<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/10/WhatsApp-Image-2023-11-10-at-134850-1468230452.jpg" alt="Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG" width="100%">
<figcaption>Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) menjadi terbaik 1 dalam ajang Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) SDG's (Sustainable Development Goal's) For Regencies 2023 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas. Acara itu kolaborasi dengan PT Surveyor Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) untuk menggerakkan pembangunan berkelanjutan di kabupaten seluruh Indonesia. &rdquo;Alhamdulillah, proses awal 416 kabupaten di Indonesia lalu terjaring 103 kabupaten. Kami lolos top 10 lalu masuk top 3 program I-SIM For Regencies,&rdquo; ujar Bupati Tapsel Dolly Pasaribu. Pemkab Tapsel meraih peringkat satu terbaik nasional dari 103 kabupaten dalam rangka Indonesia's SDGs Action Award 2023 dengan mengusung tema Hatabosi dan Kelapa Sawit Berkelanjutan, Integrasi Upaya Pelestarian SDA di Hulu dan Hilir Sungai Batang Toru. &rdquo;Kami membawa Hataboshi dan FOKSBI sebagai kearifan lokal yang berjalan 120 tahun dari nenek moyang kita. Bagaimana mengalirkan air untuk memanfaatkan lahan persawahan,&rdquo; ujar Dolly. Pelestarian kearifan lokal Hatabosi sendiri dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan, ketersediaan sumber energi baru terbarukan sekaligus rumah bagi berbagai keanekaragaman hayati, salah satunya adalah orang utan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang merupakan spesies endemik Indonesia. &rdquo;Sedang Kelapa Sawit Berkelanjutan dalam bentuk 3R yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization agar sawit di lahan gambut yang rawan terbakar, produktivitas rendah berubah menjadi lahan sawit yang dijaga ketinggian air sehingga mengurangi emisi karbon yang sekaligus meningkatkan produksi sawit dan early warning system,&rdquo; jelas Dolly. Dolly mengucapkan terima kasih kepada para juri yang telah memberikan penilaian dan kepercayaan secara akuntabel kepada pihaknya termasuk kepada seluruh pihak yang telah bekerja maksimal hingga program kearifan lokal Hatabosi dan Sawit Berkelanjutan berhasil membawa Pemkab Tapsel Juara Satu I-SIM For Regencies 2023. Penghargaan diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Setelah Pemkab Tapsel, Kabupaten Bandung, terpilih sebagai terbaik kedua diikuti Kabupaten Temanggung sebagai terbaik ketiga. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan melalui Konferensi Tahunan SDGs tahun ini, dapat meneguhkan kembali komitmen pencapaian TPB/SDGs dengan seluruh pihak berperan aktif dan berkolaborasi. &rdquo;Saya mengharapkan Indonesia&rsquo;s SDGs Action Awards makin menguatkan motivasi seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat untuk terus bersama-sama bekerja secara nyata dan konkret demi tercapainya target-target TPB/SDGs yang berarti juga tercapainya target-target pembangunan nasional,&rdquo; ujar Suharso Monoarfa. Sementara itu, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia M. Haris Witjaksono menjelaskan, I-SIM For Regencies merupakan gerakan inisiatif untuk mendukung keberlanjutan multi-stakeholders dalam mengelola aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan, sosial dan tata kelola, termasuk akselerasi pencapaian SDGs di tingkat kabupaten. Melalui program itu, pemerintah kabupaten dapat mengungkapkan data dan mengukur capaian dalam akselerasi performa capaian tersebut. &rdquo;Selamat kepada tiga kabupaten terbaik dan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemerintah kabupaten yang telah mengikuti setiap tahap dari proses awarding I-SIM for Regencies,&rdquo; ujar Haris. Dia menambahkan, berkaca pada proses yang telah dijalani, tanggung jawab capaian SDG's tidak hanya bertumpu pada program yang diselenggarakan pemerintah, namun perlu peran serta stakeholder pada tingkat tapak untuk membangun kolaborasi yang baik agar terjadi akselerasi pencapaian setiap indikatornya. Di sini peran Surveyor Indonesia untuk memberikan inspirasi bahwa setiap unsur anak bangsa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada perusahaan, masyarakat, dan negara. SDGs harus menjadi gerakan bersama. Harris menambahkan, penilaian yang dilakukan juga bisa memberikan bantuan dari pihak lain agar bisa mendanai program-program yang berkelanjutan. Salah satunya, melalui program-program TJSL yang dilaksanakan BUMN. &rdquo;Ini bisa digunakan badan-badan usaha, salah satunya BUMN dalam konteks kita membuat program, disebut program matching. Antara pemerintah kabupaten dan kota, serta target-target dalam penyusunan TJSL. Harapannya program TJSL kita bisa nyambung dengan program pemerintah kabupaten/kota, dan selanjutnya akan dimonitor capaiannya seperti apa. Nah capaian ini adalah bagian dari kontribusi BUMN, bagian dari ESG dari BUMN itu sendiri,&rdquo; ucap Haris Witjaksono.

Pemkab Tapsel menjadi terbaik 1 dalam ajang I-SIM SDG's For Regencies 2023 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas

Tapanuli Selatan Terbaik Pertama I-SIM For Regencies

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/WhatsApp-Image-2023-06-06-at-161741-3747610063.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa." width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan untuk pembahasan di DPR. Dengan demikian, pembahasan revisi UU IKN sudah rampung di tingkat pemerintah. &rdquo;Saya cuma melaporkan bahwa RUU IKN sudah siap untuk dibahas di DPR,&rdquo; kata Suharso seperti dilansir dari Antara. Suharso menyampaikan, Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU IKN diserahkan ke DPR pada pekan depan. Meski begitu, dia enggan menyampaikan poin-poin krusial yang disepakati pemerintah dalam revisi tersebut. &rdquo;Belum. Nanti kalau dikeluarkan sekarang salah lagi saya. Presiden punya direktur begini-begini, menterinya yang jalankan dong,&rdquo; ujar Suharso. Dalam kesempatan sebelumnya, Suharso merinci revisi UU IKN salah satunya ditujukan agar Otorita IKN Nusantara menjadi lebih lincah dalam membentuk badan usaha. Dia juga menyebutkan, revisi UU IKN meliputi tiga poin utama. Yakni perihal pertanahan, kewenangan lembaga yang diperbaiki, dan penyempurnaan pendanaan serta pembiayaan. Suharso juga sempat memastikan pembahasan revisi UU IKN akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan, revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (IKN) siap diajukan ke DPR RI

Menteri PPN Sebut Revisi UU IKN Siap Dibahas di DPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221014_113909_1.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan 1,9 juta jiwa pada 2045.  ”Sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), populasi IKN pada 2045 diamanatkan sekitar 1,7-1,9 juta jiwa, dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektare,” menurut keterangan tertulis dari Kementerian PPN/Bappenas seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (25/11).  Angka 1,7-1,9 juta adalah perkiraan jumlah penduduk di IKN dengan luas wilayah kurang lebih 256.142 hektare dan luas wilayah perairan laut kurang lebih 68.189 hektare. Perkiraan jumlah penduduk di IKN tersebut sesuai dengan perhitungan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan.  Pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 merupakan angka proyeksi yang terdiri atas beberapa komponen, yakni ASN, kmhan/TNI. Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla, pegawai lembaga negara independen/badan publik, dan tenaga kerja konstruksi pada masa pembangunan IKN, dengan angka proyeksi 257.675 orang.  Angka 257.675 orang tersebut bukan definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, terutama untuk tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024.  Sebelumnya berdasar Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, sejalan dengan visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur, pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam jangka panjang.  Tahap pembangunan Ibu Kota Nusantara pada dokumen ini dimulai pada 2022 dan tahap kelima berakhir pada 2045. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dibagi menjadi lima tahap pembangunan, meliputi Tahap 1 (2022-2024), Tahap 2 (2025-2029), Tahap 3 (2030-2034), Tahap 4 (2035-2039), dan Tahap 5 (2040-2045).  Dalam upaya membangun Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, pelaksanaan pembangunan pada Tahap 1-5 didasarkan atas perkiraan atau proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan.

Populasi IKN Nusantara Diperkirakan 1,9 Juta Jiwa pada 2045

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan rencana hunian di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 70 persen akan dialokasikan untuk hunian ASN dan TNI-Polri.  ”Untuk huniannya, ada hunian bagi ASN dan non-ASN, pembagiannya 70 persen adalah hunian atau rumah untuk ASN dan TNI-Polri, termasuk pejabat negara,” ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati seperti dilansir dari Antara.  Sedangkan 30 persen lainnya, lanjut dia, akan dialokasikan untuk perumahan bagi masyarakat umum di KIPP IKN.  ”Tetapi ini (rencana hunian) di KIPP IKN. Kita masih memiliki kawasan di IKN barat, timur, serta utara, dan itu akan sangat banyak perumahan masyarakat umum di sana. Kalau untuk hunian masyarakat umum di KIPP IKN hanya 30 persen,” kata Hayu Parasati.  Rencana perumahan/hunian di KIPP sesuai arahan perancangan diselenggarakan dengan berpedoman kepada peruntukan ruang untuk hunian tapak, hunian vertikal berkepadatan sedang/menengah, hunian dalam fungsi campuran, serta rencana penyediaan infrastruktur dasar permukiman, dan ruang terbuka hijau/biru.  Rencana perumahan di KIPP dialokasikan 70 persen bagi perumahan/hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri dalam bentuk rumah milik negara (rumah dinas), dan 30 persen diperuntukkan bagi perumahan masyarakat umum, dengan komposisi mengikuti ketentuan hunian berimbang.  Luas unit dan bentuk hunian untuk pejabat negara, ASN, TNI, dan Polri adalah sebagaimana diatur dalam UU tentang IKN dan akan diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Otorita IKN. Sedangkan untuk rencana perkantoran pemerintahan mengacu kepada Rencana Pengembangan Kawasan Pemerintahan KIPP, yang memuat dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Dokumen perencanaan Urban and Land Development, dan sebagai acuan dasar penyelenggaraan pembangunan Sarana dan Infrastruktur di Kawasan Pemerintahan KIPP.  Penetapan lokasi untuk setiap K/L, kecuali untuk lokasi istana kepresidenan, istana wakil presiden, blok legislatif, blok yudikatif, dan blok kementerian koordinator, ditetapkan oleh kepala Otorita IKN dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pada tahap awal pengembangan perkantoran pemerintahan direncanakan dalam bentuk kantor bersama (sharing office) yang dikembangkan pada empat blok lahan kementerian koordinator.

Rencana Hunian di KIPP IKN Dialokasikan 70 Persen bagi ASN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG_20221021_112006_1-1.jpg" alt="Kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan titik nol IKN Nusantara. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang. Sehingga, diharapkan tidak akan seperti Jakarta.  ”Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN),” ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati seperti dilansir dari Antara, Selasa (22/11).  Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri atas pekerja konstruksi serta ASN dan TNI/Polri tahap pertama.  ”Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk,” terang Hayu Parasati.  Karena itu lanjut dia, pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mulai dengan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN Nusantara. Hal itu harus dibicarakan lebih lanjut.  ”Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI/Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu,” tutur Hayu Parasati.  Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan Visi Indonesia 2045, mendorong transformasi pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Kemudian mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.  ”Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat,” ucap Hayu Parasati.

Bappenas Sebut Populasi IKN Dibatasi 1,91 Juta Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/antarafoto-pemerintah-siapkan-rp-30-triliun-untuk-pembangunan-ikn-190422-bay-4.jpg" alt="Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Bayu Pratama S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan, alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai Rp 23,6 triliun pada 2023.  ”Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” kata Suharso seperti dilnasir dari Antara.  Dia menjelaskan, alokasi anggaran IKN terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR. Yakni sebesar Rp 20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.  Alokasi anggaran IKN sesuai dengan proyeksi yang telah disusun dimana sebanyak 20 persen pembangunan IKN akan diatasi pembiayaannya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya diharapkan partisipasi dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri.  ”Ke depan kami harap ada sektor swasta yang berpartisipasi dalam pendanaan IKN,” tutur Suharso.  Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan, pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp 20,8 triliun dari APBN. Termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.  ”Mudah-mudahan pada 2024, KIPP tahap pertama bisa selesai,” ujar Basuki.  Pada tahun ini, dia mengatakan, pembangunan IKN juga masih fokus di KIPP, baik dari pembangunan perkantoran presiden, wakil presiden, jalan nasional, hingga jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Saat ini, seluruh pembangunan tersebut sudah masuk masa sanggah dalam tender yang diharapkan pada akhir bulan ini sudah bisa ditandatangani kontraknya dan segera dilaksanakan.  Jalan tol ke IKN akan dibangun melalui pemotongan tol Balikpapan-Samarinda di kilometer 11, agar nanti perjalanan dari Balikpapan ke IKN hanya memakan waktu 30-40 menit. ”Untuk jalan tol ini sudah ditenderkan dengan total anggaran tahun ini Rp 5,4 triliun,” jelas Basuki.

Bappenas Sebut Anggaran Pembangunan IKN Capai Rp 23,6 T pada 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220519-WA0030.jpg" alt="17 Tujuan SDGs ITS menjadi upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Humas ITS" width="100%">
<figcaption>17 Tujuan SDGs ITS menjadi upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Humas ITS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pusat Kajian Sustainable Development Goals Institut Teknologi Sepuluh Nopember (SDGs ITS) Surabaya tercatat dalam salah satu daftar SDGs Centers di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).  Ketua Pusat Kajian SDGs ITS Agnes Tuti Rumiati menyatakan, sebagai perguruan tinggi teknik dan sains, ITS terus berupaya mendukung SDGs lewat berbagai metode pengembangan. Hal itu agar tujuan SDGs di Indonesia segera tercapai.  ”Bappenas tidak menyampaikan kriteria khusus bagi SDGs yang ingin terdaftar di SDGs Centers. ITS terus berusaha mengusung program dan konsep menarik yang disosialisasikan melalui berbagai media. Saya rasa Bappenas juga menilai bagaimana kiprah SDGs ITS melalui program tersebut,” ungkap Tuti.  Salah satu program unggulan SDGs ITS adalah Bincang Bareng TV Desa yang disiarkan setiap Rabu melalui kanal YouTube TV Desa. Lebih dari 50 episode diunggah sebagai upaya menyosialisasikan SDGs secara luas kepada masyarakat Indonesia.  ”Kami juga aktif di media sosial lain seperti akun YouTube SDGs Center ITS, Instagram @sdgsits, dan website resmi SDGs ITS,” terang Tuti, dosen Departemen Statistika ITS tersebut.  Setelah tercatat di Bappenas, Tuti menilai, peluang SDGs ITS makin terbuka untuk berkiprah secara nasional. Program-program yang akan dikembangkan sejalan dengan pemerintah pusat. Selain itu, SDGs ITS dapat turut berperan dalam menyoliasikan program pusat ke daerah.  ”Kami dapat lebih banyak menyampaikan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan di desa lewat program kuliah kerja nyata (KKN),” ujar Tuti.  Aktif sejak Februari 2020, Pusat Kajian SDGs ITS memiliki fokus di bidang teknologi, khususnya teknologi tepat guna untuk pembangunan desa. Tim SDGs ITS banyak berkolaborasi dengan dosen dan mahasiswa melalui kegiatan KKN.  Kegiatan SDGs yang telah dilakukan cukup banyak, mulai dari pengembangan metode pengukuran pencapaian SDGs Desa, pembuatan social and potential mapping untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa, hingga menyusun master plan desa.  Selain itu, lanjut Tuti, tim SDGs ITS juga merancang pembangunan desa wisata, pelatihan pengembangan industri kreatif berbasis bahan lokal, hingga pelatihan manajemen keuangan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  ”Untuk promosi, kami kerap mengadakan webinar dan membuat poster,” ujar Tuti.  Tuti menambahkan, tantangan terbesar ke depan adalah terkait kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan model yang dikembangkan tim SDGs ITS. ”Saya berharap Pusat Kajian SDGs ITS dapat leading di Indonesia, khususnya untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam pencapaian SDGs di Indonesia Timur,” ucap Tuti.

ITS Berkontribusi dalam Pembangunan Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS-2.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas Prahesti Pandanwangi menyebutkan, sebanyak 100.023 aparatur sipil negara (ASN) direncanakan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemindahan itu dilakukan dalam rentang 2024–2029 secara bertahap.  ”Untuk exercise awal untuk profil demografi PNS yang akan kami pindahkan itu, totalnya ada 100.023 ASN. Ini meliputi pejabat negara, pejabat tinggi fungsional di Jakarta dan sekitarnya yang mungkin secara bertahap akan dipindahkan,” kata Prahesti seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/4).  Prahesti menuturkan, dalam profil demografi PNS yang dirancang pemerintah, perpindahan 100.023 ASN akan meliputi para pejabat negara sebanyak 956 orang, pejabat pimpinan tinggi 3.264 orang, serta pejabat tinggi fungsional sebanyak 95.803 orang.  Berdasarkan usia, mayoritas ASN yang dipindahkan ke IKN tersebut merupakan para pegawai yang memiliki usia muda. Dengan rincian kelompok PNS usia 30–39 tahun 34,5 persen, 40–49 tahun 28,8 persen, dan usia 50–60 tahun 19,8 persen.  Sedangkan dari sisi jenis kelamin, 54 persen ASN yang dipindahkan adalah laki-laki dan 46 persen perempuan. Dalam profil awal itu, Prahesti menyebutkan, mayoritas PNS yang dipindahkan memiliki jenjang pendidikan Strata-1 (S1) sebanyak 51,3 persen, disusul Strata-2 (S2) 26,7 persen, Strata-3 (S3) 1,6 persen, dan Diploma-3 (D3) sebanyak 14,8 persen.  ”Makanya ke depan, juga perlu dipikirkan perubahan-perubahan cara bekerja yang mengikuti juga kebutuhan dari usia muda kawan-kawan ASN kita,” ucap Prahesti.  Menurut Prahesti, pemerintah juga telah menyiapkan pemberian empat fasilitas kepada para ASN yang akan pindah ke IKN. Keempat hal yang disediakan adalah rumah dinas di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku dan flexible facility arrangement yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap ASN.

Bappenas Sebut 100.023 ASN Akan Dipindahkan Ke IKN pada 2024-2029

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/AD3DBF5F-8836-4F5D-B687-9C168BD7E5BD.jpg" alt="Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama Pansus RUU IKN DPR ke titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/1). Tim Komunikasi IKN/Antara" width="100%">
<figcaption>Kunjungan kerja Kementerian PPN/Bappenas bersama Pansus RUU IKN DPR ke titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (14/1). Tim Komunikasi IKN/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPN/Bappenas bersama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) Dewan Perwakilan Rakyat meninjau titik-titik lokasi pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Jumat (14/1).  ”Sejumlah lokasi penting pembangunan IKN di Penajam Paser Utara itu seperti sodetan jalan, Rencana Jalan Tol Bandara–Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), dan Jembatan Pulau Balang,” kata Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (14/1).  Peninjauan melalui udara yang dipimpin Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung itu juga melihat lokasi Jalan Lingkar KIPP, calon lokasi Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, calon lokasi Istana Negara, titik nol pembangunan IKN, hingga Bendungan Sepaku Semoi yang menjadi area fokus tinjauan udara.  Tinjauan tersebut menjadi salah satu rangkaian penting dalam proses penyusunan RUU IKN yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR.  Pansus RUU IKN melanjutkan tinjauan ke Borneo Bay City dan Grand City Balikpapan untuk meninjau percontohan perumahan vertikal serta landed house. Puncak kunjungan kerja tersebut adalah pertemuan dan diskusi antara Pansus RUU IKN DPR dan tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).  Dalam diskusi yang menjaring saran dan masukan masyarakat untuk masa depan IKN tersebut, perwakilan elemen masyarakat dari PPU, Balikpapan, hingga Samarinda yang bersatu menyatakan dukungan untuk pembangunan IKN. Diharapkan IKN mampu menjadi simbol identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi Indonesia.  Agenda tersebut turut menghadirkan Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kesultanan Paser, Kesultanan Kutai Kartanegara, masyarakat adat Paser Balik, masyarakat adat Kutai Lampong, serta tokoh masyarakat dari Muara Jawa, Samboja, Sepaku, Pemaluan, Sungai Payung, hingga Tenggarong.  ”Seluruh rangkaian kunker ke PPU ini menjadi bagian penting untuk penyusunan RUU IKN, terutama dalam hal mendengarkan masyarakat, menghimpun setiap saran yang disampaikan sehingga IKN ke depan betul-betul menjadi Kota Dunia untuk Semua,” ucap Sidik.

Bappenas-Pansus RUU IKN Kunjungi Lokasi Penting Pembangunan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/antarafoto-raker-menteri-ppn_bappenas-dengan-pansus-ikn-13012022-gp-4.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa (kiri). Galih Pradipta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan pembangunan ibu kota negara (IKN) dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tenor jangka panjang.  ”Sifatnya kewajiban dari APBN itu sudah ada. Sehingga, kita ingin menghindari kewajiban itu secara kaku, tetapi memberikan juga jaminan untuk terbuka bahwa APBN bisa membiayai pembangunan IKN dengan skema-skema jangka panjang,” jelas Suharso seperti dilansir dari Antara.  Suharso beralasan, tujuan penggunaan APBN dengan tenor panjang untuk menghindari pembangunan ibu kota negara berhenti di tengah jalan. Sebab, proses pembangunan IKN akan memakan waktu yang sangat lama.  ”Untuk memberikan jaminan agar pembangunan ini tidak berhenti di tengah jalan, agar penganggaran pembiayaan ada. Itu lah kenapa yang dibuka bukan hanya APBN, yang dibuka di sana adalah skema-skema pembiayaan,” tutur Suharso.  Dia menjelaskan, pemerintah sudah mengkategorikan anggarannya dalam berbagai kewajiban. Beberapa di antaranya untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kesehatan, hingga dana otonomi khusus (otsus).  Sebelumnya, anggota panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Guspardi Gaus mengatakan, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,9 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp 90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  Dana sebesar Rp 252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp 123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menteri PPN Usulkan Pembangunan IKN Dibiayai APBN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementerian PPN/Bappenas

Berita Terkini