<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/22/CKG-DAN-BPJS-KELILING-PUSKESMAS-LEBDOSARI_NUR-CHAMIM-13-1678585445.jpg" alt="Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga saat pengurusan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelayanan BPJS Kesehatan Keliling dengan mobile customer service di Puskesmas Lebdosari,Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (21/1/2026). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 869 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya sempat dinonaktifkan, kini status kepesertaannya sudah kembali aktif.&nbsp; Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa proses reaktivasi dan peralihan segmen ini terus berjalan melalui berbagai skema untuk memastikan layanan kesehatan tetap terjamin. Langkah ini merupakan bagian dari penataan data agar bantuan tepat sasaran. Dari total 11 juta peserta yang sempat nonaktif, pemerintah mencatat pergerakan data yang signifikan. "Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema," ujar Gus Ipul usai sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2). Berikut adalah rincian peralihan status peserta: - 132.507 peserta: Reaktivasi kembali ke segmen PBI JKN. - 405.965 peserta: Beralih ke pembiayaan Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). - 184.357 peserta: Pindah ke segmen pegawai negeri atau BUMD/BUMN. Indikasi Bantuan Lebih Tepat Sasaran Gus Ipul menyoroti banyaknya peserta yang ternyata sudah bekerja di instansi plat merah maupun swasta. Hal ini menjadi bukti bahwa pembersihan data memang diperlukan agar kuota bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. "Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar(jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran," ungkap Gus Ipul. Menariknya, banyak peserta yang justru "naik kelas" secara mandiri. Tercatat 147.046 orang pindah ke segmen mandiri, bahkan ada 6.993 peserta naik ke kelas 2 dan 2.990 peserta naik ke kelas 1. Pasien Penyakit Kronis Jadi Prioritas Utama Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi peserta dengan kondisi kesehatan mendesak. Sebanyak 106 ribu peserta yang menderita sakit kronis dan katastrofik telah diaktifkan kembali secara otomatis. Langkah ini diambil agar warga yang sedang menjalani pengobatan rutin tidak terputus akses pelayanannya di fasilitas kesehatan. Mekanisme Reaktivasi Masih Terbuka Bagi masyarakat yang merasa layak mendapatkan bantuan namun statusnya nonaktif, pemerintah masih membuka pintu reaktivasi. Gus Ipul menegaskan akan ada masa sosialisasi dan uji lapangan (groundcheck) untuk memastikan konsistensi data. "Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN," tegasnya. Kedepannya, Kementerian Sosial akan terus mencocokkan kepemilikan aset warga melalui pemutakhiran DTSEN yang diukur oleh BPS agar bantuan sosial semakin transparan dan akurat. &nbsp;

Mensos Gus Ipul umumkan 869 ribu peserta PBI JKN aktif kembali. Pasien penyakit kronis jadi prioritas reaktivasi. Cek status BPJS Kesehatan

Hore! 869 Ribu Peserta PBI JKN Aktif Lagi, Cek Status BPJS Kesehatan Anda Sekarang!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/20/rupiah-7304261_1280-1755420215.jpg" alt="Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bansos PKH dan BPNT Oktober 2025. Jadwal cair BPNT dan PKH (pixabay/iqbalstock)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Masyarakat yang masuk ke dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mulai mencari tahu jadwal pencairan bansos BPNT dan PKH untuk bulan Oktober 2025. Sebab, kedua bantuan sosial tersebut kembali mulai dicairkan. Kementerian Sosial (Kemensos) masih berkomitmen dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Jelang akhir tahun, dua program andalan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), akan disalurkan. Dilansir dari laman Kemensos, pada bulan Oktober, November, dan Desember, pencairan sudah masuk dalam triwulan IV atau tahap 4. Bantuan akan disalurkan secara bertahap. Jadwal Cair Bansos BPNT dan PKH Pencairan bantuan tahap 4 atau yang terakhir dalam satu tahun kalender dijadwalkan mulai bulan Oktober ini dan dilakukan bertahap. Setiap daerah memiliki jadwal yang berbeda sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial. Adapun penyaluran bansos PKH dan BPNT dilakukan melalui PT Pos Indonesia atau kantor desa setempat yang berupa uang tunai. Cara Cek Daftar Penerima Bansos BPNT dan PKH Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah. Daftar nama penerima dapat diketahui secara online melalui laman resmi Kemensos di&nbsp;<a href="http://cekbansos.kemensos.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://cekbansos.kemensos.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1761045831180000&amp;usg=AOvVaw1yRzubyWb1W4EBNp-auhzv">cekbansos.kemensos.go.id</a>&nbsp;atau aplikasi Cek Bansos. <ol> <li> Pengecekan via laman resmi&nbsp;<a href="http://cekbansos.kemensos.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://cekbansos.kemensos.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1761045831180000&amp;usg=AOvVaw1yRzubyWb1W4EBNp-auhzv">cekbansos.kemensos.go.id</a> - Buka situs&nbsp;<a href="https://cekbansos.kemensos.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://cekbansos.kemensos.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1761045831180000&amp;usg=AOvVaw2F3Oh7n4GWgX3w_cqUcEO7">https://cekbansos.kemensos.go.id</a> - Masukkan data wilayah berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa - Isi data diri berupa nama lengkap sesuai KTP - Masukkan kode huruf verifikasi yang tertera - Klik tombol &ldquo;CARI DATA&rdquo; - Kemudian sistem akan menampilkan nama lengkap sesuai KTP, umur, jenis bantuan yang diterima, status penerima, dan periode pencairan. </li> </ol> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2.&nbsp;Pengecekan via Aplikasi Cek Bansos &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Download aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Pilih menu "Cek Bansos" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Masukkan data yang diminta sesuai dengan data di KTP: Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nama lengkap &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Klik tombol "Cari Data" &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - Selanjutnya sistem akan menampilkan nama lengkap sesuai KTP, umur, jenis bantuan yang diterima, status penerima, dan periode pencairan.

Oktober, November, dan Desember, pencairan sudah masuk dalam triwulan IV atau tahap 4. Bantuan akan disalurkan secara bertahap.

Jadwal Cair Bansos BPNT PKH Oktober 2025 dan Cara Cek Daftar Penerima Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/RUU-TPPO-611864974.jpg" alt="Ketua Umum Jaringan Nasional (jarnas) Anti TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (tiga dari kanan) bertemu Menteri Sosial (mensos) Saifullah Yusuf (dua dari kanan). (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Jaringan Nasional (jarnas) Anti TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (tiga dari kanan) bertemu Menteri Sosial (mensos) Saifullah Yusuf (dua dari kanan). (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia ibarat fenomena gunung es. Ribuan kasus yang terungkap baru sebatas permukaan. Modusnya pun kian beragam. Ketua Umum Jaringan Nasional (jarnas) Anti TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan, angka korban TPPO ini terus meningkat tiap tahunnya. Tak hanya di kasus online scam yang marak baru-baru ini, tapi juga kasus sex trafficking hingga perdagangan bayi sejak masih di dalam kandungan. &ldquo;Ini fenomena gunung es. Banyak yang tidak kelihatan dan itu luar biasa banyaknya,&rdquo; ujarnya usai rapat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, dan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (29/7). Menurutnya, tiap tahun, modus yang digunakan pun terus berevolusi. Bahkan, pihaknya mendapatkan laporan dari sebuah organisasi yang mengumpulkan data dari media sosial secara internasional, bahwa Indonesia menduduki posisi nomor tiga di Asia untuk child abuse material. Artinya, kekerasan terhadap anak dalam bentuk foto maupun video yang diupload ke media sosial terus terjadi di Indonesia. &ldquo;Ini merupakan catatan yang sangat buruk dan itu jumlahnya jutaan per tahun,&rdquo; sambungnya. Oleh sebab itu, dia mendesak agar dilakukan revisi atas aturan hukum yang ada sehingga bisa sesuai dengan perkembangan kejahatan perdagangan orang ini. Saras, sapaannya, mengaku sudah bertemu dengan Kabareskrim dan Jampidum untuk menyampaikan usulan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. &ldquo;Karena undang-undang tersebut sudah ada sejak tahun 2007 dan itu perlu untuk diperbaiki dengan kemajuan zaman,&rdquo; ungkapnya. Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini turut memberi catatan soal penanganan korban. Dia menekankan, agar penanganan korban TPPO dipisahkan dari korban kejahatan lainnya. Sebab, mereka memerlukan penanganan khusus. Terkait hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi masukan yang diberikan. Ia berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada semua warga, termasuk korban TPPO. Menurutnya, pada periode 2023&ndash;2024, Kementerian Sosial bersama kementerian dan lembaga terkait telah menangani sebanyak 4.320 korban TPPO di 31 sentra dan 2 Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC). Penanganan ini mencakup rehabilitasi sosial serta pemberian bantuan kewirausahaan. Namun, diakuinya, masih ada kekurangan dalam jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai untuk penanganan korban TPPO ini. Oleh karena itu, ia menyambut baik dukungan dari Jarnas Anti TPPO untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam menangani korban. &ldquo;Kami membutuhkan SDM yang kuat, profesional, dan kompeten. Terima kasih kepada Mbak Saras yang bersedia membantu kami dalam peningkatan kompetensi SDM yang melayani korban TPPO,&rdquo; kata Gus Ipul. Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menyebut, kasus-kasus TPPO biasanya diawali dengan pemberangkatan pekerjaan migran non-prosedural. Karenanya, pihaknya terus bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengawasi kantong-kantong mana saja yang sering digunakan sebagai awal pemberangkatan calon pekerja migrant ilegal ini. &ldquo;Sebagai catatan, untuk sembilan bulan ini saja ada 4800 lebih calon pekerjaan migran yang berhasil dicegah keberangkatan ilegalnya,&rdquo; ungkapnya. Dia menekankan, banyak korban TPPO ataupun pekerjaan migran bermasalah di luar negeri yang pulang ke Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mereka biasanya memerlukan penanganan khusus. Sehingga menjadi penting Kerjasama antar pemangku kepentingan untuk pemulihan mereka begitu dipulangkan ke Tanah Air.

Kementerian Sosial (Kemensos) menangani 4.320 korban TPPO dengan program rehabilitasi dan bantuan kewirausahaan.

RUU TPPO Mendesak Direvisi, Kemensos Tangani 4 Ribu Korban dalam Setahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/BANSOS-12-2833692804.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat memimpin rapat penyaluran bansos dan persiapan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat memimpin rapat penyaluran bansos dan persiapan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) sembako akan menerima tambahan bantuan di bulan ini. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan, program penebalan bansos sembako bakal dicairkan di bulan ini. Penebalan bansos ini, menurut mensos, merupakan bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Sehingga, bisa turut memicu pertumbuhan ekonomi. Bantuan diberikan sebesar Rp 200 ribu selama dua bulan, pada Juni dan Juli. Penebalan Bansos ini nantinya disalurkan kepada sekitar 18,3 juta KPM penerima bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). &ldquo;Kita luncurkan juga di bulan Juni ini penebalan bansos, tambahan untuk mereka yang menerima sembako/BPNT,&rdquo; ujarnya usai memimpin rapat terkait penyaluran bansos dan persiapan Sekolah Rakyat, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6). Sejalan dengan itu, penyaluran bansos reguler triwulan II juga tengah berjalan. Saat ini, proses penyaluran bansos sembako ini telah mencapai 95,5 persen dari 18.277.083 KPM sembako dan 10 juta KPM PKH. Dari total KPM tersebut, sebanyak 4,5 persen atau 805 ribu KPM sedang proses buka rekening kolektif (Burekol). Yang mana, 654 ribu di antaranya merupakan penerima program PKH. Gus Ipul, sapaan akrab mensos, mengungkapkan, penyaluran bansos triwulan II ini adalah transisi dari penggunaan Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan basis data ini dilakukan lantaran pada penyaluran sebelumnya ditengarai banyak yang tidak tepat sasaran. Setidaknya ada sekitar 1,8 juta orang dikeluarkan dari daftar penerima bansos setelah terjadinya transisi ini. DTSEN sendiri nantinya akan menjadi data tunggal untuk semua kementerian lembaga dalam menyalurkan bantuan atau subsidi yang diprogramkan. Dengan kesatuan ini maka diharapkan upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih harmoni. Tak kaku, DTSEN ini pun akan diupdate tiap bulan sekali. Kemensos membuka peluang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keberatan atau sanggahan terkait data penerima bansos. Aduan bisa dilakukan di aplikasi Cek Bansos.&nbsp;

Penebalan bansos merupakan bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat.

Mensos: Tambahan Bantuan untuk Penebalan Bansos Sebesar Rp 200 Ribu Cair Juni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/31/mensos-gus-ipul-1731027952.jpg" alt="Mensos&nbsp;Gus Ipul&nbsp;saat mengunjungi rumah&nbsp; orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos&nbsp;Gus Ipul&nbsp;saat mengunjungi rumah&nbsp; orang tua calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap seperti rancangan program Sekolah Rakyat (SR). Sekolah itu tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, orang tua mereka juga diberdayakan.&nbsp; Menteri yang biasa disapa Gus Ipul itu menjelaskan, selain memberikan akses pendidikan gratis berkualitas, Pemerintah juga akan melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap orang tua siswa sekolah rakyat. &ldquo;Bila mereka berminat membuka usaha, maka akan diberikan pelatihan terlebih dahulu dan selanjutnya difasilitasi permodalan,&rdquo; ujar Gus Ipul saat mengunjungi rumah pasangan Fitri Aryani dan Herman Hermawan, orang tua calon siswa sekolah rakyat Hefi Nuryuni di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5). Tak hanya itu, kondisi tempat tinggal orang tua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Seperti rumah kecil keluarga Herman. Rumah dengan kondisi memprihatinkan yang dihuni enam orang itu akan diperbaiki atau direlokasi.&nbsp;"Mungkin dibangun di sini ya, tapi mungkin direlokasi. Tapi nanti tetap kerja sama dengan kabupaten,&rdquo; paparnya. Keluarga Herman diketahui masuk dalam kategori miskin ekstrem atau desil 1 DTSEN. Penghasilannya kurang dari Rp 1 juta per bulan sebagai buruh bangunan, sehingga tidak mampu sepenuhnya mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Selain mengunjungi rumah calon siswa Sekolah Rakyat, Gus Ipul turut mendatangi calon lokasi Sekolah Rakyat (SR) di Wisma Atlet Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gedung dengan 44 kamar dan berkapasitas 184 orang itu dipilih karena kondisi bangunannya sangat layak, baru, dan representatif untuk dijadikan asrama sekaligus ruang belajar bagi para siswa. Selain bangunan utama, terdapat pula gedung terpisah yang akan digunakan sebagai ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang guru, serta fasilitas pembelajaran pendukung lainnya. Sebagai bagian dari rencana jangka panjang, lokasi permanen Sekolah Rakyat juga telah disiapkan di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, dengan luas lahan 7,6 hektare ditambah 5 hektare. Saat ini, pembangunan sekolah di lokasi tersebut sedang disiapkan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR, dengan target selesai pada akhir tahun ajaran 2025. Sekolah Rakyat di Desa Lebak Muncang nantinya dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa, lengkap dengan berbagai fasilitas pendidikan dan pengasuhan yang sesuai standar. Untuk jenjang SD, pendekatan khusus kepada orang tua sedang dilakukan mengingat anak usia dini perlu penyesuaian sebelum tinggal terpisah dari keluarga. Dalam suasana haru, istri Herman, Fitri Aryani, meluapkan kegembiraannya atas perhatian pemerintah terhadap keluarganya. Dia mengaku awalnya bingung karena anaknya harus masuk sekolah bersamaan.&nbsp;&ldquo;Anak saya kan harus masuk SMP, yang satu masuk SD. Saya sudah bingung, pengen pesantrenin tapi besar biayanya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Fitri pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, atas terselenggaranya program Sekolah Rakyat. (mia)

Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan akses pendidikan dan pemberdayaan ekonomi bagi orang tua siswa di Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat Selain Beri Akses Pendidikan Bagi Anak Keluarga Miskin Ekstrem, Orang Tua Siswa Juga Diberdayakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/05/uang-rupiah-138209579.jpg" alt="Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana bansos. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bakal menyalurkan bansos PKH atau Program Keluarga Harapan kepada masyarakat pada bulan Agustus ini. Bantuan diberikan secara bersyarat bagi Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indone&shy;sia telah melaksanakan PKH sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Di dunia internasional, program serupa juga dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Program itu terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara pelaksananya, terutama masalah kemiskinan kronis. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan&nbsp; pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan. Termasuk akses ke berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer secara berkelanjutan. Dari besarannya, bansos PKH tidak sama untuk masing-masing kelompok. Yakni Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk ibu hamil atau nifas. Lalu Rp 750 ribu sekali cair dengan total Rp 3 juta per tahun diberikan untuk anak usia dini atau balita. Sedangkan lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan Rp 600 ribu per tahap dengan total Rp 2,4 juta per tahun. Kemudian, bansos PKN untuk Pelajar SD, SMP, dan SMA dengan nominal bervariasi dari Rp 225 ribu hingga Rp 500 ribu per tahap tergantung jenjang pendidikan. &nbsp; Lantas, bagaimana cara mengecek penerima PKH di Kemensos? Pertama, kunjungi laman&nbsp;<a href="http://cekbansos.kemensos.go.id/">http://cekbansos.kemensos.go.id/</a> Kedua, masukkan detail wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan). Juga nama penerima manfaat sesuai dengan e-KTP. Ketiga, masukkan kode verifikasi yang ditampilkan. Keempat, pilih "cari data" untuk melihat hasilnya. &nbsp; Selain itu, masyarakat juga bisa mengecek penerima PKH melalui aplikasi Cek Bansos, antara lain: Pertama, Buka aplikasi Cek Bansos. Kedua, Buat akun baru dengan melengkapi data diri apabila belum punya, atau langsung login dengan username dan password jika sudah memiliki akun. Ketiga, pilih tab pencarian. Keempat, isi data diri lalu cari. Sistem akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang diinput.

Begini cara mengecek data penerima bansos PKH di Kemensos, seiring rencana pemerintah menyalurkan bansos PKH bulan ini.

Pemerintah Salurkan Bansos Bulan Ini, Begini Cara Cek Data penerima Bansos PKH di Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled1-3956309212.jpg" alt="Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM." width="100%">
<figcaption>Penyaluran bansos sembako dan PKH diterima sejumlah KPM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND telah memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2 dari Kementerian Sosial. Penyaluran tahap 2 itu merupakan periode penyaluran April, Mei, dan Juni. Salah satu penyaluran bansos sembako dan PKH dilakukan Pos IND di wilayah Bali pada 2 Mei. Sebanyak 44.400 KPM menerima bansos sembako dan PKH di Pulau Dewata. &rdquo;Di wilayah Bali, kami menyalurkan untuk 44.400 KPM tahap 2 bansos sembako dan PKH. Kami sudah menyalurkan 23 ribu atau kurang lebih 53 persen. Kami baru mendapatkan alokasi baru. Pada 2 Mei, kami ada penjadwalan penyaluran di beberapa titik baik di kantor pos maupun di desa-desa,&rdquo; kata Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled-4112731744.jpg" alt="PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni." width="100%">
<figcaption>PT Pos Indonesia salurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk wilayah Bali, periode April, Mei, dan Juni.</figcaption>
</figure> Arya menjelaskan timnya terus mengupayakan penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 agar selesai tepat waktu. Dia juga memastikan bantuan tiba tepat sasaran dan tepat jumlah. &rdquo;Tantangannya, untuk mengelola penyaluran bansos di Bali ini kami menginformasikan kepada seluruh KPM agar segera mencairkan bansos di waktu yang sudah ditentukan. Pada saat kami menyalurkan sembako dan PKH, kami berkoordinasi dengan Dinsos dan pemda setempat agar kami bisa menyalurkan secara tepat dan sesuai waktu yang sudah ditentukan Kementerian Sosial,&rdquo; ucap Arya. Pos IND menerapkan tiga metode penyaluran. Yakni dibagikan di kantor pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) khusus untuk mereka yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas. Kepada setiap KPM yang akan mencairkan bansos, diwajibkan menunjukkan identitas berupa KTP atau kartu keluarga (KK) jika pengambilan bansos diwakilkan. Bansos sembako dan PKH hanya boleh diwakilkan kepada keluarga di KK yang sama. &rdquo;Pada saat penyaluran kami selalu menginformasikan kepada KPM tentang tata cara pencairan bantuan, yaitu membawa KTP atau KK jika pengambilan diwakilkan, juga membawa surat undangan/surat pemberitahuan dari kami,&rdquo; tutur Arya Febriyanto. Penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 telah diterima sejumlah KPM di Bali. Salah satunya, Iman. Pria paro baya itu senang mendapatkan bantuan berupa uang tunai dari Kementerian Sosial yang disalurkan Pos IND. &rdquo;Saya senang bisa menerima bantuan ini. Uang bantuan akan digunakan untuk membeli beras,&rdquo; kata Iman. Lebih lanjut Iman mengatakan, dibandingkan bantuan berupa beras atau sembako, dia lebih memilih bantuan berupa uang tunai karena bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan keluarga. &rdquo;Kalau disuruh pilih terima bantuan uang atau barang, saya lebih senang terima dalam bentuk uang tunai,&rdquo; ujar Iman. KPM lain, Putu Pastiasih, juga tak kalah semringah. Dia gembira dan bersyukur pemerintah menunjukkan kepedulian dengan memberikan bantuan uang. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Untitled11-927843063.jpg" alt="Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto." width="100%">
<figcaption>Executive General Manager Kantor Pos KCU Denpasar Arya Febriyanto.</figcaption>
</figure> &rdquo;Saya senang pemerintah telah memberikan bantuan uang tunai. Saya bisa gunakan untuk kebutuhan di rumah. Saya terima bantuan uang tunai Rp 600 ribu,&rdquo; ucap Putu.

PT Pos Indonesia (Persero) telah menyalurkan bansos sembako dan PKH tahap 2 dari Kemensos untuk periode April, Mei, dan Juni

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/28/17058901546720-2392338472.jpg" alt="Rumah Susun harga sewa Rp 10.000 juga difasilitasi untuk disabilitas./ Kemensos.go.id" width="100%">
<figcaption>Rumah Susun harga sewa Rp 10.000 juga difasilitasi untuk disabilitas./ Kemensos.go.id</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Siapa sangka di tahun sekarang ada harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000 per bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengingat harganya yang sangat murah, hampir semua orang menyangka bahwa rumah susun dengan harga segitu sulit dianggap kebenaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun nyatanya harga sewa dengan Rp 10.000 per bulan benar adanya. Lantas, akankah fasilitasnya memadai ketika harga sewa hanya Rp 10.000 saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip JawaPos.com dari&nbsp;kemensos.go.id, Minggu (28/1), pihak kemensoso telah mengonfirmasi&nbsp;harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000. Bukan hanya harga yang murah, tapi juga fasilitas yang lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fasilitas yang didapatkan dengan harga sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000 ialah dilengkapi dengan tempat tidur yang tingkat, meja makan, dapur beserta kompor gas dan kamar mandi toilet duduk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ternyata di tahun 2024 ini masih ada sewa rumah susun yang hanya Rp 10.000, dengan harga yang super murah. Rumah susun ini dibawah naungan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta, yang dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/013639713/wsbp-raih-kontrak-baru-proyek-rumah-susun-asn-3-di-ikn-nusantara-senilai-rp-2214-miliar">WSBP Raih Kontrak Baru Proyek Rumah Susun ASN 3 di IKN Nusantara Senilai Rp 22,14 Miliar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun Kemensos ini beralamat di Sentra Mulya Jaya Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bukan hanya di Jakarta saja rumah susun ini juga terdapat di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan harga sewa yang sangat murah, berapa luas dari rumah susun tersebut? Luas rumah susun yang lumayan untuk hidup nyaman keluarga kecil, dengan luas masing-masing kamar sekitar 24m2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun yang dibangun atas kerja sama dari Kemensos dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sudah diresmikan pada tahun 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rumah susun ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang masuk pada kategori khusus masyarakat pra sejahtera atau kelompok miskin dan rentan. Dengan seperti itu, kelompok tersebut mampu tinggal di tempat yang layak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adrianus Alla selaku Kepala Sentra Mulya Jaya juga menegaskan bahwa biaya sewa Rp 10.000 tersebut untuk keperluan warga di rumah susun, atau bisa disebut sebagai dana sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul dikenakan biaya sewa Rp 10 ribu per bulan, yang sebenarnya akan kembali ke mereka. Semacam dana sosial," kata Adrianus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013297398/ikut-bangun-ikn-begini-progres-pekerjaan-waskita-beton-suplai-istana-kepresidenan-hingga-rumah-susun-asn">Ikut Bangun IKN, Begini Progres Pekerjaan Waskita Beton Suplai Istana Kepresidenan hingga Rumah Susun ASN</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di rumah susun Kemensos tersebut juga tersedia fasilitas umum yang lengkap seperti Mushola, tempat parkir, pojok baca anak, ruang serbaguna, loker, CCTV, tempat pembuangan sampah, jaring pengaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, tersedia aksesibilitas disabilitas, toilet disabilitas dan toilet umum, ruang tunggu pada setiap lantai dan jalur evakuasi. Dengan fasilitas umum yang sangat lengkap tersebut, menjadikan penghuni rumah susun akan merasa aman dan nyaman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kenyamanan tersebut diungkapkan oleh salah satu penghuni Rumah Susun Mulya Jaya, yaitu Tito Suwignyo (62) yang sudah menempati Rumah Susun selama 10 bulan. Sebelum ada Rusun Mulya Jaya, Tito hidup dijalanan. Atas kebahagiaan tersebut, Tito mengucapkan terima kasih atas program Rusun dari Kemensos.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alhamdulillah, semenjak 17 tahun baru ada Ibu Menteri Sosial yang memperhatikan kami. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Menteri Risma. Apalagi bayarnya cuma Rp 10.000 per bulan. Kita tinggal masuk doang bawa badan dan pakaian," ucap Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tito sebagai penerima manfaat (PM) yang awalnya ditemui oleh tim Kemensos sedang memulung di daerah Kalibata. Tito sudah lama menjadi pemulung di Jakarta, yaitu selama 17 tahun menjadi pemulung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, Tito sudah tidak lagi menjadi pemulung, mencoba peruntungannya dengan berdagang lontong sayur dan soto di daerah Mampang, Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013024851/ingin-tinggal-di-rumah-susun-surabaya-begini-syarat-yang-wajib-dipenuhi">Ingin Tinggal di Rumah Susun Surabaya? Begini Syarat yang Wajib Dipenuhi!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program Kemensos ini tidak terbatas pada hunian layak, tapi juga melakukan pemberdayaan bagi PM yang memiliki pendapatan masih rendah atau tidak cukup untuk kebutuhan hidup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterangan dari pengelola rusun Elmi Wati selaku Penyuluh Sosial Ahli Madya menyatakan dengan jumlah 71 kamar yang terisi, juga terdiri dari Disabilitas, lansia dan kelompok rentan dengan total keseluruhan 205 jiwa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Rumah Susun Pangudi Luhur, terdapat 95 kamar dengan tingkat keamanan yang sangat memadai. Misalnya, penyandang disabilitas mengisi di lantai dasar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Khusus untuk lantai dasar diprioritaskan untuk penyandang disabilitas,&rdquo; kata Syafrudin, Penyuluh Sosial Kementerian Sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di Rusun Pangudi Luhur juga memberikan pendampingan untuk usaha. Setiap penghuni rusun dilatih untuk berusaha. Supaya penghuni rusun memiliki penghasilan yang memadai dan suatu saat nanti bisa hidup dengan mandiri.***</div>

Kemensos yang bekerja sama dengan Kementerian PUPR membangun rumah susun dengan harga sewa Rp 10.000 dengan fasilitas yang lengkap.

Rumah Susun dengan Harga Sewa Hanya Rp 10.000, Berikut Program Kemensos dan Lihat Fasilitasnya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/risma-sda-3048674846.png" alt="BANTUAN WIRAUSAHA: Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berbincang dengan peserta Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) di kantor Kecamatan Candi kemarin" width="100%">
<figcaption>BANTUAN WIRAUSAHA: Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) berbincang dengan peserta Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) di kantor Kecamatan Candi kemarin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejak akhir 2022, Kementerian Sosial meluncurkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Kemarin (29/10) Menteri Sosial Tri Rismaharini memperkenalkan program tersebut di Sidoarjo. Dengan Pena, masyarakat terutama yang tergolong miskin didorong berwirausaha dan mengembangkan usaha. Ada pendampingan, pelatihan, hingga membantu pemasaran. Kemarin pagi 68 keluarga penerima manfaat (KPM) Pena hadir untuk memamerkan berbagai produk unggulan mereka di kantor Kecamatan Candi. Dalam kesempatan tersebut, Risma mendatangkan belasan pengusaha yang dulunya mengikuti program Pahlawan Ekonomi Surabaya dan kini telah sukses. Di antaranya, Nanik Heri, pemilik Bengkel Kriya Daun 9996. Nanik memanfaatkan daun kering menjadi beragam produk seperti tempat tisu, penyimpan abu, dan tas. Selain Nanik, belasan pengusaha sukses lainnya juga diundang. &rsquo;&rsquo;Bahkan, ada yang bukan dari nol. Tapi, dari minus. Utang banyak, sekarang bisa sukses,&rsquo;&rsquo; ujar Risma. Belasan pengusaha tersebut diminta memberikan motivasi dan kiat usaha kepada warga Sidoarjo agar ikut sukses. &rsquo;&rsquo;Penduduk Indonesia ada 270 juta lebih. Artinya, itu pasar. Mereka semua butuh makan, pakaian, sepatu, sampai potong rambut. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak usaha,&rsquo;&rsquo; kata Risma. Bahkan, bidang usaha tidak terbatas pada potensi daerah. &rsquo;&rsquo;Misalnya, Sidoarjo punya kekayaan tertentu, tidak harus itu,&rsquo;&rsquo; katanya. Risma mengatakan, program Pena utamanya untuk pengentasan kemiskinan. &rsquo;&rsquo;Mereka yang berjuang sungguh-sungguh itu adalah pahlawan bagi keluarganya,&rsquo;&rsquo; kata Risma. Dia menyebut launching Pena di Sidoarjo jadi salah satu bentuk sinergi dengan pemerintah. &rsquo;&rsquo;Data dari pemerintah daerah kami kembangkan dan kami support agar mereka keluar dari kemiskinan,&rsquo;&rsquo; katanya. Saat ini ada 119,15 ribu jiwa penduduk miskin di Sidoarjo. Targetnya bisa terus turun.&nbsp;(uzi/c6/any)

Sejak akhir 2022, Kementerian Sosial meluncurkan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (Pena) sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Bu Risma Luncurkan Pena untuk Kurangi Angka Kemiskinan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/9D7585BA-CCB2-4EBA-8BFD-C73AE139D383-2574447521.jpeg" alt="Petugas Pos Indonesia saat menyalurkan bansos ke penerima di Banda Aceh." width="100%">
<figcaption>Petugas Pos Indonesia saat menyalurkan bansos ke penerima di Banda Aceh.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial. Penyaluran dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Aceh. Executive General Manager Kantorpos KCU Banda Aceh Nur Zamaludin menjelaskan, pihaknya menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat jumlah. Untuk wilayah Banda Aceh, Kantorpos juga menyalurkan bansos pangan berupa beras yang disalurkan kepada warga penerima sesuai data yang didapat dari Kementerian Sosial. &ldquo;Untuk memberikan pelayanan terbaik kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait, dalam hal ini untuk penyaluran bantuan tunai, kami berkoordinasi dengan Kementerian Sosial. Untuk bantuan pangan, kami ada tambahan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pangan Provinsi, dan Dinas Pangan Kota/Kabupaten. Selain itu untuk mempersiapkan komoditinya kami berkoordinasi dengan Perum Bulog Banda Aceh. Kami meninjau langsung untuk memastikan beras ini super bagus,&rdquo; kata Nur Zamaludin. Koordinasi yang dilakukan sejak awal sebelum penyaluran bansos dimulai ini bertujuan agar proses distribusi bansos berjalan lancar tanpa kendala. Terlebih bantuan tersebut sangat dinantikan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). &ldquo;Koordinasi ini sangat menentukan kelancaran di titik penyaluran bantuan. Begitu juga bantuan tunai. Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial kapan jadwal penyaluran untuk penerima. Selain ada surat pemberitahuan yang sebelumnya kita berikan kepada para penerima, dan jadwal yang sudah kami terima. Sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang lebih mudah, lebih dekat, dan lebih lancar,&rdquo; ucapnya. Pada penyaluran bansos kali ini, KCU Banda Aceh mendapat kuota penyaluran bansos PKH sebanyak 21 ribu KPM, dan bantuan pangan untuk 41 ribu KPM. &ldquo;Total ada 521 ribu KPM dari penggabungan KPM bansos Sembako dan PKH serta KPM Bantuan pangan beras ,&rdquo; kata Nur. Menyalurkan kepada ratusan ribu penerima, Kantorpos menyiapkan sejumlah strategi penyaluran. &ldquo;Pertama, kami akan memberikan surat pemberitahuan kepada para KPM. Kemudian, KPM akan datang ke lokasi penyaluran yang telah ditetapkan. Para KPM datang dengan membawa KTP. Kemudian, diverifikasi oleh petugas mencocokkan antara indentitas dan danom. Setelah dipastikan cocok, petugas akan menyalurkan bantuan. Lalu, untuk update penerima, petugas akan mengambil foto penerima sambil memegang uang tunai dan identitas diri sehingga tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat,&rdquo; ujarnya. Selain mempersiapkan strategi penyaluran, Kantorpos KCU Banda Aceh menyesuaikan antara kuota penerima dengan petugas juru bayar yang akan ditugaskan. &ldquo;Target kami sehari di angka 50-60 ribu KPM. Kami mempersiapkan beberapa titik bagi dan beberapa petugas juru bayar. Juru bayar kami membuat strategi rencana penyaluran di mana satu juru bayar menyalurkan untuk 400 KPM baik itu sembako, PKH, maupun bantuan pangan. Jadi misalnya kami menargetkan penyaluran 10 ribu, maka kami siapkan juru bayar 25 orang,&rdquo; kata Nur. Meski telah mempersiapkan perencanaan dan strategi penyaluran dengan matang, Nur mengakui tantangan pasti ada. Petugas juru bayar kerap harus berjibaku berpacu melawan waktu untuk menyalurkan bansos ke wilayah kepulauan. &ldquo;Tantangan kami adalah bagaimana kami bisa memberikan bantuan ini tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Kami sangat concern dengan hal ini karena KPM sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah ini. Tantangan berikutnya kami harus bisa menyalurkan tepat waktu dan jumlah di area tertentu karena ada beberapa wilayah di area kepulauan,&rdquo; tuturnya. Dengan segala upaya maksimal yang telah dilakukan Pos Indonesia, Nur berharap pemerintah akan terus mempercayakan distribusi berbagai bantuan melalui Pos Indonesia. &ldquo;Kami berharap bantuan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tengah situasi seperti ini. PT Pos hadir untuk masyarakat. Ke depan, pemerintah semoga bisa memberikan kesempatan kembali kepada PT Pos untuk menyalurkan bantuan program pemerintah,&rdquo; katanya. Harapan yang sama juga dituturkan oleh Munajar, petugas juru bayar dari Kantorpos KCU Banda Aceh. &ldquo;Harapan kami, pemerintah pusat kalau bisa selamanya bantuan disalurkan melalui PT Pos karena kami siap menyalurkan. Kami siap menyalurkan bantuan kepada KPM baik bantuan uang tunai maupun beras, pangan, dan bantuan lainnya. Alhamdulillah pemerintah percaya kepada PT Pos untuk menyalurkan bantuan,&rdquo; kata Munajar. KPM Terbantu Dengan Metode Penyaluran Bansos Door to Door Seperti kesuksesan penyaluran Bansos sebelumnya, Pos Indonesia menerapkan tiga metode penyaluran bansos, yaitu dibagikan di Kantorpos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) bagi lansia, disabilitas, maupun yang sedang sakit. Pada penyaluran bansos di Aceh, petugas juru bayar door to door ke rumah sejumlah KPM. &ldquo;Pengambilan uang bantuan mudah. Sekarang makin mudah karena bantuan diantar ke rumah, saya tidak perlu keluar rumah,&rdquo; kata Fatimah, KPM yang menerima bantuan di rumahnya. Bansos dari Kementerian Sosial ini cukup membantu perekonomian Fatimah dan keluarga. Sehari-hari Fatimah hanya berjualan makanan siap saji. Penghasilannya tidak menentu. Sang suami pun hanya bekerja sebagai buruh harian, beranak satu, dan masih memerlukan banyak biaya karena sanga anak baru saja masuk perguruan tinggi pada tahun ini. &ldquo;Anak saya satu, baru masuk kuliah tahun ini. Saya terima uang bansos Rp400 ribu, untuk beli beras dan keperluan dapur lainnya,&rdquo; kata Fatimah. KPM lainnya, Yuli Eliska, juga merasa terbantu dengan adanya bansos dari pemerintah. Namun, diakuinya nominal bantuan yang diterima terlalu sedikit, sementara kebutuhannya banyak. &ldquo;Saya dapat Rp600 ribu per tiga bulan sekali. Harapan ke depan, nominal bantuan ditambah karena uangnya langsung habis untuk bayaran sekolah dan beli kebutuhan sekolah anak,&rdquo; kata Yuni yang sehari-hari berjualan kue sambil mengurus anak. Saat ini, tiga dari lima anaknya masih bersekolah. &nbsp;

PT Pos Indonesia (Persero) kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian sosial

Berita Terkini