<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/24/3479eeab-bd05-4a62-be55-7fbea98f9b62-3097141406.jpg" alt="PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program penghijauan di berbagai wilayah Indonesia sesuai visi dan misi pemerintah dalam penghijauan nasional. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung keberlanjutan program penghijauan di berbagai wilayah Indonesia sesuai visi dan misi pemerintah dalam penghijauan nasional. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan program penghijauan ini dilakukan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan mendukung visi dan misi pemerintah dalam program penghijauan nasional. Hingga minggu pertama Agustus 2025, PNM telah menanam total 343.451 pohon atau setara dengan 8.900 ton CO2 yang terdiri dari 287.761 pohon di 67 titik pada tahun 2024 dan 55.690 pohon di 25 titik pada tahun 2025. Program ini melibatkan kolaborasi aktif insan PNM bersama masyarakat setempat untuk mengembalikan fungsi lahan, mengurangi emisi karbon, dan menjaga kelestarian alam demi masa depan yang berkelanjutan. Upaya PNM dalam menanam ratusan ribu pohon ini sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi. Melalui nilai ini, PNM tidak hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi nasabah, tetapi juga mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam setiap langkah bisnis. Penanaman pohon dipilih sebagai salah satu cara efektif mengurangi dampak perubahan iklim, mengingat data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan Indonesia membutuhkan upaya reboisasi masif untuk menjaga tutupan hutan dan mengurangi laju deforestasi. Sekretaris Perusahaan PNM, Lalu Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan. Hal ini juga merupakan kontribusi nyata PNM untuk mendukung target nasional pemerintah terkait pengurangan emisi gas rumah kaca. &ldquo;Kami meyakini bahwa pemberdayaan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Melalui program ini, PNM berupaya memberikan manfaat jangka panjang tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.&rdquo; ujar Dodot. PNM optimis bahwa langkah penghijauan ini akan membawa dampak positif bagi generasi mendatang. Dengan melibatkan nasabah, karyawan, dan komunitas lokal, PNM berharap menjadi inisiator untuk terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga bumi. PNM juga berharap hal ini menjadi gerakan berkelanjutan yang terus bertumbuh, memberi inspirasi, dan menjadi bukti bahwa kepedulian lingkungan dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya PNM dalam menanam ratusan ribu pohon ini sejalan dengan nilai perusahaan, yaitu Tumbuh, Peduli, dan Menginspirasi.

PNM Hijaukan Negeri: 343.451 Pohon untuk Kemerdekaan Indonesia yang Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/Director-of-Strategy-and-Sustainable-Development-PT-Djarum-Jemmy-Chayadi-memberikan-paparan-dalam-sesi-Transforming-Organic-Waste-Towards-Regenerative-Climate-Solutions-682568961.jpeg" alt="Director of Strategy and Sustainable Development PT Djarum, Jemmy Chayadi, saat memberikan paparan pengolahan sampah organik dalam KTT Perubahan Iklim 2023. (Bakti Lingkungan Djarum Foundation)" width="100%">
<figcaption>Director of Strategy and Sustainable Development PT Djarum, Jemmy Chayadi, saat memberikan paparan pengolahan sampah organik dalam KTT Perubahan Iklim 2023. (Bakti Lingkungan Djarum Foundation)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Delegasi PT Djarum menyampaikan paparan pengolahan sampah organik dalam KTT Perubahan Iklim 2023 atau Conference of the Parties ke-28 (COP28) yang berlangsung pada 30 November - 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Dalam sesi diskusi bertajuk &ldquo;Transforming Organic Waste Towards Regenerative Climate Solutions&rdquo; yang berlangsung di Paviliun Indonesia ini, PT Djarum menegaskan komitmennya dalam mitigasi pengendalian iklim, melalui inisiatif pengolahan sampah organik di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dalam pengolahan sampah organik ini, PT Djarum menggunakan teknologi fermentasi dari VRM Groundswell guna menghasilkan tanah humus dari sampah organik yang telah dipilah dari berbagai tempat dan diolah di 32 sentra pengolahan yang terletak di berbagai lokasi di Kabupaten Kudus. Proses pembuatan tanah humus ini dilakukan dengan minim bau sampah dan tidak memerlukan banyak proses mekanis. Hingga akhir 2023, inisiatif ini sudah berhasil menyerap lebih dari 50,000m3 sampah organik dan menghasilkan 22,492m3 tanah humus siap pakai, atau yang dikenal dengan HumiSoil. &ldquo;Kami menggandeng 312 mitra dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kudus untuk ikut menumbuhkan kesadaran kolektif dalam pemilahan sampah, mulai dari rumah makan, pasar, sekolah, hingga komplek perumahan. Sampah organik yang telah dipilah ini kemudian kami olah sehingga bisa menghasilkan HumiSoil yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanah. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadikan Kudus sebagai kota yang siap menjalankan program zero waste,&rdquo; ujar Director of Strategy and Sustainable Development PT Djarum, Jemmy Chayadi. Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Ir. Novrizal Tahar, M.Si., yang juga bergabung pada sesi diskusi ini mengapresiasi inisiatif yang dilakukan Djarum dalam mengolah sampah organik. &ldquo;Mewakili pemerintah, kami mengapresiasi secara positif apa yang dilakukan oleh Djarum di Kabupaten Kudus. Sampah organik yang berasal dari makanan merupakan sumber utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pengolahan sampah organik yang tepat perlu menjadi perhatian bersama. Komitmen pemerintah Indonesia dalam Nationally Determined Contribution (NDC) yang berisi target penurunan emisi dari pengelolaan limbah padat pada 2030 adalah mengurangi 40 juta ton per tahun,&rdquo; ujar Novrizal. Lebih lanjut, Novrizal menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki empat pilar utama menuju Indonesia Zero Waste 2050, yaitu tidak ada penambahan TPA, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dengan mengurangi produksi sampah, meningkatkan recycling-rate serta industrialisasi pada manajemen pengolahan sampah. &ldquo;Kami berharap inisiatif yang dilakukan Djarum ini juga dapat menjadi stimulus bagi pihak swasta lainnya untuk melakukan hal serupa,&rdquo; pungkasnya. Sebagai langkah ke depan, PT Djarum akan terus berupaya meningkatkan kapasitas proses pengolahan sampah organik dengan tetap mengusung nilai kolaborasi dalam menggandeng lebih banyak mitra dari berbagai elemen masyarakat dan berbagai komunitas di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Delegasi PT Djarum menyampaikan paparan pengolahan sampah organik dalam KTT Perubahan Iklim 2023 atau Conference of the Parties ke-28.

Ketika Inisiatif Pengolahan Sampah Organik  PT Djarum Mendapat Apresiasi dari Pemerintah

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/5f2194d7-c9fb-4881-90ce-886d210e46b0-3433046468.jpg" alt="Pemadaman api di area savana TNBTS." width="100%">
<figcaption>Pemadaman api di area savana TNBTS.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) masih melakukan evaluasi terkait rencana pembukaan kembali kawasan wisata Gunung Bromo, pasca terjadinya kebakaran hutan dan lahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Tata Usaha BB TNBTS, Septi Eka Wardhani menyatakan, berdasarkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pengelola kawasan diminta untuk melakukan evaluasi sebelum membuka kembali wisata ke publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk pembukaan Bromo, masih dilakukan evaluasi. Kemungkinan dalam waktu dekat," kata Septi seperti dikutip dari Antara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Septi menambahkan, evaluasi dari TNBTS sekaligus untuk memastikan kawasan taman nasional tersebut sudah benar-benar aman dan tidak ada lagi titik api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Memang untuk saat ini, laporan dari lapangan menyebutkan seluruh area terbakar sudah padam dan dilakukan pendinginan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut dia, proses pendinginan masih dilakukan tim gabungan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersembunyi dan berpotensi memicu kebakaran lagi ketika tertiup angin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami diminta, 1-2 hari ini melakukan evaluasi. Yang paling penting, kondisi aman terlebih dahulu, setelah dipastikan benar-benar aman, akan kami buka," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012970120/foto-prewedding-picu-kebakaran-di-bromo-calon-pengantin-pria-minta-maaf-pengacara-ungkit-kelemahan-tnbts">Foto Prewedding Picu Kebakaran di Bromo, Calon Pengantin Pria Minta Maaf, Pengacara Ungkit Kelemahan TNBTS</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan personel Balai Besar TNBTS bersama paguyuban jip dan sejumlah komunitas pecinta alam telah melakukan pembersihan akses jalan yang terdampak kebakaran karhutla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Para mitra kami sudah melakukan kerja bakti dengan membersihkan sisa kebakaran yang menghalangi jalan. Kemudian juga menutupi jalan-jalan yang berlubang," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat akses wisata Bromo kembali dibuka, BB TNBTS meminta para pelaku jasa wisata dan wisatawan bisa menggunakan jalur-jalur yang sudah ada dan sesuai ketentuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti setelah Bromo dibuka kembali, mobil jip jangan membuat jalur-jalur baru di savana yang sebelumnya tidak pernah dilintasi. Jika nekat, bisa mengganggu pertumbuhan rumput," imbau Septi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terjadi sejak 6 September lalu akibat percikan flare dari pengunjung untuk kepentingan pengambilan gambar. Sejak saat itu, akses wisata kawasan Bromo ditutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibatnya, kebakaran meluas hingga mengakibatkan lahan seluas 504 hektare mengalami kerusakan. Mayoritas area yang rusak merupakan kawasan savana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, kawasan Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada 2022, tempat wisata ini dikunjungi lebih dari 300 ribu wisatawan lokal maupun asing. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kunjungan tersebut mencapai Rp 11,65 miliar.</div> <div dir="auto">***</div>

Wisata Gunung Bromo segera dibuka kembali, simak aturan baru yang kan diberlakukan pasca insiden kebakaran.

Wisata Bromo Segera Buka Lagi, Pengelola Berlakukan Sejumlah Larangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/Aksi-Protes-Penanganan-Polusi-Udara-Di-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-2-523176249.jpg" alt="Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/8)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Ibu Kota menggelar aksi damai terkait buruknya polusi udara Jakarta di depan Balaikota DKI Jakarta, Rabu (16/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menerjunkan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek. Satgas mengecek sumber-sumber emisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan polusi udara di Jakarta. Pada hari pertama, sebanyak 6 tim yang terdiri lebih dari 100 personel dikerahkan. Meraka ditugaskan mengecek&nbsp;8 lokasi di Jakarta, Bogor,&nbsp;Kota Bekasi, dan perbatasan Bekasi-Karawang. &rdquo;Untuk hasil, kami belum mendapatkan laporan karena saat ini mereka memang masih bekerja di lapangan,&rdquo; ungkap Direktur Penegakan Hukum KLHK Rasio Rido Sani. Rasio mengatakan, dalam pengawasan itu, pihaknya memfokuskan untuk mengecek ke lokasi-lokasi yang terdapat PLTU. Termasuk industri yang memiliki PLTU. Di antaranya yakni seperti di industri kertas dan semen. Selain itu, pengawasan juga dilakukan terhadap sumber emisi lain. Di antaranya ke lokasi stock pile batu bara, tempat peleburan metal, logam, dan baja serta pembakaran terbuka. Rasio Rido Sani menegaskan, lokasi yang didatangi akan terus bertambah. &rdquo;Hasil pengawasan yang dilakukan tim satgas sekarang sedang di lapangan ini akan menjadi dasar kami untuk mengambil langkah-langkah hukumnya,&rdquo; jelas Rasio. Namun, jika memang ditemukan ada pelanggaran sangat signifikan, lanjut dia, satgas juga dapat langsung menghentikan aktivitas di tempat tersebut. &rdquo;Terkait penegakan hukum, dapat berupa penegakan hukum administratif, penegakan hukum perdata berkaitan dengan ganti rugi dan pemulihan lingkungan, serta penegakan hukum pidana,&rdquo; papar Rasio Rido Sani. Dia menambahkan, untuk penegakan hukum pidana ada penegakan hukum pidana tambahan terhadap korporasi. Namun, untuk penegakan hukum tersebut akan tergantung dari hasil pengawasan di lapangan. &rdquo;Tapi bisa saja dikenakan tiga-tiganya.&nbsp;Karena kalau dikenakan sanksi admintratif pun tidak menutup kemungkinan untuk mengenakan tindak pidananya. Bisa saja satu perusahaan kita kenakan sanksi administratif, kita pidanakan juga bisa, kita perdatakan juga bisa. Ada beberapa kasus kami tangani seperti itu, nanti kami lihat tingkat kesalahannya, tingkat pelanggaran mereka,&rdquo; ujar Rasio. Rasio menyatakan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas baik itu terhadap korporasi maupun pihak-pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup, khususnya udara. Terlebih lagi yang memang mengganggu kesehatan masyarakat. &rdquo;Kami akan lakukan tindakan tegas dengan menggunakan semua instrumen maupun kewenangan yang dimiliki KLHK,&rdquo; ucap Rasio Rido Sani. Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, telah meminta agar Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek yang dibentuk KLHK segera menyelesaikan pemeriksaan terhadap sumber-sumber emisi yang berpotensi menimbulkan permasalahan polusi udara di Jakarta. Baik itu PLTU, PLTD, maupun pembakaran-pembakaran terbuka.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai menerjunkan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek

Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Mulai Pantau Sumber Emisi Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/WhatsApp-Image-2023-08-16-at-142326-2416361843.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jawa Timur kembali meraih juara umum lomba Wana Lestari Nasional 2023. Capaian itu menjadikan Jatim sebagai juara umum selama tiga tahun berturut-turut sejak 2021. Penghargaan diserahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Jatim di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. Gubernur Khofifah mengatakan, penghargaan itu menjadi apresiasi sekaligus bukti nyata upaya pelestarian alam yang dilakukan para insan rimbawan di Jawa Timur. Sekaligus wujud komitmen bersama untuk menyeimbangkan daya dukung alam serta lingkungan hidup dan kehutanan. &rdquo;Capaian ini menjadi pengungkit semangat untuk terus menyeimbangkan daya dukung alam serta lingkungan hidup dan kehutanan di Jatim,&rdquo; ungkap Khofifah. Khofifah menambahkan, upaya menjaga kelestarian dan daya dukung alam juga selaras dengan upaya untuk mewariskan manfaat lingkungan dan hutan yang baik bagi generasi mendatang. Selain itu, juga jadi bagian dari melestarikan flora serta fauna di sekitarnya. &rdquo;Saat hutan bisa menyajikan manfaat bagi masyarakat sekitar, kelestarian lingkungan dan hutan adalah tanggung jawab kita bersama,&rdquo; tegas Khofifah. Perhelatan tahunan itu adalah salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap Agustus menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI. Dengan menetapkan perorangan, kelompok atau aparatur pemerintah yang berprestasi dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian tertentu. Pada ajang itu, Jawa Timur mengirimkan peserta untuk 5 kategori lomba. Untuk Kategori Penyuluh Kehutanan PNS, Kategori Kelompok Tani Hutan, Kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, Kategori Kelompok Pencinta Alam, dan Kategori Kader Konservasi Alam. Dari 5 Kategori tersebut, perwakilan Jawa Timur menyabet 3 peringkat terbaik I yaitu KTH Wonosantri Abadi untuk kategori Kelompok Tani Hutan (KTH), Nur Tajiaturrohmah untuk kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), dan Yayasan Masyarakat Ficus Indonesia untuk kategori Kelompok Pencinta Alam (KPA). Sementara Lia Putrinda Anggawa Mukti untuk kategori Kader Konservasi Alam (KKA) memperoleh peringkat Terbaik II dan Wiwin Yuliari kategori Penyuluh Kehutanan PNS (PK PNS) memperoleh peringkat Terbaik III.

Jawa Timur kembali meraih juara umum lomba Wana Lestari Nasional 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jawa Timur Tiga Tahun Berturut-turut Juara Umum Lomba Wana Lestari Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/festival-mangrove-3940692026.jpg" alt="Festival Manggrove 2023 di Bali." width="100%">
<figcaption>Festival Manggrove 2023 di Bali.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyelenggarakan Festival Mangrove 2023 di Bali. Festival itu dalam rangka memperingati International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem yang diperingati setiap 26 Juli. Festival Mangrove 2023 berlangsung tepatnya di Mangrove Information Center (MIC), Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/7) hingga hari ini Sabtu (29/7). "Festival Mangrove ini merupakan bentuk sosialisasi, edukasi, serta ajakan kepada segenap komponen bangsa untuk menjaga dan merawat ekosistem mangrove, serta meningkatkan awareness akan pentingnya mangrove bagi hidup dan kehidupan di muka bumi," ujar Dyah Murtiningsih, Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDAS RH) dalam sambutannya membuka Festival. Dyah juga menyebut, festival mangrove kali ini memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi media bertemunya para pihak, mulai dari Pemerintah, Sektor Swasta, Akademisi, Generasi Muda, dan masyarakat umum, baik dalam negeri maupun luar negeri. "Saya juga melihat banyak sekali pihak swasta yang turut mendukung serangkaian acara festival mangrove, terlebih lagi yang membuat saya terkesan adalah keterlibatan para pegiat mangrove, terkhusus Kelompok Kerja Mangrove Daerah dari seluruh Indonesia," ujarnya. Festival ini juga melibatkan dunia internasional melalui penyelenggaraan workshop yang mempertemukan 3 (tiga) negara, yaitu Indonesia, Korea Selatan, dan Brazil untuk saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan strategi terbaik dalam pengelolaan ekosistem mangrove dan penyelamatan lingkungan dalam konteks perubahan iklim yang sudah menjadi isu lintas batas negara dan perlu sinergitas dukungan dan kontribusi global dari seluruh penduduk bumi, baik negara, komunitas, organisasi, dan stakeholder lainnya. Festival Mangrove 2023 di Bali menjadi salah satu bagian dari implementasi Indonesia FoLU Net-Sink 2030. Hal itu sebagai wujud implementasi upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, melalui kegiatan Percepatan Rehablitasi Mangrove dengan dukungan para stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemilihan lokasi Hutan Mangrove di Tahura Ngurah Rai sebagai lokasi pameran karena Tahura ini merupakan bukti dan potret nyata keberhasilan perjuangan pemerintah Indonesia dan masyarakat Bali dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove, dari sebagian dalam kondisi rusak akibat aktivitas tambak menjadi kawasan hutan mangrove yang baik dan terjaga. "Dengan luas lebih dari 1.300 hektare Tahura mangrove Ngurah Rai telah menjadi rumah bagi 33 spesies mangrove dan 300 spesies fauna dan kita patut berbangga akan hal ini," imbuh Dyah. Mangrove sendiri merupakan ekosistem unik dan kompleks, yang keberadaannya pada monospecific zone seringkali sejajar dengan garis pantai. Distribusi zona mangrove dipengaruhi oleh gradasi salinitas, frekuensi genangan, pasang surut dan geomorfologi, nutrient availability, soil sulphide dan redox levels, species competition, dan light availability to seedling. Ekosistem mangrove juga menjadi penghubung ekosistem daratan termasuk manusianya dengan ekosistem laut, dimana melalui koneksi inilah mangrove menyediakan fungsi dan jasa lingkungan yang berlimpah baik di tingkat lokal, regional maupun global. Paling tidak ada 3 (tiga) fungsi jasa lingkungan mangrove, pertama, habitat and nursery function. Mangrove merupakan habitat tempat berlindung/ berkembangbiaknya berbagai jenis fauna dan biota laut. Kedua, coastal protection and erosion control, dimana mangrove menjadi buffer zone dalam menstabilisasi sedimen dan purifikasi air, perlindungan garis pantai, erosi, mitigasi bencana seperti tsunami dan badai. Dan ketiga, mangrove sebagai nutrient cycling and carbon sequestration. Mangrove dalam banyak penelitian memiliki kemampuan untuk menyimpan huge stocks of carbon, baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan yang jauh lebih besar dibandingkan kemampuan menyimpan karbon di hutan-hutan terrestrial. Turut Hadir dalam pembukaan Festival Mangrove, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala P3E Bali Nusa Tenggara, Kepala Balai PDAS Unda Anyar, Kepala Balai PPI Jawa Bali Nusra, Kepala Balai PDAS Mahakam Berau, dan para pimpinan dunia usaha, akademisi dan kelompok masyarakat. (*)

Festival Mangrove 2023 berlangsung tepatnya di Mangrove Information Center (MIC), Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/7).

Peringati Hari Mangrove Sedunia, KLHK Gelar Festival di Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/PhotoGrid_1593942216077-1.jpg" alt="Helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Muara Medak, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun lalu. Wahdi Septiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Helikopter dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Muara Medak, Bayung Lencir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tahun lalu. Wahdi Septiawan/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari sampai pertengahan Juni, mencapai 28.019 hektare dan melepaskan 2,84 juta emisi karbon dioksida. &rdquo;Kolaborasi lintas sektor dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan wilayah rawan dari kejadian karhutla,&rdquo; kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Thomas Nifinluri seperti dilansir dari Antara, Minggu (18/6). Berdasar data Sipongi+ KLHK, lima provinsi tertinggi karhutla adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni mencapai 5.211 hektare, Kalimantan Barat seluas 4.172 hektare, Lampung 2.272 hektare, Sulawesi Tenggara 1.961 hektare, dan Maluku 1.953 hektare. Pemerintah telah melaksanakan modifikasi cuaca di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Teknologi modifikasi cuaca kembali dilanjutkan di Pulau Kalimantan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh El Nino, terutama pada periode Juli sampai Oktober 2023. Kegiatan modifikasi cuaca di Kalimantan Barat akan dilakukan dengan menggunakan pesawat Cassa 212 pada 23 Juni. Lalu, Kalimantan Tengah pada 25 Juni, dan dilanjutkan di Kalimantan Selatan. Teknologi modifikasi cuaca juga akan dilakukan di Riau dan Kalimantan Timur untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan tersebut. Penerapan teknologi modifikasi cuaca yang dahulu dikenal sebagai teknologi hujan buatan merupakan bagian dari upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan cara pembasahan gambut.Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01941925/jumlah-sampah-plastik-berpotensi-meningkatkan-3-kali-lipat">Jumlah Sampah Plastik Berpotensi Meningkatkan 3 Kali Lipat</a> Apabila titik api muncul di sekitar kawasan milik swasta, pemerintah menugaskan perusahaan swasta itu untuk mengatasi peristiwa kebakaran hutan dan lahan tersebut. Thomas berharap sinergi yang sudah terjalin dengan baik bisa terus berlanjut dan kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan.

KLHK melaporkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari sampai pertengahan Juni, mencapai 28.019 hektare

KLHK Catat Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Capai 28 Ribu Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/28/IMG_20230528_090943-1442636378.jpg" alt="Pelayat melaksanakan salat jenazah di depan jenazah Sarwono Kusumaatmadja di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Minggu (28/5)." width="100%">
<figcaption>Pelayat melaksanakan salat jenazah di depan jenazah Sarwono Kusumaatmadja di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Minggu (28/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jenazah Sarwono Kusumaatmadja&nbsp;disemayamkan di Gedung Manggala Wanabakti&nbsp;Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta pada Minggu (28/5), sebelum dimakamkan di kompleks pemakaman San&nbsp;Diego&nbsp;Hills&nbsp;di Karawang, Jawa Barat. Kendaraan yang membawa jenazah Sarwono&nbsp;tiba di Gedung Manggala&nbsp;Wanabakti&nbsp;pada pukul 08.59 WIB diiringi mobil-mobil yang ditumpangi keluarga dan pejabat pemerintah. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyambut kedatangan jenazah Sarwono di depan pintu masuk Gedung Manggala Wanabakti. Jenazah Sarwono&nbsp;kemudian disemayamkan di&nbsp;Auditorium Soedjarwo di Gedung Manggala Wanabakti. Pelayat secara bergantian melaksanakan salat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir untuk Sarwono, yang menjabat sebagai menteri pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Presiden Abdurrahman Wahid. Di antara pelayat yang datang ke Gedung Manggala&nbsp;Wanabakti&nbsp;ada mantan Wakil Presiden&nbsp;Muhammad Jusuf Kalla. Sarwono pada Jumat (26/5) meninggal di rumah sakit di&nbsp;Penang, Malaysia, karena sakit kanker paru-paru. Semasa hidup, dia pernah menjabat sebagai menteri negara pendayagunaan aparatur negara (1988-1993), menteri negara lingkungan hidup (1993-1998), dan menteri eksplorasi kelautan (1999-2001). Di samping itu, dia&nbsp;menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 1971 sampai 1988 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi DKI Jakarta dari 2004 sampai 2009. Sebelum meninggal,&nbsp;Sarwono&nbsp;menjabat sebagai ketua Panitia Seleksi Pejabat tinggi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketua Dewan Pertimbangan Iklim, dan ketua Tim Pemilihan Penerima Kalpataru. Berbagai karangan bunga yang bertulis ucapan duka atas meninggalkannya Sarwono Kusumaatmadja memadati Gedung Manggala Wanabakti di Kementerian LHK, Jakarta Pusat. Karangan-karangan bunga itu dikirim atas nama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, berbagai organisasi, hingga perusahaan. Para pelayat dari Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tampak mulai berdatangan ke tempat persemayaman. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, Sarwono Kusumaatmaja merupakan salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. &rdquo;Almarhum adalah sosok yang memberi keteladanan, penuh pengetahuan, solutif, dan menjadi tempat yang nyaman untuk diajak bicara dalam perspektif dan spektrum yang begitu lebar,&rdquo; ucap Siti Nurbaya Bakar seperti dilansir dari Antara.

Jenazah Sarwono Kusumaatmadja disemayamkan di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Minggu (28/5)

Jenazah Sarwono Kusumaatmadja Disemayamkan di Manggala Wanabakti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-29-at-20.48.51.jpg" alt="Tersangka perambahan kawasan Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah, dihadirkan pada jumpa pers di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Sugih Mulyono/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Tersangka perambahan kawasan Tahura Bukit Mangkol, Bangka Tengah, dihadirkan pada jumpa pers di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Sugih Mulyono/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangkap tersangka perambahan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Mangkol, Bangka Tengah, Bangka Belitung. Tersangka berinisial H, 40, warga Pasar Padi, Girimaya, Pangkal Pinang. Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhud mengatakan, tersangka diamankan pada 20 Februari. Tersangka diancam dengan hukuman maksimal pidana penjara selama 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 5 miliar. ”Tersangka merupakan pelaku utama dalam kasus ini,” ungkap Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid Nurhuda di Kantor KLHK, Rabu (29/3). Pengungkapan kasus tersebut, menurut Yazid, berawal dari laporan masyarakat bahwa adanya perambahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, pihaknya bersama tim gabungan melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka. Yazid menambahkan, berdasar hasil pemeriksaan lapangan, didapatkan fakta bahwa telah dilakukan pembukaan kawasan hutan di dua lokasi dengan luas sekitar 2 dan 5 hektare. Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, penindakan tegas terhadap pelaku perambahan kawasan hutan harus dilakukan agar ada efek jera. Terlebih, kawasan konservasi Tahura Bukit Mangkol sangat penting baik perlindungan kekayaan hayati maupun sebagai pengendali resapan air untuk mencegah banjir dan kekeringan di daerah sekitarnya. ”Perusakan kawasan Tahura Bukit Mangol pada akhirnya akan mengancam dan menyengsarakan kehidupan masyarakat di sekitar Tahura Bukit Mangkol, termasuk masyarakat Kota Pangkal Pinang,” ujar Rasio Ridho Sani. Penindakan terhadap tersangka H, lanjut Sani, harus menjadi pembelajaran dan efek jera bagi pelaku lain. Pihaknya berharap tersangka dihukum maksimal agar terwujudnya rasa keadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Sebab, menurut dia, merusak kawasan hutan konservasi yang mengancam kehidupan masyarakat untuk keuntungan pribadi adalah kejahatan serius. ”Kami tidak akan berhenti menindak pelaku perusakan kawasan hutan Tahura Bukit Mangkol. Sudah ada beberapa kasus serupa yang sebelumnya juga telah kami tindak tegas,” ucap Rasio Ridho Sani.

KLHK Tangkap Perambah Kawasan Tahura Bukit Mangkol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Jokowi-SK-perhutanan-Sosial.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap kepada 15 ribu masyarakat yang sudah mendapatkan SK terkait lahan yang diatur dalam kebijakan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) untuk mengelola dengan produktif.  Adapun 15 ribu masyarakat tersebut berasal dari tujuh kabupaten yang meliputi Kabupaten Brebes, Grobogan, Blora, Kudus, Pati dan Rembang, Jawa Tengah (Jateng) dan sebagian kecil juga dari masyarakat Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).  Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela pembagian SK sambil mewanti-wanti masyarakat untuk mengelola lahan tersebut dengan produktif sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar.  "Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan, nanti bisa dicabut," ujar Jokowi di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, Jawa Tengah (10/3).  Untuk memastikan agar lahan itu bisa dikelola dengan baik, Presiden Jokowi menyarankan kepada 15 ribu masyarakat penerima SK itu untuk memakai metode agroforestry, silvofishery, dan silvopastura dalam pengelolaannya.  Namun, lanjut orang nomor satu di Indonesia itu, untuk memakai metode tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di areal masing-masing.  “Sekali lagi manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak, Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik,” ucap Presiden Jokowi.  Dalam kesempatan yang sama, Menteri KLHK Siti Nurbaya mengapresiasi pembagian SK tersebut, sekaligus mendukung langkah yang dilakukan Presiden Jokowi dalam menjalankan kebijakan KHDPK.  Siti Nurbaya berharap pembagian SK tersebut dapat meningkatkan geliat ekonomi daerah, terlebih lagi berdampak kepada skala nasional.  Siti mengatakan, saat ini telah terbentuk 9.985 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan rincian 4.665 kategori KUPS pemula (blue), 4.334 KUPS lanjut (silver), 936 KUPS maju (gold) dan 50 KUPS mandiri (platinum).  Menurut Siti, pihaknya bakal terus memonitoring atau mendampingi masyakarat dalam menjalankan program tersebut. Terkhusus kepada KUPS silver dan gold akan ditingkatkan kelasnya sehingga terbentuk KUPS mandiri.  "Pendampingan akan terus dilakukan untuk memberikan fasilitasi bagi KUPS agar semakin mandiri dan terbentuk sentra-sentra pusat pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya.  Sejauh ini, tambah Siti, KUPS tersebut telah menghasilkan produk komoditas seperti kopi, madu, aren, kayu putih, wisata alam dan buah-buahan. Nilai ekonomi dari produk atau komoditi yang dihasilkan kelompok telah dilakukan pendataan secara digital.  "Pengisian nilai ekonomi terdapat di 597 KUPS dari 9.985 KUPS atau 5,93%, dan selama 4 bulan terakhir di tahun 2022 tercatat nilai ekonomi dari KUPS tersebut hingga sebesar Rp. 117,59 milyar. Nilai ekonomi dari kelompok masyarakat ini ditargetkan mencapai Rp.1,1 triliun pada tahun 2023 dan 2,5 triliun tahun 2024," bebernya.  Kemudian dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi dan kolaborasi program Perhutanan Sosial, Menteri Siti menyampaikan telah diinisiasi juga regulasi setingkat Peraturan Presiden.  "Ini agar para pihak bisa memberikan peran dalam peningkatan kemandirian masyarakat. Ini komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat," pungkas Siti.  Dalam penyerahan SK tersebut, Presiden Jokowi turut didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.  Selanjutnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Blora Arief Rohman, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin, dan Bupati Kudus Hartopo  Berikut jumlah SK yang sudah dibagikan kepada masyarakat:  Tercatat mulai Desember 2022 hingga saat ini telah diterbitkan SK Perhutanan Sosial seluas 5.318.376,20 Ha, dengan jumlah SK sebanyak 8.041 Unit telah diberikan kepada masyarakat dari sejumlah 1.149.595 Kepala Keluarga atau KK.  Sementara untuk wilayah Jawa sudah diterbitkan seluas 326.592,35 ha, sebanyak 647 unit SK, bagi 177.976 KK.  Jumlah SK Perhutanan Sosial yang diserahkan saat ini adalah sebanyak 19 unit SK kepada 66 Kelompok Tani Hutan (KTH) seluas 21.488 Ha untuk 16.467 KK dengan rincian sebagai berikut: (i) Sebanyak 13 unit SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Perhutanan Sosial di KHDPK Kabupaten Blora; (ii).  Kemudian, 4 unit SK Transformasi IPHPS ke Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan; (iii) 1 (satu) SK Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) untuk 13 KTH dan/atau Gapoktanhut pada 4 (empat) Kabupaten yaitu: Blora, Grobogan, Pati dan Rembang; serta (iv) 1 (satu) SK yang memuat daftar indikatif kelompok dalam proses Perhutanan Sosial pada kawasan hutan di 7 kabupaten.

Jokowi Serahkan 15 Ribu SK KHDPK di Jateng dan Jatim

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

Berita Terkini