<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/IKAN-01-2778809677.jpg" alt="Harmad Sanimu (40) membeli ikan tangkapan nelayan di Kabupaten Buru untuk dipasarkan di sejumlah wilayah. LPMUKP turut membantu permodalan Harmad dalam mengembangkan usahanya." width="100%">
<figcaption>Harmad Sanimu (40) membeli ikan tangkapan nelayan di Kabupaten Buru untuk dipasarkan di sejumlah wilayah. LPMUKP turut membantu permodalan Harmad dalam mengembangkan usahanya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabupaten Buru Selatan dikenal dengan kekayaan dan pesona alamnya yang memukau. Di tengah keindahan alam tersebut, Harmad Sanimu (40) meneruskan jejak orangtuanya untuk menjadi nelayan. Ia berhasil memanfaatkan sumber daya laut yang melimpah di wilayahnya untuk menciptakan peluang pekerjaan dan pengembangan ekonomi nelayan. Perjalanan Harmad dimulai dari usaha penangkapan ikan pada 2008 lalu. Kini, selain menjual hasil tangkapannya sendiri, ia juga turut membeli hasil tangkapan nelayan setempat untuk selanjutnya dipasarkan ke berbagai wilayah. Adapun jenis ikan yang biasanya dijual oleh Harmad mencakup ikan layang, tuna, dan juga tuna loin. Dalam seminggu, sedikitnya 2-3 ton ikan dikirim dalam dua kali pengiriman. Sebagian besar hasil tangkapannya pun diekspor, dengan ikan tuna loin kelas A dan B menjadi komoditas utama yang dikirim. "Permintaan tertinggi biasanya untuk ikan tuna loin jenis yellowfin, dengan harga jual sekitar Rp70.000-Rp80.000 per kilogram," ujarnya saat diwawancarai Selasa, (5/9/23). <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/06/IKAN-02-2724502063.jpg" alt="Usaha olahan ikan yang dijalankan Harmad Sanimu (40) siap dipasarkan ke sejumlah wilayah di Ksabupaten Buru." width="100%">
<figcaption>Usaha olahan ikan yang dijalankan Harmad Sanimu (40) siap dipasarkan ke sejumlah wilayah di Ksabupaten Buru.</figcaption>
</figure> Dalam menjalankan usahanya Harmad seringkali mengalami kekurangan pasokan listrik yang bisa mengganggu es untuk penyimpanan dan pengemasan ikan. Namun, kendati demikian ia berkomitnmen untuk menjaga kualitas ikan yang dijualnya. Dia melakukan proses pengemasan dan pemotongan ikan dengan cepat untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Selain itu, bagi Harmad menjaga keberlanjutan ekosistem laut juga menjadi prinsip terpenting yang dilakukan dirinya dan juga nelayan lain di Buru. Menurutnya hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab manusia yang sudah sepatutnya untuk menjaga kekayaan sumber daya laut. "Kami juga berusaha untuk tidak membuang tulang dan kepala ikan ke laut, sebagai upaya untuk menjaga habitat ikan agar terus terjaga," tambahnya. Dalam upayanya untuk mengembangkan usaha, Harmad turut memanfaatkan modal usaha dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Hasilnya, ia berhasil memperoleh armada dan alat tangkap lainnya yang mendukung kegiatan penangkapannya. Selain itu, kini sedikitnya 40 nelayan di Buru juga turut merasakan manfaatnya dengan bisa lebih mudah menjual hasil tangkapan.

Harmad Sanimu  berhasil memanfaatkan sumber daya laut di wilayahnya untuk menciptakan peluang pekerjaan dan pengembangan ekonomi nelayan.

LPMUKP Sokong Pengembangan Sumber Daya Laut Lokal di Kabupaten Buru Selatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/lpm-1-2380805152.jpg" alt="Tim dari LPMUKP meninjau budidaya ikan gabus" width="100%">
<figcaption>Tim dari LPMUKP meninjau budidaya ikan gabus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Semangat mewujudkan program unggulan kampung budidaya yang digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan terus dilakukan pula oleh seluruh satuan kerja dilingkup KKP. Lembaga Pengelola Modal Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) salah satunya, LPMUKP siap memberikan dukungan bagi pengembangan usaha ikan gabus di Kabupaten Mandiangin Hulu Sungai Tengah (HST). Direktur LPMUKP I Nengah Putra Winata menjelaskan langkah ini untuk merangkul program kampung budidaya yang tengah gencar digalakkan. Mengusung semangat tersebut, Winata melihat potensi emas dalam pengembangan ikan gabus, terutama jenis haruan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011790132/sukses-raih-ratusan-juta-dari-budidaya-bandeng-berkat-dukungan-lpmukp">Sukses Raih Ratusan Juta dari Budidaya Bandeng Berkat Dukungan LPMUKP</a> Melalui usaha ini, diharapkan ikan gabus akan menjadi sumber pangan utama yang mampu mendukung pertumbuhan sektor hilir. "Saya melihat peluang luar biasa dalam mengolah ikan gabus ini menjadi berbagai produk bernilai tinggi, bahkan sebagai bahan baku industri yang tak ternilai," jelas Winata saat melakukan kunjungan langsung beberapa waktu lalu. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/lpm-2-1621926242.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Dalam mengelola pinjaman dana yang diberikan, Winata menyarankan pendekatan yang melibatkan koperasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memungkinkan pengelolaan produksi, keuangan, dan pemasaran berjalan efisien sekaligus menjaga keteraturan pembayaran angsuran. Dengan model koperasi, setiap anggota dapat berpartisipasi aktif dan berkontribusi, sembari tetap meraih hasil dari usaha mereka melalui Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011781261/nelayan-nias-sukses-kembangkan-usaha-berkat-dukungan-modal-lpmukp">Nelayan Nias Sukses Kembangkan Usaha berkat Dukungan Modal LPMUKP</a> Lebih lanjut, Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Evalawati, pun menambahkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan telah ditunjuk tiga lokasi sebagai Kampung Budidaya. "Sudah ditetapkan tiga lokasi yang akan menjadi pusat pengembangan Kampung Budidaya, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Ikan Gabus, serta Kota Banjarbaru untuk Ikan Betok," ungkapnya. Respon positif pun datang dari para pelaku usaha. Mereka menunjukkan minat besar untuk segera mengajukan modal usaha kepada LPMUKP. Pasalnya, ikan gabus (Channa striata) memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama harga jualnya. Pengembangan usaha ikan gabus di wilayah ini diharapkan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Selain itu, upaya ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri hilir yang lebih berkelanjutan.

Bantu prmbudidaya, LPMUKP mendukung pengembangan usaha ikan gabus di Kabupaten Mandiangin Hulu Sungai Tengah (HST).

Bersama LPMUKP, Ikan Gabus Mandiangin Siap Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/KULINER-1-2381418878.jpg" alt="Rumah makan unik yang menjadi primadona para pengunjung Pantai Utara Jawa atau Pantura di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Rumah makan unik yang menjadi primadona para pengunjung Pantai Utara Jawa atau Pantura di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Desa Cirea, Kecamatan Mandirancan, terdapat sebuah rumah makan unik yang menjadi primadona para pengunjung Pantai Utara Jawa atau Pantura. Berdiri sejak tahun 2010, rumah makan khusus ikan ini menawarkan berbagai hidangan lezat yang menggugah selera dari hasil tangkapan para pengunjung. Dengan konsep memancing sendiri, pengunjung dapat merasakan keseruan menangkap ikan yang kemudian akan diolah menjadi hidangan istimewa. Berbagai jenis ikan seperti nila, bawal, dan ikan mas tersedia untuk dipancing sesuai selera masing-masing. "Kalau untuk pecinta memancing, biasanya mereka memilih ikan nila. Sedangkan untuk pemula atau yang ingin merasakan sensasi memancing, mereka lebih sering memilih ikan bawal atau ikan mas," jelas Rohidjah (67) pemilik rumah makan, Selasa (25/7/23). Hidangan utama ikan ini biasa disajikan dengan menu pelengkap khas Sunda, seperti karedok, cah kangkung dan juga cah toge. Para pengunjung pun dapat menikmati sajian lezat ini dengan harga terjangkau, mulai dari Rp70.000 per kilogram untuk ikan nila dan ikan emas, serta Rp67.000 untuk ikan bawal. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/KULINER2-3573760430.jpg" alt="Dengan konsep memancing sendiri, pengunjung dapat merasakan keseruan menangkap ikan yang kemudian akan diolah menjadi hidangan istimewa." width="100%">
<figcaption>Dengan konsep memancing sendiri, pengunjung dapat merasakan keseruan menangkap ikan yang kemudian akan diolah menjadi hidangan istimewa.</figcaption>
</figure> Awalnya rumah makan ini hanya kolam pemancingan biasa, Ia pun sempat pesimis karena keterbatasan modal. Namun, bersama suaminya, Rohidjah berhasil mengembangkan usahanya dengan mendapatkan modal dan pendampingan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Kini, rumah makan ini telah memiliki lahan seluas satu hektare yang dilengkapi dengan kolam pancing, kolam pembesaran ikan, dan warung yang menjual berbagai peralatan pancing. Lebih lanjut, usaha yang Ia kelola bersama 8 pegawainya ini turut menggerakan ekonomi masyarakat, yaitu turut melibatkan petani lokal dari Desa Kaduwela dan Desa Cimara untuk memasok bahan baku ikan segar. Rohidjah menyadari pentingnya kualitas ikan yang segar untuk menciptakan hidangan yang lezat dan gurih bagi para pengunjung. Kunci keberhasilan rumah makan ini tak hanya karena hidangan lezatnya, tetapi juga lokasinya yang strategis. Terletak dekat dengan akses ke berbagai lokasi wisata populer di Kabupaten Kuningan, seperti Taman Nasional Gunung Ciremai, Cibuntu, dan Telaga Biru, menjadikannya sebagai tempat singgah yang ideal bagi wisatawan dari berbagai daerah. &ldquo;Alhamdulilah rame terus. Dari Cirebon, Bandung, juga Jakarta banyak. Harapannya semoga bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan pariwisata di wilayah Kuningan,&rdquo; pungkasnya.

Dengan konsep memancing sendiri, pengunjung dapat merasakan keseruan menangkap ikan yang kemudian akan diolah menjadi hidangan istimewa.

Bidik Pengunjung Pantura, Rumah Makan Ikan Berhasil Pancing Peluang Wisata Kuliner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-melanggar-etik-dua-anak-buah-prabowo-dilaporkan-ke-mkd_m_.jpg" alt="Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad." width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut bakal menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal tersebut, Dasco mengaku dirinya tidak menguasai bidang tersebut.  "Saya tidak menguasai bidang kelautan dan perikanan. Tidak mungkin saya menjalankan sesuatu yang tidak dikuasai dengan baik," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (17/12).  Sampai saat ini, internal Partai Gerindra juga belum ada pembahasan mengenai siapa yang bakal ditunjuk menggantikan Edhy Prabowo. "Tidak ada pembahasan mengenai siapa yang akan menggantikan, karena Gerindra tidak mengusulkan nama pengganti dan diserahkan kepada Presiden," katanya.  Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka terkait perizinan tambak usaha atau pengelolaan perikanan komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur.  Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur. Keenam tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diisukan Gantikan Edhy Prabowo, Dasco: Saya Tidak Kuasai Bidang Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/GEDUNG-KPK.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya meski terdapat perubahan kinerja usai berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Dalam dua pekan terakhir, KPK menjaring operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua menteri Kabinet Indonesia Maju sebagai tersangka.  Pertama, KPK menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Edhy bersama sejumlah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta pihak swasta diamankan lembaga antirasuah pada Rabu (25/11) lalu.  Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang juga terseret dalam kasus ekspor benih lobster atau benur. Keenam tersangka itu yakni, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP; Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP; Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. (AM). Mereka bersama Edhy ditetapkan sebagai diduga penerima.  Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).  KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.  Keenam tersangka penerima disangkakan Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sedangkan tersangka pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Penangkapan kedua, OTT KPK terbaru ini menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dugaan suap program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Juliari diduga menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program Bansos.  Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI. Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu perpaket sembako dari nilai Rp 300 ribu perpaket Bansos.  KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos); Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos dan seorang berinisial AW. Selain itu sebagai pemberi suap KPK menetapkan, Aardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke (HS) selaku pihak swasta.  Sebagai Penerima MJS dan AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sementara itu, JPB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dua Pekan, Dua Anak Buah Jokowi Jadi Tersangka Korupsi