<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/QOaoLbqdqBFqeOrEUJ6ZrVRHKRr33Xn8YuWqfoh0-1667393903.jpg" alt="Lokasi kebakaran gudang di Tangsel sedang dalam pengawasan petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian ini terjadi pencemaran pestisida di Sungai Jeletreng, anak Sungai Cisadane. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Lokasi kebakaran gudang di Tangsel sedang dalam pengawasan petugas untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian ini terjadi pencemaran pestisida di Sungai Jeletreng, anak Sungai Cisadane. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) turun melakukan pemeriksaan kasus kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan (Tangsel). Karena kasus ini memicu pencemaran pestisida di Sungai Jeletreng, anak Sungai Cisadane. Kementerian LH turun ke lokasi kejadian kebakaran untuk melakukan pemeriksaan atas insiden kebakaran gudang milik PT Biotek Saranatama (BS). Kebakaran tersebut mengakibatkan cairan pestisida mengalir ke Sungai Jeletreng, anak Sungai Cisadane Tangsel.&nbsp; Seperti diketahui PT Biotek Saranatama berlokasi di Kawasan Pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Blok K3 Nomor 37, Kecamatan Setu, Tangsel. Perusahaan itu menyimpan pestisida jenis cypermetrin dan profenofos. Bahan kimia ini umum digunakan untuk mengendalikan berbagai hama tanaman.&nbsp; Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sekitar 20 ton bahan pestisida terbakar dalam peristiwa tersebut. Kemudian air sisa pemadaman yang bercampur dengan residu bahan kimia mengalir ke badan sungai dan menyebabkan pencemaran. &ldquo;Kondisi ini sangat berdampak serius terhadap ekosistem perairan dan masyarakat di sekitarnya,&rdquo; ujar Hanif, Kamis (12/2). Pantauan Kementerian LH, pencemaran di Sungai Cisadane dilaporkan telah meluas hingga kurang lebih 22,5 kilometer. Meliputi wilayah Kota Tangsel, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Dampak yang teridentifikasi antara lain kematian berbagai biota akuatik. Seperti ikan mas, ikan baung, ikan patin, ikan nila, dan ikan sapu-sapu.&nbsp; Sebagai tindak lanjut, Kementerian LH melakukan pengambilan sampel air di bagian hulu dan hilir Sungai Cisadane. Selain itu mengumpulkan sepuluh sampel ikan mati untuk diuji di laboratorium. Pemeriksaan lanjutan juga akan dilakukan terhadap air Sungai Jeletreng, air tanah, serta biota perairan lainnya dengan melibatkan ahli toksikologi.&nbsp; &ldquo;Untuk sementara waktu, kami mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai agar tidak menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari," katanya. Karena berpotensi menyebabkan iritasi kulit dan mata. Serta gangguan pernapasan jika uapnya terhirup. Kementerian LH menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti insiden ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah memastikan proses penegakan hukum berjalan secara transparan dan akuntabel. Termasuk evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diterapkan oleh perusahaan.&nbsp;

Kebakaran gudang pestisida di Tangerang Selatan menyebabkan pencemaran di Sungai Jeletreng, Kementerian LH meminta masyarakat tak gunakan.

Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel Cemari Cisadane, Kementerian LH Minta Air Sungai Sementara Tak Digunakan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/30/dekontaminasi-3791331078.jpg" alt="Petugas melakukan pembersihan sisa-sisa radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten (29/10). (Humas Kemen-LH)" width="100%">
<figcaption>Petugas melakukan pembersihan sisa-sisa radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten (29/10). (Humas Kemen-LH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Proses dekontaminasi radiasi Cesium-137 di Kawasan Industri Modern Cikande dan sekitarnya menunjukkan hasil positif. Sebanyak 22 unit pabrik yang sebelumnya terdeteksi terkena radiasi, sudah berhasil dilakukan dekontaminasi. Selain itu 558 ton material yang juga terkontaminasi sudah berhasil disimpan di interim storage. &nbsp; Perkembangan penanganan Cikande itu, disampaikan Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup Rasio Ridho Sani. Dia mengatakan, dari 12 lokasi yang teridentifikasi di Zona Merah 5 lokasi telah berhasil didekontaminasi. "Sementara 7 lokasi lainnya masih dalam proses dekontaminasi intensif," kata Ridho (30/10). &nbsp; Selain sudah berhasil membersihkan pabrik-pabrik yang terkontaminasi Cesium-137, sebanyak 36.769 kendaraan telah diperiksa dengan menggunakan Radiation Portal Monitoring (RPM). Peralatan itu dioperasikan oleh BRIN dan KBRN Gegana Brimob Polri.&nbsp; &nbsp; Ridho mengatakan sejak tanggal 17 Oktober 2025 tidak ada lagi kendaraan yang terdeteksi Cesium-137. Kondisi sekaligus menunjukkan indikasi penurunan penyebaran radioaktif melalui udara (airborne) di wilayah Cikande. &ldquo;Kemajuan penanganan kontaminasi ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah melalui Satgas," tandasnya. &nbsp; Rasio menambahkan kontaminasi Cesium-137 di Zona Merah disebabkan oleh penggunaan limbah peleburan logam (slag) yang terkontaminasi radioaktif. Material itu digunakan masyarakat sebagai material urugan.&nbsp; &nbsp; Pembersihan atau pemindahan material urug terkontaminasi Cesium-137 di Zona Merah dilakukan oleh Tim dari Nubika Zeni TNI-AD dan KBRN Gegana Brimob Polri. Hingga saat ini material dekontaminasi yang berhasil dipindahkan baik dari pabrik maupun dari Zona Merah mencapai 275,87 Meter Kubik atau setara dengan&nbsp;558,8 Ton.

Dua puluh dua pabrik di Kawasan Industri Modern Cikande berhasil didekontaminasi dari radiasi Cesium-137.

22 Pabrik di Cikande Berhasil Didekontaminasi dari Radiasi Cesium-137

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/13/hanif-men-LH-47039559.jpg" alt="Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq (dua dari kiri) dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah (paling kanan) melakukan aksi bersih di sepanjang Sungai Cipinang Depok. (Pemkot Depok for Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi Sungai Cipinang di wilayah Cimanggis kembali menjadi sorotan pemerintah pusat akibat tumpukan sampah yang mengendap selama bertahun-tahun hingga memicu bau tidak sedap. Wakil Menteri Lingkungan Hidup (LH), Diaz Hendropriyono, turun ke lokasi untuk melihat penanganan yang tengah dilakukan Pemerintah Kota Depok. Saat meninjau dan ikut membersihkan aliran sungai bersama tim gabungan, Diaz mengakui bahwa tingkat pencemarannya sudah sangat mengkhawatirkan. "Setiap sungai ini punya karakteristik yang berbeda. Hari ini kita lihat sungainya ini sudah cukup sangat pekat," katanya. Menurut Diaz, sampah yang terbawa arus berhenti dan menggunung tepat di area pemakaman yang dilintasi sungai.&nbsp;"Ini sampahnya numpuk di sungai di bagian pemakaman. Jadi, saya rasa ini dari segi etika kurang etis ya jika kita menyampah di tempat peristirahatan pendahulu-pendahulu kita," ujarnya. Untuk mengurangi masalah yang selalu berulang, Diaz mengusulkan penanganan lebih permanen melalui penerapan teknologi wetland.&nbsp;"Apa yang akan kita lakukan selanjutnya untuk yang lebih permanen sehingga tidak hanya angkut-angkut sampah saja. Misalkan mungkin di situ kita bisa bangun wetland ya," tuturnya. Melalui wetland, sampah di aliran sungai dapat tersaring, sedangkan polutan yang larut di air akan terserap secara alami. Diaz juga menyinggung kemungkinan pemanfaatan energi aliran sungai. "Jadi, saya rasa hal-hal seperti itu bisa kita jadikan solusi yang lebih permanen. Nanti bagaimana kerja samanya KLH mungkin akan ikut men-support," ungkapnya. Pemerintah Kota Depok juga telah mengaktifkan kolaborasi lintas unsur mulai dari DLHK, PUPR, TNI-Polri hingga komunitas warga &ndash; untuk mengeksekusi pembersihan timbunan sampah di Kelurahan Cisalak Pasar dan Harjamukti.&nbsp;"Kegiatan membersihkan sampah yang menumpuk dan menyumbat aliran air Kali Cipinang yang berada di wilayah Kelurahan Harjamukti," sebut Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah.&nbsp; Dia menyampaikan, kondisi sungai sebelumnya bahkan tidak terlihat mengalir lagi karena tertutup lapisan sampah yang menebal selama puluhan tahun.&nbsp;"Aliran sungai di sini informasi dari Pak RW sudah tertutup selama 30 tahun. Alhamdulillah tadi kita sudah buka sampai airnya kembali mengalir," katanya. Chandra menekankan bahwa kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan Hidup untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai jalur air yang sehat. Ia pun mengingatkan warga mengenai konsekuensi hukum jika membuang sampah ke badan air.

Pemerintah Kota Depok bersama Wakil Menteri LH menanggulangi pencemaran sungai akibat sampah yang mengendap.

Sampah Bertahun-tahun di Sungai Cipinang Mengendap Dekat Pemakaman, Timbulkan Bau Tak Sedap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/INDOWATER-13-208381019.jpg" alt="Indo Water, Indo Waste &amp; Recycling, Indo Renergy &amp; Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo &amp; Forum resmi dibuka di JIExpo, Kemayoran, Jakarta/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Indo Water, Indo Waste &amp; Recycling, Indo Renergy &amp; Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo &amp; Forum resmi dibuka di JIExpo, Kemayoran, Jakarta/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upaya membangun kota dan lingkungan yang berkelanjutan tidak hanya berhenti pada pengolahan sampah. Perlu solusi pengolahan air bersih dan air limbah bagi kesehatan masyarakat dan sumber daya air berkelanjutan. Hal inilah semangat oleh Indo Water, Indo Waste &amp; Recycling, Indo Renergy &amp; Electric, dan Indonesia International Smart City (IISMEX) 2025 Expo &amp; Forum yang resmi dibuka di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta dan akan berlangsung 14 - 15 Agustus 2025. Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH), Ade Palguna Ruteka mengatakan, Kementerian LH telah menjadi mitra strategis sejak awal penyelenggaraan mendukung target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029. Indo Water 2025 Expo dan Forum memfokuskan pada transisi energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi emisi dan ketergantungan pada energi fosil. Sementara IISMEX memberikan wawasan teknologi untuk transformasi tata kelola kota berbasis data, digitalisasi layanan publik, peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. "Sinergi lintas sektor ini sangat penting. Air, energi, pengolahan sampah, dan tata kelola saling terhubung memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sebuah kota dapat dikelola secara terpadu dan berkelanjutan,&rdquo; ungkap Ade di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/8). Managing Director Napindo, Arya Seta menyampaikan, acara ini dapat terwujud berkat kolaborasi erat Napindo dengan berbagai lembaga pemerintah. Dengan menghadirkan 611 peserta pameran dari 26 negara, pameran ini menampilkan 12 paviliun negara yang mencerminkan pentingnya acara ini sebagai platform internasional untuk bertukar ide, teknologi, dan inovasi terkini. "Kami mengajak seluruh hadirin untuk memperkaya wawasan dan membuka peluang kolaborasi lebih lanjut dengan mengunjungi pameran dan forum yang akan berlangsung selama tiga hari ke depan," ucapnya. Kehadiran 12 paviliun negara dari Austria, Canada, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Switzerland, Taiwan, dan Turkiye menunjukkan pengakuan internasional terhadap pentingnya pasar Indonesia dalam sektor teknologi berkelanjutan. Setiap paviliun menghadirkan teknologi dan inovasi terdepan yang dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan lingkungan di Indonesia. Pembukaan hari ini diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi konkret antara pelaku industri, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk tantangan lingkungan Indonesia. Target kehadiran 16.000 pengunjung professional dari berbagai sektor diharapkan dapat memanfaatkan platform ini untuk membangun jaringan bisnis, transfer teknologi, dan investasi yang akan mendukung pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan Indonesia. Pameran akan terus berlangsung hingga 15 Agustus 2025 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, dengan pintu terbuka bagi seluruh stakeholder yang berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan Indonesia. &nbsp;

Indo Water 2025 Expo dan Forum memfokuskan pada transisi energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi emisi energi fosil.

Pentingnya Solusi Pengelolaan Air Dalam Upaya Membangun Kota dan Lingkungan yang Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/DYj2MFjajzkIDadLukrGarbKkENvXBCqDvAT8wxY-2298521406.jpg" alt="tim pemadaman Karhutla Riau untuk segera mewujudkan kondisi bebas asap. (Humas Kementerian Lingkungan Hidup)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>tim pemadaman Karhutla Riau untuk segera mewujudkan kondisi bebas asap. (Humas Kementerian Lingkungan Hidup)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau masih belum stabil. Setelah terjadi penurunan titik api yang signifikan, terpantau kembali terjadi peningkatan. Pemerintah memutuskan melepas tim pemadam darat yang ditugaskan ke wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Pelepasan dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Riau pada Kamis (24/7). &ldquo;Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama," kata Hanif.&nbsp; Dia berpesan Ketika api sudah muncul kembali, maka pemadaman darat menjadi garda terdepan yang paling efektif. Khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan teknis khusus.&nbsp; Hanif menegaskan bahwa apel pelepasan itu bukan sekadar kegiatan simbolik. Tetapi cerminan nyata komitmen pemerintah dalam menangani lonjakan karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir Juli.&nbsp; Berdasar data terbaru per 23 Juli 2025, titik kebakaran aktif masih ditemukan di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Dengan dampak asap yang berpotensi meluas bila tidak ditangani cepat.&nbsp;&nbsp; Pelepasan tim pemadam kali ini menjadi bagian dari strategi kolaboratif lintas sektor yang digalakkan Kementerian LH. Tim yang diberangkatkan terdiri dari gabungan personel pemerintah dan unit tanggap darurat dari perusahaan mitra. Dalam Apel Siaga itu, Hanif melepas 200 personel untuk bertugas di lapangan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, menyesuaikan dengan hasil evaluasi dan kebutuhan di lapangan. &ldquo;Saya tegaskan, ini bukan kloter terakhir. Tim berikutnya akan dikirim. Kita harus hadir sampai titik api terakhir padam. Seluruh tim membawa satu tekad pantang pulang sebelum padam, dan Riau harus bebas asap,&rdquo; tegas Hanif.&nbsp;&nbsp; Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau di antaranya menggunakan operasi modifikasi cuaca (OMC). Operasi ini sudah dilakukan sebanyak 14 sortie atau penerbangan. Dengan total garam dapur (NaCl) yang ditabur ke awan mencapai 12.600 Kg.&nbsp; Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan BNPB, BMKG dan mitra swasta, menjadi langkah penting dalam upaya mengurangi potensi kekeringan pada lahan gambut.&nbsp;Sampai dengan saat ini, 2 tahap OMC sebanyak 14 sortie, dengan jumlah bahan yang disemai pada awan sebanyak 12.600 kg (NaCl). "Selanjutnya OMC akan terus dilaksanakan selain di wilayah Riau, seperti di Sumsel, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim," kata Raja dalam keterangannya Kamis (24/7).&nbsp; Pantauan terkini karhutla di Riau, terjadi penurunan angka titik api di sana. Dari awalnya tanggal 16 Juli (titik api) di angka 1.300 titik, per hari ini (24/7) tinggal sekitar 116 titik. Kemenhut menghimbau semua pihak terus meningkatkan kesiagaan dan upaya pencegahan karhutla. Sinergi, kolaborasi, dan kerjasama yang solid dari seluruh stakeholders Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Kepolisian, Swasta dan Masyarakat menjadi kunci dalam upaya pengendalian karhutla di Indonesia. Raja kembali menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem dan potensi kebakaran lanjutan. Pasalnya, berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kondisi cuaca berada di tingkat kekeringan yang sangat tinggi.

Pemerintah Riau kirim tim pemadam untuk atasi kebakaran hutan, dengan komitmen bebas asap dan pencegahan lebih awal

Api Kembali Muncul, Tim Pemadaman Karhutla Diberangkatkan, Diminta Pantang Pulang Sebelum Padam dan Bebas Asap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/sampah-33-ton-2379000280.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut ada 33 kota di Indonesia yang masih menghasilkan timbulan sampah 1000 ton per hari. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut ada 33 kota di Indonesia yang masih menghasilkan timbulan sampah 1000 ton per hari. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengumumkan penjatuhan sanksi kepada 13 pihak pelanggar hukum lingkungan. Mereka umumnya menyalahi aturan pemanfaatan lahan. Hal ini berpotensi memicu kerusakan lingkungan dan bencana alam.&nbsp; Menteri LH Hanif Faisol Nurrofiq mengatakan sanksi yang dijatuhkan kepada 13 penanggung jawab itu adalah sanksi administratif paksaan. Lokasinya di kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. Sanksi itu dijatuhkan menyusul bencana banjir bandang dan longsor pada 2 Maret lalu.&nbsp; Hanif mengatakan, banjir tersebut telah merusak fasilitas umum dan menyebabkan korban jiwa. Ini juga berimbas pada wilayah hilir Jabodetabek, memperburuk kerugian materiil dan immateriil. Dia mengatakan, tindakan itu diambil sebagai respon terhadap alih fungsi lahan yang merusak lingkungan dan meningkatkan risiko bencana. "Sanksi paksaan pemerintah diberikan jika pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan, berdampak lebih luas, dan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika tidak segera dihentikan," jelas Hanif dalam keterangannya Minggu (11/5). Hanif telah menugaskan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan untuk melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 511 Ayat (2) PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan dilakukan terhadap salah satu pelaku usaha yaitu PT Perkebunan Nusantara I Regional 2. Hasil pengawasan menunjukkan ada 33 pelaku usaha yang memiliki Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 yang beroperasi di dalam Hak Guna Usaha (HGU).&nbsp;Sementara itu Rizal mengatakan sanksi administratif paksaan pemerintah itu wajib dilaksanakan setelah diterimanya Keputusan Menteri/Kepala Badan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Jika tidak dilaksanakan, maka penanggung jawab usaha atau kegiatan akan dikenakan sanksi hukum yang lebih berat. "Termasuk ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Rizal.&nbsp; Dia menjelaskan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang mendapatkan sanksi administratif paksaan pemerintah harus segera melaksanakan kewajiban sanksi berupa penghentian kegiatan yang diberikan waktu maksimal tiga hari. Kemudian, pembongkaran sarana dan prasarana terbangun dengan batas waktu maksimal 30 hari. Serta pemulihan fungsi lingkungan melalui penanaman kembali di area tersebut dengan waktu paling lama 180 hari.&nbsp;&nbsp; Lebih lanjut Menteri Hanif menegaskan, sanksi administratif itu merupakan langkah awal dalam upaya pemulihan lingkungan di kawasan Puncak. Pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan untuk memastikan seluruh penanggung jawab usaha bertanggung jawab sesuai dengan peraturan. "Langkah selanjutnya akan diambil untuk memastikan kawasan Puncak kembali menjadi daerah resapan air serta mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang," pungkasnya.

Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif paksaan kepada 13 pelanggar hukum lingkungan di kawasan Puncak.

Kementerian Lingkungan Hidup Jatuhkan Sanksi untuk 13 Pelanggar Hukum Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/06/WhatsApp-Image-2025-03-06-at-162940-1403118807.jpeg" alt="Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengumumkan rencana untuk menghentikan dan menata ulang 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini merupakan implementasi dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. "Kami telah menyiapkan dua skema utama penanganan yang akan diimplementasikan sesuai dengan karakteristik masing-masing TPA,"&nbsp;kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq, beberapa waktu lalu. Skema pertama fokus pada rehabilitasi TPA yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Kriteria TPA yang masuk dalam skema ini meliputi kondisi fisik masih memungkinkan untuk direhabilitasi, tersedianya lahan untuk perluasan, &nbsp;serta adanya komitmen dari pengelola untuk transformasi ke sistem sanitary landfill. Hanif menjelaskan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari penetapan sanksi administratif hingga operasionalisasi sistem sanitary landfill yang baru. Sementara itu, skema kedua ditujukan untuk TPA yang sudah tidak layak operasi, dengan kriteria tidak sesuai dengan RTRW setempat, kapasitas sudah melampaui batas, lalu&nbsp;menimbulkan pencemaran lingkungan serius, serta tidak memiliki izin lingkungan yang valid. Sebagai tindak lanjut, Kementerian telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk mengimplementasikan tujuh program prioritas yaitu program edukasi dan transformasi perilaku masyarakat,&nbsp;kewajiban pemilahan sampah di sumber, kemudian optimalisasi program Extended Producer Responsibility /EPR dan&nbsp;peningkatan layanan pengangkutan sampah terpilah. Tak hanya itu, ada pula penguatan sistem bank sampah, implementasi program 1 RW 1 Bank Sampah, dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern. "Untuk mendukung program ini, kami merekomendasikan alokasi anggaran sebesar 3&nbsp;persen dari APBD atau sekitar Rp 120.000 per kapita per tahun," pungkasnya.

Kementerian LH mengumumkan rencana untuk menghentikan dan menata ulang 343 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) open dumping di seluruh Indonesia

Kementerian LH Akan Tindak Lanjuti Penutupan 343 TPA Open Dumping

kementerian lh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian lh

Berita Terkini