<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/8RDemcxaQOE9aNaUGS8balTQrymlrGwJoylU7OHC-1985409684.jpg" alt="Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Pakistan bahas sejumlah agenda penting terkait ekonomi di sektor industri kreatif. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Pertemuan Bilateral Indonesia dengan Pakistan bahas sejumlah agenda penting terkait ekonomi di sektor industri kreatif. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Upaya memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan kembali mendapat dorongan baru. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat khusus yang membahas peningkatan inklusi ekonomi berbasis syariah bersama sejumlah pemangku kepentingan di Jakarta Pusat, Senin (25/11). Rapat yang dipimpin Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, turut menghadirkan perwakilan Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia, jajaran perbankan syariah, perusahaan penjaminan, serta pelaku kreatif lintas negara.&nbsp; Salah satu undangan yang hadir adalah Ketua Umum International Creatives Exchange (ICE), Atta Ul Karim, yang selama ini aktif mendorong kolaborasi ekonomi berbasis syariah antara kedua negara. Dalam forum tersebut, pemerintah menyoroti besarnya potensi kerja sama ekonomi Indonesia&ndash;Pakistan, khususnya di sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan layanan keuangan syariah.&nbsp; Kolaborasi ini dinilai relevan mengingat kedua negara merupakan pasar besar industri halal dan memiliki kedekatan sejarah maupun budaya. "Peluangnya sudah sangat terbuka sekali. Silakan kita manfaatkan, dan kita jadwalkan pertemuan lanjutan pada awal Desember mendatang," jelas Erdiriyo. Ia menegaskan pentingnya mengonversi gagasan menjadi langkah teknis yang terukur. Di hadapan para pejabat dan diplomatik, Atta Ul Karim memaparkan sejumlah program ICE yang dirancang untuk memperkuat interaksi bisnis dan pertukaran kreatif antara Indonesia dan Pakistan. Beberapa program unggulan yang dipresentasikan antara lain PakistanIndonesia.com, portal informasi yang menghimpun beragam data terkait hubungan kedua negara, termasuk sektor perdagangan, budaya, dan peluang investasi. Peran ICE sebagai suksesor Trade Expo Indonesia yang membantu memperluas jangkauan promosi dagang ke pasar Pakistan juga dipastikan bakal ditingkatkan sembari memperkuat &nbsp;platform yang menjadi etalase digital bagi pelaku usaha Indonesia untuk dipromosikan kepada calon mitra bisnis internasional, termasuk dari Pakistan. "Saya ingin mengumpulkan produk-produk terbaik dari Indonesia. Datanya nanti kami input ke website, dan ini sifatnya gratis," ujar Atta. Kehadiran perwakilan Kedutaan Besar Pakistan menjadi sinyal kuat bahwa Islamabad membuka ruang lebih besar untuk memperluas kerja sama ekonomi dengan Jakarta. Dalam beberapa tahun terakhir, kedua negara mencatat peningkatan interaksi dagang, terutama di sektor tekstil, makanan halal, dan energi. Program ICE yang menekankan digitalisasi dan konektivitas pelaku usaha diyakini dapat menjadi akselerator baru bagi hubungan kedua negara. Pemerintah Indonesia melihat potensi ini selaras dengan strategi nasional memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus memperkuat jejaring dagang internasional. Di akhir pertemuan, Erdiriyo menyampaikan apresiasi kepada ICE yang dinilai proaktif mendukung gagasan peningkatan inklusi keuangan dan memperkuat jejaring bisnis Indonesia&ndash;Pakistan. "Terima kasih karena sudah merespons positif gagasan ini. Kita perlu kolaborasi konkret agar potensi kerja sama syariah lintas negara bisa dioptimalkan," ujar Erdiriyo. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung pada awal Desember untuk membahas aspek teknis, termasuk integrasi sistem digital, pemetaan pelaku UMKM, dan mekanisme kerja sama lintas lembaga.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menggelar rapat khusus untuk memperkuat kerja sama ekonomi syariah dengan Pakistan.

Indonesia–Pakistan Dorong Inklusi Ekonomi Syariah, Kemenko Perekonomian Gelar Rapat Khusus dengan Pelaku Kreatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/AIRLANGGA-HANOVER-151798873.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Antara)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa Jerman ingin memfasilitasi agar kerja sama komprehensif ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa atau EU-CEPA dapat mencapai kesepakatan. "Kita menggunakan pendekatan pragmatis antarkedua negara dan tentunya Jerman akan bersikap yang sama ke arah sana. Jadi, Jerman ingin memfasilitasi Indonesia agar EU-CEPA ini bisa segera diputuskan," katanya saat ditemui di Hannover, Jerman, Minggu (16/4/2023) malam waktu setempat. Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menggelar pertemuan bilateral dengan Jerman menjelang peresmian pameran teknologi terbesar dunia Hannover Messe, yang mana Indonesia menjadi official partner country. Menurut dia, Jerman mendorong Indonesia agar menggunakan pendekatan lebih pragmatis, yang mana juga harus mempertimbangkan kepentingan daripada petani Indonesia. "Pendekatan dari Jerman juga harus pragmatis terhadap konstituen. Karena kan tentu petani dari kakao, kopi, sawit itu harus jadi pertimbangan mereka, sama seperti kita mempertimbangkan petani di negara-negara Eropa," ujarnya. Menurut Airlangga, terdapat beberapa hal yang membuat perundingan EU-CEPA belum juga mencapai kesepakatan, di antaranya soal beberapa kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesia. "Ya, kita ada beberapa hal. Tentu, mereka selalu berbicara tentang kebijakan kita, terkait dengan local content. Namun, kita tahu tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content itu sudah dilakukan, beberapa negara sudah melakukan terutama dalam menangani inflasi," katanya. Kemudian, terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah, Airlangga mengatakan Indonesia telah mempersiapkan pembelian pemerintah secara lebih terbuka. "Jadi artinya, kalau mereka mau minat ya silahkan," tukasnya. Hal lain yakni terkait dengan peran badan usaha milik negara (BUMN), Airlangga menyampaikan bahwa kebijakan untuk melakukan pembangunan di Indonesia terbuka bagi siapa saja. "Kita sampaikan bahwa itu sebetulnya level playing field. Open untuk siapapun untuk melakukan pembangunan di Indonesia," ujarnya. Saat ditanya kemungkinan Indonesia menjalin free trade agreement (FTA) atau preferential trade agreement (PTA), Airlangga mengatakan hal tersebut tidak akan dilakukan, sehingga akan terus mengupayakan EU-CEPA yang sudah masuk 14 kali putaran. "Tidak bisa, kan perundingan sudah 14 ronde," sebutnya. &nbsp;

Ada beberapa hal yang membuat perundingan EU-CEPA belum mencapai kesepakatan, di antaranya soal kebijakan yang diambil Pemerintah Indonesi

Menko: Jerman Ingin Fasilitasi Agar RI-EU CEPA Capai Kesepakatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/KEK-teknologi.jpg" alt="pekerja pelabuhan lelakukan pemuatan perdana di dermaga Terminal Manyar Pelabuhan Gresik digunakan untuk pemuatan pupuk dalam kemasan (in bag) sejumlah 9.000 ton. Pupuk tersebut akan dibawa menuju Pelabuhan Teluk Bayur dengan menggunakan kapal MV. Isa Win" width="100%">
<figcaption>pekerja pelabuhan lelakukan pemuatan perdana di dermaga Terminal Manyar Pelabuhan Gresik digunakan untuk pemuatan pupuk dalam kemasan (in bag) sejumlah 9.000 ton. Pupuk tersebut akan dibawa menuju Pelabuhan Teluk Bayur dengan menggunakan kapal MV. Isa Win</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan bahwa Kartu Pra Kerja akan rilis pada pekan ini, tepatnya Jumat (20/3). Hal ini dilakukan seiring dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Khusus program Kartu Pra Kerja, pak Presiden sudah menyampaikan untuk mempercepat implementasinya, kalau tadinya beberapa minggu lalu kita percepat menjadi akhir maret, pak Presiden minta dipercepat lagi minggu ini, jadi mudah2an jumat kita bisa soft launching program Kartu Pra Kerja," ungkap Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Selasa (17/3).  Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan proses untuk menunjuk Project Management Office (PMO). Diharapkan, dengan begitu launching pada minggu ini dapat terlaksana.  "Hari ini kita akan proses PMO-nya siapa saja. Kami akan mendorong agar kartu prakerja akan launching akhir minggu ini," terangnya.  Untuk masa percobaan, pihaknya akan mencoba di tiga lokasi, khususnya yang terdampak akibat Covid-19, seperti Bali, Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara. Kemudian, pihaknya juga akan bekerjasama dengan para digital platform mendukung program tersebut.  "Kita lihat di 3 daerah itu karena kan mereka bekerja sama dengan lembaga pelatihan, setelah di 3 tempat paling terdampak ini 3 berikutnya adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta yang memang pasti pencari kerjanya banyak, angkatan kerjanya banyak," kata dia.  Harapannya, Kartu Pra Kerja ini dapat menjadi salah satu solusi atas pemberhentian kerja (PHK) di beberapa sektor pariwisata yang terkena dampak virus tersebut.  "Nanti teman-teman yang di PHK bisa apply kursus pelatihan pra kerja sehingga wallaupun posisinya kena PHK tapi bisa upgrade kompetensi sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang baru yang lebih baik atau berwirausaha," jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=K4Vwhuw4JGs  https://www.youtube.com/watch?v=PBfSEU9FiMc  https://www.youtube.com/watch?v=TEjrz-LVwDI

Kartu Prakerja Dipercepat Penerbitannya Antisipasi Lonjakan PHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Hartar.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) mengumumkan penurunan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6 persen per tahun. Sebelumnya, bunga KUR per tahunnya sebesar 7 persen.  "Kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6 persen akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seperti keterangan tertulis, Selasa (12/11).  Bukan hanya KUR, total plafon KUR juga ditingkatkan menjadi Rp 190 triliun dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp 325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR Mikro pun ditambahkan, semula sebesar Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur yang kebijakannya akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.  “Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp 100 juta menjadi Rp 200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” jelas dia.  Ia berkata, kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini juga sejalan dengan rencana diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.  "Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia," tambah dia.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha dengan menyerap tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM menyumbang sebesar 60,34 persen jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).  “KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” tuturnya.

Dorong Pertumbuhan UMKM, Pemerintah Turunkan KUR Jadi 6 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kawal-kemudahan-perizinan-pemerintah-pastikan-optimalkan-gedung-lama_m_154367.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan paket kebijakan tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Beleid tersebut akan memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, kebijakan ini akan mempercepat izin usaha dari tingkat kementerian hingga ke tingkat Kabupaten. Dalam beleid ini, seluruh perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha tersebut wajib diharmonisasi dan distandarisasikan sesuai standar nasional atau internasional. Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady mengatakan, sistem itu akan terintegrasi dengan berbagai sistem pelayanan yang terkait dengan single submission, seperti Nomor Induk Kependudukan (Kemendagri), pendirian badan usaha (Kemenkumham), Impor-Ekspor dalam Indonesia National Single Window(Kemenkeu), dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya. Data yang disampaikan dalam sistem juga dijamin keamanan dan kerahasiannya melalui Single Submission. "Single submission ini kan yang ingin berusaha, di daerah misalnya ingin mendirikan sebuah sekolah, ini kan kegiatan ekonomi, mereka cukup datang ke satu PT (perusahaan) secara online, ini single submission, satu gedung, dia enggak usah ke mana-mana. Dia submit sekali, lalu feedback-nya akan di situ saja," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/8). Di kesempatan yang sama Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo membeberkan, itu artinya, pemerintah memerlukan tempat khusus ataupun kantor untuk memudahkan pelayanan investasi. Disana, nantinya investor dapat mengoptimalkan segala kemudahan perizinan. Pemerintah juga memastikan tidak akan membangun gedung baru, melainkan mengoptimalkan gedung-gedung yang sudah ada. "Gedungnya kita akan pakai gedung eksisting, kita akan manfaatkan, akan identifikasi gedung-gedung pemerintahan untuk single submission," kata dia. Saat ini, pemerintah memiliki beberapa opsi gedung untuk digunakan. Yang jelas, tempat itu akan cukup dekat dengan pusat bisnis. "Ada beberapa kandidat, tentu kita harapkan ada di Jakarta dan dekat dengan pusat bisnis," pungkasnya. (cr4/Hana)

Kawal Kemudahan Perizinan, Pemerintah Pastikan Optimalkan Gedung Lama