<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/WhatsApp-Image-2025-04-15-at-120643-PM-1375923142.jpeg" alt="Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah gerak cepat melakukan pengusutan dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI periode 2020-2023. Dalam pengusutan ini, tim penyidik KPK menggeledah dua kantor dan satu rumah yang berlokasi di DKI Jakarta.</p> <p>"Bahwa pada pekan lalu, Selasa (27/5), penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara pemerasan pengajuan RPTKA di Kemenaker yang dilakukan di beberapa tempat di Jabodetabek," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (3/6).</p> <p>Budi menjelaskan, penyidik KPK menggeledah sebuah rumah milik seorang PNS Kemenaker yang beralamat di Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, penyidik mengamankan dokumen aliran uang terkait pengurusan RPTKA, serta buku tabungan yang digunakan sebagai rekening penampungan.</p> <p>"Serta uang tunai sekitar Rp 300 juta dan beberapa sertifikat bukti kepemilikan kendaraan bermotor," ungkap Budi.</p> <p>Selain itu, tim penyidik juga menggeledah dua kantor perusahaan agen pengurusan TKA, yakni PT DU yang berlokasi di Jakarta Selatan. Hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan dokumen keuangan terkait rekapitulasi pemberian uang untuk mengurus RPTKA, serta dokumen terkait lainnya.</p> <p>Serta, PT LIS yang berlokasi di Jakarta Timur. Penyidik KPK juga berhasil mengamankan barang bukti dari lokasi penggeledahan.</p> <p>"Menemukan data elektronik terkait catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemnaker," tegas Budi.</p> <p>Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, namun identitasnya belum dibuka. Lembaga antirasuah meminta para tersangka untuk kooperatif jika dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.</p> <p>KPK menduga pegawai pada Ditjen Binapenta Kemnaker memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu dan atau menerima gratifikasi terhadap para calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia.</p> <p>Mereka diancam pidana dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).</p>

KPK menggeledah dua kantor dan satu rumah PNS Kemnaker, amankan uang Rp 300 juta dan dokumen terkait pemerasan TKA.

KPK Amankan Barang Bukti Penampungan Uang Senilai Rp 300 Juta Usai Geledah Dua Kantor dan Satu Rumah PNS Kemnaker

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/27/Screenshot_20240327-085837-4144605447.jpg" alt="Ilustrasi Tunjangan Hari Raya. (Ekoanug/Pixabay via Jawa Pos )" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tunjangan Hari Raya. (Ekoanug/Pixabay via Jawa Pos )</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan sejak dibukanya Posko THR 2024 pada 18 Maret lalu, pihaknya sudah menerima sekitar 320 konsultasi terkait pemberian THR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun 320 konsultasi tersebut bukan berupa pengaduan dari pekerja karena belum mendapat THR, melainkan berupa konsultasi terkait topik-topik tentang tunjangan tahunan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rinciannya, hingga 26 Maret 2024, Posko THR sudah menerima konsultasi dua kasus, kemudian lewat call center 28 konsultasi, pusat bantuan 109 konsultasi dan melalui WhatsApp sebanyak 181 konsultasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/opini/014487689/thr-dari-normatif-ke-kesadaran-etis">THR, dari Normatif ke Kesadaran Etis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan 26 Maret sudah ada 320 konsultasi mengenai pembayaran THR 2024," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Konsultasi tersebut antara lain membahas topik-topik seperti cara menghitung THR bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga telah menerima konsultasi mengenai penghitungan THR bagi pekerja harian lepas dan juga kurir aplikasi daring. Secara umum, hingga kini kondisinya masih kondusif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014486001/pimpinan-dan-anggota-dprd-dki-dapat-thr-jumlahnya-lebih-besar-dari-ump-jakarta">Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Dapat THR, Jumlahnya Lebih Besar dari UMP Jakarta</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemantauan kami dari berbagai Posko THR di dinas-dinas ketenagakerjaan suasananya masih cukup kondusif dalam arti belum ada potensi kasus perselisihan hubungan industrial," imbuh Indah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihaknya juga sudah menjalin hubungan dengan mediator hubungan industrial jika nantinya harus menyelesaikan permasalahan konsultasi THR di berbagai daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika berkaca dari masa lebaran tahun lali, selama Posko THR 2023 dibuka, Kemnaker telah menerima total 1.558 pengaduan terkait pembayaran THR. Sebanyak 1.434 perkara sudah diselesaikan, sedangkan 124 tidak ditindaklanjuti karena kurangnya data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014485976/optimalisasi-pembayaran-thr-2024-menaker-lalukan-sejumlah-langkah-ini">Optimalisasi Pembayaran THR 2024, Menaker Lalukan Sejumlah Langkah ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kemnaker sejauh ini belum menerima laporan terkait perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada bulan Ramadhan menjelang lebaran tahun ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta jika ada pekerja yang terkena PHK saat menjelang lebaran, maka ia bisa melaporkan ke posko THR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau masih dugaan kan kita tidak tahu, dilaporkan saja karena dilaporkan itu menjadi jelas siapa pengusaha yang tidak membayar THR. Kemudian apakah ada pengusaha yang melakukan PHK sebelum pembayaran THR itu, kami berharap kepada teman-teman pekerja manfaatkan layanan Posko THR," kata Ida Fauziyah, Selasa (26/3).&nbsp;&nbsp;</div>

Kemnaker mengungkapkan sejak dibukanya Posko THR 2024, pihaknya sudah menerima sekitar 320 konsultasi terkait THR.

Sepekan Posko THR Buka, Kementerian Tenaga Kerja sudah Terima 320 Konsultasi Terkait Pemberian THR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/Kemenaker-Austria-553297619.jpeg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menemui Stefan Duess selaku Managing Director and Co-Owner eee (triple e) International Projects GMBH" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menemui Stefan Duess selaku Managing Director and Co-Owner eee (triple e) International Projects GMBH</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Austria terus mempererat kerja sama mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kualitas SDM yang kompeten sekaligus bentuk implementasi lompatan ketiga dari kebijakan sembilan lompatan besar Kemnaker yakni transformasi BLK.</p> <p>Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor saat menemui Stefan Duess selaku Managing Director and Co-Owner eee (triple e) International Projects GMBH; dan Wolfgang Schaffer sebagai&nbsp; General Manager Co-Owner eee (triple e) International Projects GMBH; di Kantor EEE International Projects GMBH, Graz, Austria, Sabtu (25/11).</p> <p>"Selain me-review dan progress report hasil kerja sama pengembangan BLK Maritim di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi, kami tadi juga membicarakan rencana kerja sama ke depan, "&nbsp; kata Afriansyah Noor.</p> <p>Mewakili pemerintah Indonesia, Afriansyah Noor mengatakan Kemenaker memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria atas komitmennya membiayai kegiatan pengembangan BLK Maritim di BBPVP Medan dan pengembangan BPVP Banyuwangi.&nbsp;</p> <p>"Saya percaya, dukungan Bapak Stefan Duess beserta jajarannya, pelaksanaan kegiatan pengembangan BPVP Banyuwangi dapat lebih sukses jika dibandingkan kegiatan-kegiatan serupa yang terdahulu, "&nbsp; ujarnya.&nbsp;</p> <p>Afriansyah Noor menyebut ada dua kejuruan dan program pelatihan yang akan dikembangkan dalam program peningkatan pelatihan kejuruan melalui pinjaman hibah luar negeri (PHLN) Austria di BPVP Banyuwangi.&nbsp;</p> <p>Pertama, kejuruan pariwisata dan teknis las dengan komponen utama. Yakni&nbsp; konstruksi gedung, pengadaan peralatan pelatihan, pengembangan program dan modul pelatihan, serta pelatihan instruktur dan manajemen,&rdquo; katanya.</p> <p>Afriansyah mengatakan BPVP Banyuwangi ke depan akan&nbsp; memiliki peningkatan kapasitas latih di kejuruan pariwisata dan kejuruan teknis las yang berkualifikasi Eropa.&nbsp;</p> <p>"Kami berharap BPVP Banyuwangi menjadi center of excellence untuk pengembangan kejuruan pariwisata dan teknik las, sehingga dapat memberikan kontribusi penting bagi masyarakat sekitar BPVP Banyuwangi khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya," ujarnya.</p>

Kemenaker memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Austria atas komitmennya membiayai kegiatan pengembangan BLK Maritim.

Tingkatkan Kualitas SDM, Indonesia-Austria Pererat Kerja Sama Pengembangan BLK 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah tiga pihak dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Permintaan pencegahan ke luar negeri itu sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pihak yang dicegah ada tiga orang dan berlaku untuk enam bulan ke depan sampai dengan Februari 2024 dan perpanjangan yang kedua dapat dilakukan sesuai kebutuhan tim penyidik," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (24/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi, tiga pihak yang dicegah yakni politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi terjadi menjabat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) I Nyoman Darmanta, dan Karunia selaku pihak swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiganya juga merupakan tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK ingatkan agar para pihak dimaksud untuk selalu kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012801722/kpk-belum-temukan-dugaan-keterlibatan-menaker-dalam-kasus-korupsi-sistem-proteksi-tki">KPK Belum Temukan Dugaan Keterlibatan Menaker dalam Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya mengungkapkan, pihaknya belum menemukan adanya dugaan keterlibatan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dalam pengusutan kasus dugaan korupsi&nbsp;pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, pihaknya masih akan mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan rasuah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012755180/kpk-geledah-kantor-kemenaker-terkait-kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-sistem-proteksi-tki">KPK Geledah Kantor Kemenaker Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Sistem Proteksi TKI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak&nbsp;menyentuh yang bersangkutan (Menaker) sejauh ini, dari hasil paparan belum. Tentu nanti akan didalami, pemeriksaan saksi-saksi siapa saja yang terlibat, siapa yang mengetahui tentu jadi tugas penyidik buat mendalami," kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/8) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menetapkan tiga pihak sebagai tersangka. Namun, lembaga antirasuah itu sejauh ini masih merahasiakan identitas pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK dua periode ini menjelaskan, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pengadaan sistem proteksi TKI ini memakan anggaran negara Rp 20 miliar. Namun, ia menyayangkan akibat adanya tindakan korupsi membuat sistem tersebut tidak berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi pengadaan software, pengadaan komputer yang bisa dipake cuma komputernya aja, itu buat ngetik dan lain sebagainya. Tapi sistemnya sendiri nggak berjalan. Pengadaannya Rp 20 miliar, sekitar itu," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK juga telah melakukan upaya penggeledahan di Kantor Kemnaker di Jalan Gatot Subroto No.51 Jakarta Selatan pada Jumat (18/8). Ruangan yang digelah oleh tim KPK ialah unit yang membidangi Pekerjaan Migran Indonesia (PMI) di Lantai 4 Gedung A Kantor Kemenaker.</div> </div>

Tiga pihak yang dicegah yakni politikus PKB Reyna Usman yang saat korupsi terjadi menjabat Dirjen di Kementerian Tenaga Kerja.

KPK Cegah 3 Pihak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi di Kemnaker, Salah Satunya Politikus PKB

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/13/0e6be460-57e9-4b22-8519-b8a6de4ce5ba-2336147529.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong>&nbsp;- Sepanjang 76 tahun usianya, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki dinamika tantangan tersendiri. Sekarang ini, Kemnaker memiliki tantangan yang luar biasa dalam menghadapi bonus demografi.</p> <p>Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, selain tantangan dalam menghadapi bonus demografi, tantangan berikutnya yang dihadapi oleh Kemnaker adalah dapat mewujudkan Indonesia maju tahun 2045.</p> <p>"Begitu luar biasanya tantangan kita, ditambah lagi dengan adanya percepatan digitalisasi, kata Menaker Ida Fauziyah saat memberikan sambutan pada Peringatan HUT ke-76 Kemnaker, yang bertajuk "Kemnaker Mengabdi dan Melayani", di Jakarta, Minggu, (13/8).</p> <p>Disebutkan Menaker, tantangan yang luar biasa dapat dihadapi dengan gagah berani, jika mampu membangun soliditas di internal Kemnaker, serta dapat berkolaborasi dengan seluruh stakeholders yang lain.</p> <p>"Jadi kegiatan ini adalah perwujudan kita untuk membangun solidaritas, membangun persaudaraan, dan membangun sinergitas," ucap Ida Fauziyah.</p> <p>Menaker Ida menambahkan, dengan semangat HUT ke-76 Kemnaker, dan HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, Kemnaker dapat menjawab seluruh tantangan terutama tantangan ketenagakerjaan.</p> <p>Pada acara HUT ke-76 Kemnaker, turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan periode Maret 1998-Mei 1998, Theo L Sambuaga; Menteri Ketenagakerjaan periode 1999-2000, Bomer Pasaribu; Menteri Ketenagakerjaan periode 2005-2009, Erman Soeparno; dan Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019, Hanif Dhakiri.</p>

Sepanjang 76 tahun usianya, Kementerian Ketenagakerjaan memiliki dinamika tantangan tersendiri. Saat ini, terutama soal bonus demografi.

Dirgahayu ke 76 Tahun, Kemnaker Miliki Tantangan Wujudkan Indonesia Maju 2045

<p><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/629E46E4-88EC-4BE9-ABCC-97EAAE904618-1198173265.jpeg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat membahas tata kelola PMI di Hong Kong" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat membahas tata kelola PMI di Hong Kong</figcaption>
</figure> <br />JawaPos.com</strong> - Upaya perlindungan dan diplomasi terus digencarkan untuk meningkatkan pelindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk, PMI yang berada di Hong Kong.</p> <p>Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk memberikan pelindungan bagi PMI yang ada di Hong Kong. Mulai dengan mengusulkan adanya peningkatan hak-hak PMI berupa upah minimum PMI, jam kerja dan hari libur, serta proses pengurusan visa yang mudah, cepat, dan adil.</p> <p>"Saya mendorong Pemerintah Hong Kong untuk mempertimbangkan kenaikan UMR tahun 2023, dengan perkembangan kebutuhan ekonomi dasar saat ini," kata Menaker Ida Fauziyah ketika mengadakan pertemuan bilateral dengan Otoritas Tertinggi Bidang Ketenagakerjaan Hong Kong atau Secretary for Labour and Welfare Department of Hongkong, Chris Sun Yu Han, pada Senin (31/7), waktu setempat.</p> <p>Menaker Ida menambahkan, hak-hak dasar lainnya yang juga penting bagi pekerja, yakni adanya waktu istirahat tanpa gangguan, baik di siang maupun malam hari. Karena dengan istirahat yang cukup akan berdampak baik untuk kesehatan dan kemampuan kerja mereka.</p> <p>"Saya ingin Pemerintah Hong Kong agar dapat menetapkan peraturan terkait jam kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja Domestik Asing," ujar Menaker.</p> <p>Dalam perekrutan dan penempatan PMI, lanjut Ida Fauziyah, tidak dapat dipungkiri perlunya biaya penempatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja. Pemerintah Hong Kong sendiri telah menetapkan komponen biaya yang ditanggung majikan dan tertulis pada Standard Employment Contract . Sementara Indonesia juga menetapkan komponen biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada pemberi kerja.</p> <p>"Saya menilai apa yang telah tercantum dalam Standard Employment Contract Pemerintah HongKong, bukan hanya komponen biaya sesuai ketentuan Hong Kong, namun juga dilengkapi dengan komponen biaya sesuai negara asal pekerja itu sendiri," katanya.</p> <p>Pada pertemuan ini Menaker menyampaikan keinginannya agar Pemerintah Hong Kong dapat membuka peluang bagi PMI untuk dapat bekerja di sektor formal, yang memerlukan keterampilan tinggi, seperti perawat, perawat lansia dan pekerjaan di bidang perhotelan.</p> <p>"Saya percaya melalui kerja sama antara Indonesia dan Hong Kong, khususnya bidang ketenagakerjaan, dapat semakin kuat, berkembang dan berkesinambungan," tutupnya.</p>

Upaya perlindungan dan diplomasi terus digencarkan untuk meningkatkan pelindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia termasuk di Hong Kong

Kemnaker Pastikan Pemerintah Gencar Lindungi Hak PMI di Hong Kong

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/31/menaker-Ida-Fauziyah-1580255018.png" alt="Menaker Ida Fauziyah di Business Meeting antara P3MI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah di Business Meeting antara P3MI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan agensi penempatan Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong untuk lebih meningkatkan pelindunga bagi PMI. Selain itu, juga untuk mencari lebih banyak peluang kerja di Hong Kong bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya untuk Pemberi kerja berbadan hukum.</p> <p>"Saya sangat berharap agar peluang bekerja bagi PMI di Hong Kong juga dapat terbuka lebar pada sektor formal yang mana PMI bekerja pada pemberi kerja berbadan Hukum, tentunya dengan syarat dan kondisi kerja yang lebih baik dan lebih layak, baik dari segi upah, jam kerja, jam istirahat, hari libur, serta jaminan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan," kata Menaker.</p> <p>Menaker menyampaikan hal tersebut pada Senin (31/7) di Hong Kong saat menghadiri Business Meeting antara P3MI yang tergabung dalam ASPATAKI dengan agensi penempatan PMI di Hong Kong.</p> <p>Menaker mengemukakan, perlunya membuka peluang kerja ini mengingat tingginya minat PMI untuk bekerja di Hong Kong dan tingginya minat pemberi kerja Hong Kong terhadap PMI.</p> <p>Hal tersebut terlihat berdasarkan data akhir Juni 2023, penempatan PMI ke Hong Kong tercatat sebanyak 33.625 orang. Sedangkan, jumlah total pekerja migran asal Indonesia di sektor domestik, tercatat sebanyak 142.621 orang dan menjadi salah satu negara terbesar pengirim PMI ke Hong Kong.</p> <p>Selain itu, Menaker meminta dukungan P3MI dan agensi penempatan PMI di Hong Kong untuk lebih meningkatkan dan memastikan pelindungan terhadap hak hak pekerja migran Indonesia. Selain itu, Menaker juga mengusulkan kenaikan besaran upah bagi para PMI di Hong Kong.</p> <p>Usulan ini dilatarbelakangi atas kasus PMI yang menjadi kaburan karena tergiur dengan tawaran besaran upah yang lebih besar.&nbsp;Sehingga PMI tersebut berpindah pemberi kerja sebelum menyelesaikan kontrak kerjanya.</p> <p>"Kita berharap dengan terwujudnya kenaikan besaran upah bagi PMI dapat menanggulangi kasus PMI yang menjadi kaburan karena tidak menyelesaikan kontrak kerja," ucapnya.</p>

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta dukungan P3MI untuk memperluas peluang kerja dan perlindungan PMI di Hong Kong

Menaker Minta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Perluas Peluang Kerja dan Pelindungan PMI di Hong Kong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/DEVANTO-SHASTA-PRATOMO.jpg" alt="DEVANTO SHASTA PRATOMO" width="100%">
<figcaption>DEVANTO SHASTA PRATOMO</figcaption>
</figure><strong>PEMERINTAH</strong> melalui menteri ketenagakerjaan pada 16 November lalu telah menandatangani Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum (UM) 2023 lengkap dengan formula penghitungan yang baru. Sesuai permenaker tersebut, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2023 direncanakan akan ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur paling lambat pada 28 November 2022. Dilanjutkan dengan upah minimum tingkat kabupaten/kota (UMK) yang akan diumumkan paling lambat pada 7 Desember 2022. Ditegaskan pula, besaran kenaikan UM tahun 2023 adalah maksimal sebesar 10 persen.<br /> <br /> Sesuai dengan Permenaker 18/2022, formula penghitungan kenaikan UM tahun 2023 berubah menjadi UM(t+1) = UM(t) + (penyesuaian nilai UM x UM(t)), di mana UM(t+1) adalah upah minimum yang akan ditetapkan, sedangkan UM(t) adalah upah minimum tahun berjalan. Penyesuaian nilai UM dimaksudkan adalah penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan α (alfa). α adalah sebuah indeks dengan rentang 0,10 dan 0,30 yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin besar peran tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tentu saja nilai α akan semakin besar.<br /> <br /> Dalam sepuluh tahun terakhir, paling tidak sudah dua kali formula penghitungan UM ini disesuaikan. Pertama adalah PP 78/2015 di mana UM secara otomatis disesuaikan berdasar penjumlahan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Kemudian PP 36/2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, mempertimbangkan lebih banyak variabel baru, termasuk di dalamnya daya beli masyarakat (konsumsi per kapita), dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.<br /> <br /> Seperti yang disampaikan menteri ketenagakerjaan, salah satu kekuatan dari formula penghitungan di PP 36/2021 yang lalu adalah upaya untuk mengurangi disparitas upah antardaerah. Melihat kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi dan lagi harus berhadapan dengan inflasi global memaksa pemerintah untuk meninjau kembali formula yang dimilikinya dan menjadikan Permenaker 18/2022.<br /> <br /> <strong>Pengalaman Berbagai Negara</strong><br /> <br /> Bagaimana dengan pengalaman negara lain terkait formula penghitungan UM? Formula yang digunakan cukup beragam dan cukup banyak pendekatan yang dipakai. Brasil, misalnya, menggunakan penjumlahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penghitungan. Sedangkan Kosta Rika, selain inflasi dan pertumbuhan ekonomi, juga memasukkan perhitungan tingkat pengangguran dan nilai tukar. Selanjutnya, Malaysia mempertimbangkan variabel tingkat kemiskinan dan produktivitas kerja (sumber: website ILO).<br /> <br /> Meskipun demikian, tujuan utama penggunaan formula matematis adalah seragam, yaitu untuk meningkatkan prediktabilitas terhadap kenaikan UM. Sembari tetap memberikan perlindungan bagi pekerja dan menjamin upah minimum sebagai wage floor (jaring pengaman) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja. Ini juga mengurangi dari keharusan bernegosiasi tentang penyesuaian setiap tahun yang terkadang berbiaya tinggi dan menghilangkan kemungkinan kenaikan upah secara mendadak yang lebih didorong oleh faktor politis ketimbang faktor ekonomi.<br /> <br /> Variabel yang paling sering diakomodasi sebagai pertimbangan dalam pembuatan formula UM adalah inflasi. Dengan menjaga kenaikan UM selaras dengan inflasi, daya beli riil dari pekerja tetap terjamin. Namun, penggunaan inflasi bukanlah tanpa kelemahan.<br /> <br /> Pengalaman dari beberapa negara Eropa dan Amerika Latin menunjukkan bahwa masuknya inflasi ke dalam formula penghitungan dapat memicu terjadinya ”inersia inflasi” dalam keadaan tertentu. Artinya, pengakomodasian inflasi ke dalam formula justru dapat berpotensi menularkan inflasi pada masa yang akan datang dan bahkan menjadi penghambat penurunan tingkat inflasi.<br /> <br /> Oleh karena itu, sebagian besar negara yang menggunakan formula inflasi dalam penentuan UM-nya perlu menyertakan faktor ekonomi lain sebagai penyeimbang. Misalnya pertumbuhan ekonomi atau produktivitas tenaga kerja. Hanya, pertumbuhan ekonomi di banyak kasus cenderung kurang stabil dan sangat berfluktuasi. Ini tentunya juga akan mengurangi kemampuan prediktabilitas dan menyumbangkan ketidakpastian lagi terhadap hasil penghitungan.<br /> <br /> <strong>Bagaimana Formula yang Ideal?</strong><br /> <br /> Terlepas dari polemik perdebatan formula yang terbaik dan ideal untuk digunakan, inflasi sepertinya masih menjadi momok utama di tengah terjadinya ketidakpastian global saat ini. Formula dalam Permenaker 18/2022 berusaha mengantisipasi hal tersebut dan bahkan memasukkan inflasi dengan penekanan yang lebih besar ketimbang pertumbuhan ekonomi. Hal positif lain adalah pemberian bobot α yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini akan menjadi sebuah insentif bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya berpihak terhadap labour-intensive sector yang semakin produktif. Sektor-sektor padat karya tentunya sangat diperlukan dewasa ini mengingat potensi bonus demografi yang belum sepenuhnya termanfaatkan dengan baik.<br /> <br /> Dengan karakter pasar kerja antardaerah di Indonesia yang sangat bervariasi, tentunya penghitungan dan penetapan UM idealnya harus mengikuti kondisi daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut. Namun, tentu situasinya akan jauh lebih rumit apabila setiap daerah memiliki formula sendiri-sendiri. Apabila tetap menggunakan formula perhitungan nasional seperti sekarang, tentunya tetap diperlukan ruang untuk dialog sosial (collective bargaining) atau untuk mencapai keputusan yang berbeda atas dasar pertimbangan tertentu sesuai dengan karakter masing-masing daerah. Sehingga penggunaan formula tidaklah bersifat substitusi bagi terjadinya negosiasi tripartit pada situasi-situasi tertentu.<br /> <br /> Formula yang sederhana tetap perlu dipertahankan mengingat akan lebih mudah dioperasikan dan dikomunikasikan. Beberapa pengalaman negara lain dengan sistem yang lebih kompleks cenderung akan kehilangan keefektifannya dan membutuhkan lebih banyak dukungan kelembagaan. Masalah ketersediaan dan aksesibilitas data oleh publik juga menjadi prasyarat penting mengingat prediktabilitas terhadap kenaikan UM menjadi tujuan utama dari penggunaan formula.<br /> <br /> Terakhir, formula yang terlalu sering berganti-ganti juga tidak akan baik mengingat para pelaku usaha dan pekerja juga mengharapkan kepastian yang dapat menggerakkan produktivitas secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing nasional. Baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. <strong>(*)</strong><br /> <br /> <hr /><br /> <br /> <em>*) DEVANTO SHASTA PRATOMO, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya</em>

Mencari Formula Penghitungan Upah Minimum yang Ideal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/himawan-estu-bagijo.jpg" alt="Himawan Estu Bagijo. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Himawan Estu Bagijo. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Meski sudah ditetapkan pemprov, kepastian berapa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di Jatim masih diwarnai tanda tanya. Pemicunya, semua unsur yang terlibat dalam pembahasan upah belum bersepakat.<br /> <br /> Kalangan pengusaha masih tetap meminta agar formula penetapan UMP menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan yang kenaikannya diperkirakan Rp 100 ribu.<br /> <br /> Sementara itu, pekerja tetap minta kenaikan UMP 13 persen. Nah, pemprov menggunakan acuan baru dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) berupa kenaikan UMP maksimal 10 persen.<br /> <br /> Hal itu terlihat ketika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim kembali menggelar pertemuan dengan perwakilan pekerja dan pengusaha terkait lanjutan penetapan UMP. ”Tujuannya, berembuk kembali mengenai penetapan upah di tahun depan. Tapi, pekerja dan pengusaha belum satu suara,’’ ujar Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo.<br /> <br /> Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu, perwakilan pekerja maupun pengusaha tetap pada usulan awal. Acuan regulasinya berbeda-beda. Pekerja minta formula kenaikan UMP memakai PP 78/2015 tentang Pengupahan. Pengusaha meminta yang dipakai adalah formula sesuai PP 36/2021.<br /> <br /> Sementara itu, formula baru dari Kemenaker ternyata tidak disepakati kedua pihak. Padahal, kebijakan anyar tersebut diproyeksikan bisa menjadi jalan tengah.<br /> <br /> Di sisi lain, tuntutan pengusaha maupun pekerja juga memiliki efek masing-masing. Jika mengakomodasi tuntutan pekerja, kenaikan UMP 13 persen akan sangat sulit dijangkau pengusaha.<br /> <br /> Jika menggunakan usulan pengusaha, nanti ada beberapa kabupaten/kota yang tidak mengalami kenaikan upah tahun depan. Sebab, nominalnya sudah berada di batas atas. ”Dan jika tidak ada kenaikan sama sekali juga tidak mungkin,’’ paparnya.<br /> <br /> Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Apindo Jatim Jhonson Simanjuntak belum bersedia memberikan pernyataan terkait hasil pertemuan kemarin. ’’Kalau soal hasil pertemuan tadi bisa tanya ke pak kepala dinas,’’ katanya.<br /> <br /> Sebelumnya, pemprov telah menetapkan besaran UMP 2023. Hanya, instansi tersebut belum membuka besaran perinciannya. Pengumuman resminya baru Senin (28/11) mendatang, sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Instansi itu hanya menyebut formula penetapan UMP tahun depan memakai formula baru dari Kemenaker yang menetapkan kenaikan maksimal adalah 10 persen.<strong> </strong>

Pengusaha dan Pekerja Sulit Satu Suara, UMP 2023 Masih Picu Perdebatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Demo-Buruh-Tuntut-Kenaikan-Upah-UMP-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme" width="100%">
<figcaption>Buruh dari berbagai aliansi menggelar unjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UU Omnibus Law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Dalam aksinya para buruh menolak penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Peme</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten 2023 akan ditetapkan pekan depan. Itu setelah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten menerima Surat Edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja terkait penetapan upah minimum 2023.<br /> <br /> ”Informasinya SE Kemenaker akan diterima provinsi sekitar 10-11 November. Segera setelah itu kita rapat dewan pengupahan untuk tetapkan UMP,” kata Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Serang, Rabu (9/11).<br /> <br /> Septo mengatakan, penetapan UMP oleh Dewan Pengupahan Provinsi akan segera diikuti penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) oleh Dewan Pengupahan Kabupatem/Kota. Dengan demikian, nilai upah yang akan diterima buruh dan dibayarkan perusahaan itu adalah UMK.<br /> <br /> Menurut dia, nilai UMP ditetapkan lebih rendah dari UMK. Hal itu dilakukan pemerintah dengan maksud sebagai jaring pengaman. Apabila perusahaan tidak sanggup membayar upah sesuai keputusan perusahaan diperbolehkan membayar di bawah nilai UMK, hanya tidak boleh di bawah UMP.<br /> <br /> Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi bersikukuh mengajukan kenaikan upah minimum tahun depan tersebut 10-13 persen dari upah minimum tahun ini. Pekerja dan buruh menduga pemerintah hanya akan berlaku normatif dalam penetapan upah minimum tersebut yakni dengan berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) 36/2021 tentang pengupahan. Mereka juga cenderung tidak ingin mempercayai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi basis data pemerintah dalam menentukan upah minimum.<br /> <br /> Intan mengatakan, salah satu dasar dari besaran kenaikan upah yang diinginkan pihaknya itu adalah kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa bulan lalu. Hal tersebut dipastikan akan mendorong terjadinya inflasi. Sedangkan besaran upah yang akan mendorong daya konsumsi masyarakat diyakini sebagai salah satu yang dapat meredam inflasi.<br /> <br /> Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI) Provinsi Banten Afif Johan meminta Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengambil diskresi dengan berani mengesampingkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dalam menentukan besaran kenaikan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) serta Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.<br /> <br /> Menurut Afif, dalam PP 36/2001 yang menurut dia inkonstitusional itu sudah diatur rumus besaran kenaikan upah buruh. Dengan kata lain, meskipun serikat melakukan survei, apapun hasilnya tetap yang digunakan adalah perhitungan rumusan yang sudah ada di PP itu.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten Edy Mursalim mengaku akan mengikuti regulasi yang berlaku dalam penetapan upah minimum. Apa pun keputusan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan upah minimum, Apindo akan menerima.<br /> <br /> Namun demikian jika melihat faktor-faktor yang ada dalam penetapan upah minimum sebagaimana diatur dalam PP 36/2001 tentang Pengupahan, kenaikan upah minimum di Banten pada 2023 mendatang hanya berkisar 3 persen.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian tenaga kerja

Berita Terkini