<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/SINGKONG-3306924246.jpg" alt="Petani tengah melakukan panen singkong. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Petani tengah melakukan panen singkong. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik untuk petani singkong atau ubi kayu di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto setuju penghentian impor singkong dan produk turunannya. Membanjirnya produk singkong impor menyebabkan kerugian bagi petani karena rendahnya harga jual.&nbsp; Penghentian impor singkong itu sebelumnya diusulkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan penuh terhadap usulan menghentikan impor ubi kayu dan produk turunannya guna melindungi petani lokal. Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang membahas kondisi pasar singkong nasional dan upaya perlindungan terhadap petani, pada Jumat (23/5). Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor. Menurutnya, kebijakan itu mencerminkan keberpihakan nyata pemerintah terhadap petani serta komitmen dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. &ldquo;Petani singkong kita terpukul. Karena itu, kami usulkan langkah strategis berupa pengendalian impor, termasuk opsi pelarangan terbatas terhadap produk turunan singkong,&rdquo; ujar Amran. Sementara itu tuntutan supaya pemerintah menghentikan impor singkong juga disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia (DPN TMI) Don Muzakir pada Sabtu (24/5) di Jakarta.&nbsp; Menurut dia perbaikan tata niaga singkong dan kebijakan larangan impor akan menyelematkan ekonomi keluarga petani singkong yang merugi. Anjloknya harga dalam negeri karena industri menyerap singkong petani dibawah harga acuan Rp1.350 per kilogram. Kondisi ini membuat petani menjerit.&nbsp; "Di sini peran Menteri Koodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso untuk menerbitkan larangan impor tepung tapioka sangat dinantikan," kata dia.&nbsp; DPN TMI mendorong dan mendukung kebijakan pemerintah agar kedua pihak-antara petani dan industri dalam negeri tumbuh bersama. Atas dasar itu, DPN TMI menyerukan kepada stakeholder terkait untuk metapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) singkong di tingkat petani, yang mencerminkan biaya produksi dan margin keuntungan yang wajar. Don menegaskan, mereka tidak akan membiarkan petani singkong yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional menjadi korban dari harga pasar yang tidak adil. Pemerintah harus hadir, bukan hanya sebagai regulator, tapi juga pelindung petani kecil.&nbsp;

Presiden Prabowo menegaskan apabila produksi dalam negeri mencukupi, maka tidak ada alasan untuk membuka keran impor.

Presiden Prabowo Setujui Penghentian Impor Singkong

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/27/mentan-2461844704.jpg" alt="Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah) memberikan motor kepada penyuluh pertanian berprestasi di kantornya (26/4). (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah) memberikan motor kepada penyuluh pertanian berprestasi di kantornya (26/4). (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Reformasi pertanian yang digulirkan pemerintah juga merambah di sektor kepegawaian. Saat ini para penyuluh pertanian bukan lagi di bawah pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Mereka kini berada di bawah Kementerian Pertanian (Kementan).&nbsp; Perubahan status kepegawaian penyuluh pertanian itu bagian dari upaya akselerasi swasembada pangan nasional. Jumlah penyuluh pertanian saat ini mencapai 37 ribuan orang di seluruh Indonesia. Setelah perpindahan birokrasi kepegawaian itu, para penyuluh pertanian menyatakan siap mendukung swasembada pangan yang berkelanjutan. Mereka juga berkomitmen berkontribusi pada percepatan luas tambah tanam (LTT). Kemudian pengawalan dan pendampingan Brigade Pangan, pengawalan optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pengawalan serap gabah. Rizky Hasim, seorang penyuluh pertanian dari Lombok Tengah, NTB mengungkapkan siap menjadi mulut, mata, dan telinga dari Kementan. Khususnya untuk mengawal program strategis pertanian ataupun memberikan pendampingan optimal kepada petani. &ldquo;Kami penyuluh siap mendukung penuh pencapaian swasembada pangan. Kami sampaikan kebijakan dari pemerintah pusat untuk swasembada pangan, terutama serapan gabah yang sedang digencarkan saat ini,&rdquo; katanya usai pertemuan di kantor Kementan (26/4). Dia optimis Indonesia swasembada pangan atas berbagai dukungan kebijakan pemerintah. Mulai kemudahan pupuk bersubsidi, dukungan sarana produksi pertanian, hingga kenaikan harga pembelian gabah di tingkat petani.&nbsp; Sementara itu Mentan Andi Amran Sulaiman mengapresiasi kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL). Dia menyampaikan arahan agar penyuluh pertanian terus bekerja dengan maksimal untuk mendukung swasembada pangan. &ldquo;Alhamdulillah sekarang hilal sudah ada, insyaallah Indonesia swasembada dalam waktu cepat,&rdquo; katanya. Dia mengatakan tanpa kegigihan para PPL, tidak mungkin bisa mencapai lompatan seperti sekarang.&nbsp; Pada momen itu, Amran juga menyerahkan secara langsung sepeda motor kepada penyuluh pertanian berkinerja terbaik. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi penyuluh dalam mendampingi petani. Serta mendorong percepatan luas tambah tanam (LTT). Amran berharap insentif dan penghargaan yang diberikan dapat menjadi pemacu bagi penyuluh. Untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Terutama dalam mengawal program strategis mencapai swasembada pangan. &ldquo;Ke depan kami ingin lakukan lompatan lagi. LTT harus naik. Kami siapkan anggaran tahun depan yang LTT nya bagus itu ada motor dinas, itu nanti disiapkan 5.000 sampai 10.000 unit,&rdquo; ujarnya. Selain memberikan fasilitas sepeda motor, &nbsp;Kementan juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penyuluh. Yaitu melalui program pelatihan, insentif berbasis kinerja, dan penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan. (wan)&nbsp;

Kementerian Pertanian mengalihkan penyuluh pertanian dari daerah ke kementerian untuk mendukung swasembada pangan.

Kementan Ambil Tanggung Jawab Demi Capai Swasembadan Pangan, Penyuluh Pertanian Tidak Lagi di Bawah Pemda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/26/OUTLOOK-PERTANIAN-3806487850.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Dok. Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Dok. Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah berupaya mengupayakan kelancaran musim tanam II (MT II) yang dimulai bulan ini. Di antaranya dengan memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi sampai ke tangan petani padi. Untuk memastikan stok, Kementerian Pertanian (Kementan) menerapkan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sepanjang tahun. Fleksibilitas eRDKK itu memberikan dampak positif langsung kepada petani. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan bahwa kebijakan terbaru itu bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran pupuk subsidi. Terutama pada MT II yang dimulai bulan April. &ldquo;Dengan adanya fleksibilitas dalam pemutakhiran eRDKK, data penerima pupuk subsidi bisa terus diperbarui sesuai kondisi di lapangan," kata Andi Nur Alam Syah, Rabu (2/4). Sehingga bisa memastikan petani yang benar-benar membutuhkan dapat mengakses pupuk secara tepat waktu dan sesuai alokasi.&nbsp;Menurut dia, sistem itu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi pupuk&nbsp;agar dapat meminimalkan potensi kesalahan data atau penyimpangan. Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa perubahan kebijakan itu merupakan langkah nyata mereka dalam memastikan keberlanjutan produksi pertanian dan ketahanan pangan. Kementan ingin memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran.&nbsp; Amran mengatakan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK ini adalah bentuk respons cepat pemerintah terhadap kebutuhan petani di lapangan. Dia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, distributor, pengecer, dan penyuluh pertanian untuk kelancaran distribusi pupuk.&nbsp; "Kebijakan pemutakhiran data eRDKK membuat tata kelola pupuk subsidi lebih adaptif dan responsif," kata Andi Amran Sulaiman. Kebijakan baru ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Serta memaksimalkan hasil panen dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian menerapkan fleksibilitas pemutakhiran data eRDKK untuk meningkatkan akses pupuk subsidi bagi petani

Kementerian Pertanian Data Penerima Pupuk Subsidi Bisa Diperbaharui Sepanjang Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/Uf3jHWBJJ8QZ30tW4ZSHrxjEPaAO2hz0Yb0xO3UE-1-2446676106.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (dua dari kiri) di kantornya (26/3). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (dua dari kiri) di kantornya (26/3). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kecurangan pelaku usaha di sektor pangan terus bermunculan. Sebelumnya geger Minyakita dijual tidak sesuai label takaran. Terbaru Kementerian Pertanian (Kementan) sedang membidik kecurangan labelisasi beras kemasan. Beras kualitas medium, dilabel kualitas premium. Masyarakat kembali dirugikan.&nbsp; Adanyan praktik beras medium dilabeli beras premium itu diungkap Mentan Andi Amran Sulaiman di kantornya kemarin (26/3). "Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium," katanya. Karena keduanya adalah jenis beras yang berbeda. Baik kualitas maupun harganya.&nbsp; Amran mengatakan Kementan bakal melakukan pengecekan ke seluruh Indonesia. Untuk memastikan labelisasi beras sesuai dengan jenisnya. Beras medium dikemas dan diberi keterangan medium. Begitupun beras premium, diberi keterangan beras premium.&nbsp; "Kami (sudah deteksi) di beberapa tempat. Kami sudah ambil sampelnya," katanya. Ternyata setelah dilakukan pengujian dan pengecekan sampel, mengarah pada beras medium. Tetapi dijual dengan kemasan bertuliskan premium.&nbsp; Amran tidak menjelaskan secara rinci lokasi sampel beras yang diperiksa itu. "Dekat-dekat sinilah," katanya. Dia menegaskan Kementan akan bertindak untuk melindungi masyarakat atau konsumen. Saat ini produksi beras sudah sangat tinggi. Dia tidak ingin ada permainan dalam proses penjualannya.&nbsp; Untuk diketahui perbedaan utama beras premium dan medium terletak pada kualitas tampilan dan kandungan butir utuh (beras kepala) serta kandungan butir lain (menir, merah, kuning/rusak, kapur, gabah, dan benda asing). Beras premium memiliki lebih banyak butir utuh dan lebih bersih. Sedangkan beras medium mengandung lebih banyak butir patah dan butir lain.&nbsp;

Kementerian Pertanian menindaklanjuti kecurangan labelisasi beras medium yang dijual sebagai premium.

Kementerian Pertanian Bidik Pemain Curang Beras Medium Dilabel Beras Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/9tuhsU6oXWqJvle2HXTlDYYLdexyj3xvKJYnKaC7-2950399353.jpg" alt="Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau inovasi tanam padi Jajar Legowo di Bogor (23/3). Foto : Humas Kementan" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau inovasi tanam padi Jajar Legowo di Bogor (23/3). Foto : Humas Kementan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Setiap tahun, rerata tanam padi di Indonesia hanya dua sampai tiga kali dalam setahun. Pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi waktu tanam padi. Supaya bisa menanam empat kali dalam setahun. Upaya ini dilakukan lewat inovasi direct seeding yang diberi nama Jajar Legowo. Inovasi direct seeding yang diterapkan di Bogor itu, ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Sesuai dengan namanya, sistem direct seeding itu benih langsung ditabur di sawah. Tidak diproses dahulu menjadi bibit. Metode ini diyakini mampu mempercepat siklus tanam dan meningkatkan produktivitas padi secara signifikan. Amran menjelaskan bahwa teknologi ini memberikan berbagai keuntungan bagi petani. Mulai dari efisiensi waktu hingga peningkatan hasil panen. Teknologi baru Direct Seeding itu bertujuan mengurangi biaya dan mempercepat tanam. "Dengan sistem ini, kita bisa menanam minimal tiga kali setahun, bahkan bisa sampai empat kali, karena tanam langsung tanpa pembenihan. Artinya, kita hemat waktu sekitar dua minggu per siklus tanam," ujar Amran dalam keterangannya Senin (24/3). Dia lantas menekankan inovasi itu sangat penting dalam menghadapi tantangan global. Terutama dalam menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan beras nasional. "Bayangkan kalau bisa tanam 3 kali setahun atau bahkan 4 kali, berarti kita bisa mempercepat produksi padi hingga satu bulan," tambahnya. Inovasi itu juga mengurangi biaya produksi dan mempermudah petani dalam bertani dengan sistem mekanisasi. Kalau pertumbuhan tanamannya dapat maksimal bisa mencapai minimal 8 ton per hektare. "Syukur-syukur bisa sampai 10, 11, atau 12 ton,&rdquo; jelasnya. Selain meningkatkan produktivitas, sistem Jajar Legowo juga memberikan keunggulan dalam pemanfaatan lahan secara maksimal. Kemudian meningkatkan akses sinar matahari bagi tanaman. Serta mendukung pertumbuhan padi yang lebih sehat dan kuat. Amran mengatakan teknologi itu akan diterapkan secara bertahap di berbagai daerah. Terutama pada program cetak sawah dan optimasi lahan. Jika uji coba itu berhasil, penerapannya akan diperluas untuk mendukung target swasembada pangan nasional. Dia menegaskan bahwa sektor pertanian harus terus berkembang dengan berbasis inovasi dan teknologi. Di sisi lain, pemerintah akan terus mendorong mekanisasi pertanian. Agar petani bisa lebih sejahtera dan hasil produksi semakin meningkat. Amran menegaskan tidak boleh setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Semua harus berbasis inovasi dan teknologi. Indonesia waktunya pertanian modern, transformasi dari sistem tradisional ke mekanisasi penuh. Menurut dia dengan inovasi dan mekanisasi pertanian yang semakin maju. Saat ini pemerintah semakin optimis dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan. Pemerintah juga akan terus mendukung petani dengan berbagai program strategis. Tujuannya supaya produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani semakin baik. (wan)

Kementerian Pertanian meluncurkan inovasi Jajar Legowo untuk meningkatkan produktivitas padi hingga empat kali setahun.

Kementerian Pertanian Tanam Empat Kali Setahun, Lewat Inovasi Tanam Jajar Legowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/03/OK-KEMENTAN-HL-1-2731955220.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) menyampaikan keputusan soal singkong untuk perlindungan petani. (Humas Kementan)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) menyampaikan keputusan soal singkong untuk perlindungan petani. (Humas Kementan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Petani mengeluhkan singkong impor. Mereka langsung mengadu ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meminta perlindungan. Pemerintah akhirnya menetapkan harga minimal pembelian singkong untuk industri tepung nasional dan membuat larangan impor untuk melindungi petani singkong. Rombongan petani singkong diterima langsung Mentan Andi Amran Sulaiman. Setelah menggelar rapat, Amran menyampaikan kebijakan terbaru untuk melindungi petani singkong lokal. Lantas, Amran mengumumkan harga pembelian singkong untuk industri tepung nasional dipatok minimal Rp 1.350/Kg. Keputusan itu berlaku sejak 31 Januari 2025. Harga patokan tersebut menjadi angin segar bagi para petani singkong. Sebab, sebelumnya hasil panen mereka dibeli Rp 1.100/Kg dengan rafaksi 15-18 persen. Pabrik tapioka lainnya menetapkan harga Rp 1.300-Rp 1.400 per kg, tetapi rafaksinya di angka 35-38 persen. "Saya putuskan harga (singkong) Rp 1.350 per kilogram. Kalau melanggar, berhadapan dengan saya," kata Amran dalam keterangannya Sabtu (1/2). Dia menegaskan keputusan itu diambil setelah rapat yang tidak hanya dihadiri oleh petani singkong. Tetapi juga perwakilan dari industri tepung tapioka, selaku penyerap hasil petani singkong. Selain itu Amran mengatakan aturan impor singkong untuk industri tepung tapioka diperkat. Dia menegaskan tidak boleh melakukan impor, sebelum seluruh hasil panen petani singkong terserap oleh industri. Dia juga menegaskan impor singkong harus mendapatkan persetuan serta rekomendasi dari Kementan. Amran menegaskan bahwa singkong masuk dalam komoditas Lartas atau larangan dan pembatasan. Maka pengawasan terhadap perdagangan singkong internasional lebih ketat. Tujuannya untuk melindungi petani lokal. "Impor (singkong) hanya boleh dilakukan jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi," katanya. Kebijakan ini disambut positif oleh Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI). Ketua PPUKI Lampung Dasrul Aswin menyampaikan terima kasih atas kebijakan itu. "Kami menyebut Pak Mentan Amran sebagai Bapak Petani Singkong Indonesia," katanya kemarin (2/2). Dasrul mengatakan petani akan mengikuti keputusan itu. Sebaliknya industri tepung tapioca juga harus memiliki komitmen serupa. (wan/bas)

Petani mengeluhkan singkong impor. Mereka langsung mengadu ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meminta perlindungan.

Perlindungan Kementan untuk Petani Singkong, Larang Impor dan Tetapkan Harga Minimal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/23/WhatsApp-Image-2025-01-23-at-070707-541636468.jpeg" alt="Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo Bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menandatangani MoU. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo Bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah menandatangani MoU. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PP PORDASI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pertanian terkait sinergitas pengembangan kuda di Indonesia. Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi kemajuan sektor peternakan kuda sekaligus mendukung olahraga berkuda di tanah air.&nbsp; Ketua Umum PP PORDASI Aryo Djojohadikusumo berharap melalui kolaborasi ini Kementerian Pertanian dapat membantu mewujudkan zona bebas penyakit kuda atau equine disease free zone (EDFZ) dengan target terdekat di Bali dan Jabodetabek. Zona ini merupakan salah satu syarat mutlak dalam mengembangkan olahraga berkuda di Indonesia. Menurut Aryo, sejak Asian Games 2018, belum ada lagi EDFZ sehingga kuda dan atlet Indonesia kesulitan melatih jam terbang. &rdquo;EDFZ di Bali dan Jabodetabek adalah harga mati untuk kita bisa membuat acara-acara berkuda internasional dengan mengundang atlet dan kuda dari luar negeri sehingga bisa mengembangkan olahraga ini,&rdquo; kata Aryo. Aryo menjelaskan, kerja sama PP PORDASI-Kementerian Pertanian merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan berbagai potensi sektor peternakan kuda dengan olahraga berkuda di Indonesia. Pengembangan kuda lokal tidak hanya akan memperkuat sektor olahraga berkuda, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para peternak kuda lokal. &rdquo;Olahraga berkuda tidak hanya memiliki nilai prestasi, tetapi budaya dan ekonomi. Dengan sinergi ini, saya optimistis kita dapat meningkatkan kualitas ekosistem berkuda di Indonesia sekaligus membuka peluang baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,&rdquo; kata Aryo Djojohadikusumo.&nbsp; Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah program strategis untuk pengembangan sektor peternakan kuda di Indonesia. Pertama, pengembangan rumpun kuda lokal melalui pelestarian dan peningkatan kualitas genetik kuda asli Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat identitas lokal sekaligus mendukung keberlanjutan peternakan kuda nasional. Kedua, lanjut dia, pengembangan sistem peternakan kuda yang modern dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peternakan kuda Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Fasilitas pendukung juga menjadi prioritas dalam kesepakatan ini. &rdquo;Kedua pihak akan membangun sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan peternakan kuda, termasuk fasilitas pelatihan dan pengelolaan yang memadai,&rdquo; papar Aryo Djojohadikusumo. Ketiga, pembinaan asosiasi dan kelembagaan peternak kuda. Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi peternak kuda sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan global. &rdquo;Keseluruhan program ini dirancang untuk mendukung perkembangan olahraga berkuda di Indonesia sekaligus memberikan dampak positif bagi komunitas peternak kuda,&rdquo; jelas&nbsp; Aryo. Keempat, pertukaran data dan informasi serta bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua pihak demi mendukung keberlanjutan program. Salah satu yang akan dikembangkan adalah pembuatan Paspor Kuda yang bertujuan untuk registrasi dan kartu identitas yang mampu meningkatkan nilai jual kuda agar peternak sejahtera. Ketua Komisi Peternakan PP PORDASI Prof. Muladno mengapresiasi langkah konkret yang sedang disusun Kementerian Pertanian mengenai EDFZ. Hal tersebut dipandang penting agar kuda-kuda Indonesia bisa bertanding di tingkat internasional termasuk target mengikuti Olimpiade Los Angeles 2028. &rdquo;Itu penting karena kalau tidak EDFZ, kuda tidak bisa keluar masuk. Untuk meningkatkan kualitas kuda supaya kuda kita bisa berkompetisi di level internasional,&rdquo; ujar Muladno. PP PORDASI bersama Kementerian Pertanian juga akan mewujudkan pendataan, registrasi, dan pembuatan Paspor Kuda baik lokal maupun elite. Hal ini untuk memastikan Indonesia memiliki data kuda yang akurat baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, kerja sama dengan PP PORDASI juga diarahkan untuk pengembangan kuda lokal yang berkualitas melalui persilangan. &rdquo;Kita memerlukan kuda yang hebat berkualitas olimpic untuk bisa bersaing. Kita kembangkan dan jaga kualitasnya,&rdquo; kata Amran. Merujuk data BPS, populasi kuda di Indonesia mengalami penurunan dari 382.014 ekor pada 2021 menjadi 367.302 ekor pada 2022. Dari 38 provinsi, hampir semuanya mencatat penurunan populasi, kecuali Sumatra Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku. Pada 2010, populasi kuda di Indonesia tercatat mencapai 418.618 ekor. Angka ini sempat meningkat menjadi 437.383 ekor pada 2012, namun kemudian terus menurun hingga tahun terakhir. Menurut Amran, melalui pemantauan dan evaluasi bersama yang dilakukan secara berkala, diharapkan kerja sama dengan PP PORDASI dapat memberikan manfaat nyata bagi semua pihak, khususnya komunitas peternak dan pelaku olahraga berkuda. &rdquo;Kami berharap sinergi ini benar-benar membawa dampak signifikan bagi sektor peternakan kuda dan olahraga berkuda di Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk menunjukkan potensi besar bangsa di bidang ini,&rdquo; ucap Amran.

PP PORDASI menandatangani MoU dengan Kementerian Pertanian terkait sinergitas pengembangan kuda di Indonesia

PP PORDASI dan Kementan Kerja Sama Wujudkan Zona Bebas Penyakit Kuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/06/20240906_154009-130586917.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menggelar konferensi pers usai putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menggelar konferensi pers usai putusan etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Catatan etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dipastikan sudah berada di meja panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK. Sebagai bahan pertimbangan terkait status Ghufron yang menjadi salah satu peserta seleksi capim KPK periode 2024&ndash;2029. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean. Dia mengaku sudah memberikan catatan etik Ghufron kepada Pansel Capim KPK. "Kami sudah memberikan informasi kepada Pansel tentang calon-calon yang mau jadi pimpinan KPK. Sudah kami sampaikan. Kami sampaikan apa adanya, catatan etika apa adanya," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Tumpak menyatakan, pihaknya memberitahu bahwa Nurul Ghufron memang tengah terlilit kasus dugaan pelanggaran etik. Terkait tindakannya membantu mutasi PNS di Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM. Namun, catatan itu diberikan saat Dewas KPK belum membacakan putusan. "Jadi waktu itu kami sampaikan memang benar ada, namun belum diputus," ucap Tumpak. Pembacaan putusan etik terhadap Nurul Ghufron sempat tertunda, karena adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. putusan sela itu memerintahkan Dewas KPK menunda proses etik terhadap Nurul Ghufron. "Karena ada penundaan, begitu. Jadi apa adanya kami sampaikan," ungkap Tumpak. Namun, Tumpak menyatakan dirinya saat ini tidak memberikan putusan etik kepada Pansel Capim KPK. Menurut dia, Pansel bisa mengetahuinya secara jelas melalui media massa. "Apa perlu sekarang disusulkan lagi? Saya rasa nggak usah lah. Semua sudah pada tahu, tentunya dia (pansel) baca juga," tegas Tumpak. Sebelumnya, Nurul Ghufron mengaku pasrah jika putusan etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK mempengaruhi proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024&ndash;2029. Saat ini, Ghufron sudah berada di tahap 40 besar seleksi capim KPK. "Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi, saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritasnya mempertimbangkan sendiri," ujar Ghufron usai menjalani sidang putusan pembacaan etik Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9). Nurul Ghufron dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman prilaku. Dia dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis oleh Dewas KPK.&nbsp;Selain itu, Dewas KPK juga menjatuhkan sanksi berupa pemotongan penghasilam sebanyak 20 persen selama enam bulan.

Catatan etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dipastikan sudah berada di meja panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK.

Dewas KPK Akui Sudah Beri Catatan Etik Nurul Ghufron ke Pansel Capim KPK di Jakarta Sebelum Bacakan Putusan Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/wamentan-1205198809.jpeg" alt="Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2024 di Berlin, Jerman, Sabtu (20/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2024 di Berlin, Jerman, Sabtu (20/1/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2024 di Berlin, Jerman, (20/1). Pada GFFA 2024 ini, sekitar 2.000 tamu internasional mendiskusikan sistem pangan global masa depan dan bagaimana berkolaborasi lebih erat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Agenda 2030 dan untuk mewujudkan hak asasi manusia atas pangan. "Ini merupakan agenda tahunan, bagaimana kita membahas soal antisipasi kelaparan dengan distribusi pangan untuk negara-negara yang terdampak. Kemudian soal food security turut menjadi salah satu topik pembahasan," katanya. Dalam forum tersebut, Wamentan mengatakan perubahan iklim, seperti super El Nino, turut berdampak pada produksi pangan Indonesia. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi pangan nasional dengan memanfaatkan lahan rawa dan non irigasi, transformasi teknologi pertanian modern, penyediaan benih, pupuk, serta insentif bagi petugas di lapangan. Wamentan Harvick berharap Indonesia dapat berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan global. Sebab, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Indonesia terus berkomitmen agar dapat menjadi lumbung pangan dunia. "Mudah-mudahan Indonesia bisa terus berkiprah dan memberikan kontribusi yang nyata bagi dunia, terutama di sektor pangan," ucapnya. Dalam GFFA Berlin 2024 ini, terdapat antara lain 16 Panel Pakar, 2 Panel Tingkat Tinggi, Debat Tingkat Tinggi yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Federal Pangan dan Pertanian (BMEL) dan Konferensi Keamanan Munich (MSC), serta Forum Inovasi. Menteri Pertanian Federal Cem &Ouml;zdemir, Komisaris dari Uni Afrika (AU) Josefa Sacko dan Janet Maro (CEO Pertanian Berkelanjutan Tanzania (SAT) membahas antara lain topik &ldquo;Pangan, Iklim dan Keamanan: Kekuatan Bergabung untuk Masa Depan yang Lebih Aman&rdquo;. Selain itu, sebanyak 61 Menteri dari seluruh dunia dan 12 perwakilan tingkat tinggi Organisasi Internasional ikut ambil bagian. Dalam komunike terakhir mereka, para menteri menggarisbawahi bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan hak atas kecukupan pangan bagi semua orang di seluruh dunia. Mereka menyadari bahwa krisis iklim dan keanekaragaman hayati telah mengganggu stabilitas dunia dan berupaya mendukung praktik dan teknologi pertanian yang memperkuat produksi pangan berkelanjutan.

Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Harvick Hasnul Qolbi menghadiri Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2024 di Berlin

Hadiri GFFA Berlin 2024, Wamentan Harvick Ingin Indonesia Ikut Berkontribusi Bagi Ketahanan Pangan Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/23/WhatsApp-Image-2023-11-23-at-193102-631489735.jpg" alt="Ombudsman RI meminta Kementan mempermudah akses pelayanan publik bagi petani." width="100%">
<figcaption>Ombudsman RI meminta Kementan mempermudah akses pelayanan publik bagi petani.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mempermudah akses pelayanan publik bagi petani. Hal itu disampaikan dalam kegiatan panen dan tanam padi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Ngadirejo, Kabupaten Tuban, Kamis (23/11). Yeka mengatakan, kehadiran Ombudsman untuk memastikan agar aspek pelayanan publik yang dibutuhkan petani saat musim tanam dan panen terpenuhi dengan baik. &rdquo;Kami hadir di sini untuk memastikan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pelayanan publik bagi petani pada saat masa tanam maupun masa panen. Seperti mendorong ketersediaan benih, pupuk hingga alat dan mesin pertanian,&rdquo; kata Yeka. Yeka menyampaikan saran secara langsung kepada Menteri Pertanian, agar regulasi terkait mekanisme penebusan pupuk bersubsidi lebih memudahkan petani. Misalnya, yang sebelumnya harus memakai kartu tani, selanjutnya cukup dengan KTP. &rdquo;Berdasar hasil kajian dan tinjauan lapangan Ombudsman, banyak permasalahan dalam penggunaan kartu tani ini,&rdquo; tutur Yeka Hendra Fatika. &rdquo;Seperti kartu tani eror, tidak aktif, tidak ada kuota, mesin EDC kios rusak, tidak ada jaringan, dan belum lagi soal tidak optimalnya pendistribusian kartu tani ke petani,&rdquo; tambah dia. Selain itu, lanjut Yeka, aturan dalam hal penebusan pupuk yang sebelumnya harus perorangan, disarankan dapat melalui kelompok tani kembali. &rdquo;Banyak petani yang belum memiliki kemampuan yang menunjang saat masa tanam dan panen. Maka sudah semestinya bantuan pemerintah harus dipastikan sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan, bukan petani yang tiba-tiba ada,&rdquo; sambung Yeka. Kepala Desa Ngadirejo Suwandi menyampaikan aspirasi, di antaranya berharap agar Menteri Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait masalah pembangunan waduk. Selain itu, perlunya kebutuhan petani berupa alat dan mesin pertanian pascapanen.

Ombudsman RI meminta Kementerian Pertanian mempermudah akses pelayanan publik bagi petani agar saat musim tanam kebutuhan petani terpenuhi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian pertanian

Berita Terkini