<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="ltr">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/Bukit-Sausage-184-1-3963628240.jpg" alt="Ilustrasi daging olahan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi daging olahan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan mengungkap data kenaikan permintaan produk daging olahan. Angkanya cukup mengagetkan mencapai 6-10 persen per tahun dengan varian sosis dan nugget menjadi yang paling banyak dikonsumsi.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Dosen Program Studi Gizi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ratu Diah Koerniawati mengatakan, tingginya konsumsi daging olahan dipengaruhi salah satunya oleh gaya hidup. Sebab, makanan jenis tersebut lebih mudah dibuat tanpa memakan waktu lama.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Secara langsung, konsumsi daging olahan seperti nugget dan sosis beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini bisa saja disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang ingin serba cepat dan instan,&rdquo; ungkap Nia, Minggu (12/10).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Nia menyampaikan, survei JakPat tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi pangan olahan seperti nugget dan sosis. Makanan itu dipilih responden dengan alasan praktis, mudah diolah, dan terjangkau.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Meski begitu, masyarakat dihadapkan dengan dilema keterbatasan produk olahan daging yang benar-benar aman, tanpa bahan tambahan berbahaya, serta ramah bagi anak-anak dan keluarga.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Terlebih, protein di dalam kandungan daging memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Nutrisi ini berfungsi membangun dan memperbaiki sel tubuh, menyediakan asam amino esensial yang membantu perkembangan otak dan fungsi kognitif, serta membentuk antibodi dan komponen sistem kekebalan tubuh.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016690758/eks-penyidik-kpk-desak-dewan-pengawas-periksa-johanis-tanak-soal-dugaan-bertemu-saksi-kasus-korupsi">Eks Penyidik KPK Desak Dewan Pengawas Periksa Johanis Tanak soal Dugaan Bertemu Saksi Kasus Korupsi</a></strong></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Protein juga merupakan sumber zat besi dan vitamin B12 yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan energi anak. &ldquo;Oleh karena itu, kebutuhan asupan protein harus terpenuhi dengan mengonsumsi pangan sumber protein terutama protein hewani, antara lain daging sapi, daging ayam, daging ikan, dan telur,&rdquo; tambah Nia.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Melihat fenomena itu, perempuan asal Hokkaido, Jepang bernama Ai Imai berupaya membantu peningkatan kebutuhan gizi anak. Meskipun mengkonsumsi daging olahan, namun tidak membahayakan anak.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">"Anak di daerah belum memahami apa itu makanan bergizi dan bagaimana memilih bahan makanan yang baik. Dari situlah semangat Bukit Foods bermula,&rdquo; ungkap Ai Imai.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Perempuan yang sudah menetap di Bali sejak 2007 ini menyadari kebutuhan para ibu agar anak-anak dapat mengonsumsi makanan sehat dan aman. Oleh karena itu dia menciptakan produk tanpa bahan pengawet, pewarna, serta MSG buatan. Salah satunya yakni sosis sehat dengan kandungan daging mencapai 90,51 persen, sementara sisanya terdiri dari bumbu-bumbu alami sederhana.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Kualitas menjadi prinsip utama dalam setiap tahap produksi makanan. Seluruh proses dilakukan dengan kontrol suhu tidak lebih dari 10 derajat Celcius demi menjaga kebersihan dan kesegaran bahan baku. Sebagian besar bahan baku berasal dari kebun organik milik Bukit Foods di Badung, Bali, yang ditanam tanpa pestisida kimia, melainkan menggunakan pupuk alami.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Produk sayuran seperti tomat, basil, dan berbagai rempah ditanam secara mandiri, sementara bahan lainnya diperoleh dari petani lokal yang menerapkan praktik pertanian berkelanjutan.</div>

Kementerian Perdagangan mengungkap data kenaikan permintaan produk daging olahan. Angkanya cukup mengagetkan mencapai 6-10 persen per tahun.

Kemendag Ungkap Konsumsi Daging Olahan Naik 10 Persen per tahun, Apakah Aman untuk Anak-anak?

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/wtGsa8oLhGIcagYdJJ7CJWUPjvitVTQB70wOh3H2-686978857.jpg" alt="Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (PPI Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (PPI Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono. (Istimewa).</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal Amerika Serikat (AS) yang menyoroti Mangga Dua, Jakarta Utara, sebagai sarang barang-barang imitasi.</p> <p>Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (PPI Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum pada pembajakan barang-barang di Indonesia.</p> <p>Adapun AS, kata dia, memang rutin mengeluarkan laporan terkait masalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.</p> <p>Tujuannya, agar situasi dan kondisi terkait pelaksanaan kebijakan HaKI di berbagai negara dapat dipantau dengan jelas. Sehingga, peredaran barang-barang tiruan dapat dimusnahkan.</p> <p>&ldquo;Jadi kita tidak luput dari itu. Pemerintah juga tetap berkomitmen, kita menerapkan kebijakan HKI, kawan-kawan di Dirjen HKI juga terus melakukan tindakan-tindakan untuk penegakan hukum, itu tetap dilakukan,&rdquo; kata Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (PPI Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono dalam media briefing yang dipantau secara daring, Senin (21/4).</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kabinet-merah-putih/015818470/gandeng-kemendag-dan-bssn-kemenekraf-ciptakan-100-ribu-ruang-usaha-serap-hingga-600-ribu-tenaga-kerja">Gandeng Kemendag dan BSSN, Kemenekraf Ciptakan 100 Ribu Ruang Usaha, Serap hingga 600 Ribu Tenaga Kerja</a></strong>&nbsp;</p> <p>Selain itu, Djatmiko juga menyebut bahwa upaya untuk mengatasi masalah perdagangan barang tiruan ini juga selalu dijelaskan pemerintah dalam forum-forum internasional.</p> <p>Mulai dari yang dihelat Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) hingga Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau World Intellectual Property Organization (WIPO).&nbsp;</p> <p>&ldquo;Jadi, pemerintah tetap melakukan berbagai langkah upaya untuk menegakkan aturan mengenai HKI,&rdquo; tutup Djatmiko.</p> <p>Sebelumnya, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) alias United Station Trade Representative (USTR) dalam laporannya menyoroti soal perdagangan barang-barang imitasi atau tiruan, baik yang diperdagangkan secara langsung maupun online di platform-platform e-commerce.</p> <p>Dalam laporan yang dirilis pada 1 Maret 2025 itu menjelaskan, Indonesia tetap berada dalam the Priority Watch List in the 2024 Special 301 Report atau Daftar Prioritas Pantauan dalam Laporan Khusus 301 tahun 2024.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pasar Mangga Dua di Jakarta terus tercantum dalam Tinjauan Pasar Terkenal untuk Pemalsuan dan Pembajakan Tahun 2024 (Daftar Pasar Terkenal), bersama dengan beberapa pasar daring Indonesia,&rdquo; tulis laporan tersebut, dikutip Senin (21/4).&nbsp;</p> <p>Pemerintah AS menilai maraknya perdagangan barang bajakan di Indonesia terjadi karena lemahnya penegakan hukum, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.</p> <p class="class-paragraph">Sebagai contoh, barang-barang dari merek mewah seperti Louis Vuitton, Gucci, Prada, dan lain sebagainya masih dengan mudah ditemui di kios-kios di Pasar Mangga Dua.</p> <p>Padahal di saat yang sama pemerintah telah membentuk gugus tugas penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan meningkatkan upaya untuk mengatasi pembajakan daring.&nbsp;</p> <p>Amerika Serikat telah mendesak Indonesia untuk melakukan amandemen yang lebih komprehensif terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mengklarifikasi patentabilitas penemuan yang menggabungkan program komputer dan mengklarifikasi bagaimana pemohon dapat mematuhi persyaratan pengungkapan penemuan terkait pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.</p>

Kementerian Perdagangan menjelaskan komitmen pemerintah dalam penegakan hukum terhadap barang imitasi di Indonesia.

Amerika Soroti Mangga Dua jadi Sarang Barang-barang Imitasi, Begini Respons Kemendag

<div id="m#msg-f:1821025296906139982" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/07/images-48-3328911350.jpeg" alt="Ilustrasi: Kenali risiko trading kripto. (Biyond)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Kenali risiko trading kripto. (Biyond)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1821025296906139982-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman (NK) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, beberapa waktu lalu</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,&rdquo; kata Mendag Budi Santoso dalam keterangannya, Minggu (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi-digital/015516595/bukan-lagi-oleh-bappebti-aset-kripto-dan-derivatif-kini-resmi-diawasi-ojk-dan-bi-sesuai-amanat-uu-p2sk">Bukan Lagi oleh Bappebti, Aset Kripto dan Derivatif kini Resmi Diawasi OJK dan BI sesuai Amanat UU P2SK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi</div> <div dir="auto">pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara,&rdquo; jelas Budi Santoso.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam proses peralihan ini, BI akan bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar dan kelangsungan usaha pasar Derivatif PUVA tetap terjaga. Perizinan pelaku Derivatif PUVA yang sudah diberikan oleh Bappebti dapat tetap berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk mengawal proses transisi peralihan, Bank Indonesia dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Nota Kesepahaman.

Bappebti Kemendag Resmi Alihkan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Kripto serta Derivatif Keuangan kepada OJK dan BI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/30/JKT_-Thomas-Lembong-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-3736668608.jpeg" alt="Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perdagangan tahun 2015-2016 Thomas Lembong dibawa menuju mobil tahanan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin (18/11) pekan depan akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.</p> <p>Dalam perkara ini, Tom Lembong menggugat keabsahan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat dirinya.</p> <p>"Benar (sidang praperadilan Tom Lembong). Hakim tunggal Tumpanuli Marbun," kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto.</p> <p>Sidang akan digelar di ruang sidang utama pukul 11.00 WIB. Namun, baik pemohon maupun termohon bisa hadir diwakilkan kepada tim kuasa hukumnya. "(Pemohon dan termohon) bisa diwakilkan. Kuasa hukumnya bisa," jelas Djuyamto.</p> <p>Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag)&nbsp;Thomas Lembong sebagai tersangka kasus dugaan impor gula di Kementerian Perdagangan periode 2015&ndash;2016.</p> <p>Selain Tom Lembong, penyidik juga menetapkan Direktur Pengembangan bisnis pada PT PPI 2015&ndash;2016 berinisial CS sebagai tersangka.</p> <p>"Selasa 29 oktober 2024 penyidik Jampidus menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti yang bersangkutan melakukan korupsi," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).</p> <p>Tom Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah ke gula kristal putih. Dia diduga melampaui kewenangannya sebagai Mendag pada saat itu.</p> <p>"TTL berikan penugasan pada perusahaan untuk mengimpor gula kristal mentah jadi gula kristal putih dalam rangka stabiliasi harga gula karena harga gula melambung tinggi. Padahal, seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri adalah BUMN yang ditunjuk menteri perdagangan. Itu pun gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Abdul.</p> <p>Usai ditetapkan sebagai tersangka,&nbsp;Tom lembong dan satu tersangka lainnya ditahan selama 20 hari ke depan di dua rutan berbeda.&nbsp;Tom&nbsp;di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan CS ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung.</p>

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (11/11) akan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan eks Mendag Thomas Trikasih Lembong.

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Praperadilan Tom Lembong Senin Pekan Depan, Gugat Status Tersangka Korupsi Impor Gula

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/22/Kemendag-Pastikan-TikTok-Belum-Mengajukan-Perizinan-E-1154767840.jpg" alt="Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemnterian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto." width="100%">
<figcaption>Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemnterian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa sampai detik ini TikTok masih belum mengajukan perizinan untuk melakukan perdagangan niaga elektronik atau disebut&nbsp;<em>e-commerce.</em></p> <p>Rifan Ardianto sebagai Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemnterian Perdagangan (Kemendag) mengatakan, untuk melakukan kegiatan transaksi jual &ndash; beli melalui sistem elektronik, TikTok Shop wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</p> <p>"Hingga saat ini kami belum menerima pengajuan permohonan Perizinan Berusaha Bidang PMSE dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dari TikTok," ujar Rifan saat dikutip Antara.</p> <p>Rifan menyampaikan, SIUPMSE adalah izin usaha bagi Penyelenggara PMSE Dalam Negeri, dimana seluruh Penyelenggara Perdagangan Melalui SIstem Elektronik (PPMSE).</p> <p>Sedangkan, TikTok juga akan meluncurkan kembali&nbsp;<em>e &ndash; commerce</em>&nbsp;nya. TikTok juga sedang menjajaki lima perusahaan&nbsp;<em>e &ndash; commerce</em>&nbsp;untuk diajak kerja sama.</p> <p>Karena hal tersebut, Rifan mengatakan, pihak Kemendag belum bisa memberikan komentar terhadap rencana kerja sama tersebut.</p> <p>Menurutnya, hal tersebut harsu dilihat melalui model bisnis atau bentuk jenis proyek yang akan dibuat.</p> <p>"Untuk bisa menilai apakah kerja sama yang dilakukan dimungkinkan untuk dilakukan, perlu terlebih dahulu melihat proses bisnis yang dijalankan melalui kerja sama antara dua platform tersebut," ujar Rifan.</p> <p>Kemendag sendiri telah mengesahkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perizinan Usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan para pelaku usaha dalam perdagangan&nbsp;<em>e &ndash; commerce.</em></p> <p>Permendag ini juga mengatur mengenai&nbsp;<em>platform sosial commerce</em>&nbsp;yang hanya bisa memfalisitasi promosi sebuah barang maupun jasa dan dilarang untuk melakukan transaski pembayaran.</p>

Kemendag belum meberikan izin kepada TikTok mengenai jual beli  secara elektronik, meskipun sudah kerjasama dengan e-commerce.

Kemendag Pastikan TikTok Belum Mengajukan Perizinan E-commerce