<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/18/IMG-20240803-WA0014-1-1386137102.jpg" alt="Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute. (Foto : Dok. Pribadi)" width="100%">
<figcaption>Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute. (Foto : Dok. Pribadi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Perwira kepolisian yang menjadi pejabat di Kementerian atau Lembaga cukup banyak. Bahkan diantara mereka, menunjukkan kinerja yang moncer. Aparat kepolisian yang ditugaskan di Kementerian atau Lembaga, dinilai tidak langgar peraturan perundang-undangan.&nbsp;</p> <p>Diantara perwira tinggi polisi yang bertugas di kementerian adalah Irjen Pol Rizal Irawan selaku Deputi Bidang Penindakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Belakangan dia menjadi komando penegakan hukum perusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor, yang memicu banjir di Jakarta dan sekitarnya.&nbsp;</p> <p>Setelah banjir besar di Bekasi dan Jakarta bulan Puasa lalu, Rizal Irawan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memasang papan peringatan di beberapa lokasi. Tepatnya di lokasi pembangunan komersil, yang diduga terjadi pelanggaran hukum lingkungan.&nbsp;</p> <p>Keberadaan perwira aktif polisi di Kementerian atau Lembaga sempat memicu polemik. Namun menurut R. Haidar Alwi selaku pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) keberadaan polisi di Kementerian atau Lembaga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.</p> <p>"Tidak ada yang dilanggar. Semuanya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik UU Polri, UU ASN maupun PP manajemen ASN," kata Haidar dalam keterangannya Rabu (9/4) malam.</p> <p>Dia mengatakan, berdasarkan penjelasan Pasal 28 Ayat 3 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian asal berdasarkan penugasan dari Kapolri serta sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.</p> <p>"Kalau dibaca sekilas memang syaratnya harus mengundurkan diri atau pensiun dari Polri. Tapi kalau dibaca penjelasan pasal demi pasalnya, hal itu tidak berlaku jika berdasarkan penugasan dari Kapolri serta sesuai dengan tugas dan fungsi Polri," ungkap Haidar.&nbsp;</p> <p>Lagi pula, sambungnya, penugasan anggota Polri di luar instansi kepolisian dilakukan berdasarkan permintaan dari Kementerian atau Lembaga terkait. Prosedur ini sesuai dengan Pasal 42 Ayat 1 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Bahwa Polri dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansi lain di dalam maupun di luar negeri dengan salah satu syaratnya untuk kepentingan umum.&nbsp;"Tujuannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan sehingga Kementerian/Lembaga tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," jelas Haidar.&nbsp;</p> <p>Selain itu, di Pasal 19 dan Pasal 20 UU 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), memperbolehkan anggota Polri mengisi jabatan ASN tertentu dan sebaliknya ASN juga dapat menduduki jabatan di lingkungan Polri. "Pengisian jabatan ASN tertentu oleh anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat berdasarkan UU Polri dan Peraturan Pemerintah," tutur Haidar.</p> <p>Sementara itu berdasarkan Pasal 147, Pasal 148 dan Pasal 149 PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diperbaharui dengan PP 17/2020, jabatan ASN tertentu di lingkungan instansi pusat dapat diisi oleh anggota Polri. Sesuai dengan kompetensi dan UU Polri serta ditetapkan oleh PPK dengan persetujuan Menteri.</p> <p class="class-paragraph">"Semuanya dipertimbangkan. Mulai dari kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak, kesehatan, integritas dan persyaratan jabatan lain sesuai kompetensi. Jadi ada prosesnya. Bukan ujug-ujug maunya Polri," ucap Haidar.</p> <p>Oleh karena itu, Haidar meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu yang mengaitkan penempatan anggota Polri di Kementerian atau Lembaga dengan Dwifungsi militer. Dia mengatakan Polri bukan militer, berbeda dengan TNI.</p> <p>"Di UU Polri yang berlaku saat ini disusun tahun 2002 sesuai amanat reformasi. Jadi jangan mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menjegal Revisi UU Polri," pungkasnya.</p>

Perwira polisi di kementerian menunjukkan kinerja baik tanpa melanggar undang-undang, menurut R. Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute.

Kinerja Pejabat dari Polisi di Sejumlah Kementerian Dinilai Cukup Menonjol, Tidak Langar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/09/prabowo-BNI-3619843761.jpg" alt="Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutannya di acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (9/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - DPR RI periode 2024-2029 memutuskan melakukan penambahan alat kelengkapan dewan (AKD) dengan menambah jumlah komisi menjadi 13. Komisi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif, menyusul rencana adanya penambahan pos kementerian di pemerintahan Prabowo, yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penambahan akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden baru, Pak Prabowo. Ini supaya tidak terjadi penumpukan, artinya mitra kerjanya, biar efektif itu kita akan lakukan penambahan jumlah komisi," kata Cucun kepada wartawan, Kamis (10/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cucun mengatakan, DPR menyepakati Komisi menjadi 13 dari awalnya 11. Kemudian ada juga penambahan badan di DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah dicatat juga dalam UU APBN kemarin terkait penambahan jumlah menteri ini, baik nanti kementeriannya kemudian juga supporting anggaran DPR melalui Badan Anggaran sesuai dengan UU APBN, itu nanti dibicarakan bersama antara Pemerintah dengan DPR," ucap Cucun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, DPR berencana mengumumkan jumlah komisi dan badan di DPR pada 14 Oktober 2024. Cucun meyakini, semua AKD di DPR sudah terbentuk sebelum 20 Oktober, karena biasanya pihak pemerintah yang akan dilantik sudah memberikan kisi-kisi kepada DPR terkait nomenklatur kementerian.&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pembentukan AKD pasti sebelum tanggal 20 Oktober. Kan akan dikirim juga ke DPR kisi-kisi nomenklatur yang akan dibikin di era kabinetnya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo nanti tinggal umumkan personalnya siapa saja," tegas Cucun.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Berikut daftar 13 komisi baru di DPR:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi I</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertahanan, Luar Negeri,dan Informatika</div> <div dir="auto">1. Kementerian Luar Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pertahanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Komunikasi dan Informatika</div> <div dir="auto">4. Panglima TI/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU</div> <div dir="auto">5. Badan Intelijen Negara (BIN)</div> <div dir="auto">6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)</div> <div dir="auto">8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)</div> <div dir="auto">9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)</div> <div dir="auto">10. Dewan Pers</div> <div dir="auto">11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</div> <div dir="auto">12. Komisi Informasi Pusat (KIP)</div> <div dir="auto">13. Lembaga Sensor Film (LSF)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi II</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur</div> <div dir="auto">1. Kementerian Dalam Negeri</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional</div> <div dir="auto">4. Komisi Pemilihan Umum RI (KPU)</div> <div dir="auto">5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu)</div> <div dir="auto">7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)</div> <div dir="auto">8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)</div> <div dir="auto">10. Lembaga Administrasi Negara (ANI)</div> <div dir="auto">11. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)</div> <div dir="auto">12. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)</div> <div dir="auto">13. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi III</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penegakan Hukum</div> <div dir="auto">1. Kejaksaan Agung</div> <div dir="auto">2. Kepolisian Negara Republik Indonesia</div> <div dir="auto">3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</div> <div dir="auto">4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung</div> <div dir="auto">5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial</div> <div dir="auto">7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</div> <div dir="auto">8. Badan Narkotika Nasional (BNN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IV</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertanian, Kehutanan dan Kelautan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pertanian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Kehutanan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</div> <div dir="auto">4. Badan Urusan Logistik (Bulog)</div> <div dir="auto">5. Badan Restorasi Gambut (BRGM)</div> <div dir="auto">6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)</div> <div dir="auto">7. Badan Karantina Indonesia</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi V</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Infrastruktur dan Perhubungan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pekerjaan Umum</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perumahan Rakyat</div> <div dir="auto">3. Kementerian Perhubungan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal</div> <div dir="auto">5. Kementerian Transmigrasi</div> <div dir="auto">6. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perdagangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian BUMN</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koperasi</div> <div dir="auto">4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)</div> <div dir="auto">5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</div> <div dir="auto">6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)</div> <div dir="auto">8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Sarana Publikasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Perindustrian</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pariwisata</div> <div dir="auto">3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf</div> <div dir="auto">4. Kementerian UMKM</div> <div dir="auto">5. Badan Standarisasi Nasional (BSN)</div> <div dir="auto">6. Lembaga Penyiaran Publik RRI</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penyiaran Publik TVRI</div> <div dir="auto">8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi VIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak</div> <div dir="auto">1. Kementerian Agama</div> <div dir="auto">2. Kementerian Sosial</div> <div dir="auto">3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</div> <div dir="auto">4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KP/AI)</div> <div dir="auto">5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)</div> <div dir="auto">6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)</div> <div dir="auto">7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengelola Keuangan Haji (PH)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi IX</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial</div> <div dir="auto">1. Kementerian Kesehatan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Ketenagakerjaan</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kependudukan &amp; Pembangunan Keluarga</div> <div dir="auto">4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI</div> <div dir="auto">5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</div> <div dir="auto">6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)</div> <div dir="auto">7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)</div> <div dir="auto">8. Badan Gizi Nasional</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi X</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pendidikan, Olah Raga, dan Riset</div> <div dir="auto">1. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi</div> <div dir="auto">2. Kementerian Pendidikan Tinggi</div> <div dir="auto">3. Kementerian Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Pemuda dan Olahraga</div> <div dir="auto">5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)</div> <div dir="auto">6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pusat Statistik (BPS)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XI</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan</div> <div dir="auto">1. Kementerian Keuangan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</div> <div dir="auto">3. Bank Indonesia (BI)</div> <div dir="auto">4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)</div> <div dir="auto">5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)</div> <div dir="auto">6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</div> <div dir="auto">7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)</div> <div dir="auto">8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</div> <div dir="auto">9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)</div> <div dir="auto">10. BUMN (PMN, Privatisasi)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Energi &amp; Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi</div> <div dir="auto">1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</div> <div dir="auto">2. Kementerian Lingkungan Hidup</div> <div dir="auto">3. Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal</div> <div dir="auto">4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)</div> <div dir="auto">5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)</div> <div dir="auto">6. Dewan Energi Nasional (DEN)</div> <div dir="auto">7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)</div> <div dir="auto">8. Badan Informasi Geospasial (BIG)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komisi XIII</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hukum dan HAM</div> <div dir="auto">1. Kementerian Hukum</div> <div dir="auto">2. Kementerian HAM</div> <div dir="auto">3. Kementerian Sekretariat Negara</div> <div dir="auto">4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan</div> <div dir="auto">5. Komnas HAM</div> <div dir="auto">6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)</div> <div dir="auto">7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)</div> <div dir="auto">8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)</div> <div dir="auto">9. Sekretariat Jenderal DPR</div> <div dir="auto">10. Sekretariat Jenderal DPD</div> <div dir="auto">11. Sekretariat Jenderal MPR</div> <div dir="auto">12. Sekretariat Kabinet</div> <div dir="auto">13. Kantor Staf Presiden (KSP)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Badan Anggaran</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan</div> <div dir="auto">2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</div> <div dir="auto">3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan</div> <div dir="auto">4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)</div> <div dir="auto">5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan</div> </div>

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan, penambahan AKD baru dimaksudkan agar kerja-kerja di DPR semakin lebih efektif.

DPR Putuskan Tambah Komisi Menjadi 13, Ini Bocoran Lengkapnya

kementerian Lembaga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian Lembaga

Berita Terkini

Kinerja Pejabat dari Polisi di Sejumlah Kementerian Dinilai Cukup Menonjol, Tidak Langar UU

DPR Putuskan Tambah Komisi Menjadi 13, Ini Bocoran Lengkapnya

Download Aplikasi JawaPos.com