di banyak daerah di tanah air. Hal ini sebagaimana telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan disaksikan Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Jumat (26/9). Iftitah membeberkan bahwa penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian adalah bagian dari program trans-gotong royong. Dalam hal ini, pihaknya membutuhkan mitra industri karena telah memiliki tiga keunggulan penting, mulai dari modal, teknologi, dan posisi sebagai objek. "Sementara kekuatan transmigrasi adalah lahan dan manusia sebagai tenaga kerja. Dua hal yang sangat dibutuhkan oleh industri. Inilah titik temu kita, transmigrasi dan industri kita kawinkan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru," kata Iftitah dalam sambutannya. Lebih lanjut, Iftitah juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini sengaja disaksikan oleh Menko AHY agar pembangunan kawasan industri di wilayah transmigrasi mendapat dukungan penuh infrastruktur, baik jalan, listrik, pelabuhan, dan konektivitas lainnya. "Kami ingin memastikan setiap kawasan transmigrasi bukan hanya layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak untung, serta menjadi motor ekonomi baru Indonesia," jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan dalam waktu dekat diharapkan kesepahaman yang telah dilakukan ini bisa direalisasikan dalam bentuk roadmap. Itu dilakukan agar nota kesepahaman yang telah dilakukan antara Kemenperin dan Kementrans tak sekadar hanya di awang-awang saja. "Dalam waktu dekat seharusnya. Kalau saya boleh usulkan Pak Transmigrasi, kita bisa buat roadmap, karena kalau kita bicara soal roadmap itu artinya ada timeline yang terlibat. Kalau MoU masih ada di awang-awang," ungkap Menperin. "Selain itu, ke depan pemerintah perlu melibatkan secara aktif Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam rangka kita sama-sama menyiapkan konsep besarnya dan juga konsep yang workable yang bisa kita implementasikan," pungkasnya. &nbsp;

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perindustrian tandatangani kesepahaman untuk ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kementerian Transmigrasi Gandeng Kemenperin Perkuat Kerja Sama Guna Lahirkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/4f1fbe66-bddf-4e7e-80a0-358399b1b07a-4101771679.jpg" alt="Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, yang turut hadir dan berbaur bersama pegawai, menyampaikan rasa syukurnya atas semangat kebersamaan yang tercipta. (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, yang turut hadir dan berbaur bersama pegawai, menyampaikan rasa syukurnya atas semangat kebersamaan yang tercipta. (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Suasana penuh semangat menyelimuti halaman Kementerian Transmigrasi pada Sabtu pagi, 16 Agustus 2025. Ratusan pegawai berkumpul sejak pukul 06.30 WIB untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda dimulai dengan jalan santai sejauh 5 kilometer. Setelah garis finish dilewati, suasana semakin meriah dengan ice breaking, fun games, hingga penampilan musik dari grup band Kotak. Antusiasme para pegawai terlihat jelas, apalagi ketika perlombaan khas 17-an digelar, mulai dari lomba makan kerupuk, makan biskuit unik, hingga estafet seru. Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, yang turut hadir dan berbaur bersama pegawai, menyampaikan rasa syukurnya atas semangat kebersamaan yang tercipta. &ldquo;Pada pagi hari ini, tanggal 16 Agustus tahun 2025, Kementerian Transmigrasi melaksanakan kegiatan bonding di antara sesama pegawai Kementerian Transmigrasi, dalam rangka memperingati hari bulan tahun ke-80 Republik Indonesia,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, meskipun kegiatan berlangsung di hari libur, kehadiran pegawai menunjukkan komitmen dan rasa kebersamaan yang tinggi. &ldquo;Alhamdulillah, meskipun ini hari Sabtu, hari libur, tapi antusiasme pegawai cukup tinggi terbukti dengan kehadiran yang cukup maksimal pada kegiatan-kegiatan ini,&rdquo; kata Iftitah. Menariknya, sang menteri tak hanya menjadi penonton, melainkan ikut ambil bagian dalam perlombaan. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/16/58d0f82f-5bb5-4e27-a362-6a6349b5c180-545963241.jpg" alt="Ratusan pegawai berkumpul sejak pukul 06.30 WIB untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pegawai berkumpul sejak pukul 06.30 WIB untuk mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &ldquo;Tentu ikut serta ya. Makanya tadi saya sampaikan yang para pimpinannya harus ikut ngelead gitu, supaya juga kan ada istilah followers, follow the leaders ya. Jadi kalau misalkan pemimpinnya itu juga ikut terlibat peran serta, pasti akan ada lebih sense yang kuat di antara para pegawai-pegawai,&rdquo; ungkapnya. Di tengah suasana gembira, Menteri Iftitah juga menyampaikan pesan semangat kemerdekaan. Ia menekankan pentingnya pegawai Kementerian Transmigrasi memaknai visi Indonesia maju dengan kerja nyata. &ldquo;Tentu ya. Ini kan ekpek lainnya kan bersatu, berdaulat, keadilan sejahtera. Indonesia maju. Nah ini harapannya seperti yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato kenegaraan itu betul-betul menjiwai kepada seluruh pegawai bagaimana kita membuat rakyat sejahtera sesuai dengan tujuan transmigrasi. Sejahtera untuk semua,&rdquo; tuturnya. Di akhir acara, pembagian doorprize dan pengumuman pemenang lomba menutup kebersamaan dengan gelak tawa dan keceriaan. Menteri Iftitah pun menitipkan pesan khusus untuk seluruh rakyat Indonesia. &ldquo;Kami dari Kementerian Transmigrasi sekali lagi berkesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mari kita rayakan Ulang Tahun 80 Rakyat Indonesia dengan penuh gembira, dengan penuh kejiwaan agar betul-betul jiwa yang semangat itu menjiwai kita dalam bekerja. Supaya lebih produktif. Sehingga ke depan kita bisa lebih mendekatkan kesejahteraan,&rdquo; pungkasnya.

Ia menambahkan, meskipun kegiatan berlangsung di hari libur, kehadiran pegawai menunjukkan komitmen dan rasa kebersamaan yang tinggi.

Kementerian Transmigrasi Rayakan HUT ke-80 RI dengan Kegiatan Jalan Santai dan Fun Games

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/TRANSMIGRASI-28-256468525.jpg" alt="Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center, Senin (28/7)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Rapat Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center, Senin (28/7)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan bahwa penempatan transmigran baru hanya bisa dilakukan jika ada permintaan resmi dari Pemerintah Daerah. Menurutnya, transmigrasi kini bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi mengarahkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. "Sejak diberlakukannya UU No.29 Tahun 2009, daerah tidak bisa lagi dijadikan lokasi transmigrasi tanpa permintaan dari pemerintah daerahnya. Jika tidak ada permintaan, maka tidak akan ada pendatang transmigran," kata Iftitah dalam Rapat Kerja Teknis Ketransmigrasian Nasional di Bali Convention Center, Senin (28/7). Menteri Iftitah mencontohkan tiga daerah yang telah mengajukan permintaan penempatan transmigran yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Sidrap, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pola 70 persen warga lokal dan 30 persen pendatang. "Fokus kita pembangunan inklusif dan berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mendukung visi Indonesia Emas 2045," imbuh Menteri Iftitah. Animo masyarakat untuk ikut transmigrasi masih tinggi ini ada 8.000 kepala keluarga yang ingin mendaftar. Namun penempatan dilakukan lebih terarah, sesuai permintaan daerah yang mengajukan penempatan transmigrasi, termasuk Papua Selatan di mana Orang Asli Papua (OAP) menjadi prioritas. Iftitah juga menyebut potensi besar yang bisa dikembangkan di kawasan transmigrasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mendukung program transmigrasi. "Di Sumba Timur, misalnya, kita mendorong pengembangan tebu dan pabrik gula. Koordinasi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan. Kami berharap dari rakernis ini lahir ide-ide besar dan masukan agar ke depan transmigrasi semakin berdampak," tutupnya. Rakernis yang berlangsung 27-30 Juli 2025 ini dihadiri seluruh Pemerintah Daerah dan OPD terkait ketransmigrasian, serta kegiatan ini dilaksanakan penandatanganan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat ekosistem transmigrasi. &nbsp;

Dengan berlakunya UU No.29 Tahun 2009, daerah tidak bisa lagi dijadikan lokasi transmigrasi tanpa permintaan dari pemerintah daerahnya.

Menteri Transmigrasi Tegaskan Penempatan Transmigran Baru Harus Lewat Permintaan Pemda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/TRANSMIGRASI-24-3007580843.jpg" alt="Kementerian Transmigrasi serahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran lokal di Cikopeng, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Transmigrasi serahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran lokal di Cikopeng, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Transmigrasi mengubah pendekatannya dalam membangun kawasan transmigrasi. Alih-alih hanya fokus mengirimkan sejumlah orang ke daerah-daerah transmigrasi, kementerian ini memilih strategi baru dengan melibatkan kampus dan mahasiswa. Dirjen Pengembangan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Kementerian Transmigrasi, Velix Wanggai mengungkapkan, dalam lima tahun ke depan, pengiriman penduduk dari wilayah padat ke wilayah transmigrasi tidak lagi jadi fokus pihaknya. Sesuai arahan presiden, pihaknya akan ganti strategi dengan mengirimkan anak-anak muda yang memiliki rekam jejak pengetahuan yang mumpuni ke berbagai daerah transmigrasi di seluruh Indonesia.&nbsp; &ldquo;Dan Alhamdulillah dengan kerja sama dari 7 kampus di Indonesia, salah satunya Universitas Indonesia, kita akan mengirimkan 2.000 anak-anak ke 154 titik kawasan-kawasan strategi potensial di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua,&rdquo; paparnya dalam sambutannya di acara &ldquo;Jalan Sehat Indonesia&rdquo; di Kampus UI Depok, Minggu (27/7).&nbsp; Para mahasiswa dari 7 kampus ini nantinya akan menjalani proses seleksi yang dilakukan oleh masing-masing kampus. Setelah diseleksi, mereka mendapat pembekalan sebelum akhirnya dikirim ke daerah transmigrasi selama 4 bulan. Di sana, mereka ditugaskan untuk melakukan pemetaan potensi sosial, pemetaan potensi komoditas, dan juga kemudian pengembangan korporasi berbasis kawasan. Selain mahasiswa, tercatat ada 45 profesor juga yang takkan mengambil bagian dalam program ini.&nbsp; &ldquo;Dari UI mengirimkan 285, baik yang mahasiswa S1, S2, S3, dan juga kami mendapat informasi beberapa professor,&rdquo; sambungnya. Pihaknya juga bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk pengembangan 178 desa di 45 titik yang ada.&nbsp; Sebagai lanjutan program ini, pemerintah juga merancang skema Beasiswa Patriot yang akan diluncurkan tahun depan. Ada kuota 1000-2000 beasiswa yang menyasar mahasiswa S2 dan S3 dari berbagai kampus mitra dengan model pembelajaran di kampus dan lapangan. Untuk S2 misalnya, mahasiswa akan mendapat perkuliahan selama satu tahun di kampus utama dan satu tahun sisanya di kawasan transmigrasi. &ldquo;Kami menambahkan indikator untuk mendapat beasiswa ini, dengan pengabdian selama 1&ndash;2 tahun di berbagai kawasan transmigrasi untuk pengembangan korporasi berbasis komoditas di kawasan tersebut,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dengan skema ini, Velix menyebut, jika kampus kini tak hanya melakukan pendekatan di ruang kelas tapi juga di ruang-ruang realitas. Yakni, 154 titik wilayah transmigrasi di Indonesia.&nbsp; &ldquo;Sehingga tadi, izin Bapak Wamen Dikti sampaikan, bahwa kampus tidak hanya narsis, tapi UI dan kampus-kampus lain ini telah membangun langsung pola baru di dalam pendidikan. Jadi, kami berterima kasih kepada pihak yang terlibat,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Upaya ini diharapkan mampu menciptakan pembangunan kawasan transmigrasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sehingga mampu bersanding dengan kawasan-kawasan strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau kawasan industri.&nbsp; Rektor UI Heri Hermansyah menyambut baik rencana tersebut. Dia memastikan pihaknya siap berkontribusi dalam program pembangunan dan pengembangan wilayah yang disiapkan oleh pemerintah.

Dalam lima tahun ke depan, pengiriman penduduk dari wilayah padat ke wilayah transmigrasi tidak lagi jadi fokus Kementerian.

Tak Lagi Sekadar Kirim-kirim Warga, Kementerian Transmigrasi Kini Andalkan Skema Beasiswa Patriot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/TRANSMIGRASI-24-3007580843.jpg" alt="Kementerian Transmigrasi serahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran lokal di Cikopeng, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7)/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Transmigrasi serahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran lokal di Cikopeng, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7)/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash;&nbsp;Kementerian Transmigrasi serahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada transmigran lokal di Cikopeng, Desa Curugluhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Rabu (23/7). Penyerahan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas lahan kepada para transmigran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. &ldquo;Sebanyak 296 bidang tanah dibagikan, ini merupakan bagian dari total 1.120 bidang tanah transmigrasi yang telah diterbitkan di Kabupaten Sukabumi sepanjang tahun 2025,&rdquo; kata Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Transmigrasi, Iti Octavia Jayabaya. Penyerahan ini menjadi wujud nyata pelaksanaan Program Trans Tuntas, salah satu program unggulan Kementerian Transmigrasi tahun 2025 yang fokus pada penyelesaian persoalan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016340397/kiprah-perjalanan-lps-fokus-hadapi-tantangan-kestabilan-ekonomi-dan-penjaminan-keuangan-perbankan-di-indonesia">Kiprah Perjalanan LPS Fokus Hadapi Tantangan Kestabilan Ekonomi dan Penjaminan Keuangan Perbankan di Indonesia</a> &ldquo;Tujuan utama transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya. Pemenuhan hak normatif berupa lahan dengan status Hak Milik adalah bagian penting dari tujuan itu,&rdquo; ujar Staf Khusus Menteri Transmigrasi, Iti Octavia Jayabaya, dalam sambutannya. Sertipikat yang dibagikan terdiri dari beberapa lokasi yaitu Cimanggu, Desa Langkap Jaya: 183 bidang, lokasi Cikopeng, Desa Curugluhur: 369 bidang, lokasi Gunung Gedongan, Desa Mekarsari: 268 bidang, dan lokasi Puncak Gembor, Desa Mekarsari: 270 bidang Dirinya menambahkan bahwa keberhasilan penerbitan SHM ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Transmigrasi, pemerintah daerah, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. &ldquo;Penyerahan sertipikat ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada para transmigran dalam mengelola tanah sebagai sumber penghidupan. Namun, penataan aset ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat agar benar-benar berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan,&rdquo; jelasnya. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menjelaskan, sejumlah bidang tanah belum dapat disertifikasi karena menghadapi permasalahan seperti tumpang tindih kepemilikan, sengketa dengan masyarakat adat, klaim kawasan hutan, hingga konflik dengan pelaku usaha yang memasukkan lahan transmigran ke dalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU). Wilayah prioritas untuk penyerahan SHM tahun ini mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki beban sertifikasi yang besar dan dokumen yang sudah clean and clear. &ldquo;Fokus penyerahan SHM juga didasarkan pada kelengkapan berkas usulan serta kepastian status lahan,&rdquo; imbuh Menteri Iftitah. Dengan adanya SHM ini, para transmigran lokal diharapkan semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi ekonomi mereka di tanah yang kini telah sah menjadi milik mereka. Pemerintah pun menegaskan akan terus mengawal dan mempercepat proses legalisasi lahan transmigrasi lainnya di berbagai kawasan transmigrasi yang ada di seluruh Indonesia.

Penyerahan SHM merupakan bagian dari komitmen Kementerian Transmigrasi dalam memberikan kepastian hukum atas lahan kepada para transmigran.

Serahkan SHM Transmigran Sukabumi, Wujud Nyata Tuntas Lahan Tuntas Harapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/KEMTRANS-08-2175989301.jpg" alt="Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara Wamen Viva Yoga mauladi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas anggaran Kementrian Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senin (7/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara Wamen Viva Yoga mauladi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas anggaran Kementrian Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senin (7/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah terus mempercepat agenda besar transformasi transmigrasi nasional. Hal ini ditegaskan lewat persetujuan tambahan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun oleh DPR RI kepada Kementerian Transmigrasi, yang membuat total pagu anggaran kementerian itu pada 2025 meningkat menjadi Rp 1,89 triliun. Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja antara Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (7/7). Fokus utama penggunaan dana tambahan ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan ekonomi di kawasan transmigrasi yang tercantum dalam RPJMN 2025&ndash;2029. &ldquo;Dengan tambahan anggaran ini, kami menargetkan kawasan transmigrasi bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif dan mandiri, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional,&rdquo; ujar Menteri Iftitah saat Raker. Tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan, dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah 2025 yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia dan pengembangan kawasan transmigrasi yang inklusif serta berkelanjutan. Menteri Iftitah juga menjelaskan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan secara transparan. &ldquo;Pada tanggal 18 Februari 2025, kami menerima persetujuan tambahan anggaran dari Presiden RI sebesar Rp 2,5 triliun, maka untuk keamanan anggaran, dan memperhatikan amanat Bapak Presiden terkait efisiensi dan cegah kebocoran anggaran, atas koordinasi yang efektif dengan Kemenkeu, kami kembalikan dana yang sudah disetujui Bapak Presiden, kepada negara, sebesar Rp 777 miliar. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Transmigrasi pada tahun 2025 menjadi Rp1,89 triliun,&rdquo; ungkapnya. Anggaran ini akan dikucurkan untuk lima program unggulan transmigrasi di antaranya, Trans Tuntas: Sertifikasi dan legalisasi tanah transmigrasi; Trans Lokal: Pembangunan infrastruktur seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum; Trans Patriot: Program pendampingan dan beasiswa SDM transmigrasi; Trans Karya Nusa: Dukungan terhadap ekonomi lokal dan sektor industri kecil; serta Trans Gotong Royong: Sinergi lintas sektor untuk membangun kawasan ekonomi transmigrasi. Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan dukungan penuh parlemen terhadap strategi KemenTrans. &ldquo;Komisi V mendukung upaya Kementerian Transmigrasi untuk peningkatan anggaran demi percepatan sertifikasi lahan, pengembangan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi,&rdquo; ucapnya. Senada dengan itu, Anggota Komisi V dari Fraksi Partai Demokrat, Lokot Nasution, menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam membenahi isu-isu transmigrasi. &ldquo;Ini membuktikan negara menjawab serius masalah transmigrasi, mengenai serapan anggaran yang sudah dilaksanakan sebesar 50 persen adalah pencapaian luar biasa,&rdquo; katanya. Komisi V juga memberikan apresiasi atas langkah kebijakan KemenTrans yang mengedepankan potensi lokal dan membuka kerja sama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi dan dunia usaha. Transmigrasi kini dilihat tidak lagi sebatas pemindahan penduduk, tetapi menjadi strategi membangun kawasan pertumbuhan yang terpadu. Dalam presentasinya, Menteri Iftitah juga mengakui masih ada tantangan, termasuk temuan audit BPK soal pengelolaan pangan dan aset lahan. Ia memastikan kementerian telah mengambil langkah perbaikan. &ldquo;Kementerian Transmigrasi mendapat opini audit dari BPK terkait pengelolaan pangan dan aset lahan yang perlu dibenahi. Kementerian telah menyusun langkah perbaikan, termasuk bekerja sama dengan Bulog dan Kementerian ATR/BPN,&rdquo; jelasnya. Dengan dorongan anggaran baru ini, Kementerian Transmigrasi diharapkan mampu memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pembangunan yang merata dan membentuk pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Komisi V DPR mendukung Kementerian Transmigrasi untuk peningkatan anggaran demi percepatan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Anggaran Kementrans Naik, Pemerintah Genjot Transformasi Transmigrasi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/OK-TRANS-3361628735.jpg" alt="Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU), Kamis (9/1/25) di kantor Kementan. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU), Kamis (9/1/25) di kantor Kementan. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani dan Transmigran akan didorong untuk bisa memperoleh pendapatan yang layak dan mencukupi kebutuhannya. Demikian komitmen Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman usai menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) antara kedua Kementerian, Kamis (9/1/25) di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta. "Kita tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah Soko Guru pembangunan bangsa. Kita yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji Menteri," kata Iftitah. "Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua, sudah bisa mendapatkan Rp 15-20 juta bersih per bulan. Kita ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas)," kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman melanjutkan. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Transmigrasi ini dilakukan sebagai wujud sinergi serta kolaborasi guna mencapai target swasembada pangan pada tahun depan. "Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai Infanteri, kami siap mendukung sebagai Kavaleri," kata Menteri Iftitah, mengutip istilah militer. Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo. Untuk ini, Kementerian Pertanian berencana melakukan optimalisasi 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru, di sejumlah kawasan prioritas. Dengan menggunakan pendekatan Brigade Pangan, untuk setiap 200 hektar lahan sawah, akan dikelola oleh 15 petani yang dilatih dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian. Penandatanganan ini disaksikan Wamentrans Viva Yoga Mauladi, Sekjen Kementan Ali Jamil, dan para pejabat dari kedua Kementerian.

Kolaborasi Kementerian Transmigrasi dan Kementan yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian membuat transmigran bisa lebih sejahtera.

Kementrans dan Kementan Berkolaborasi Tingkatkan Kesejahteraan Pendapatan Petani-Transmigran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/16/transmigrasi-2841373522.jpg" alt="Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memasang target pengiriman transmigran yang besar. Selama lima tahun ke depan, dia berharap bisa mengirim sampai 100 ribu transmigran. Dia menegaskan harus ada perbaikan kesejahteraan bagi para transmigran tersebut. Target pengiriman transmigran itu disampaikan Ifitah usai bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta kemarin (16/17). Iftitah mengatakan Kementan adalah mitra strategis program transmigrasi. Nantinya pengiriman atau penempatan transmigran, didekatkan dengan lahan atau sawah program swasembada pangan. "Kebutuhannya dalam lima tahun ke depan 100 ribu orang (transmigran)," kata Iftitah. Skema teknisnya adalah Kementerian Transmigrasi menyiapkan transmigran dan huniannya. Sedangkan Kementan terkait dengan lahan garapan beserta alat atau perlengkapan tanamnya. Iftitah mengatakan, program transmigrasi orientasinya adalah pembuatan kawasan. Jadi, bukan urusan ekonomi semata. Tetapi juga peradaban. "Membawa transformasi transmigrasi. Tidak hanya memindahkan kemiskinan dari daerah asal, ke tempat baru," tuturnya. Dengan mendekatkan lokasi tinggal transmigran ke lahan garapan, diharapkan mereka lebih produktif. Apalagi didukung dengan peralatan pertanian yang nantinya disiapkan oleh Kementan. Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan, para transmigran di sektor pertanian itu menjadi bagian dari program swasembada pangan pemerintah. Sehingga akan ditargetkan mendapatkan penghasilan minimal Rp 10 juta per bulan. "Ini penghasilan, bukan gaji," kata Amran. Program pengiriman transmigran diantaranya di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Lebih lanjut, Mentrans Iftitah mengemukakan bahwa kolaborasi dengan Kementan itu akan dimulai pada Januari 2025. Di antaranya dengan pembentukan working group antara Kementan dan Kementrans sebagai langkah awal untuk merancang implementasi secara efektif. Dengan kolaborasi tersebut, diharapkan pemerintah dan berbagai pihak dapat saling bahu-membahu untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amran mengungkapkan bahwa lahan yang dikelola sejalan dengan lahan yang dibangun dalam program optimasi lahan (oplah) dan cetak sawah. Dengan fokus utama pada komoditas padi. "Kita siapkan 3 juta hektare. Fokus utamanya pada padi, kemudian hortikultura dan perkebunan," jelasnya.

Iftitah mengatakan, program transmigrasi orientasinya adalah pembuatan kawasan. Jadi, bukan urusan ekonomi semata.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian transmigrasi

Berita Terkini