<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/24/KOPERASI-MERAH-PUTIH-411842829.jpg" alt="Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6)/(Dimas Choirul/Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, mengungkapkan optimismenya terhadap pengembangan koperasi desa/kelurahan "Merah Putih" yang saat ini tengah menjadi proyek nasional. Dalam sambutannya di acara Indonesia Digital Economy Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (23/6), Ferry bahkan sempat menyinggung peluang kemungkinan koperasi desa untuk berinvestasi di aset digital seperti bitcoin. &ldquo;Kalau misalkan keuntungan dari koperasi desa ini besar secara akumulatif bisa ditaruh, ditempatkan di investasi di bitcoin kan lumayan luar biasa. Asal jangan gara-gara perang turun lagi,&rdquo; ujar Ferry. Pernyataan Ferry ini muncul sebagai bagian dari semangat membangun ekosistem koperasi yang kuat, mandiri, dan produktif di tingkat desa. Koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di 80.000 titik di seluruh Indonesia ditargetkan mulai beroperasi Oktober mendatang. Ia menekankan pentingnya data desa yang presisi untuk memastikan kelayakan usaha koperasi, termasuk yang ingin bergerak di bidang distribusi LPG, pupuk bersubsidi, hingga sektor produksi lainnya. &ldquo;Koperasi desa mau menjadi pengecer pupuk bersubsidi, dia harus tahu berapa petani, berapa jumlah petak sawahnya supaya akurat feasibility study-nya,&rdquo; jelas Ferry. Lebih jauh, Ferry menyebutkan bahwa program koperasi desa/kelurahan Merah Putih ini merupakan kelanjutan dari semangat ekonomi kerakyatan yang dulu digagas oleh Margono Djojohadikoesoemo&mdash;kakek dari Presiden Prabowo Subianto&mdash;yang dikenal sebagai pelopor sistem ekonomi Pancasila. &ldquo;Dulu bahkan dalam dokumen itu saya melihat ada yang namanya demokratik rural development, pembangunan yang diprioritaskan di pedesaan,&rdquo; kata Ferry. Menurutnya, gagasan itu kini diteruskan oleh Presiden Prabowo dengan membangun kembali fondasi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Ferry juga membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya dengan para pelaku usaha muda, khususnya HIPMI, untuk mendampingi koperasi desa tumbuh dan bersaing. &ldquo;Jangan lihat desanya, tapi potensi desa ini yang besar sekali kalau bisa dikapitalisasi,&rdquo; ujarnya.

Koperasi desa/kelurahan Merah Putih yang telah terbentuk di 80.000 titik di seluruh Indonesia diharapkan bisa beroperasi Oktober mendatang.

Wamenkop Singgung Peluang Kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih untuk Berinvestasi di Bitcoin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/20/KOPERASI-20-1444329978.jpg" alt="Seskemenkop Ahmad Zabadi saat menghadiri pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Sabtu (19/4). Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Seskemenkop Ahmad Zabadi saat menghadiri pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Sabtu (19/4). Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 390 unit koperasi di Malang, Jawa Timur, sudah siap dilegalkan menjadi Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih. Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi usai menghadiri pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Pembentukan Kopdes Merah Putih di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Sabtu (19/4). Ahmad Zabadi menyebut hingga Sabtu (19/4) kemarin, sebanyak 60 di antaranya sudah siap mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. Untuk diketahui, pembentukan Kopdes Merah Putih dengan target 80.000 unit secara nasional dapat dikukuhkan pada 12 Juli 2025 yang berbarengan dengan Peringatan Hari Koperasi. "Kabupaten Malang saya kira sudah menargetkan sebelum 30 Juni 2025, Koperasi Desa Merah Putih sudah terbentuk di 390 desa. Per hari ini (Sabtu, 19/04) sebanyak 60 Koperasi Desa Merah Putih siap didirikan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) Ahmad Zabadi dalam keterangannya Minggu (20/4). Lebih lanjut, Ahmad Zabadi optimis bahwa program pembentukan Kopdes Merah Putih ini akan tercapai sesuai target apabila di setiap Kabupaten melakukan berbagai terobosan untuk melakukan percepatan. Di antaranya dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki di setiap wilayah. Itu sebabnya dia meyakini bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih nantinya akan memberikan dampak bagi perekonomian daerah khususnya desa, salah satunya mengurangi angka kemiskinan. "Pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menghadirkan kegiatan usaha yang lebih produktif, jangan sampai desa menjadi salah satu sumber kemiskinan di Indonesia, bahkan kemiskinan ekstrem," ujarnya.&nbsp; Sebagaimana diketahui bahwa persyaratan pendirian Kopdes Merah Putih harus diawali dengan musyawarah di tingkat desa sebagaimana pedoman baku yang tertuang di dalam modul yang disusun oleh Kemenkop. Sementara itu Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen penuh untuk menyukseskan program pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih. Di Malang sendiri saat ini sudah banyak koperasi yang juga siap menjadi bagian dari ekosistem Kopdes Merah Putih karena masih memiliki beberapa Koperasi Unit Desa (KUD) yang masih hidup sejak zaman Orde Baru.&nbsp; Lathifah Shohib membenarkan bahwa misi pembentukan Kopdes Merah Putih adalah semata-mata untuk mengangkat perekonomian nasional atau daerah yang dimulai dari desa. Sebab selama ini desa kerap ditinggalkan dalam pembangunan namun justru menjadi sumber kekuatan utama bagi ketahanan ekonomi suatu negara.&nbsp; "Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis, karena Koperasi Desa jati dirinya dari kita, oleh kita, untuk kita," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Pembentukan Kopdes Merah Putih dengan target 80.000 unitdocanangkan pada 12 Juli 2025 yang berbarengan dengan Peringatan Hari Koperasi.

Kemenkop Pastikan 390 Unit Koperasi Di Malang Siap Dilegalkan Jadi Koperasi Desa Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/28/BUDI-ARI-541974378.jpg" alt="Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi secara resmi membentuk pos pengaduan yang terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah. Menurutnya, ini diperlukan dalam membangun dan memperkuat ekosistem perkoperasian yang kondusif, semakin maju. Menkop juga mengatakan, dibentuknya Pos Pengaduan tersebut sebagai perpanjangan tangan dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Utamanya dalam hal mediasi hingga audiensi koperasi di Indonesia. "Dan itu akan terintegrasi dengan Satgas yang baru dibentuk dalam hal mediasi, audiensi, serta upaya pengawasan preventif terhadap permasalahan koperasi yang akan timbul ke depannya. Baik binaan pusat maupun permasalahan koperasi lainnya yang ada di daerah-daerah," kata Menkop Budi Arie, dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (28/1). Lebih lanjut Menkop menjamin kemudahan dalam proses pengaduan. Salah satunya dengan menyiapkan banyak kanal, mulai dari call center hingga WhatsApp. "Pos pengaduan dapat disampaikan selain datang langsung secara offline, juga secara online melalui berbagai saluran seperti call center, email, telepon, WhatsApp, dan situs web," lanjut Menkop. Lebih lengkap, berikut ini kanal pengaduan koperasi yang disiapkan Kemenkop. Meliputi Call Center 1500 587; Email yang ditujukan ke surat@kop.go.id; WhatsApp +62 8111 451 587; dan website https://kop.go.id/layanan. Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah yang ada di Indonesia, dengan nama Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah. Dalam Satgas tersebut terdiri dari berbagai unsur. Meliputi perwakilan dari unsur Kejaksaan Agung, Polri. Lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun tugasnya, mulai dari mengawal putusan homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU hingga kembali menyehatkan lembaga koperasi dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan RAT untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi.

Pos pengaduan terintegrasi dengan Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah diperlukan dalam memperkuat ekosistem perkoperasian yang kondusif.

 Menkop Budi Arie Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/12/budi-arie-s-2445266892.jpg" alt="Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. (dok. Kemenkop)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi. (dok. Kemenkop)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi meluncurkan logo baru, pada Kamis (12/12). Logo ini menjadi identitas baru dan sekaligus momentum kebangkitan koperasi, setelah berpisah nomenklatur dengan Kementerian UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa logo ini menjadi simbol transformasi dan modernisasi koperasi dalam menjawab tantangan ekonomi global. "Logo ini melambangkan semangat menuju Indonesia Emas 2045. Bukan sekadar logo, tapi semangat membangun koperasi sebagai pondasi ekonomi," kata Budi Arie saat peluncuran logo di Jakarta, Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia menjelaskan logo berbentuk huruf 'K' dengan simbol kepala emas mencerminkan koperasi yang modern dan dinamis. Menkop berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pemain utama perekonomian nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan koperasi yang modern, adaptif, dan berkelanjutan. Saya yakin koperasi mampu mewujudkan keadilan sosial," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, logo baru ini merupakan hasil sayembara yang digelar Kemenkop sejak 8 November 2024 dengan total sebanyak 1.932 pendaftar dan 714 karya unggahan. Setelah melakukan seleksi yang ketat, akhirnya logo karya I Putu Nathan Wikandhi terpilih sebagai pemenang dengan total skor 412,25 dan 565 suara publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menkominfo mengatakan pihaknya telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk para peserta yang jadi pemenang lomba sayembara logo. "Murah itu cuma Rp200 juta. Dan lomba kan semua dibagi ke peserta," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Arie berharap logo baru dapat menjadi simbol transformasi koperasi di Indonesia. Utamanya untuk mendukung visi Kemenkop menghadapi tantangan global, dan memperkuat pemberdayaan koperasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Logo ini mencerminkan kesan modern, profesional, dan adaptif, sesuai perkembangan zaman," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi memecah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Pemisahan ini dilakukan salah satunya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi RI yang ditargetkan bisa melampaui di atas 5 persen.</div>

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, mengatakan bahwa logo ini menjadi simbol transformasi dan modernisasi koperasi.

Kemenkop Resmi Luncurkan Logo Baru, Budi Arie: Semangat Membangun Koperasi sebagai Pondasi Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/IMG_5632JPG-905744972.jpg" alt="Menkoinfo Budi Arie tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkoinfo Budi Arie tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi Partai Golkar Firnando H Ganinduto meminta Kementerian Koperasi dapat mempertimbangkan syarat membuka cabang koperasi sebagaimana termuat dalam Permenkop Nomor 8 Tahun 2023. Ia menilai, aturan itu memberatkan masyarakat untuk mengembangkan koperasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, aturan batas nominal dari semula Rp 15 juta menjadi Rp 500 juta banyak dikeluhkan masyarakat. Khususnya, warga di Kendal, Jawa Tengah (Jateng), yang menjadi daerah pemilihan (dapil) Firnando.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka mengeluh, kenapa? Karena ada perubahan di Permen 49 menjadi Permenkop 8 Tahun 2023&nbsp; di mana di situ di-highlight bahwa untuk membuka cabang USP koperasi primer itu dari Rp 15 juta jadi Rp 500 juta, nah ini akhirnya membuat mereka tidak bisa membuat cabang di mana-mana, kesulitan," kata Firnando saat rapat kerja dengan Menteri Koperai Budi Arie Setiadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, banyak masyarakat mempertanyakan tujuan syarat nominal Rp 500 juta untuk membuka cabang koperasi. Ia tak memungkiri, nilai itu sangat besar dan sulit dijangkau.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mereka bilang koperasi ini untuk orang menengah ke bawah jadi kalau sudah Rp 500 juta sudah tinggi sekali buat mereka," ucap Firnando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Firnando juga menanggapi jawaban Budi Arie yang menyebut kenaikan nominal pembukaan cabang Rp 500 juta bertujuan agar koperasi untung. Menurutnya, nominal yang ditetapkan itu terlalu berlebihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Dapil Jateng I itu menyebut, angka kenaikan itu mematikan koperasi masyarakat. Dia pun menyarankan, agar kenaikan harga pembukaan cabang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat kelas menengah ke bawah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, itu akan membuahkan koperasi-koperasi yang lebih banyak lagi di Indonesia sehingga keuntungannya akan lebih banyak lagi," ucap Firnando.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya enggak minta balik ke Rp 15 juta, tapi minimal, jangan signifikan dinaikkannya gitu, akhirnya teman-teman yang di bawah yang punya koperasi, mau buka cabang enggak? Enggak mampu, untuk mendapatkan Rp 500 juta. Mereka udah punya koperasi, cuman untuk membuka lagi itu susah, karena dinaikkannya signifikan sekali," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Firnando mengingatkan dasar pembentukan koperasi untuk ekonomi kerakyatan. Sehingga, angka Rp 500 juta tidak relevan dengan kondisi keuangan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini kan kita bicara ekonomi kerakyatan. Kalau misalnya yang menengah ke atas ya kita bicara bank gitu kan. Jadi mereka dengan membuka cabang yang besar, koperasi-koperasi di daerah itu akan lebih besar, akan lebih banyak gitu," pungkasnya.</div>

Ganinduto mengatakan, aturan batas nominal dari semula Rp 15 juta menjadi Rp 500 juta banyak dikeluhkan masyarakat.

Legislator Golkar Kritik Aturan Syarat Menteri Budi Arie Rp 500 Juta untuk Buka Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/2021_0121_22200500-01.jpg" alt="Pekerja perempuan bekerja di UMKM Rajungan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Ogen/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja perempuan bekerja di UMKM Rajungan di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Ogen/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah terus berupaya membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, pihaknya terus mendorong UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital agar dapat menjalankan usahanya dari rumah dan terhubung ke ekosistem digital.  Eddy menyebut, di Indonesia ada sekitar 63 juta usaha mikro, 783 ribu usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah dan 5 ribuan usaha besar. Namun, baru sekitar 14 persen UMKM di Indonesia yang terhubung dengan platform digital.  "Jadi sekitar delapan jutaan UMKM yang terhubung ke dunia digital ini yang harus kita tingkatkan," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/11).  Padahal, kata dia, Covid-19 telah menggerus penjualan dan terganggunya bahan baku bisnis. Selain UMKM, koperasi pun hampir sama situasinya. Sektor yang paling terdampak memang pada penyediaan akomodasi, makan dan minum, pedagang besar, eceran dan industri pengolahan.  Ia memaparkan, Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan langkah-langkah guna membangkitkan sektor UMKM, seperti bantuan sosial, relaksasi dan restrukturisasi kredit, insentif pajak, digitalisasi UMKM, pembiayaan modal kerja, aktivasi dan perluasan penyerapan pasar dan konsolidasi brand.  "Untuk menjaga perekonomian di tengah pandemi, Kementerian Koperasi dan UKM sudah menyediakan langkah- langkah. Di antaranya bagi UMKM yang sudah bangkrut itu harus dibantu dengan bantuan langsung tunai," kata Eddy.  Sedangkan UMKM atau koperasi yang masih beroperasi akan direstrukturisasi mulai dari kreditnya, pinjaman, masa pembayaranya, serta diberikan subsidi bunga. Selain itu, disediakan juga bantuan yang diutamakan untuk sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. Di mana sektor yang menjadi tulang punggung ini di kuartal II dan III mampu tumbuh positif.  Kemudian, Ia menambahkan, secara bertahap bantuan untuk usaha dibidang kesehatan misalnya, refleksi, salon dan lainnya. "Kita siapkan langkah langkah itu. Kita juga menyiapkan keberlanjutan, salah satunya bagaimana kita branding UMKM ke depan," tutupnya.

Usaha Dari Rumah, UMKM Diminta Optimalkan Teknologi Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/KUR-OK.jpg" alt="Kementerian Koperasi bersama BRI mendukung langka-langkah penyelamatan UMKM dengan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Koperasi bersama BRI mendukung langka-langkah penyelamatan UMKM dengan memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendukung upaya - upaya Bank BRI dalam kaitannya penyelamatan dan recovery UMKM yang berada dalam kondisi sulit akibat terimbas pandemi Covid-19.  Dalam konferensi pers yang dilakukan di Jakarta (06/07), Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pihak terkait lainnya termasuk salah satunya yakni BRI dengan tujuan memberi perlindungan terhadap pelaku UMKM di Indonesia.  Salah satu bentuk nyata upaya kepedulian pemerintah yakni dengan digulirkannya program tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menyampaikan, pihaknya telah menerima alokasi dana tersebut dari Kemenkop UKM dan telah meneruskan subsidi bunga ini kepada UMKM yang masuk dalam kriteria penerima.  “Pada minggu lalu, Selasa (30/06), BRI telah mendistribusikan stimulus tambahan subsidi bunga KUR tahap pertama yang telah diterima dari pemerintah senilai Rp 12,9 Miliar kepada lebih dari 211 ribu debitur KUR di seluruh Indonesia,” imbuhnya.  Secara teknis, tambahan subsidi bunga yang dibayarkan pemerintah akan dimasukan ke rekening pinjaman debitur dan tidak dapat diambil secara tunai untuk cadangan beban pembayaran bunga atau meringankan pembayaran bunga bulan berikutnya.  “Selanjutnya debitur yang dinyatakan berhak menerima tambahan subidi bunga, akan menerima stimulus sebesar 6% pada 3 bulan pertama dan 3% pada 3 bulan kedua serta tambahan subsidi tersebut berlaku sejak bulan Mei 2020” imbuh Supari.  BRI telah melakukan berbagai upaya untuk membantu debitur terdampak untuk tetap bertahan melalui program restrukturiasi. Sampai dengan pertengahan Juni 2020, BRI telah melakukan restrukturisasi dengan nilai mencapai Rp164,9 Triliun yang mayoritas ada di segmen UMKM.  Selain itu, BRI juga fokus untuk menjaga keberlanjutan usaha para pelaku UMKM dengan tetap menyalurkan Kredit khususnya di segmen UMKM pada dan sektor-sektor tidak terdampak langsung. Sebagai contoh, hingga akhir Juni 2020 tercatat BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp 56 Triliun kepada lebih dari 2 juta pelaku UMKM.  “Melalui berbagai upaya ini, diharapkan mampu mengembalikan daya tahan ekonomi pelaku UMKM yang terpukul akibat pandemi Covid-19 dan BRI berperan aktif mengakeselerasi Program Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional,” imbuh Supari.  Trisnowati, salah satu pelaku UMKM penerima bantuan subsidi KUR yang disalurkan BRI mengatakan subsidi bunga yang diberikan pemerintah sangat bermanfaat dan meringankan beban yang dihadapinya. Dengan bantuan subsidi bunga, dirinya memiliki kelonggaran finansial yang kini dapat diputar kembali untuk modal usaha.  “Saya berterima kasih kepada Pemerintah yang sudah membantu memberikan subsidi bantuan bunga melalui Bank BRI, sehingga saya bisa melanjutkan usaha saya untuk kelanjutan hidup keluarga,” ujar Trisnowati yang memiliki usaha berdagang peralatan masak di daerah Cililitan, Jakarta.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BWEoDuJ15TQ  https://www.youtube.com/watch?v=Rlc1-yEgCxk  https://www.youtube.com/watch?v=Ea0LL6fNuRU

Kemenkop UKM dan BRI Pacu Kebangkitan UMKM Lewat Subsidi Bunga KUR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/kEMENDES-09010.jpg" alt="TOKO MODERN: Pendirian BUMDes Mart merupakan inovasi Desa Sidorejo untuk memenuhi minat masyarakat yang membutuhkan tempat berbelanja nyaman dan lengkap dengan waktu operasi hingga larut malam. (Kemendes for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>TOKO MODERN: Pendirian BUMDes Mart merupakan inovasi Desa Sidorejo untuk memenuhi minat masyarakat yang membutuhkan tempat berbelanja nyaman dan lengkap dengan waktu operasi hingga larut malam. (Kemendes for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi koperasi sebagaimana seruan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menuai respons positif dari berbagai kalangan. Terkecuali para pakar ekonomi.  Salah satunya adalah, Pakar Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan Frans Meroga Panggabean. Karena menghindarkan BUMDes dikuasai segelintir elite desa. Maka badan usaha berbentuk koperasi adalah jawabannya. Sebab, dalam koperasi selalu mengedepankan, nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, dan keadilan.  "Tetap, kuncinya adalah penguatan kapasitas SDM serta pemanfaatan teknologi digital," ujar Frans setelah menutup Rapat RKA Nasari Sentra KUMKM di Jakarta Utara, (12/12) seperti dilansir dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com.  Frans juga menanggapi strategi pemerintah yang konsisten menaikkan plafond Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tiap tahun semakin besar di mana tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 190 Triliun dan tahun 2024 ditargetkan naik hingga Rp 325 Triliun.  Karena itu, Ia meminta agar koperasi juga diberikan peran yang besar dalam penyaluran KUR agar dampak signifikan pada ekonomi segera terlihat. Banyak koperasi berkualitas dan berprestasi yang layak diberikan kepercayaan untuk menyalurkan KUR tepat sasaran ke sektor produktif.  "Harapan kami Pemerintah juga melibatkan secara aktif koperasi dalam penyaluran KUR karena koperasi kenal betul mana UMKM yang layak diberikan pinjaman dan mana yang belum layak," jelas lulusan MBA dari Grenoble Universite, Perancis ini.  Frans yang merupakan Wakil Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Nasari itu juga menyatakan, setidaknya ada tiga langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengarus-utamakan ekonomi kerakyatan.  Pertama, bersama-sama dengan DPR segera mensahkan Undang Undang (UU) Perkoperasian yang baru agar koperasi dapat lebih terlibat aktif dalam inklusi keuangan.  "UU Perkoperasian yang baru itu diharapkan telah mengatur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Koperasi," paparnya.  Kedua, lanjutnya, Kementerian Koperasi menjadi motor untuk terwujudnya mekanisme penilaian dan pemeringkatan rating obligasi bagi koperasi. Pentingnya ada lembaga yang merilis kategori investasi sebuah koperasi karena sebenarnya secara regulasi koperasi boleh menerbitkan Surat Utang Koperasi (SUK).  "Ini untuk memperlakukan secara sejajar koperasi agar dapat mengakses pendanaan lebih luas lagi," imbuhnya.  Ketiga, libatkan secara aktif koperasi dalam program pemberdayaan dan penyalur program KUR dibarengi dengan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kepada UMKM.

Agar Tak Dikuasai Elite Desa, BUMDes Bisa Berubah Jadi Koperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/lpdb-salurkan-kredit-rp-1839-m-di-kalimantan-timur_m_136205.jpeg" alt="Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial" width="100%">
<figcaption>Dirut LPDB-KUMKM Kemas Danial</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial mengatakan, bantuan penguatan modal melalui dana bergulir diharapkan bisa menumbuhkan iklim usaha yang positif di kalangan KUMKM Kalimantan Timur. LPDB telah menyalurkan pinjaman Rp 183,9 miliar kepada 31 mitra di Kaltim.  &rsquo;&rsquo;Ini peran nyata LPDB untuk membantu pelaku KUMKM di Kaltim,&rdquo; ujar Kemas dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim) tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Samarinda, Rabu (7/6).&nbsp;  Secara nasional, LPDB telah menyalurkan pinjaman kepada 4.270 mitranya sebesar Rp 8,19 triliun pada periode 2008&ndash;2017. Adapun, tahun ini total dana bergulir yang akan disalurkan sebesar Rp 1,5 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 600 miliar dialokasikan untuk pinjaman syariah, sedangkan Rp 900 miliar untuk sektor riil.  LPDB telah menggandeng Kejaksaan Tinggi Kaltim dalam penyelesaian pinjaman/utang apabila terjadi wanprestasi. Bantuan penguatan modal dari LPDB diyakni mampu menggerakkan ekonomi daerah asalkan digunakan secara benar. &rdquo;Kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat sehingga kesejahteraan semakin dekat dan mampu bersaing di pasar global, terutama saat ASEAN Economic Community (AEC),&rdquo; jelasnya. (tih/c7/wir)

LPDB Salurkan Kredit Rp 183,9 M di Kalimantan Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/lpdb-gandeng-kejati-tekan-kredit-macetnbsp_m_136203.jpeg" alt="Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Yusuf menyerahkan cenderamata kepada Direktur Utama LPDB Kemas Danial setelah penandatanganan MoU antara LPDB dan Kejati Kaltim." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Yusuf menyerahkan cenderamata kepada Direktur Utama LPDB Kemas Danial setelah penandatanganan MoU antara LPDB dan Kejati Kaltim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menjadikan kejaksaan tinggi (kejati) daerah sebagai ujung tombak dalam penyelesaian pinjaman atau utang dengan pelaku KUMKM apabila terjadi suatu wanprestasi. Dengan begitu, tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) dapat ditekan secara signifikan.  Pernyataan itu disampaikan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara LPDB dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kaltim). MoU tersebut berisi tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di Samarinda, Kaltim. Turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut, antara lain, Wakil Kajati Kaltim Yusuf serta Kadiv Hukum &amp; Humas LPDB Sri Amelia Harimukti.&nbsp;  &rdquo;Dengan kerja sama ini, jaksa akan menagih supaya uangnya bisa kembali. Banyak yang sudah berhasil sehingga ini akan terus-menerus kita lakukan supaya kredit macet ini dapat ditekan,&rdquo; ujar Kemas, Rabu (7/6).  Dia menyatakan, kerja sama dengan kejati sangat penting dalam mengawasi penggunaan dana bergulir. Sebab, LPDB sebagai badan layanan umum dari Kementerian Koperasi dan UKM, sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tidak diperkenankan membuka cabang di daerah. &rdquo;LPDB tidak boleh punya cabang. Sehingga perlu pengawasan keuangan negara melalui Jamdatun,&rdquo; jelasnya.  Ini merupakan MoU yang ke-8 antara LPDB dan kejati. Sebelumnya, MoU dilakukan LPDB dengan Kejati Sulselbar, Kejati Jawa Timur, Kejati Jawa Tengah, Kejati Bengkulu, Kejati Bali, Kejati Jogjakarta, dan Kejati Bangka Belitung. &rdquo;Selain bantuan hukum, ada tindakan hukum lain. Misalnya, koperasi di bawah pemerintahan daerah bersengketa dengan kita, jaksa tidak boleh berpihak, tapi bertindak sebagai mediasi dan fasilitasi,&rdquo; jelas Wakil Kajati Kaltim Yusuf. (tih/c6/wir)

LPDB Gandeng Kejati Tekan Kredit Macet&nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian koperasi

Berita Terkini

Wamenkop Singgung Peluang Kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih untuk Berinvestasi di Bitcoin

Kemenkop Pastikan 390 Unit Koperasi Di Malang Siap Dilegalkan Jadi Koperasi Desa Merah Putih

Menkop Budi Arie Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah

Kemenkop Resmi Luncurkan Logo Baru, Budi Arie: Semangat Membangun Koperasi sebagai Pondasi Ekonomi

Legislator Golkar Kritik Aturan Syarat Menteri Budi Arie Rp 500 Juta untuk Buka Koperasi

Usaha Dari Rumah, UMKM Diminta Optimalkan Teknologi Digital

Kemenkop UKM dan BRI Pacu Kebangkitan UMKM Lewat Subsidi Bunga KUR

Agar Tak Dikuasai Elite Desa, BUMDes Bisa Berubah Jadi Koperasi

LPDB Salurkan Kredit Rp 183,9 M di Kalimantan Timur

LPDB Gandeng Kejati Tekan Kredit Macet

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian koperasi

Berita Terkini

Wamenkop Singgung Peluang Kemungkinan Koperasi Desa Merah Putih untuk Berinvestasi di Bitcoin

Kemenkop Pastikan 390 Unit Koperasi Di Malang Siap Dilegalkan Jadi Koperasi Desa Merah Putih

Menkop Budi Arie Bentuk Pos Pengaduan yang Terintegrasi Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah

Kemenkop Resmi Luncurkan Logo Baru, Budi Arie: Semangat Membangun Koperasi sebagai Pondasi Ekonomi

Legislator Golkar Kritik Aturan Syarat Menteri Budi Arie Rp 500 Juta untuk Buka Koperasi

Usaha Dari Rumah, UMKM Diminta Optimalkan Teknologi Digital

Kemenkop UKM dan BRI Pacu Kebangkitan UMKM Lewat Subsidi Bunga KUR

Agar Tak Dikuasai Elite Desa, BUMDes Bisa Berubah Jadi Koperasi

LPDB Salurkan Kredit Rp 183,9 M di Kalimantan Timur

LPDB Gandeng Kejati Tekan Kredit Macet&nbsp;

Download Aplikasi JawaPos.com

LPDB Gandeng Kejati Tekan Kredit Macet