<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/HUT-RI-78_Logo-Sekunder-Putih-75329904.jpg" alt="Logo HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Logo HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah merilis tema dan logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Kemensetneg juga telah melakukan sosialisasi logo dan tema resmi untuk HUT RI ke-78 pada Senin (12/6) secara daring, dan dihadiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan media. Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono mengatakan. "Ini adalah logo yang telah dipilih Bapak Presiden." Seperti yang dijelaskan, logo yang memadukan angka tujuh dengan warna merah solid dan angka delapan yang berbentuk dari lima garis berwarna merah merupakan pilihan dari Presiden Joko Widodo. Tema Mengutip dari Pedoman Identitas Visual 78 Tahun Kemerdekaan Indonesia, tema besar yang diambil pada HUT RI ke-78 adalah "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju". Tema tersebut diambil berdasarkan pencapaian yang telah diraih dan menjadikan posisi Indonesia menguntungkan dalam melanjutkan gerak pembangunan negara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 pada tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk malaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Ini merupakan energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum terus melaju untuk Indonesia maju. Makna dan link download logo Logo hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 mencerminkan rasa tegas, stabil, lugas, dan kesatuan. Bermakna meneruskan laju pertumbuhan secara kolektif, mendorong seluruh elemen bangsa untuk memiliki sifat tanggung jawab bersama, bergerak secara harmoni menuju Indonesia maju. Logo dan pedoman bisa didownload melalui link di bawah ini: <a href="https://www.setneg.go.id/">https://www.setneg.go.id/</a> Dalam link ini kalian akan diarahkan pada empat pilihan, seperti Keputusan Menteri Sekretaris Negara No 49 Tahun 2023, Keputusan Menteri Sekretaris Negara No 118 Tahun 2023 tentang perubahan Keputusan Menteri Sekretaris Negara No 49 Tahun 2023, Surat edaran tentang pedoman peringatan HUT ke-78, dan Tema, logo, beserta identitas visual yang berbentuk Google Drive. Berikut penjelasan dari gambaran besar identitas HUT RI ke-78 yang merujuk pada identitas visual hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Estafet Selayaknya olahraga estafet yang bersifat kolektif, melibatkan setiap elemen bangsa untuk gotong royong menuju Indonesia maju. Terus Melaju Bergerak progresif menuju Indonesia maju. Angka 7 berbentuk arah panah ke atas bermakna garak maju dengan laju progresif menuju Indonesia maju. Pancasila Berdasarkan nilai pancasila. 5 garis melambangkan 5 sila dalam pancasila. Tanggung jawab bersama Bentuk solid melambangkan tujuan yang sama, beralih menjadi garis-garis bermakna latar belakang Negara Republik Indonesia yang beragam. Keberlanjutan Untuk membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur. Perpaduan antara elemen garis padat dan garis-garis yang tidak terputus. Globalisasi Kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, memproduksi SDM unggul menuju panggung dunia paling depan. Bentuk bulat pada logo yang ditampilkan angka 8 merepresentasikan pola pikir global (globalisasi).

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah merilis tema dan logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78.

Makna Tema dan Logo Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Berikut Link Download Resmi dari Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Plt-Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa dua pejabat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait kasus pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT. Dirgantara Indonesia tahun 2007-2017. KPK mendalami aliran uang korupsi PTDI ke pejabat di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).  Pemeriksaan dilakukan kepada mantan Sekretaris Kemensetneg Taufik Sukasah dan Kepala Biro Umum Kemensetneg Piping Supriatna.  "Taufik Sukasah dan Piping Supriatna, kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait adanya dugaan penerimaan sejumlah dana oleh pihak-pihak tertentu di Setneg terkait proyek pengadaan service pesawat PT Dirgantara Indonesia," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/1).  Sedianya tim penyidik pada hari ini juga memeriksa mantan Kepala Biro Umum Kemensetneg, Indra Iskandar. Tetapi, Indra tak memenuhi panggilan penyidik KPK.  "Yang bersangkutan memberikan konfirmasi untuk dilakukan penjadwalan kembali pada hari Jumat (29/1/2021)," ucap Ali.  Dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso selaku Dirut PT Dirgantara Indonesia dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Kemudian, Budi Santoso juga mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut.  Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/21/01/2021/banyak-pemula-kejeblos-main-saham-dpr-minta-bei-dan-ojk-rajin-edukasi/">Baca Juga: Banyak Pemula Kejeblos Main Saham, DPR Minta BEI dan OJK Rajin Edukasi</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/26/01/2021/pernyataan-nadiem-soal-polemik-jilbab-lukai-dunia-pendidikan/">Baca Juga: Pernyataan Nadiem Soal Polemik Jilbab Lukai Dunia Pendidikan</a>  Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.  Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.  Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.  Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.  PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi PT DI ke Sekretariat Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/JOKOWI-TERIMA.jpg" alt="Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (13/8)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bertempat di Istana Negara (13/8), Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Ririek Adriansyah menerima penganugerahan Bintang Jasa Nararya yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Penganugerahan tanda jasa yang diselenggarakan Kementerian Sekretariat Negara ini tak lepas dari pencapaian TelkomGroup dalam mewujudkan kedaulatan negara melalui telekomunikasi dengan menghadirkan layanan fixed dan seluler secara masif di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), membangun infrastruktur telekomunikasi internasional yang menghilangkan ketergantungan Indonesia pada negara tetangga, sehingga seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki kesempatan yang sama terhadap akses informasi serta menjadi lokomotif digitalisasi bangsa guna menggerakkan perekonomian digital Indonesia.  Dengan kapabilitas yang dimiliki sebagai BUMN telekomunikasi, TelkomGroup menghadirkan konektivitas ke seluruh Indonesia hingga pelosok melalui program Indonesia Digital Network. Telkom membangun infrastruktur telekomunikasi di darat, laut, dan udara melalui penggelaran infrastruktur backbone digital yang menghubungkan Sabang sampai Merauke, pembangunan jaringan akses digital bagi seluruh lapisan masyarakat, serta satelit untuk menjangkau daerah pelosok. Telkom melalui Telkomsel sampai dengan Mei 2019 telah berhasil membangun secara masif layanan seluler melalui pembangunan 11.719 Base Tranceiver Station (BTS) Merah Putih di wilayah 3T yang mencakup 1.792 desa di 284 kabupaten.  Selain itu, layanan fixed broadband IndiHome juga hadir untuk mendukung masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh konten yang berkualitas. Saat ini IndiHome telah hadir di 496 kota dan melayani lebih dari 7,45 juta pelanggan. IndiHome secara kontinyu memperluas dan memperkuat jaringannya hingga pulau terluar. Salah satunya, IndiHome secara resmi hadir di Pulau Rote yang dikenal sebagai salah satu titik terluar di Indonesia, ditandai dengan peluncuran layanannya di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada September 2019. Dengan semangat Telkom menghadirkan pemerataan akses telekomunikasi dan informasi, layanan fixed broadband dan seluler dapat dinikmati mulai dari yang tinggal di kota besar hingga yang berada di kawasan 3T pun dapat merasakan manfaatnya dan memperoleh akses informasi yang sama porsinya.  Tak cukup dengan membangun infastruktur domestik, TelkomGroup juga secara aktif turut serta dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi internasional, sehingga bangsa ini dapat lepas dari ketergantungan negara tetangga, memiliki kemandirian, dan kedaulatan terhadap akses informasi dan telekomunikasi global, serta menyejajarkan Telkom dengan operator telekomunikasi global dan menjadi operator dominan di kancah regional.  Dengan landasan inilah selanjutnya menjadikan TelkomGroup sebagai Global Digital Hub, yang mampu menghubungkan Eropa, Asia hingga ke Amerika. TelkomGroup juga melakukan ekspansi bisnis internasional dengan keberadaan kantor perwakilan di 9 negara guna memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang berada di mancanegara.  Memasuki tahun 2020, Telkom tengah gencar bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital dengan visi menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Sejalan dengan transformasi ini, perusahaan mencanangkan untuk fokus pada 3 domain bisnis digital, yakni digital connectivity, digital platform, dan digital services.  Bisnis digital di satu sisi mendisrupsi berbagai hal, namun di sisi lain membuka banyak peluang yang dalam skala besar dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Dengan digitalisasi kita mampu melakukan lompatan untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain dengan lebih cepat dan mampu menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah, baik di sektor pendidikan, kesehatan, layanan keuangan maupun sektor lainnya sehingga membawa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera.  Telkom akan terus memperkuat posisinya sebagai market leader pada digital connectivity, mengakselerasi layanan digital platform dan mengembangkan digital service secara selektif. Dengan fokus pada program-program digitalisasi, Telkom siap mendukung Indonesia hadir sebagai negara yang mandiri dengan kedaulatan telekomunikasi serta menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara di tahun 2025 nanti.  “Terima kasih kepada Bapak Presiden beserta jajaran Sekretaris Negara atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini tentunya merupakan kehormatan bagi TelkomGroup. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan dari manajemen dan karyawan TelkomGroup, rekan-rekan di asosiasi telekomunikasi, investor, regulator dan stakeholder lainnya. Apresiasi ini menjadi motivasi bagi TelkomGroup untuk terus bergerak maju sebagai lokomotif digitalisasi dan memberikan dedikasi yang terbaik bagi industri telekomunikasi, bangsa dan negara,” demikian ungkap Ririek.

Telkom Group Dianugerahi Bintang Jasa Nararya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/REVITALISASI-MONAS-DERY-RIDWANSAH-1-1.jpg" alt="Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri" width="100%">
<figcaption>Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Kamis (23/1/2020). Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementeri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik revitalisasi kawasan Monas bagian selatan masih memicu perdebatan. Terlebih, Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) selaku anggota Komisi Pengarah yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan Medan Merdeka belum memberikan izin terhadap pembangunan tersebut.  Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto mengatakan, surat persetujuan revitalisasi Monas sudah disiapkan. Rencananya sore ini akan langsung dikirim ke Komisi Pengawasan.  "Sudah disiapkan (surat persetujuannya). Langkah selanjutnya sedang kita bahas sama Pak Sekda," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1).  Heru mengaku belum bisa memastikan apakah proyek revitalisasi ini akan dihentikan sementara atau tidak selama menunggu surat persetujuan keluar dari Komisi Pengawas. Namun, jika sesuai mekanisme revitalisasi harus dihentikan sementara, Pemprov DKI akan menjalankannya.  "Kira-kira nanti mekanismenya seperti apa, kalau memang kita mengarah dihentikan, ya kita hentikan," tegasnya.  Kendati demikian, Heru berpendapat, penghentian sementara sebuah proyek pembangunan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa aspek yang mesti dipertimbangkan. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengikuti aturan yang ada.  Sebelumnya, revitalisasi kawasan Monas bagian selatan yang akan dibangun Plaza Monas Selatan dipastikan tidak memiliki izin dari Komisi Pengarah. Ham itu disampaikan oleh Sekretaris utama Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) Setya Utama.  "Saya sampaikan bahwa pembangunan itu, revitalisasi itu belum ada izin dan memang belum pernah ada pengajuan izin," kata Setya saat dihubungi, Kamis (23/1).  Dia menyampaikan, pemberian izin ini menjadi kewenangan Komisi Pengarah yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sedangkan Sekretarisnya yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.   Setya menerangkan Komisi Pengarah adalah yang diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola pembangunan di Kawasan Medan Merdeka. Berdasarkan Keppres Nomor 25/1995, kawasan Medan Merdeka meliputi Taman Medan Merdeka, Zona Penyangga Taman Medan Merdeka, dan Zona Pelindung Taman Medan Merdeka.  Taman Medan Merdeka dijelaskan sebagai areal yang dibatasi di sisi utara oleh Jalan Medan Merdeka Utara, sisi selatan oleh Jalan Medan Merdeka Selatan, sisi timur oleh Jalan Medan Merdeka Timur, dan sisi barat oleh Jalan Medan Merdeka Barat.

Pemprov DKI Siap Hentikan Sementara Revitalisasi Monas Selatan