<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/10/sscasn-new-1-2639153730.png" alt="Ilustrasi perekrutan ASN 2024." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perekrutan ASN 2024.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Presiden Joko Widodo pada hari Jum&rsquo;at, 5 Januari 2024 telah resmi mengumumkan pengadaan untuk ASN 2024. Pengumuman yang secara resmi dari Presiden Joko Widodo membuka pengadaan untuk ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta formasi untuk ASN 2024. Menyikapi hal itu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) segera melaksanakan bimbingan teknis untuk persiapan pengadaan ASN 2024. Terkait formasi yang dibuka begitu besar PAN-RB juga meminta untuk Instansi Pemerintah segera mengusulkan kebutuhan ASN 2024. Dikutip JawaPos.com dari laman resmi menpan.go.id mendorong untuk Instansi Pemerintah segera melakukan usulan akan kebutuhan Asn 2024. Bimbingan teknis yang dilaksanakan PAN-RB sebagai langkah persiapan pengadaan ASN 2024 dilaksanakan di Jakarta, hari Selasa, 9 Januari 2024. Bimbingan teknis yang dipimpin langsung oleh Aba Subagja selaku Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB. Pengadaan ASN 2024 memiliki urgensi yang sangat mendasar untuk segera diselesaikan untuk pemenuhan kebutuhan ASN Tahun 2024. Sebagaimana belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar yaitu Guru dan Tenaga kesehatan, bukan hanya itu pemerintah daerah dalam pengusulan selau tidal sesuai dengan kebutuhan nasional. Sebagaimana dikutip dari laman resmi menpan.go.id ada beberapa hal urgensi yang harus segera diselesaikan sebagai jalan pemenuhan kebutuhan ASN 2024 Urgensi Pemenuhan Kebutuhan ASN Tahun 2024 yaitu: A. Belum terpenuhinya kebutuhan layanan dasar, yaitu Guru dan Tenaga Kesehatan. B. Rendahnya usulan kebutuhan instansi daerah sesuai dengan kebutuhan nasional. C. Penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat UU No.20 Tahun 2023. D. Pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE. E. Membuka kesempatan bagi talenta-talenta baru (fresh graduate) melalui rekrutmen CPNS. Pemenuhan kebutuhan ASN 2024 yang harus segera diselesaikan sebagaimana laporan dari Aba Subagja menyampaikan terkait penyelasaian tenaga non-ASN, juga pemenuhan kebutuhan ASN 2024. &ldquo;Kalau kita lihat dari komposisi pegawai kita ini terus berkembang seiring dengan penambahan atau formasi yang telah dikeluarkan ole pemerintah&rdquo; ungkap Aba. &ldquo;Oleh sebab itu, yang menjadi concern ini adalah bagaimana pemenuhan SDM kita ini dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan riil&rdquo; lanjutnya. Untuk pengadaan ASN 2024 selain untuk pemenuhan kebutuhan dari dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Pemerintah juga membuka formasi untuk ASN 2024 bagi fresh graduate dengan cukup besar. &ldquo;Kita dorong agar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah memanfaatkan alokasi formasi sesuai kebutuhan agar reformasi birokrasi bedampak bisa terwujud seara optimal melalui peran SDM&rdquo; kata Aba. Pengusulan kebutuhan ASN 2024 yang dijadwalkan dibuka sampai dengan 31 Januari 2024. Pengusulan untuk ASN 2024 melalui apliasi formasi elektronik (e-formasi) Kementerian PAN-RB. Bahkan dijelaskan juga terkait jadwal pelaksanaan rekrutmen Calon ASN 2024 kan dilakukan paling banyak dalam satu tahun. Tahapan seleksi rekrutmen Calon ASN 2024 akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024, dan ketika formasi masih kosong maka akan ada tes lagi di seleksi berikutnya. &ldquo;Ini ditargetkan nanti bulan Mei sudah dilakukan tes, danjika belum masih kong lagi, masih bisa tes di berikutnya&rdquo; ungkap Aba. Pelaksanan rekrutmen ASN 2024 yang telah diumumkan secara remsi oleh Presiden RI Joko Widodo dengan jumlah formasi 2,3 juta. Pembukaan formasi yang begitu besar untuk ASN 2024 sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN juga menjalankan amanat Undang-Undang N0.20/2023 tentang ASN.***

Pemerintahan secara resmi membuka pengadaan ASN 2024 dengan jumlah formasi 2,3 juta sebagai upaya untuk pemenuhan kebutan ASN.

Kementrian PAN-RB Meminta Instansi Pemerintah Segera Usulkan Kebutuhan ASN 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/CPNS-Surabaya.jpg" alt="FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>FOKUS: Foto seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2020 di Gelanggang Remaja Surabaya. Pemkot melaporkan jumlah tenaga kontrak ke pemerintah pusat. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS 2023 segera dimulai. Pada setiap seleksi, tentu informasi seputar nilai ambang batas SKD sangat ditunggu oleh para pelamar, terutama yang telah lolos seleksi administrasi. Nilai ambang batas atau passing grade adalah nilai batas minimal yang wajib dipenuhi dalam tes SKD CPNS agar bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Dalam hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI telah menetapkan passing grade SKD CPNS 2023. Adapun tesnya terdiri dari tiga bagian yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023 Bagi pelamar kebutuhan umum, TWK terdiri dari 30 soal memiliki nilai ambang batas 65. Sementara TIU dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80. Sedangkan nilai ambang batas TKP yang terdiri atas 45 soal yakni sebesar 166. Adapun nilai kumulatif tertinggi adalah 550. Materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Jika salah atau tidak menjawab, akan bernilai nol. Sedangkan materi TKP, jawaban benar bobot nilainya paling rendah yakni 1, dan paling tinggi 5. Jika peserta tidak menjawab soal TKP, nilainya adalah nol. Adapun waktu yang diberikan dalam mengerjakan soal yaitu 100 menit kecuali untuk pelamar penyandang disabilitas sensori netra yang diberikan waktu 130 menit. Perlu diingat, ketentuan bagi pelamar umum berbeda dengan peserta penetapan kebutuhan khusus. Pelamar pada kebutuhan khusus terdiri dari lulusan terbaik, diaspora, penyandang disabilitas dan putra-putri Papua. Selanjutnya, nilai ambang batas SKD CPNS 2023 bagi peserta cum laude dan diaspora memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 311. Nilai TIU paling rendah sebesar 85. Sedangkan peserta penyandang disabilitas nilai kumulatif SKD paling rendah 286, dan nilai TIU paling rendah yakni 60. Terakhir, pada kategori pelamar putra-putri Papua, passing grade yang ditetapkan yakni nilai kumulatif terendahnya adalah 286 sedangkan ITU paling rendah 60.

Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau SKD CPNS 2023 segera dimulai. Dan, perlu disimak ambang batasnya.

Berikut Informasi Nilai Ambang Batas SKD CPNS 2023, Simak Agar Lolos Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/ASN-1607782475.jpg" alt="Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka pada 17 September 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Setelah ditunda, akhirnya pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 sudah resmi dibuka pada Rabu (20/9). CPNS dan PPPK 2023 menawarkan berbagai formasi yang bisa dipilih dan diakses oleh masyarakat Indonesia sesuai minat dan bakatnya. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga merilis kis-kisi tes seleksi SKD untuk pelamar CPNS dan PPPK 2023. Sedangkan, total keseluruhan soal tes SKD adalah 110 nomor, dengan durasi waktu pengerjaan hanya 100 menit. Adapun Tes SKD, dikutip dari&nbsp;<a href="http://menpan.go.id/" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://menpan.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1695289773342000&amp;usg=AOvVaw1UEkSI_r_k6ZiEEGVsMGl5">menpan.go.id</a>, dibagi menjadi tiga jenis soal. Yaitu sebagai berikut: Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012999420/raffi-dan-nagita-cari-asisten-untuk-sus-rini-yang-jagain-rayyanza-warganet-ini-baru-the-real-cpns">Raffi dan Nagita Cari Asisten untuk Sus Rini yang Jagain Rayyanza, Warganet: Ini Baru The Real CPNS!</a> Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK Soal-soal dalam tes ini akan mengangkat topik seputar nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jumlah soal tes TWK adalah 30 butir, dimana bobot jawabannya jika benar mendapat lima poin dan jika menjawab salah atau kosong maka mendapat poin nol. Selain itu, agar bisa lulus, para peserta tes SKD harus mendapatkan minimal nilai ambang batas sebesar enam puluh. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012999330/hari-pertama-dibuka-beberapa-website-pendaftaran-cpns-dikabarkan-belum-update-hingga-mengalami-down">Hari Pertama Dibuka, Beberapa Website Pendaftaran CPNS Dikabarkan Belum Update hingga Mengalami Down</a> Tes Intelegensi Umum atau TIU Tes TIU ini dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan verbal, numerik, dan kemampuan figural. Adapun dalam kemampuan verbal, topiknya menyangkut analogi untuk menalar perbandingan dua konsep, silogisme untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan , dan analitis untuk menganalisis suatu informasi. Sedangkan kemampuan numerik, topiknya menyangkut soal deret angka, berhitung, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998820/pemerintah-provinsi-jawa-timur-membuka-7744-formasi-cpns-dan-pppk-2023-simak-detailnya">Pemerintah Provinsi Jawa Timur Membuka 7.744 Formasi CPNS dan PPPK 2023, Simak Detailnya</a> Untuk bagian kemampuan figural, topiknya menyangkut analogi gambar, mengukur ketidaksamaan gambar, dan melihat serial gambar. Adapun jumlah soal TIU adalah 35 butir, dimana bobot jawabannya jika benar mendapat lima poin dan jika salah atau kosong maka mendapat poin nol. Selain itu, para peserta tes SKD harus mencapai nilai ambang batas agar bisa lulus sebesar delapan puluh poin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012998582/hari-pertama-cpns-2023-dibuka-berikut-link-pendaftaran-dan-pilihan-formasi">Hari Pertama CPNS 2023 Dibuka! Berikut Link Pendaftaran dan Pilihan Formasi</a> Tes Karakteristik Pribadi atau TKP Tes TKP ini bertujuan untuk mengukur serta menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan peserta berkaitan dengan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIk, profesionalisme, dan anti-radikalisme. Adapun jumlah soal tes TKP ini adalah 45 butir, di mana bobot jawabannya jika benar mendapat poin lima, jika salah mendapat poin satu, dan jika kosong mendapat nilai nol. Kemudian agar bisa lolos, para peserta harus mencapai nilai ambang batas minimal sebesar seratus enam puluh enam.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara juga merilis kis-kisi tes seleksi SKD untuk pelamar CPNS dan PPPK 2023.

Intip Kisi-Kisi Soal Tes Seleksi Kompetensi Dasar atau SKD CPNS dan PPPK 2023