<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/20/Tiktok-Shop-624186903.jpg" alt="Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Ombudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menganggap pembiaran soal ketidakpatuhan peraturan yang dilakukan oleh Tiktok Shop sangat berpontesi terhadap praktik maladministrasi. Maladministrasi yang dimaksud berkaitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) atau Permendag Nomor 31 Tahun 2023.&nbsp; Tiktok sebagai pihak swasta dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) diduga mengabaikan peraturan yang tertuang dalam Permendag 31/2023, yakni adanya larangan terkait keterhubungan atau intekroneksi platform media sosial dan aktivitas jual-beli laiknya eCommerce dalam satu aplikasi.&nbsp; Selain itu, ada beberapa pelanggaran lainnya yaitu platform media sosial Tiktok (Tiktok Shop) masih melayani transaksi di dalam aplikasi.&nbsp; "Pengabaian kewajiban hukum yang dibiarkan jelas potensi maladministrasi. (Ini) berupa pembiaran pengabaiaan kewajiban hukum," kata Pimpinan Ombudsman RI Dadan Suparjo, Senin (24/3).&nbsp; Menurut Dadan, istilah transisi memang harus jelas diatur dan seharusnya jelas batas waktunya manakala benar-benar ada termuat dalam Permendag jika ada penyebutan 'masa peralihan' itu berupa migrasi dari Tiktok Shop ke Tokopedia. Pernyataan Dadan ini sejalan dengan apa yang dikatan Menteri Koperasi-UKM Teten Masduki, bahwa istilah migrasi sistem tidak ada dalam Permendag 31/2023.&nbsp; Pihaknya pun sedang menyusun waktu untuk meminta klarifikasi sejumlah pihak mengenai dugaan maladministrasi ini. Mereka menunggu waktu yang tepat dan mempelajari dalam kasus tersebut secara mendalam. Lembaga yang mengawasi penyelanggaraan pelayanan publik ini menganggap informasi mengenai pelanggaran Tiktok Shop ini telah menjadi perhatian serius. "(Ombudsman akanmeminta klarifikasi para pihak) Kami masih mencari waktu yang tepat," ujarnya. Lebih lanjut Dadan juga menyayangkan dua pejabat pemerintah antara Menteri Koperasi UKM Teten Masduki dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang beda pandangan di depan publik soal pelanggaran Tiktok Shop. Di satu sisi, Menteri Teten secara tegas menyatakan, terjadinya pelanggaran Tiktok Shop setelah diberi izin 'hidup' kembali oleh Kementerian Perdagangan. Sementara Menteri Zulkifli Hasan memberikan toleransi berupa masa transisi migrasi sistem yang sebenarnya tidak diatur dalam Permendag 31/2023. "Ini memperlihatkan konsolidasi dan kepedulian terhadap UMKM lokal tidak menjadi visi bersama kabinet dan Presiden Jokowi. Atas hal ini jelas Ombudsman prihatin," ujarnya.&nbsp; Diketahui, seperti tertulis dalam laman Ombdusman.go.id, praktik maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik.&nbsp; Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan.

Ada beberapa pelanggaran lainnya yaitu platform media sosial Tiktok (Tiktok Shop) masih melayani transaksi di dalam aplikasi.

Ada Potensi Maladministrasi, Ombudsman Sebut Tiktok Shop Abai terhadap Kewajiban Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/WhatsApp-Image-2023-09-12-at-234433-341247146.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki." width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, kebijakan transformasi digital harus melindungi ekonomi domestik, melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing. Itu disampaikannya saat merespons pertanyaan dari anggota Komisi VI DPR terkait pengaturan e-commerce. &rdquo;Saat ini Satgas Transformasi Digital yang bertugas melindungi ekonomi domestik sedang disiapkan Mensesneg. Dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Menteri Investasi/BKPM dan Menteri Perdagangan untuk membahas pengaturan ekonomi digital,&rdquo; kata Menkop UKM Teten Masduki dalam Rapat Kerja Kementerian Koperasi dan UKM dengan Komisi VI DPR RI dengan agenda pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Selasa (12/9). Teten menambahkan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia akan mengadopsi seperti yang sudah dilakukan Tiongkok dan Singapura. &rdquo;Kedua negara tersebut kita jadikan benchmark dalam hal pengaturan ekonomi digital,&rdquo; kata Teten. Di Tiongkok, kata dia, ekonomi digital melahirkan ekonomi baru, namun yang baru tidak membunuh pelaku ekonomi lama. Sehingga, di Tiongkok, dalam kurun waktu 10 tahun ekonomi digital berkembang naik 5 kali lipat dengan menyumbang 41 persen terhadap GDP. &rdquo;Di Tiongkok, 90 persen dikuasai ekonomi domestik dan sisanya hanya 10 persen oleh asing,&rdquo; kata Teten. Teten mengakui, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih terbilang lemah. Sekitar 56 persen pasar e-commerce dikuasai asing, sedangkan domestik hanya 44 persen. &rdquo;Kalau kita tidak segera mengaturnya, ini akan menjadi ancaman serius bagi ekonomi domestik,&rdquo; ucap Teten. Saat ini sudah banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnis. Praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal Tiongkok, Tiktok di Indonesia. &rdquo;Di Tiongkok sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital,&rdquo; ujar Teten. Menkop UKM berkeyakinan negara-negara asing tidak akan meninggalkan Indonesia hanya karena menerbitkan aturan mengenai ekonomi digital yang lebih tegas. &rdquo;Pasar digital kita itu terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa. Kita harus memiliki keberanian untuk mengatur itu,&rdquo; tandas Teten. Teten menyebutkan, pihaknya harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM, sedangkan pengaturan perdagangan ada di ranah Kemendag. &rdquo;Bagaimana saya bisa meningkatkan daya saing produk UMKM bila menghadapi harga dumping, ya tidak kuat,&rdquo; jelas Teten. Dia menjelaskan, pengaturan itu tidak hanya secara elektronik, hal lain juga diregulasikan seperti soal pajak. &rdquo;Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif di sana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,&rdquo; tutur Teten. Dia menambahkan, Permendag saja tidak cukup, melainkan harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital. Untuk itu, Satgas akan disiapkan pemerintah. Dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce. Sektor keuangan dinilai sudah baik. Asing tidak terlalu dominan atau hanya 6 persen. Ada juga urusan logistik, mobilitas transportasi, hingga infrastruktur dan industri. &rdquo;Dan juga ada bisnis media yang saat ini tergerus asing hampir 65 persen,&rdquo; kata Teten.

Menkop UKM menyatakan, kebijakan transformasi digital harus melindungi ekonomi domestik, produk lokal serta UMKM dari serbuan produk asing

Menkop UKM Sebut Kebijakan Transformasi Digital Harus Mampu Lindungi Ekonomi Domestik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screenshot_2022-10-21-20-20-30-21_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817_copy_1024x683.jpg" alt="Ilustrasi kekerasan seksual. Shutterstock/Motortion Films/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekerasan seksual. Shutterstock/Motortion Films/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Koperasi dan UKM bergerak cepat membentuk tim independen sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kementerian tersebut.  ”Keluarga korban membuka kembali kasus pelecehan seksual dengan melaporkan kembali kasusnya ke LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) dan Ombudsman. Untuk itu, Kemenkop UKM bergerak cepat membentuk tim independen sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Kemenkop UKM,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki seperti dilansir dari Antara usai bertemu dengan keluarga korban, pendamping, dan aktivis perempuan, di kantor Kemenkop, Selasa (25/10).  Pada 2019, terjadi kekerasan seksual di lingkup kementerian tersebut yang kemudian ditindaklanjuti berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kepolisian telah menahan empat terduga yang melakukan pelecehan seksual.  Kasus itu sempat dihentikan ketika penyidik mengeluarkan SP 3 setelah pihak keluarga korban dan para pelaku diduga bersepakat menyelesaikan secara kekeluargaan dengan menikahkan salah satu pelaku dengan korban.  Pihak kementerian memberikan sanksi pemecatan kepada dua pegawai honorer dan sanksi berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama satu tahun dari kelas jabatan 7 menjadi kelas jabatan 3 kepada dua orang Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Ketika kasus kembali dibuka, lanjut Teten, Kemenkop mengakomodir kepentingan korban dengan membentuk tim independen dengan dua tugas utama. Yakni mencari fakta dan memberikan rekomendasi penyelesaian kasus kekerasan seksual maksimal satu bulan.  ”Tugas lainnya adalah merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal penanganan tindak pidana seksual Kemenkop UKM selama jangka waktu tiga bulan,” terang Teten.  Tim independen terdiri atas unsur Kemenkop yang diwakili Staf Khusus Menkop Bidang Ekonomi Kerakyatan Riza Damanik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Aktivis Perempuan Sri Nurherwati, Ririn Sefsani, dan Ratna Bataramunti.  Teten menyatakan, audiensi bersama aktivis perempuan itu menjadi pertemuan yang sangat produktif untuk mencari solusi penanganan kasus kekerasan seksual. ”Kemenkop tidak mentolerir praktik tindak kekerasan seksual. Kalau saat ini dianggap masih belum memenuhi asas keadilan, segera kami tindak lanjuti,” ucap dia.  Menkop berkomitmen menerapkan standar baku penanganan kasus terkait kekerasan seksual dan mengupayakan pembentukan sistem penanganan yang lebih baik terutama untuk korban. Mulai dari pendampingan fisik dan mental hingga konseling.  ”Kasus ini sekaligus menjadi momentum untuk kami menyiapkan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saya sudah bertemu keluarga korban dan kita akan mengakomodir tuntutan dari keluarga korban,” tutur Teten.  Menkop memastikan siap memberikan data pendukung yang diperlukan dan berkoordinasi dengan tim independen. Sehingga, perlindungan keluarga korban di kementerian dipastikan terjamin dan tidak ada intimidasi apapun.

Kemenkop UKM Gerak Cepat Bentuk Tim Independen Usut Kekerasan Seksual

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pbnu-bangun_jaringan.jpg" alt="PUNCAK HARLAH NU: Dari kiri, KH Miftachul Akhyar, Teten Masduki, Khofifah Indar Parawansa, dan Emil Elestianto Dardak di Bangkalan tadi malam. (JAWA POS RADAR MADURA)" width="100%">
<figcaption>PUNCAK HARLAH NU: Dari kiri, KH Miftachul Akhyar, Teten Masduki, Khofifah Indar Parawansa, dan Emil Elestianto Dardak di Bangkalan tadi malam. (JAWA POS RADAR MADURA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-99 Nahdlatul Ulama (NU) di Bangkalan, Jawa Timur, dimanfaatkan PBNU untuk merajut kerja sama. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. Kerja sama itu bertujuan untuk membangun entrepreneurship di kalangan santri dan pesantren.  Acara puncak yang berlangsung tadi malam itu juga dihadiri Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan jajaran pimpinan PBNU. Ada pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Forkopimda Jawa Timur, serta PWNU se-Indonesia. Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga hadir secara virtual.  Erick Thohir mengatakan, NU memiliki peran besar dalam mendongkrak perekonomian bangsa. Karena itu, dia menyambut positif MoU dengan PBNU untuk mengembangkan kewirausahaan bagi santri dan pesantren.  ”Kami akan kerahkan semua lembaga BUMN untuk turun tangan,” katanya. Salah satu program yang disiapkan adalah pendirian badan usaha milik NU atau BMNU. Dia menyebutkan, BMNU siap dibentuk di sekitar 250 PCNU se-Indonesia. Nanti BUMN-BMNU berkolaborasi di berbagai bidang. ”Mulai SDM, pengelolaan usaha, hingga pembiayaan,” ungkapnya.  Teten Masduki menambahkan, PBNU memiliki target 10 ribu santri yang bisa menjadi wirausahawan. Jumlah itu dianggap kurang. Saat ini persentase pengusaha di Indonesia baru 3,9 persen. ”Syarat negara maju, persentase pengusaha minimal 4 persen,” katanya. Karena itu, dia ingin santri memiliki kompetensi kewirausahaan. Dengan begitu, santri memiliki peran besar untuk meningkatkan ekonomi bangsa. Teten akan terus berkolaborasi dengan BUMN yang memiliki lembaga pembiayaan bagi pelaku UMKM. ”Targetnya, membentuk ekosistem kewirausahaan bagi santri dan pesantren,” ucapnya.  Sementara itu, Ma’ruf Amin mengatakan, pemimpin NU di setiap tingkatan harus menjadi dinamo atau penggerak. ”Sebab, kalau tidak terjadi gerakan, itu bukan Nahdlatul Ulama lagi namanya,” katanya. Tetapi, yang terjadi adalah sukutul ulama atau diamnya ulama. Karena itu, Ma’ruf berharap seluruh pengurus NU dapat menggunakan semua kekuatan seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo.  Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan bahwa peringatan harlah NU kali ini berbeda. Puncak peringatan diawali dengan ziarah ke makam Syaikhona Kholil, Bangkalan. ”Tujuannya, mengenang fitrah dan amanah yang disampaikan beliau kepada kita semua,” katanya.  Terkait dengan kemandirian ekonomi, pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut menganggap hal itu sangat penting. Kemandirian ekonomi umat merupakan kekuatan yang harus dibangun. Langkah tersebut juga sejalan dengan amanah para pendiri NU yang ingin menyejahterakan para santri dan pesantren.  Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf melakukan napak tilas ke kantor PCNU Surabaya kemarin (17/2). Bagi warga nahdliyin, bangunan kuno yang terletak di Jalan Bubutan VI/2, Surabaya, itu sangat istimewa sekaligus bersejarah. Di gedung itulah organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dilahirkan pada 31 Januari 1926. Sekaligus menjadi kantor pertama PBNU sebelum pindah ke Jakarta.  Dipimpin Ketua PCNU Surabaya KH Muhibbin Zuhri, kedatangan Gus Yahya pada pukul 14.30 disambut meriah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga ikut menyambut. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf hadir bersama rombongan ketua PWNU se-Indonesia. ’’Kita sedang bangkit berjuang lebih keras untuk mencapai energi peradaban yang lebih baik,’’ kata Gus Yahya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/pbnu-bangun_jaringan_1-750x508.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gus Yahya melakukan napak tilas di gedung Hoofbeestur Nahdlatul Oelama, kemarin. (ALLEX QOMARULLA/JAWA POS)  Sebagai tempat lahirnya NU, jelas dia, kantor PCNU Surabaya punya spirit yang dapat membangkitkan semangat juang nahdliyin. Sebab, di gedung itulah para pendiri NU yang dipimpin Hadrastussyekh KH Hasyim Asy’ari merumuskan semangat juang. Termasuk lahirnya resolusi jihad yang sangat bersejarah itu. Dari sana dikobarkan semangat nasionalisme melawan penjajah.  Gus Yahya mengajak pengurus PBNU dan para ketua PWNU se-Jatim untuk melakukan napak tilas. Itu merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-99 NU di Bangkalan, Madura. ”Semua kita ajak menghayati dan menangkap energi spiritual yang telah melahirkan NU sebagai kekuatan peradaban,’’ jelas Gus Yahya.  Kemarin muncul wacana agar bangunan cagar budaya yang terkenal dengan nama gedung Hoofdbeestur Nahdlatul Oelama (HBNO) itu menjadi museum. Gus Yahya setuju dengan rencana tersebut. Dengan menjadi museum, kata dia, gedung itu bisa lebih mudah dan terjamin perawatannya. Namun, pada waktu tertentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Misalnya, istighotsah maupun acara NU lainnya.

Gandeng Dua Kementerian, PBNU Bangun Jaringan Santri Entrepreneur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/tanam-kacang.jpg" alt="Menkop dan UKM Teten Masduki (dua dari kiri) dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) saat menanam kacang koro pedang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkop dan UKM Teten Masduki (dua dari kiri) dan Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) saat menanam kacang koro pedang. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang mempunyai potensi andalan di sektor pertanian ditunjuk oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi role model ketahanan pangan berbasis Kacang Koro. Kacang tersebut diproyeksikan sebagai pengganti kacang kedelai impor. Kementerian Koperasi dan UKM sudah menargetkan 100 hektar lahan untuk proyek pengembangan Kacang Koro Pedang yang tersebar di lima desa di empat kecamatan. Salah satunya, di Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu.  Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, Kacang Koro Pedang dapat menjadi alternatif pengganti kedelai yang  yang masih bergantung impor. "Kita selama ini makan tempe dan tahu sebagai sumber protein. Tapi ironinya kedelai diimpor 2,5 juta sampai 3 juta ton per tahun. Kita lihat sekarang Kacang Koro punya potensi sebagai substisusi impor," ungkapnya dalam acara Kick Off Penanaman Kacang Koro di Desa Linggajaya Kecamatan Cisitu, Senin (24/1).  Diharapkan Teten, melalui pilot project tersebut Sumedang dapat menjadi penyuplai salah satu komoditas strategis penunjang ketahanan pangan di Indonesia. "Untuk tahun ini targetnya akan tertanam Kacang Koro Pedang di lahan seluas 100 hektare yang tersebar di Kabupaten Sumedang," tuturnya.  Setelah pilot project berlangsung, tahun depannya akan dilakukan scalling up. "Sumedang memiliki potensi lahan hampir 1.000 Ha yang dapat digunakan untuk pengembangan kacang koro pedang. Langkah awal kita targetkan 100 Ha. Nanti ke depannya kita scaling up," tuturnya.  Sementara, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM karena sudah menjadikan Sumedang sebagai role model untuk pengembangan Kacang Koro. Termasuk, dengan model bisnis yang disiapkan melalui kemitraan dengan koperasi sebagai offtaker-nya.  Menurutnya, model bisnis yang telah disiapkan tersebut merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan para petani selama ini. Khususnya terkait dengan masalah permodal dan pemasaran.  "Di samping subtitusi terhadap impor kedelai, Kacang Koro ini sudah ada pasarnya langsung sehingga petani Sumedang akan sejahtera. Model bisnis ini menjadi solusi bagi kami" kata Bupati.  Bupati menyebutkan, Pemda telah berkomitmen menjadikan Sumedang sebagai bagian dari ekosistem budidaya Kacang Koro dimulai dengan memetakan lahan-lahan yang dapat digunakan untuk pengembangannya.  “Kami sedang petakan dan sediakan lahan 100 hektare di tahun. Tahun depan kita sediakan sekitar 800 hektare. Kita ingin ubah lahan yang tidak produktif menjadi produktif dengan pengembangan ini,” kata Bupati.

Sumedang Jadi Role Model Pengembangan Kacang Koro Pedang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BANPRES-30.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyerahkan secara simbolis program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 di di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/7)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyerahkan secara simbolis program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021 di di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menunjuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif dalam bentuk program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahun 2021. Penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebagai bagiaj dari upaya pemerintah mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Penyaluran BPUM 2021 tersebut mulai dilaksanakan secara simbolis di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Juli 2021 dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Acara tersebut disaksikan Presiden RI Joko Widodo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, serta perwakilan penerima bantuan.  Acara ini turut diikuti oleh perwakilan penerima bantuan dari 4 outlet BNI di cabang Medan, Tasikmalaya, Pasuruan, dan Denpasar yang terhubung secara daring.  “BNI dipercaya oleh Kementerian Koperasi dan UKM untuk menyalurkan Bantuan Presiden Produktif bagi pelaku usaha mikro tahun 2021 sebesar Rp 1,2 juta per orang. Penerima bantuan atau pelakuusaha yang ditunjuk oleh Kementerian Koperasi &amp; UKM. Seluruh 2,1 juta penerima tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Royke.  BNI dipilih menjadi bank penyalur karena mampu menyediakan sistem penyaluran yang terintegrasi dengan baik, dari pembukaan rekening secara kolektif sampai tahap monitoring pencairan. BNI juga mampu memberikan kemudahan penerima dalam proses pembuatan rekening (dengan sistem burekol atau buka rekening kolektif) sehingga para penerima hanya perlu melakukan proses aktivasi rekening sebelum buku tabungan dan kartu debit dapat diambil di outlet BNI.  Dengan demikian, bantuan dapat segera digunakan untuk kegiatan produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tempat yang disediakan untuk proses aktivasi rekening ada di semua cabang BNI.  Di samping itu, BNI akan menyediakan tempat aktivasi rekening khusus bagi daerah yang berjarak cukup jauh dari cabang BNI terdekat. Pelayanan BNI di seluruh cabang tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan dengan sistem antrian yang teratur.  Salurkan Beragam Bansos BNI juga telah berpengalaman dalam menyalurkan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Pertama, BNI berkolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan, yang dampaknya terasa bagi 4,1 juta penerima sejak 2016. BNI juga menyalurkan dana bantuan Program Sembako untuk 5,5 juta penerimas ejak 2017.  Kedua, bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Program Indonesia Pintar yang menyalurkan dana bagi 3 juta penerima sejak 2012. Ketiga, membantu Kementerian Agama menyelenggarakan Program Indonesia Pintar yang menyentuh 1,5 juta siswa sejak 2018.  Keempat, bekerjasama dengan project management office Kartu Prakerja untuk menyalurkan Kartu Prakerja. Sebanyak 8,4 juta penerima telah disalurkan BNI sejak tahun 2020. Dalam hal ini, BNI menjadi satu-satunya bank dan partner pengembangan sistem digital Prakerja.  Kelima, mendukung Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional menyalurkan bantuan kepada 818 ribu mahasiswa sejak 2018. Keenam, dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sebanyak 12 ribu bantuan sudah diberikan sejak 2018.  Ketujuh, bersama Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan sosial bibit sebanyak 1.709 untuk kelompok tani sejak 2019.  Selain memberikan fitur dan kemudahan dalam proses penyaluran bantuan, BNI menjamin keamanan nasabah dengan menerapkan standar yang tinggi terhadap keamanan data transaksi keuangan.  “Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah yang terus memercayai BNI sebagai bank penyalur berbagai program bansos, banpres, dan program subsidi. BNI berkewajiban menyukseskan setiap program pemerintah, termasuk memastikan semua program bansos, banpres, dan subsidi disalurkan secara nontunai (cashless) serta memenuhi 6T, yaitu tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi,” tutup Royke.

BNI Salurkan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/3-1-1.jpg" alt="Pemilik UMKM antre mengajukan bantuan UMKM dari dari Kementerian Koperasi dan UKM (usaha kecil dan menengah) di Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/9). Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Pemilik UMKM antre mengajukan bantuan UMKM dari dari Kementerian Koperasi dan UKM (usaha kecil dan menengah) di Kediri, Jawa Timur, Selasa (8/9). Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ratusan pemilik UMKM di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, mengantre di gedung Bagawanta Bhari, Kabupaten Kediri. Mereka menunggu giliran masuk untuk pengajuan permohonan bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Walaupun banyak yang antre, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan demi mencegah Covid-19. Petugas juga meminta agar mereka jaga jarak dan selalu mengenakan masker.  Mukaromah Iliawati, salah satu pemilik UMKM di Kabupaten Kediri, mengaku sudah antre cukup lama. Menurut dia, Selasa (8/9) merupakan hari terakhir pengumpulan formulir permohonan bantuan. ”Sudah lama antrenya. Tadi oleh polisi tetap diimbau untuk selalu jaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan,” kata Mukaromah Iliawati seperti dilansir dari Antara di Kediri, Selasa (8/9).  Dia mengharapkan pengajuan berkas tersebut dapat diterima untuk menambah modal usaha yang terdampak  pandemi Covid-19. ”Misalnya nanti dapat bantuan dari Kementerian Koperasi, kami pakai untuk usaha lagi serta menutup utang. Dampak pandemi Covid-19 ini usaha turun,” ujar Mukaromah.  Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Kediri Ibnu Imad mengatakan, pihaknya melaksanakan instruksi dari pusat untuk mengumpulkan formulir permohonan bantuan para pemilik usaha mikro. Hingga kini, sudah hampir 4.000 pemilik usaha mikro yang datanya sudah dimasukkan ke Kementerian Koperasi dan UKM. Setiap pemilik harus memenuhi syarat misalnya mempunyai surat izin usaha dan surat lainnya.  ”Untuk mendapatkan bantuan dari kementerian, para pelaku harus mengumpulkan surat izin usaha, surat keterangan usaha dari desa dan kecamatan, salinan KTP, serta saldo terakhir di buku rekening,” kata Ibnu Imad.  Kementerian Koperasi dan UKM memberikan bantuan kepada sekitar 12 juta pemilik usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan pemerintah guna memulihkan perekonomian nasional.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=hMQtwOqaY7c

Ratusan Pemilik UMKM di Kediri Antre Ajukan Permohonan Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ini-strategi-menteri-puspayoga-biar-program-kur-2018-terserap-moncer_m_179495.jpeg" alt="Menteri Koperasi dan UKM AA Ngurah Gede Puspayoga (ketiga dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM AA Ngurah Gede Puspayoga (ketiga dari kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus digenjot. Salah satunya menggelontor Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementeri Koperasi dan UKM mengalokasi KUR sebesar 120 triliun tahun ini dibanding alokasi tahun lalu yang mencapai Rp 106 triliun. Dari angka itu, ditargetkan serapan bisa di atas 90 persen. Untuk mendorong serapan KUR yang berkualitas, tingkat suku bunganya diturunkan dari sebelumnya 9 persen menjadi 7 persen per tahun. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) AA Ngurah Gede Puspayoga mengungkapkan beberapa langkah yang disiapkan kementeriannya untuk mendorong peningkatan serapan KUR. Salah satunya adalah mendorong pengelolaan dana KUR yang diterima oleh debitur. Pasalnya, beberapa debitur kerap menggunakan uang KUR untuk hal yang tidak sesuai program. "Kemenkop mempersiapkan UKM bagaimana mengelola manajemen (jadi) jelas. Jangan sampai dia dapat uang untuk beli sepeda motor," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (5/1). Bukan itu saja. Yang dicermati adalah menghindari manajemen amburadul. Mana untuk uang jajan, uang plesir, itu jangan dipakai untuk usaha," tambahnya. Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Desember 2017 mencapai Rp 95,56 triliun atau 89,6 persen dari target Rp 106 triliun dengan bunga 9 persen per tahun. Jumlah itu naik sedikit dibanding tahun 2016 yang hanya tercatat sebesar Rp 94,4 triliun dari target Rp 100 triliun. Meski naik sedikit, namun dengan target yang lebih tinggi tersebut capaian tahun ini tidak optimal. "Capaian KUR hingga 31 Desember capai Rp 95,56 triliun dari target Rp 106 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 4.408.925 orang melalui 36 lembaga keuangan penyalur KUR," kata Menteri Koperasi A.A Ngurah Puspayoga dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (5/1). Bank BRI masih menjadi perbankan dengan nilai penyaluran tertinggi di 2017 yakni sebesar Rp 69,6 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 3.711.704 juta orang, diikuti oleh Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 208.058 ribu orang, Bank BNI sebesar Rp 9,7 triliun dengan jumlah debitur sebesar 60.907 orang, Bank BCA Rp 104,5 miliar dengan jumlah debitur 1.279 orang, Bank Bukopin sebesar Rp 104,5 miliar dengan debitur 1.279 orang dan 31 bank lainnya. Sementara berdasarkan wilayah, hingga 31 Oktober 2017 lalu, Jawa Tengah masih menjadi wilayah dengan penyerapan KUR tertinggi secara nasional dengan total Rp 16,2 triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp 15,6 triliun, lalu Jawa Barat sebesar Rp 11,7 triliun, Sumatera Utara sebesar Rp 3,8 triliun, Bali sebesar Rp 3,2 triliun, DKI Jakarta sebesar Rp 2,8 triliun dan 28 wilayah lainnya. Puspayoga berharap, pada 2018 mendatang serapan KUR bisa lebih tinggi dari tahun 2017 lalu. Apalagi, 2018 target serapan KUR naik menjadi Rp 120 triliun. "Kita akan sosialiasi terus dengan harapan serapan KUR dapat meningkat signifikan," tandasnya.

Ini Strategi Menteri Puspayoga Biar Program KUR 2018 Terserap Moncer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kementerian-koperasi-bantah-adanya-penurunan-daya-beli-masyarakat_m_150235.jpeg" alt="Ilustrasi: Empat orang ibu-ibu anggota Ladies Community Surabaya saat memilih makanan ringan untuk hidangan Lebaran di salah satu department store Royal Plaza Surabaya, Kamis (23/6)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Empat orang ibu-ibu anggota Ladies Community Surabaya saat memilih makanan ringan untuk hidangan Lebaran di salah satu department store Royal Plaza Surabaya, Kamis (23/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam membantah tengah ada penurunan daya beli masyarakat, khususnya di sektor UMKM. Menurutnya, masyarakat hanya mengalihkan belanjanya saja. Jika biasanya masyarakat berbelanja ke toko offline, di era saat ini mereka banyak yang beralih menuju belanja online. Selain lebih mudah dan praktis, belanja online dianggap lebih efisien. "Jadi itu Artinya saya tegaskan ada pengalihan belanja masyarakat.&nbsp;Pertama dari sistem cara belanja, dimana mereka belanja dengan gunakan fasilitas ekomers, sehingga pusat perbelanjaan berkurang. Faktornya seperti trasnportasi yang mungkin bisa jadi masalah cost transport tinggi, jadi Lebih baik belanja online," ujarnya di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (11/8). "Mereka juga mungkin belanja untuk kepentingan lain yang bukan sekunder tapi untuk primer," sambungnya. Melihat secara makro ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,01 persen seharusnya berjalan seiringan dengan daya beli yang baik. Agus menilai kalaupun daya beli menurun, mereka melakukannya untuk ditabung (saving) dalam rekening bank yang nantinya akan dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih besar. "Ketiga mungkin juga situasi dalam sektor tertentu ini sedang menurun, tidak semua sektor. Jadi saya pikir kita liat secara makro dulu. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen artinya kalau kita lihat pertumbuhan itu kan berbanding lurus dengan saving dengan ekpsor dengan konsumsi dan sebagainya," pungkasnya.

Kementerian Koperasi  Bantah Adanya Penurunan Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ini-cara-kementerian-koperasi-atasi-kemiskinan_m_150232.jpeg" alt="Ilustrasi Potret kemiskinan di NTB." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Potret kemiskinan di NTB.</figcaption>
</figure>JawaPos - Angka Kemiskinan pada Maret 2017 tercatat sudah sampai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Melihat fakta tersebut, Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM Agus Muharam angkat bicara. Pihaknya mengaku ingin berkontribusi mengurai angka kemiskinan melalui peran UMKM. Salah satu cara yang ditempuh pihaknya adalah melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha dari UMKM itu sendiri. "Kalau dari koperasi adalah bagaimana meningkatkan para pelaku usaha ini sampai dia bisa meningkatkan usahanya dan memperluas lapangan kerja. Tentu itu akan secara otomatis berkurang (kemiskinan)," ujarnya di Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (11/8). Selain itu, pihaknya juga akan merangkul sejumlah perusahaan swasta dalam pengembangan UMKM. Salah satunya melalui pelatihan keterampilan. Tidak sampai disitu, instansi pendidikan juga dirangkul untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha di usia muda. "Kita melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Diskusikan untuk mendorong pihak swasta agar mau berpartner dalam pelatihan bagi UMKM. HIPMI&nbsp;dan KADIN kita ajak untuk mengadakan pelatihan pada pelakui usaha mikro kecil," jelasnya. "Kalau dengan perguruan tinggi kita mengadakan kegiatan kewirausahaan. kemudian dengan lembaga atau perusahaan multinasional melakukan kemitraan dengan mereka," tambahnya. Bahkan, lanjut Agus, pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam mendorong penyediaan domain gratis. Hal&nbsp;itu dilakukan agar UMKM bisa merambah sektor e-commerce dalam usahanya. "Dengan kominfo kita juga bekerjasama untuk menggunakan domain secara gratis," pungkasnya.

Ini Cara Kementerian Koperasi Atasi Kemiskinan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian koperasi dan ukm

Berita Terkini