<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/diskusi-di-RBi-Berlin-dinarsa-JPC.jpg" alt="Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai" width="100%">
<figcaption>Dari kiri, moderator Christina Schott, Dubes RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno, Vito Cecere (direktur relasi akademis, pendidikan dan riset di kantor Federal Jerman), Prof. Helmut K. Anheier (Profesor Sosiologi dan anggota Luskin School of Public Affai</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) disebutkan berada pada arah yang berbeda dengan keberlanjutan. Sebab, EUDR dinilai diskriminatif pada negara berkembang hingga membebani petani kecil. Adapun Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menjelaskan bahwa terdapat tiga nilai global dari keberlanjutan, yakni pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan itu sendiri. Bahkan, EUDR dianggap turut bertentangan dengan hukum Indonesia tentang keberlanjutan. &ldquo;Karena EUDR jelas mengecualikan petani kecil, dan oleh karena itu tidak ada keadilan sosial dalam EUDR,&rdquo; kata Arif di IPOC 2025, Westin Hotel, Bali, Kamis (13/11). Arif bercerita bahwa pihaknya sempat mendukung sembilan petani perempuan Indonesia pada industri kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Semuanya pergi ke Brussel Belgia, London Inggris, hingga ke Food &amp; Agriculture Organization (FGA). Namun, semuanya bercerita bahwa sangat sulit bagi petani untuk memenuhi semua peraturan yang ditetapkan EUDR. &ldquo;Dalam konteks petani kecil kelapa sawit, mereka tidak mengekspor langsung ke Eropa. Produk mereka, kolam pangan mereka, dijual ke pabrik yang lebih besar, dan pabrik tersebut mungkin mengekspor atau tidak ke Eropa,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Jadi masih ada celah di sana, yaitu apakah petani kecil kelapa sawit akan mengekspor. Produk mereka akan diekspor ke Eropa atau tidak. Namun, kopi dan kakao, mereka terkena dampak langsung,&rdquo; imbuh Arif. Di sisi lain, Arif bercerita pada saat dirinya berkunjung ke perkebunan kopi di Jawa Barat dan perkebunan kakao di Bali. Para petani di situ, dijelaskannya, mengelola, mengolah, mengemas, memanen, hingga mengekspor hasil perkebunan sendiri lantaran memiliki koperasi. Koperasi tersebut dijalankan oleh seseorang dan dibayar. Terkadang petani tersebut malah turut menjadi bagian dari koperasi. &ldquo;Jadi di bawah EUDR, petani kita dianggap sebagai operator, petani kita dianggap sebagai eksportir. Jadi saya pikir yang kita lihat adalah banyak petani di Indonesia tidak akan dapat memenuhi persyaratan EUDR,&rdquo; jelasnya. Solusinya, Arif menyarankan mekanisme komunikasi antara Indonesia dengan Uni Eropa pada perjanjian tentang kayu, yakni FLEGT-VPA. Arif merekomendasikan pembentukan unit otoritas perizinan sebagai pintu komunikasi resmi untuk memverifikasi asal usul suatu produk dengan data yang tetap tersimpan di Indonesia. Dia mencontohkan sebuah kayu dari Indonesia yang akan dikirim ke Eropa. Otoritas yang berwenang di Eropa pun meragukan atau menerima keluhan. Maka otoritas yang berwenang akan mengirimkan permintaan ke unit informasi perizinan di Indonesia dan bisa menanyakan status pengiriman kayu khusus ini. &ldquo;Apakah berasal dari luar negeri? dari mana asalnya, dan semua data yang diperlukan. Jadi datanya, data keberlanjutan, keadilan sosial, semua jenis data perizinan disimpan di Indonesia. Dan jika importir atau otoritas yang berwenang ingin tahu apakah kursi tertentu, parket kayu tertentu, atau apa pun, diragukan, dan mereka ingin tahu kualitasnya, mereka ingin tahu ketertelusurannya, maka mereka bertanya kepada unit informasi perizinan ini, dan unit ini akan memberi tahu mereka situasi, A, B, C, D, apa pun situasi paketnya,&rdquo; tukasnya. Arif menekankan langkah ini hanyalah cara untuk memfasilitasi implementasi EUDR dengan cara yang paling berkeadilan sosial, paling berkelanjutan, dan paling masuk akal.&nbsp; &ldquo;Saya pikir ini adalah sesuatu yang dapat kita pelajari, harus kita telaah secara mendalam, dan semoga ini akan menjadi salah satu elemen yang dapat menjadi solusi implementasi EUDR dan solusi bagi perbatasan kecil kita juga,&rdquo; tutup Arif.

Kebijakan EUDR dianggap diskriminatif bagi petani kecil di Indonesia, perlu solusi komunikasi untuk keadilan sosial.

EUDR Berdampak ke Petani Kecil, Indonesia Tawarkan Model Kolaborasi FLEGT-VPA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/RqMPiVxEDATsNM3aauVtJZEituJzhw00bmm9weA7-1862132543.jpg" alt="Ilustrasi: Gempa besar di Rusia picu kekhawatiran tsunami di Jepang dan Hawai. (Reuters)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Gempa besar di Rusia picu kekhawatiran tsunami di Jepang dan Hawai. (Reuters).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat ada 53 orang Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah timur Rusia. Seluruhnya dipastikan dalam keadaan aman. Mereka tidak terdampak gempa bumi berkekuatan 8,7 skala richter yang mengguncang pesisir timur Rusia. Juga tidak terdampak tsunami yang terjadi setelah gempa bumi tersebut.&nbsp; Hal itu disampaikan oleh Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha kepada awak media di Jakarta pada Rabu (30/7). Dia menyampaikan bahwa pihaknya langsung memonitor dampak gempa bumi dan tsunami di Kamchatka Peninsula atau wilayah Federal Timur Jauh Rusia yang terjadi pagi tadi. Gempa bumi tersebut berdampak pada berbagai wilayah di Pasifik.&nbsp; &rdquo;Saat ini koordinasi intensif sedang dilakukan dengan KBRI Moskow, KBRI Tokyo, KJRI Osaka, dan KJRI Los Angeles. Perwakilan Republik Indonesia sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat dan menjalin komunikasi dengan para WNI di wilayah terdampak untuk mengetahui dampak gempa terhadap keselamatan WNI,&rdquo; terang dia.&nbsp; Berdasar data yang diperoleh Kemlu, KBRI Moskow mencatat sebanyak 53 WNI yang saat ini menetap di wilayah Federal Timur Jauh Rusia. Komunikasi KBRI Moskow dengan para WNI menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada WNI yang terdampak gempa bumi tersebut. &rdquo;Perwakilan Republik Indonesia juga telah menyampaikan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan dan dampak tsunami,&rdquo; imbuhnya. Para WNI diminta berkomunikasi apabila berada dalam keadaan darurat dengan menghubungi nomor hotline perwakilan Republik Indonesia. Diantaranya ⁠KBRI Moskow pada nomor +7 985 750 24 10, KBRI Tokyo pada nomor +81 80 3506 8612 dan +81-80-4940-7419, KJRI Osaka pada pada nomor +81 80 3113 1003, serta ⁠KJRI Los Angeles pada nomor &nbsp;+1 213 590-8095.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kementerian Luar Negeri memastikan 53 WNI di Rusia aman setelah gempa 8,7 SR dan tsunami tidak berdampak.

Sebanyak 53 WNI Berada di Wilayah Timur Rusia, Kemlu Pastikan Tak Terdampak Gempa Bumi dan Tsunami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/kQQa41kg50B88Nz81SecKzjOQfNOEiNBHpum2BvW-89773633.jpg" alt="Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah kebakaran hutan di Kanada. Saat ini, kebakaran terus meluas dan menyebabkan 26 ribu warga di tiga provinsi di Kanada terpaksa dievakuasi.&nbsp; Menurut Canadian Interagency forest fire center, terdapat 187 titik kebakaran hingga Minggu (3/6). Dari jumlah tesebut, 97 diantaranya dikategorikan tidak terkendali.&nbsp; Atas kondisi ini, menurut Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, akhirnya membuat pihak berwenang Kanada mengeluarkan perintah evakuasi. Pemerintah Kanada juga telah menyerukan peringatan keselamatan menyusul kebakaran yang meluas dan terus menyebar akibat kondisi cuaca kering dan angin kencang. Hal ini pun sudah direspon oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ottawa dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Toronto. KBRI Ottawa dan KJRI Toronto terus memantau secara cermat situasi darurat kebakaran hutan yang terjadi di wilayah provinsi Saskatchewan tersebut. Khususnya di bagian utara dan tengah.&nbsp; KBRI Ottawa dan KJRI Toronto juga terus berkoordinasi dengan otoritas Kanada terkait perkembangan situasi di sana. Update akan disampaikan berkala melalui situs resmi serta media sosial KBRI dan KJRI. &ldquo;Hingga saat ini, tidak ada laporan mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak oleh kejadian ini,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Selasa (3/6).&nbsp; Kendati begitu, seluruh WNI yang berada di Saskatchewan iimbau untuk tidak bepergian ke wilayah terdampak kecuali benar-benar diperlukan. Sementara, bagi WNI yang berencana melakukan perjalanan ke wilayah tersebut diminta untuk tetap waspada dan mematuhi semua instruksi dari otoritas setempat. &ldquo;Kami mohon agar WNI mengikuti instruksi evakuasi dan keselamatan dari otoritas Kanada secara tertib,&rdquo; tegasnya. WNI bisa memantau sumber informasi resmi seperti Saskatchewan Public Safety Agency (www.saskpublicsafety.ca) dan media lokal untuk perkembangan terbaru. &ldquo;Pastikan keselamatan diri dan lakukan komunikasi secara berkala dengan keluarga terdekat,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Sementara, bagi WNI yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan situasi darurat dapat menghubungi kontak darurat Konsuler KBRI Ottawa maupun KJRI Toronto. Untuk KBRI Ottawa, WNI dapat menghubungi (Darurat/WhatsApp) nomor +1 (613) 410-1481. pelaporan bisa juga dilakukan melalui alamat email consular@indonesia-ottawa.org.&nbsp; Sementara, untuk KJRI Toronto hotline tersedia di nomor +1 416 312 5514 dan email di alamat consular@indonesiatoronto.org. (mia) &nbsp;

Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada WNI terdampak kebakaran hutan di Kanada yang mengakibatkan 26 ribu warga dievakuasi.

Kebakaran Hutan di Kanada, Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/12/x4lq0GbpG7DyHanHlTqYQCf6ZPyllUJ3ryvPkWgj-804620752.jpg" alt="Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri)." width="100%">
<figcaption>Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. (Kementerian Luar Negeri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melalui KBRI Phnom Penh memulangkan jenazah pekerja migran Indonesia (PMI) Rizal Sampurna. Almarhum diketahui bekerja di sektor Online Scam, Kamboja.&nbsp; Jenazah dipulangkan pada Minggu (11/5) pukul 19.30 WIB melalui Bandara Juanda, Surabaya. Jenazah kemudian diberangkatkan menuju kampung halamannya di Banyuwangi melalui jalur darat oleh perwakilan Kemlu dan BP3MI Jawa Timur. Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat menyampaikan, kabar soal almarhum diperoleh KBRI Phnom Penh pada 17 Maret 2025. Kabar disampaikan oleh pihak Kepolisian Kamboja. &ldquo;Berdasarkan keterangan, almarhum meninggal dunia disebabkan oleh serangan jantung,&rdquo; ujarnya Minggu (12/5). Menindaklanjuti hal tersebut, kata dia, KBRI Phnom Penh langsung mengirimkan nota diplomatik kepada Kepolisian Kamboja untuk membantu mencari pihak perusahaan dan meminta pertanggungjawaban.&nbsp; Selang beberapa waktu, Kepolisian Kamboja akhirnya berhasil menemukan pihak yang bertanggungjawab sehingga pemulangan jenazah dapat dibiayai penuh oleh pihak tersebut. Setelah proses administrasi, jenazah pun akhirnya direpatriasi pada Sabtu (10/5) menggunakan penerbangan yang tersedia. &ldquo;Perwakilan Kementerian Luar Negeri telah menyerahterimakan jenazah secara resmi kepada pihak keluarga. Prosesi turut disaksikan oleh unsur terkait, seperti Perangkat Desa dan P4MI Banyuwangi,&rdquo; paparnya.&nbsp; Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Kemlu menyampaikan belasungkawa dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, termasuk upaya KBRI Phnom Penh dalam berkoordinasi dengan Kepolisian Kamboja untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang semestinya bertanggung jawab.&nbsp; &ldquo;Atas kondisi ini, Pemerintah mendorong penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan Online Scam di Kamboja&rdquo; tegasnya.&nbsp; Selain itu, masyarakat terus diimbau agar berhati-hati dalam menerima tawaran kerja yang mencurigakan dan dapat berujung pada jebakan eksploitasi perusahaan Online Scam. Apabila ingin bekerja di luar negeri, masyarakat diharapkan melakukannya melalui prosedur dan mekanisme yang benar.&nbsp; Di sisi lain, Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha turut menyampaikan soal almarhum Soleh, pemuda asal Bekasi yang dijanjikan bekerja sebagai koki di Thailand, namun justru ditemukan meninggal dunia di Kamboja. Ia diduga terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Ia mengatakan, kasus ini sudah ditangani Kemlu dan KBRI Phnom Penh. &ldquo;Kemlu dan KBRI Phnom Penh telah menangani kasus almarhum Soleh Darmawan yang meninggal di Kamboja saat bekerja di perusahaan judi online,&rdquo; ujarnya. Sesuai informasi yang diterima KBRI Phnom Penh dari Technical and Scientific Police Department, Scene Analysis Office Kepolisian Kamboja, almarhum meninggal karena bleeding in the digestive system atau pendarahan di sistem pencernaan. Berdasarkan koordinasi antara otoritas di Poipet, perusahaan tempat almarhum bekerja, dan pihak keluarga, jenazah almarhum pun telah dipulangkan ke Indonesia atas pembiayaan perusahaan pada 14 Maret 2025. &nbsp;

Kemlu memulangkan jenazah Rizal Sampurna, PMI yang meninggal akibat serangan jantung di Kamboja, dengan biaya ditanggung pihak perusahaan.

Kemlu Pulangkan Jenazah PMI Banyuwangi Korban Online Scamming, Sebut Alasan Meninggal Karena Serangan Jantung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/pdj282V2N44udZJVa1Vzr3dcYMJ2hZ2zvEPHfk9d-1-1022269492.jpg" alt="Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha memaparkan beberapa kasus yang ditangani oleh pemerintah tahun ini dan tahun lalu. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha memaparkan beberapa kasus yang ditangani oleh pemerintah tahun ini dan tahun lalu. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Berbagai persoalan membelit WNI di luar negeri. Berdasar catatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), ada puluhan ribu kasus terjadi sepanjang tahun lalu. Sebanyak 314 diantaranya berkaitan dengan WNI yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).&nbsp; Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Judha Nugraha menyampaikan hal itu dalam Dialog Nasional bertema Transformasi Digital: Jeratan Scammer Judi Online Lintas Negara dan Upaya Penyelamatan PMI/WNI Bermasalah Sebagai Korban TPPO dari Luar Negeri. Dialog tersebut diselenggarakan oleh Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) pada Kamis (24/4). Dalam kesempatan tersebut, Yudha menyampaikan bahwa ada 64 ribu kasus WNI di luar negeri sepanjang 2024. Angka tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat bila dibandingkan dengan angka kasus serupa pada lima tahun lalu.&nbsp; &rdquo;Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun lalu total ada 67 ribu kasus yang dihadapi oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Dan kami mencatat jumlah kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun,&rdquo; terang Judha.&nbsp; Data milik Kemlu mencatat, ada 24 ribu kasus WNI di luar negeri pada 2019. Bandingkan dengan tahun lalu yang meningkat pesat menjadi 67 ribu kasu. Yudha menyatakan bahwa pemerintah tidak berdiam diri. Berbagai upaya sudah dilakukan. Namun demikian, kasus baru terus bermunculan hingga akhirnya naik signifikan hanya dalam lima tahun.&nbsp; &rdquo;Tantangan kita yang terbesar itu adalah sebanyak apapun kasus yang sudah kita selesaikan, ternyata penambahan kasus baru jauh lebih cepat. Ini sebagai contoh saja, di tahun 2023, 19 warga negara kita sudah bisa kita bebaskan dari ancaman hukuman mati. Namun di tahun yang sama ada 25 kasus baru, WNI kita yang terancam hukuman mati,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Belum lagi tantangan lain berupa TPPO. Yudha menyatakan bahwa sepajang 2024 ada 314 kasus TPPO di luar negeri. Dia pun menegaskan, angka tersebut hanya yang sudah ditangani oleh Kemlu. Bukan angka keseluruhan. Sehingga bisa saja, jumlah korban dan kasus TPPO di luar negeri lebih dari angka tersebut.&nbsp; &rdquo;Di luar sana mungkin masih ada warga negara kita yang menjadi korban TPPO namun tidak memiliki akses untuk melaporkan kepada perwakilan Kemlu,&rdquo; ujarnya.&nbsp;

Pemerintah mencatat peningkatan signifikan kasus WNI di luar negeri, termasuk TPPO, dalam dialog nasional.

Puluhan Ribu WNI di Luar Negeri Bermasalah, Sebanyak 314 Diantaranya Korban TPPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/kQQa41kg50B88Nz81SecKzjOQfNOEiNBHpum2BvW-89773633.jpg" alt="Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terus bertambah. Hingga Kamis (24/4), jumlah WNI yang terdampak mencapai 20 orang. "Sebelumnya disebutkan 15 orang, namun per hari ini ada 20 orang WNI terdampak," ujar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Judha Nugraha dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Kamis (24/4). Dari 20 orang WNI tersebut, lanjut Judha, 5 di antaranya telah dideportasi. Kemudian, diketahui pula, di antara 20 orang WNI tersebut, sebanyak 6 orang merupakan mahasiswa. Hal ini merujuk pada visa pertama yang diajukan. Judha menegaskan, Kemlu bersama perwakilan RI di AS telah melakukan sejumlah langkah terkait hal ini. Untuk WNI yang terdampak langsung, KBRI dan KJRI telah melakukan pendampingan dengan menyediakan pengacara. Kemudian, KBRI dan KJRI pun telah melakukan diseminasi pada komunitas WNI di AS terkait hak-hak mereka bila mana ada kejadian tak terduga yang berhubungan dengan kebijakan deportasi Trump ini. Misalnya, WNI berhak menghubungi perwakilan RI di sana, WNI berhak mendapat pendampingan kekonsuleran, dan lainnya. Selain itu, pemerintah melalui perwakilan RI di AS juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas AS. Hal ini berkaitan dengan adanya WNI yang visanya masih berlaku namun dicabut paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. "Kita sampaikan concern terkait aparat imigrasi AS yang tidak melalui due process of law. Ada yang visanya yang masih berlaku dan dicabut tanpa pemberitahuan," jelasnya. Judha menegaskan, bahwa Pemerintah Indonesia memahami kejadian dalam negeri AS. Namun, tetap berharap agar kebijakan dijalankan dengan aturan hukum yang berlaku. Seperti diketahui, usai dilantik, Presiden AS Donald Trump menerapkan kebijakan untuk mendeportasi warga negara asing berstatus ilegal di AS. Deportasi juga ditujukan pada mereka yang pernah berkasus hukum. Jutaan orang ditargetkan jadi sasaran dari kebijakan ini.&nbsp;

Kebijakan deportasi Presiden Trump berdampak pada 20 WNI, dengan lima di antaranya sudah dipulangkan.

20 Orang WNI Terdampak Kebijakan Deportasi Trump, 5 Orang Sudah Dipulangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/03/ABI_5298-2263626889.jpg" alt="Menteri Luar Negeri Sugiono pada peluncuran Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia. (Kemlu RI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri Luar Negeri Sugiono pada peluncuran Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia. (Kemlu RI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Luar Negeri meluncurkan Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia sebagai soft power (daya halus) diplomasi Indonesia di Kementerian Luar Negeri. Sebagai bentuk dukungan dari dunia Gastronomi Indonesia, hadir pula pakar kuliner di antaranya William Wongso dan sejumlah asosiasi mitra gastrodiplomasi Indonesia seperti Komite Kuliner Indonesia (KKI), Indonesia Gastronomy Community (IGC), dan Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI). Founder &amp; Group CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono menyambut baik inisiatif Kementerian Luar Negeri yang telah meluncurkan Dashboard Gastrodiplomasi. Langkah itu merupakan terobosan strategis dalam memperkuat diplomasi kuliner Indonesia di kancah internasional. &rdquo;Peluncuran Dashboard Gastrodiplomasi oleh Kementerian Luar Negeri adalah langkah konkret yang sangat positif. Hal ini sejalan dengan upaya kita untuk mengenalkan kekayaan kuliner Nusantara sebagai bagian dari soft power diplomacy,&rdquo; ujar Hendy Setiono. Sebagai pelaku industri kuliner yang telah berpengalaman dalam membawa cita rasa Indonesia ke pasar global, Hendy menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. &rdquo;Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat krusial. Dengan adanya dashboard ini, diharapkan informasi dan strategi gastrodiplomasi dapat terkoordinasi dengan lebih baik, sehingga promosi kuliner Indonesia di luar negeri menjadi lebih efektif,&rdquo; tambah Hendy. Hendy juga melihat potensi besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner untuk memanfaatkan platform ini. UMKM kuliner memiliki peran penting dalam memperkenalkan budaya Indonesia melalui makanan. &rdquo;Dengan adanya dashboard ini, mereka dapat memperoleh akses informasi dan peluang untuk ekspansi ke pasar internasional,&rdquo; jelas Hendy. Sebelumnya, Hendy Setiono juga menekankan pentingnya diplomasi antarnegara melalui kuliner khas Indonesia, terutama untuk sektor UMKM. &rdquo;Kuliner dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan budaya Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,&rdquo; ujarnya dalam orasi ilmiah bertajuk Gastrodiplomasi untuk Karya Kuliner UMKM di Universitas Islam Kadiri (Uniska) Kediri. Hendy Setiono berharap, dengan adanya inisiatif ini, kuliner Indonesia dapat semakin dikenal dan dicintai di seluruh dunia, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor produk makanan dan minuman. Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan Dashboard Gastrodiplomasi sebagai bagian dari program Indonesia Spice Up the World. Dashboard ini bertujuan menjadi pusat informasi dan strategi dalam mempromosikan kuliner Indonesia di tingkat global, mendukung peran kuliner sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. &rdquo;Kuliner adalah salah satu strategi soft power diplomacy terbukti efektif dalam menjadi jembatan kebudayaan dan berpotensi besar untuk meningkatkan ekonomi, perdagangan, dan hubungan internasional,&rdquo; kata Menteri Luar Negeri Sugiono Sugiono seperti dilansir dari Antara. Di sektor ekonomi, sepanjang 2024 sebanyak 30 produk rempah dan sembilan produk bumbu Indonesia telah diekspor ke berbagai negara. Menlu menyatakan, mempromosikan Gastronomi Indonesia tidak mudah dan tidak dapat berjalan sendiri. &rdquo;Perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan kuliner Indonesia, sebagai national branding,&rdquo; ucap Sugiono.

Kementerian Luar Negeri meluncurkan Dashboard Gastrodiplomasi Indonesia sebagai soft power (daya halus) diplomasi Indonesia

Kementerian Luar Negeri Luncurkan Dashboard Gastrodiplomasi sebagai Strategi Diplomasi Kuliner

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/01/IMG_20231113_114955-887296191.jpg" alt="Ilustrasi gempa bumi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gempa bumi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Canberra masih terus mencoba menghubungi warga negara Indonesia (WNI), diaspora, maupun kolega, di Negara Kepulauan Vanuatu pasca gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo pada Selasa (17/12) pagi. &rdquo;KBRI juga terus mencoba menghubungi pejabat dan contact point di Vanuatu. Namun, kontak-kontak tersebut belum dapat dihubungi,&rdquo; kata Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo seperti dilansir dari Antara, Selasa (17/12). Hartyo menyampaikan, berdasar informasi dari otoritas Vanuatu di Sydney, jaringan telekomunikasi di ibu kota Vanuatu, Port Vila, lumpuh hingga saat ini. Tercatat sebanyak 48 WNI berada di Vanuatu yang terdiri atas 47 orang anak buah kapal (ABK) dan 1 orang WNI yang menikah dengan WNA. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo dan menimbulkan tsunami di Vanuatu, tidak berdampak apapun ke wilayah Indonesia. Direktur Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan, gempa berkekuatan menengah itu berpusat di laut dengan kedalaman 50 kilometer dan berjarak 47 kilometer dari arah barat daya ibu kota Vanuatu di Port Vila di Pasifik. Gempa yang terjadi sekitar pukul 08.47 WIB itu dipicu aktivitas subduksi atau penunjaman Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Pasifik. Laju penunjaman aktivitas subduksi di Vanuatu itu berada pada angka 92 milimeter per tahun, hingga menimbulkan gempa dengan kombinasi mendatar. &rdquo;Berdasar pemantauan jenis gempa ini tergolong sebagai gempa dangkal yang dilaporkan menimbulkan tsunami. Namun tidak mempengaruhi wilayah Indonesia,&rdquo; terang Daryono. Menurut dia, Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) yang berpusat di Hawaii memberikan informasi bahwa gempa tersebut menimbulkan tsunami lokal dengan ketinggian 0,25 meter di Tide Gauge Port-Vila pada pukul 09.07 WIB. Lalu, tercatat ketinggian 0,19 meter di Tide Gauge Lennakel pada pukul 09.23 WIB, dan ketinggian 0,13 meter di Tide Gauge Luganville pada pukul 09.27 WIB.

Kemlu masih terus mencoba menghubungi WNI di Negara Kepulauan Vanuatu pasca gempa bumi berkekuatan 7,3 magnitudo pada Selasa (17/12)

Kemlu Masih Coba Hubungi WNI di Vanuatu Pasca Gempa Bermagnitudo 7,3

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/10/2DC0DD8C-86D7-4409-A094-BEB7D4DF5446-878529478.jpg" alt="Tangkapan layar pemagang Indonesia Intan Sifhany menderita sakit di Jepang." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar pemagang Indonesia Intan Sifhany menderita sakit di Jepang.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tokyo telah menindaklanjuti laporan adanya warga negara Indonesia (WNI) bernama Intan Sifhany, yang menderita sakit di Prefektur Oita, Jepang. Menurut keterangan Intan kepada KBRI, dia merasakan sakit di bagian perut pada Maret hingga harus menjalani operasi. Biaya tindakan selama di rumah sakit menjadi tanggung jawab pribadi, karena pihak perusahaan belum mengurus asuransi untuk Intan. &rdquo;Sebagai langkah perlindungan awal, KBRI Tokyo telah mengirimkan bahan bantuan makanan dan berkoordinasi dengan simpul masyarakat WNI di Oita guna membantu Intan,&rdquo; kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha seperti dilansir dari Antara, Rabu (10/4). Selanjutnya, KBRI akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan (kumiai) dan pihak yang memberangkatkan Intan ke Jepang untuk mengurus pemenuhan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Intan sempat bekerja di Osaka pada 2023, sebelum kemudian pulang ke Indonesia. Pada Januari 2024, pemagang asal Sukabumi, Jawa Barat, itu kembali ke Jepang setelah dijanjikan pekerjaan baru di Oita. Kasus Intan menjadi viral di media sosial setelah akun Instagram @japan_guide_indonesia memberitakan penyakit yang dia derita. Dalam video yang diunggah pada 8 April, Intan tampak susah payah ketika berusaha untuk duduk dari posisi tidur di atas tatami. Intan yang menunjukkan raut wajah kesakitan bahkan harus dibantu seorang temannya hanya untuk duduk. Dia disebut menderita infeksi usus dan membutuhkan perawatan laparotomi yang biayanya mencapai 500 ribu yen (sekitar Rp 52 juta). &rdquo;Jangankan berjalan, ke kamar kecil pun dia tidak bisa dan hanya merintih kesakitan.. dan tidak ada uang sepeser pun,&rdquo; demikian keterangan dalam video tersebut, merujuk pada kesulitan biaya yang kini sedang dihadapi Intan.

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Tokyo menindaklanjuti laporan adanya WNI yang menderita sakit di Prefektur Oita, Jepang

KBRI Tokyo Tangani Laporan WNI Sakit di Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/15/IMG_6846-1190057133.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin menyebut lolosnya Rancangan Undang-undang (RUU) yang dapat melarang penggunaan media sosial TikTok di Amerika Serikat (AS) menunjukkan persaingan bisnis tidak sehat. &rdquo;RUU yang disahkan DPR AS itu menunjukkan tindakan AS bertentangan dengan prinsip persaingan yang sehat dan aturan perdagangan internasional,&rdquo; kata Wang Wenbin seperti dilansir dari Antara di Beijing. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang (RUU) untuk memblokir TikTok di negara itu melalui pemungutan suara dengan hasil 325 banding 65 pada Rabu (13/3). Setelah diloloskan di DPR AS, RUU dengan nama Perlindungan Orang Amerika dari Aplikasi yang Dikendalikan Musuh Asing, itu akan bergulir ke Senat AS. DPR AS terdiri atas 435 anggota dari berbagai distrik yang bertugas untuk meloloskan RUU untuk disepakati Senat yang beranggota 100 orang kemudian dikirim ke Presiden AS Joe Biden agar ditandatangani dan berlaku sebagai undang-undang. &rdquo;Jika apa yang disebut sebagai keamanan nasional adalah upaya untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan kompetitif di negara lain, tidak akan ada keadilan yang bisa dibicarakan. Adalah logika perampok untuk mencoba segala cara untuk merampas semua hal baik yang mereka miliki dari orang lain,&rdquo; ungkap Wang Wenbin. Sikap AS terhadap TikTok, menurut Wang Wengbin, menunjukkan kepada dunia apa yang disebut aturan dan ketertiban bagi AS adalah yang bermanfaat bagi AS sendiri. Pemerintah Tiongkok memberikan perlindungan privasi dan keamanan data. &rdquo;Kami tidak pernah meminta dan tidak akan pernah meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data di negara lain kepada Pemerintah Tiongkok dengan melanggar hukum setempat,&rdquo; tegas Wang Wenbin. Menurut Wang, meski AS tidak pernah menemukan bukti bahwa TikTok mengancam keamanan nasional, tapi negara itu tetap menggunakan kekuasaan dan menyalahgunakan istilah keamanan nasional sebagai alasan untuk menekan TikTok. &rdquo;Kami juga menyambut berbagai platform dan layanan asing ke pasar Tiongkok dengan syarat mereka mematuhi hukum dan peraturan Tiongkok. Hal ini sangat berbeda dengan sikap AS atas TikTok yang jelas-jelas merupakan tindakan bullying dan logika perampok,&rdquo; ungkap Wang Wenbin. Berdasar RUU itu, perusahaan pemilik Tiktok, ByteDance, punya waktu enam bulan untuk menjual sebagian saham kepada pihak di luar Tiongkok, tapi bila tidak bisa melakukannya, kios aplikasi yang dioperasikan Apple, Google, dan layanan lain, secara resmi tidak boleh menawarkan TikTok atau menyediakan layanan hosting web untuk TikTok. RUU itu juga memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan aplikasi lain sebagai ancaman keamanan nasional jika aplikasi tersebut berada di bawah kendali negara yang dianggap bermusuhan dengan AS. CEO TikTok Shou Zi Chew sudah berada di Washington&nbsp;mencoba menghentikan RUU tersebut. Pihak TikTok mengatakan rancangan undang-undang itu tidak konstitusional dan berpotensi mengganggu keberlangsungan para kreator konten dan pelaku bisnis yang bertumpu kepada media sosial tersebut. Perusahaan itu juga menyangkal adanya hubungan dengan Pemerintah Tiongkok dan telah merestrukturisasi perusahaan agar data pengguna AS tetap berada di negara tersebut dengan pengawasan independen. Sejumlah politisi&nbsp;AS menganggap TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional karena dimiliki ByteDance, perusahaan yang berbasis di Tiongkok. Sehingga khawatir data penggunanya akan diberikan kepada Pemerintah Tiongkok. Pengguna TikTok di AS saat ini telah mencapai 170 juta orang. RUU soal TikTok itu bahkan didukung Partai Demokrat maupun Partai Republik.

Jubir Kemenlu Tiongkok menyebut lolosnya RUU yang dapat melarang penggunaan media sosial TikTok di AS tunjukkan persaingan bisnis tak sehat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian luar negeri

Berita Terkini