<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/DATA-PROTECTION.jpg" alt="Ilustrasi: Indonesia akhirnya memiliki payung hukum perlindungan data pribadi. (Lawpilots)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Indonesia akhirnya memiliki payung hukum perlindungan data pribadi. (Lawpilots).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan terkait kasus dugaan pencurian data KTP warga Bogor untuk penjualan SIM card seluler. Kominfo bahkan berencana memanggil pihak provider untuk meminta penjelasan. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan penyebab kebocoran data pribadi milik masyarakat tersebut. Dia juga akan meminta pihak provider melakukan pencegahan agar peristiwa semacam ini tidak terulang. "Kominfo akan meminta penjelasan pihak Indosat dalam rangka evaluasi dan juga pencegahan agar kasus serupa tidak terulang kembali," kata Budi di Jakarta, Sabtu (31/8). Budi juga memerintahkan kepada seluruh operator seluler untuk memastikan perlindungan data masyarakat dan patuh terhadap UU Telekomunikasi, serta UU Perlindungan Data Pribadi. "Seluruh operator seluler dan ekosistem telekomunikasi itu harus memperhatikan perlindungan konsumen, kualitas layanan, dan patuh hukum," jelasnya. Sebelumnya, Polres Bogor Kota mengungkap kasus pencurian data phising cybercrime indentity thenft yang melibatkan perusahaan penjual kartu sim provider. Kasus itu diungkap di sebuah ruko di Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor Kota Kombespol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, perusahaan itu mencuri ribuan data KTP guna mengejar target penjualan SIM card. Pencurian identitas berawal dari penangkapan dua pelaku tindakan pencurian penyalahgunaan data pribadi milik orang lain tanpa izin. Keduanya bekerja di PT NTP sebagai kepala cabang dan operator. Masing-masing berinisial PMR dan L. "Mereka mengerjakan permintaan dari PT&nbsp;Indosat&nbsp;Ooredoo Hutchison, dengan target mampu menjual 4.000 SIM card.&nbsp;Indosat&nbsp;menargetkan PT Nusa Pro Telemedia Persada agar setiap bulan mampu menjual 4 ribu sim card&nbsp;Indosat," ucap Bismo, Kamis (29/8). Bismo menyebut, pelaku telah menyalahgunakan 3000 identitas warga kota Bogor. Pelaku PMR bertugas memasukkan SIM card ke dalam handphone guna diisi data milik orang lain tanpa izin. Dengan perbuatannya, pelaku mendapat keuntungan Rp 25,6 juta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan terkait kasus dugaan pencurian data KTP warga Bogor untuk penjualan SIM card.

Data Pribadi 3.000 Warga Bogor Dicuri untuk Penjualan SIM Card, Kementerian Kominfo Akan Panggil Pihak Provider

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/IMG-20240804-WA0005-3655403633.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Kominfo)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Humas Kementerian Kominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dalam pemerintahan Joko Widodo dengan menyediakan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinamakan INA Digital. &ldquo;Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,&rdquo; ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. INA Digital merupakan nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024 lalu. Adapun keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. &ldquo;Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,&rdquo; ujar Menkominfo. INA Digital membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Sejumlah layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru. Menkominfo menjelaskan pelayanan publik melalui INA Digital membutuhkan migrasi data kependudukan ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital. Kementerian Kominfo juga mendukung transformasi digital melalui operasional Pusat Data Nasional (PDN). Saat ini, Kementerian Kominfo tengah mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital. &ldquo;Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,&rdquo; pungkas Menkominfo.

INA Digital merupakan nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024 lalu.

10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kementerian Kominfo Dorong Transformasi Digital Lewat Penyediaan Platform INA Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/Screenshot_2024-06-28-11-17-24-225_comgoogleandroidgm-edit-213147781.jpg" alt="Ilustrasi Judi online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Judi online</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Jeratan judi online tidak hanya menyasar masyarakat umum. Tetapi juga sampai ke aparat Polri hingga TNI. Data Pusat Informasi Pengolah Data TNI mencatat ada 3.962 orang prajurit TNI yang terlibat judi online.&nbsp; Untuk mencegah semakin banyak prajurit TNI terjerat judi online, Mabes TNI menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). TNI menegaskan seluruh prajuritnya wajib menghindari judi online atau judol.&nbsp; Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 3,7 juta lebih orang Indonesia bermain judi online. Termasuk di dalamnya ASN, TNI, dan Polri. "Survei PPATK juga mengungkap perputaran uang judol pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dan diperkirakan transaksi ini dapat sampai pada angka 900 triliun hingga akhir tahun 2024 ini," ujar Ketua Tim Literasi Digital sektor Pemerintahan Kominfo Diah Aliefya dalam keterangannya, Jumat (9/8). Sementara itu Wakil Kepala Pusat Informasi Pengolah Data (Pusinfolahta) TNI Kolonel S. Ginting juga mengakui kasus judi online yang sudah merambah ke lingkungan prajurit TNI. "Ada 3.962 Prajurit TNI terlibat judi online. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang masuk di dalamnya," jelas Ginting. Ginting mengingatkan, Prajurit TNI harus sadar bahwa akan ada sanksi tegas bagi mereka yang terlibat judi online. "Kita sebagai prajurit diminta untuk tanggap terhadap hal-hal yang marak terjadi di internet, termasuk judol (judi online). Agar bisa mengantisipasi hal-hal negatif dan senantiasa mendukung hal-hal positif," ungkapnya.

Mabes TNI menggandeng Kementerian Kominfo untuk membuat program pencegahan judi online. Setelah 3.962 tentara kedapatan terlibat judi online

Sebanyak 3.962 Tentara Terlibat Judi Online, TNI Gandeng Kominfo Bikin Program Pencegahan

<div id=":18k" class="ii gt"> <div id=":18f" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/IPV6-1089418120.jpg" alt="Jumpa pers terkait adopsi IPv6 di Indonesia.&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers terkait adopsi IPv6 di Indonesia.&nbsp;</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Efisiensi yang diperoleh dari implementasi IPv6 dan semakin kecilnya biaya migrasi menjadi daya tarik utama kenaikan tingkat adopsi IPv6 di Indonesia. Hal tersebut juga semakin urgent dengan semakin terbatasnya sisa sumber daya IPv4 di dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam sesi dikusi panel pada acara IPv6 Summit 2023 dengan tema Embracing IPv6 Innovation Toward Intelligent Indonesia Digital Vision 2030 &amp; 2045 yang diadakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) bersama Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta IPv6 Council Asia Pasifik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan, untuk mendukung pengembangan teknologi digital diperlukan teknologi internet protokol (IP) dengan jumlah alamat IP yang tak terbatas. Ruang alamat yang dimiliki internet protokol version 4 (IPv4) sudah tidak mencukupi untuk menjamin konektivitas setiap perangkat untuk dapat saling terhubung.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dunia sudah memulai proses migrasi ini sejak beberapa tahun lalu, begitu juga di Indonesia. Saat ini proses adopsi IPv6 diharapkan bisa lebih cepat karena use case keuntungan dari proses migrasi bisa langsung dirasakan oleh pengguna," ujarnya di Jakarta,&nbsp; Senin (11/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya dalam kesempatan yang sama mengatakan, IPv6 tidak hanya menawarkan banyaknya nomor, namun juga keuntungan mulai dari end-to-end security, improvement features, koneksi yang lebih baik, minim gangguan, dan minim delay dibandingkan dengan IPv4.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semua perangkat telekomunikasi yang ada saat ini sudah mendukung IPv6. Saat ini IPv6 juga menjadi sumber daya yang sangat besar dan dibutuhkan sebagai dasar implementasi teknologi seperti autonomus car yang akan masif di masa depan," ungkapnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">I Gede Damaryusa, Chief Technology Officer (CTO) PT XL Axiata Tbk menilai, adopsi IPv6 sangat membantu dari sisi operasional karena berbagai fitur yang diberikan, salah satunya perawatan BTS (base transceiver station) tanpa awak, mengurangi berbagai beban biaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan IPv6 sebagai pondasinya, sekarang aplikasi kiya sudah beragam sehingga biaya yang terbatas dapat digunakan untuk berbagai ekspansi membangun bisnis atau portofolio baru," kata Gede juga di acara yang sama.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gede menambahkan, keuntungan sangat nyata bagi XL Axiata melalui penerapan IPv6 adalah bagaimana XL berhasil meningkatkan efisiensi dari sisi operasional dimana sekarang sebagai CTO tugas utama saya adalah bertanggungjawab terhadap cost untuk menghasilkan revenue.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT XL Axiata,Tbk&nbsp; menjadi salah satu dari penerima Apresiasi Adopsi IPv6 tertinggi di Indonesia bersama dengan PT Telkom Indonesia, PT Cyberindo Aditama, PT Supra Primatama Nusantara, Universitas Islam Indonesia, PT PLN (Persero), serta Asosiasi Penyelenggaran Internet Indonesia (APJII), Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sebagai inisiator adopsi IPv6.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ryan Qiu, Vice CEO of Huawei Data Communication menyebut, digitalisasi kian mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ke depan, IoT berupa perangkat pintar, smart city, smart home telah terlibat dalam kehidupan sehari-hari.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemajuan teknologi ini memerlukan dukungan layanan internet IPv6 agar dapat menciptakan manfaat yang optimal bagi penggunanya. Dengan pengalaman dan keunggulan teknologinya, Huawei dapat membantu ekosistem digital menciptakan terobosan baru demi mewujudkan transformasi digital di Indonesia," tutur Ryan.</div> </div> </div> </div>

Ruang alamat yang dimiliki IPv4 sudah tidak mencukupi untuk menjamin konektivitas setiap perangkat untuk dapat saling terhubung.

IPv4 Sudah Tak Mumpuni, Kominfo Dorong Pemanfaatan Protokol Internet Lebih Canggih Agar Indonesia Tidak Tertinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/WhatsApp-Image-2023-10-03-at-173838-2813242345.jpeg" alt="Menkominfo Budi Arie Setiadi" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie Setiadi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Semenjak 14 Oktober 2022, Kemenkominfo terus melakukan diseminasi informasi. Upaya itu demi menciptakan pemilu damai dengan peningkatan partisipasi pemilih, dan pemenuhan hak memilih, serta dipilih. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan strategi diseminasi ini dijalankan dalam tiga periode, yaitu pra-pemilu, saat pemilu, dan pascapemilu. Secara umum pesan yang disampaikan untuk menjawab berbagai isu pemilu antara lain peningkatan partisipasi, pemenuhan hak memilih dan dipilih. Selain itu juga untuk mengantisipasi SARA, anti perpecahan atau polarisasi. "Tapi yang terpenting adalah menangani hoaks untuk menjaga ruang digital tetap damai," ujar Budi Arie Setiadi. Menteri Budi Arie menyatakan diseminasi informasi periode pra-pemilu berfokus pada ajakan anti-golput dan berpartisipasi dalam pemilu untuk mendorong seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya. "Selanjutnya, pesan pada periode saat pemilu, berfokus pada ajakan untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif sampai proses pemungutan dan penghitungan selesai. Dan terakhir, pesan pada periode pasca pemilu berfokus pada ajakan untuk menjaga persatuan dalam menyikapi hasil pemilu," tuturnya. Secara khusus, Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan platform digital, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta pemangku kepentingan strategis lain. "Untuk mengamplifikasi narasi Pemilu Damai 2024 dan mendukung penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman serta kondusif. Koordinasi secara internal, lintas satuan kerja Kementerian Kominfo juga akan dilakukan," jelas Menkominfo. Selain dengan penyelenggara platform digital, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menyebarluaskan informasi penting terkait Pemilu Damai. "Juga pencegahan hoaks melalui SMS Blast dan status bar (tanda sinyal di gawai) kepada pengguna layanan seluler, serta pembentukan kanal Whatsapp," ungkap Menteri Budi Arie. Melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo juga melakukan sosialisasi dan diskusi terkait Pemilu di berbagai daerah. Bahkan Kementerian Kominfo memproduksi berbagai konten, infografis, dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di platform digital dalam bentuk video maupun audio, juga media cetak, mengenai Pemilu Damai 2024. "Kominfo juga menayangkan video kampanye Pemilu Damai, di setiap pelatihan literasi dan talenta digital," tandas Menkominfo. Secara khusus, guna mengantisipasi penyeberan informasi hoaks, Kementerian Kominfo melakukan monitoring isu pemilu dan penerbitan klarifikasi hoaks (hoaks debunking). "Kami juga melakukan take-down (penghapusan) konten hoaks isu pemilu dan pemutusan akses situs yang mengandung hoaks pemilu," tegas Menteri Budi Arie. Selama pelaksanan Pemilu serentak nantinya, Kementerian Kominfo juga melakukan pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS). "Untuk menjaga supaya pelaksanaan pemilu terutama pada saat penghitungan suara tidak mengalami kendala gangguan sinyal," jelas Menkominfo Budi Arie. Menkominfo Ajak Jurnalis Wujudkan Pemilu Damai Media berperan penting dalam mendukung penyelenggara Pemilu melaksanakan pesta demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, Menkominfo mengajak seluruh insan pers mengawal teciptanya Pemilu Damai 2024. "Semoga Pemilu 2024 bisa menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan amanat rakyat. Jadi kedaulatan ada di tangan rakyat. Sehingga nantinya tercipta Pemilu Damai yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju," kata Menkominfo. Menkominfo menyatakan media massa merupakan sumber informasi terpercaya yang berperan penting dalam menciptakan situasi yang kondusif selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. "Kementerian Kominfo akan bekerja sama dengan seluruh media baik radio, televisi, platform digital, media online, cetak terkait Pemilu Damai 2024,&rdquo; ujarnya. Menurut Menkominfo, dinamika politik Indonesia bakal meningkat menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 19 hingga 25 Oktober 2023. &ldquo;Ini sudah masuk tahap-tahap yang menegangkan karena menurut jadwal KPU tanggal 19 Oktober 2023 waktu pendaftaran capres dan cawapres. Tentu dinamikanya luar biasa dalam waktu kurang dari 20 hari ke depan,&rdquo; tuturnya. Kementerian Kominfo menginisiasi kampanye Pemilu Damai 2024 untuk mengantisipasi potensi kekacauan informasi. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan sejumlah stakeholder agar Pemilu Damai 2024 dapat diwujudkan. "Pemilu merupakan sarana integrasi bangsa. Pemilu harus menyatukan kita semua. Maka dari itu, Kementerian Kominfo mendorong agenda-agenda komunikasi publik Pemilu Damai 2024,&rdquo; ujarnya. Kementerian Kominfo juga berkomitmen untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan bijak pada Pemilu 2024. Selain itu, Kementerian Kominfo berupaya mengantisipasi terjadinya polarisasi masyarakat selama dan setelah Pemilu. "Kementerian juga fokus dalam menjaga ruang digital tetap sehat dengan membentuk Satgas Anti Hoaks selama tahapan Pemilu 2024," tegas Menkominfo.(*)

Kemenkominfo terus melakukan diseminasi informasi. Upaya itu demi menciptakan pemilu damai dengan peningkatan partisipasi pemilih.

Kementerian Kominfo Bangun Strategi Diseminasi Untuk Ciptakan Pemilu Damai 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/SATELITE-SUKSES-967824987.jpg" alt="Sejumlah pejabat Indonesia memantau peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 milik Pemerintah yang akan menempati orbit 146&deg;BT tepat di atas Pulau Papua. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pejabat Indonesia memantau peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 milik Pemerintah yang akan menempati orbit 146&deg;BT tepat di atas Pulau Papua. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluncuran Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 berlangsung sukses. Satelit multifungsi milik Pemerintah itu akan menempati orbit 146&deg;BT tepat di atas Pulau Papua. Plt Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto, mengharapkan agar SATRIA-1 akan menempati orbit dan beroperasi dengan baik. "Alhamdulillah tadi peluncuran berlangsung dengan baik. Ini capaian yang sangat hebat dan keberhasilan atas doa seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya usai menyaksikan Peluncuran SATRIA-1 di Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat, Minggu (18/06/2023) waktu setempat. Peluncuran SATRIA-1 sempat tertunda 17 menit dari jadwal semula pukul 18.04 waktu setempat atau Senin (19/06/2023) pukul 05:04 WIB. Meskipun demikian, masih dalam time window peluncuran. Arief Tri Hardiyanto menjelaskan setelah ini SATRIA-1 akan dipantau oleh Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat bisa berfungsi dengan baik. "Mudah-mudahan semua perangkat yang ada di SATRIA-1 dapat bekerja dengan baik solar cell dan antenanya. Dan bisa terkendali dari stasiun bumi," tuturnya. Plt Dirut BAKTI Kominfo menyatakan setelah itu SATRIA-1 akan bergerak menempati orbit 146&deg;BT yang berada di atas langit Papua. "Semoga seluruh tahapan berjalan lancar hingga nanti bisa menempati orbit pada bulan November 2023,&rdquo; ujarnya. SATRIA-1 telah diluncurkan dengan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX). Satelit itu merupakan satelit multifungsi pertama milik Pemerintah dengan kapasitas terbesar di Asia. Pemerintah mengharapkan agar peluncuran SATRIA-1 berhasil dan bisa mendukung akselerasi transformasi digital nasional.

Setelah peluncuran SATRIA-1 sukses, selanjutnya akan dipantau Thales Alenia Space untuk memastikan seluruh perangkat berfungsi dengan baik.

Peluncuran Sukses, SATRIA-1 Akan Bergerak ke Orbit 146°BT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RUU-KUHP.jpg" alt="Nara sumber berfoto bersama usai acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, di Surabaya, Selasa (15/11)." width="100%">
<figcaption>Nara sumber berfoto bersama usai acara Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, di Surabaya, Selasa (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan, mengatakan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, diperlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, dan komprehensif, serta dinamis dalam pembangunan hukum yaitu revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).  “Upaya pemerintah merevisi dan menyusun sistem rekodifikasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menggantikan KUHP lama sebagai produk hukum pemerintahan zaman kolonial Hindia Belanda perlu segera dilakukan, sehingga sesuai dengan dinamika masyarakat,” tambahnya.  Hal tersebut disampaikan Bambang, pada sambutannya di acara Sosialisasi RUU KUHP, di Surabaya, Selasa (15/11).  Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan Kick Off Dialog Publik RKUHP yang bekerja sama dengan Kemenkopolhukam dan Kemenkumham, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas terkait RKUHP. Dialog Publik tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat serta membuka ruang dialog untuk menghimpun masukan terhadap draft RUU KUHP.  “Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga bersama-sama melaksanakan sosialisasi dalam bentuk dialog publik di 11 kota di Indonesia untuk menyebarkan draft RUU KUHP serta menghimpun masukan dari seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.  Bambang menjelaskan, sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat. Ia berharap acara Sosialisasi RUU KUHP ini dapat menjadi sarana sosialisasi pembahasan terkait penyesuaian RUU KUHP kepada elemen-elemen publik secara luas.  “Semoga acara ini membawa manfaat yang besar dan positif bagi kita, masyarakat, dan negara. Mari kita dukung KUHP buatan Bangsa Indonesia,” tutupnya.  Sesi sosialisasi diawali oleh pemaparan dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, I Gede Widhiana Suarda, menjelaskan bahwa penyusunan RUU KUHP telah melewati perjalanan yang panjang. Satu tahun terakhir ini, RUU KUHP menjadi salah satu prioritas legislasi yang dapat disahkan di tahun 2022.  “Alasan diperlukannya KUHP baru bahwasannya kalau bangsa sudah merdeka, maka secara politis dia juga harus merdeka dalam berhukum,” jelasnya.  Menurut Gede, Indonesia sebagai bangsa yang telah merdeka juga perlu produk hukum yang lahir dari rahim bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu mendukung produk hukum ini sebagai bentuk kedaulatan bangsa yang telah merdeka.  Gede menjelaskan, pada 2019 perancangan RUU KUHP sempat tertunda karena adanya pandangan publik terkait pro dan kontra mengenai RUUU KUHP, namun hal inilah yang menjadi titik krusial untuk bisa mempertemukan dan mengharmonisasikan pandangan yang berbeda, lalu diterjemahkan menjadi satu norma yang dipilih dan digunakan dalam RUU KUHP.  “Dari pandangan terkait pro dan kontra tersebut, maka diambil titik tengahnya sebagai cara untuk memberikan ruang kepada pro dan kontra sehingga bisa mengatur norma yang dimaksud oleh masyarakat,” tambahnya.  Selain itu, Gede menjelaskan bahwa RUU KUHP merupakan simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat serta menjunjung tinggi prinsip nasionalisme serta mengapresiasi partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan walaupun adanya perdebatan atas satu atau dua pasal yang telah disusun, tidak menghentikan seluruh pasal RUU KUHP hasil karya anak bangsa Indonesia.  Pada sesi selanjutnya, Akademisi Fakultas Hukum, Universitas Trisakti dan Juru Bicara RKUHP, Albert Aries, menjelaskan pasca dialog publik yang telah dilakukan di 11 kota oleh tim sosialisasi RKUHP telah diadopsi 69 masukan dari masyarakat dan 4 proofreaders terhadap batang tubuh dan penjelasan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi terkait adanya partisipasi yang bermakna dari penyusunan dan perumusan RKUHP.  “Pada draft 9 november lalu, ada 6 pasal yang sudah ditarik dari RKUHP yang menjadi bukti bahwa tim perumus RKUHP mendengarkan aspirasi dari masyarakat,” ungkapnya.  Selain itu, Aries mengungkapkan bahwa menyusun KUHP di negeri yang multietnis, multikultural, dan multireligi tidaklah mudah. Karena sebagai negeri yang beragam, Indonesia memiliki budaya yang kaya sehingga setiap daerah memiliki karakter yang khusus terkait hukum yang hidup di dalam masyarakat.  “Perlu dilihat bahwa tujuan dari RUU KUHP yaitu terkait pembaharuan hukum pidana dan juga sistem pemidanaan modern yang seharusnya sudah diubah dari KUHP yang lama,” tambahnya.  Hal ini bertujuan untuk merubah kondisi overcrowding lapas yang terjadi saat ini dan juga memberikan pemahaman paradigma baru dari paradigma retributif menjadi keadilan yang bersifat restoratif, rehabilitatif, dan korektif.  Aries juga menambahkan bahwa salah satu isu terkait penghinaan presiden tidak serta merta membatasi kebebasan berpendapat, karena konstitusi kita menghargai kebebasan berpendapat namun tidak mengizinkan adanya perbuatan menghina.  “Bahwa pasal ini pun disusun di RUKHP tetap mempertimbangkan asas demokrasi, sehingga sanksi-nya di bawah 3 tahun penjara dan juga merupakan delik aduan dibandingkan pasal 1 (34) yang merupakan delik biasa dan sanksinya 6 tahun penjara,” tutupnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/RUU-KUHP-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pada sesi terakhir, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Yovita Arie Mangesti, mengungkapkan bahwa dalam perjalanan menyusun produk Undang - Undang buatan Indonesia perlu diapresiasi sebagai upaya terobosan baru oleh pemangku kebijakan negeri, sehingga dapat dipahami norma hukum positif yang berfungsi menjadi panduan publik untuk berperilaku.  “Sebagai warga negara Indonesia, terutama mahasiswa hukum yang mengkaji hukum pidana, kita juga berperan untuk terus mengawal berjalannya hukum pidana ini ke depannya,” tambahnya.  Yovita menjelaskan, bahwa draf RUU KUHP terus mengalami berbagai perubahan, hal ini perlu dipandang sebagai bentuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga draf yang dihasilkan pada 9 November lalu bisa menjadi draf final RUU KUHP untuk segera disahkan.  “RUU KUHP juga telah disusun berdasarkan asas keseimbangan yang digali dari nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang merupakan salah satu keunggulan dari RUU KUHP,” ungkapnya.  “Berdasarkan isu-isu krusial yang ada di RUU KUHP dapat dilihat bahwa RUU KUHP cukup memotret situasi faktual yang ada di masyarakat,” tambahnya.  Menurutnya, keunggulannya RUU KUHP terdapat 18 keunggulan yang dalam penyusunan diawali dengan asas keseimbangan yang dibangun dari ide untuk mengakomodir kepentingan yang ada di masyarakat. “Harapannya juga bahwa RUU KUHP ini dapat menjadi suatu hukum yang humanis,” tambahnya.  Ia menyatakan, bahwa ini dapat dilihat dari salah satu tujuan pemidanaan adalah rehabilitasi dengan memasyarakatkan terpidana. Dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan dan menyelesaikan konflik dengan restorative justice secara lebih manusiawi.  “Selain itu, salah satu keunggulan yang saya apresiasi yaitu adanya pengaturan terkait disablitas, sehingga persoalan disabilitas juga merupakan objek hukum dan memang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.” tutupnya.  Sosialisasi mengajak masyarakat untuk mendukung KUHP buatan Indonesia. Acara ini diselenggarakan secara luring di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan dapat disaksikan melalui aplikasi Zoom dan kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo.  &nbsp;

Kominfo Ajak Masyarakat Melek RUU KUHP Dengan Sosialisasi di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG-20221011-WA0140-1.jpg" alt="Pembelajaran menggunakan kacamata virtual reality (VR) di SMAN 4 Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara" width="100%">
<figcaption>Pembelajaran menggunakan kacamata virtual reality (VR) di SMAN 4 Denpasar. Ni Putu Putri Muliantari/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Siswa SMA Negeri 4 Denpasar, Bali, mulai menggunakan teknologi kacamata virtual reality (VR) untuk proses pembelajaran. Sebelumnya, sekolah mendapat fasilitas tersebut dari Direktorat Ekonomi Digital Kementerian Kominfo.  ”Diawali dengan pelatihan-pelatihan, kebetulan penerapan teknologi diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Jadi dari kementerian memanggil lima orang guru, setelah proses berlangsung dari sekian sekolah kita yang dikunjungi bersama SMKN 1 Denpasar dan diberikan hadiah kacamata,” kata Kepala SMAN 4 Denpasar I Made Sudana seperti dilansir dari Antara.  Sudana mengungkapkan rasa senang atas pemberian teknologi imersif tersebut. Sebagai salah satu sekolah penggerak di Bali, dia menyatakan pentingnya untuk mengikuti perkembangan teknologi pada proses pembelajaran.  ”Kalau kita tidak mengikuti perkembangannya, kita akan digilas teknologi. Kalau misalnya laptop, itu sudah dari zaman Kurikulum 13 sudah kita terapkan, ditambah SMAN 4 Denpasar ini sekolah penggerak, di sana menekankan sekolah penggerak jadi katalisator untuk sekolah lain, dengan dasarnya teknologi,” terang I Made Sudana.  Saat ini, salah satu sekolah favorit di Kota Denpasar itu telah mengantongi 10 buah kacamata virtual reality, yang digunakan secara bergilir untuk seluruh siswa, dengan metode belajar berkelompok.  Guru mata pelajaran fisika SMAN 4 Denpasar Dewa Made Yuda Andika yang sekaligus mengomandoi penggunaan kacamata virtual reality mengaku tak kesulitan dengan hal itu. Siswa dalam satu kelas akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Secara bergilir mereka akan merasakan lingkungan tidak nyata dalam kacamata VR yang dihubungkan dengan telepon pintar berbasis android milik masing-masing.  ”Terkait kendala tidak terlalu, karena itu digunakan dengan mobile base (berbasis seluler). Kita bisa menggunakan smartphone anak-anak, karena kalau kita perhatikan sudah sebagian besar memiliki smartphone berbasis ndroid,” tutur Yuda.  Untuk penggunaannya, dia menjelaskan, kacamata virtual reality terhubung dengan aplikasi Millea Lab. Dalam aplikasi tersebut terdapat pilihan masuk sebagai pembuat yang dapat diakses guru menggunakan laptop dan pengguna yang dapat diakses siswa menggunakan telepon pintar, yang kemudian dipasang di depan kacamata VR.  ”Dengan VR kita menghadirkan lingkungan virtual di mana anak-anak masuk ke dalam. Kita buat lingkungan misalnya luar angkasa, kita buat mereka seolah-olah masuk ke luar angkasa,” ujar Yuda menjelaskan isi kacamata tersebut.  Yuda menyampaikan, teknologi itu dapat digunakan untuk seluruh mata pelajaran yang memungkinkan dibuatkan adegan dalam layar virtual.  Sejauh ini, lima guru SMAN 4 Denpasar yang ditunjuk dalam pelatihan Kementerian Kominfo itu telah membuat masing-masing satu buah adegan pembelajaran untuk siswa. Jumlah yang tak banyak itu sebagai salah satu kendala, yaitu kesulitan para guru dalam membuat adegan meskipun terbantu teknologi Millea Lab.

Siswa di Bali Mulai Gunakan Kacamata Virtual Reality untuk Belajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/kominfo-menteri-johnny-merger-indosat-H3-berto-2.jpeg" alt="Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Johnny G.Plate. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Kominfo tahun depan memperoleh pagu anggaran Rp 19,7 triliun. Tetapi ternyata kebutuhan anggaran mereka mencapai Rp 40,5 triliun atau mengalami kekurangan Rp 20 triliun lebih. Kebutuhan anggaran itu di antaranya untuk sosialisasi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), keamanan siber, dan literasi digital.  Kebutuhan tambahan anggaran tersebut disampaikan Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam rapat bersama DPR di Jakarta pada Rabu (21/9). Menteri merinci program-program yang butuh tambahan anggaran. Termasuk juga program yang belum ada anggaran sama sekali. Di antara program yang membutuhkan tambahan anggaran adalah program literasi digital.  ”Anggaran yang ada di pagu baru untuk 5,5 juta sasaran. Dengan nominal anggaran Rp 550 miliar,” kata Johnny G. Plate.  Politikus Partai Nasdem mengatakan, target atau sasaran literasi digital mereka adalah untuk 12,4 juta orang dengan anggaran Rp 1,25 triliun. Sehingga masih ada kekurangan Rp 700 miliar.  Menurut Johnny, program yang belum ada anggaran contohnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran Rp 20 miliar untuk sosialisasi UU PDP. Supaya UU tersebut bisa tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Dia mengatakan bagaimanapun caranya, harus dicarikan jalan supaya ada anggaran tersebut.  ’’Agar UU ini dipahami masyarakat secara luas,’’ tutur Johnny.  Dia mengatakan, pemerintah bersama Komisi I DPR diharapkan bisa mencari sumber pendanaan untuk pembiayaan kegiatan sosialisasi itu. Sebagai sebuah undang-undang yang baru dan memiliki peran vital, Johnny menjelaskan, sosialisasi UU PDP penting untuk dijalankan.  Dalam rapat pembahasan tambahan anggaran tersebut, Johnny juga menyampaikan kebutuhan anggaran untuk keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo.  ’’Anggaran peningkatan keamanan siber Rp 34,5 miliar. Ini adalah keamanan siber internal Kementerian Kominfo,’’ terang Johny.  Dia menambahkan, dalam postur rancangan APBN 2023 Kementerian Kominfo, anggaran tersebut belum tersedia.  Sementara itu, program literasi digital yang digulirkan Kementerian Kominfo bertajuk Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Di antara kegiatannya adalah mengedukasi masyarakat terhadap bahaya berita hoaks melalui program Kelas Kebal Hoaks dengan menggandeng Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo).  Pemeriksa Fakta Mafindo Riza Dwi Maqruf menyampaikan, banyak media atau aplikasi untuk digunakan mengecek keaslian informasi. Di antaranya memanfaatkan Google Lens untuk melakukan verifikasi informasi foto yang bertebaran di media sosial.  ’’Selain itu bisa menggunakan keywords terkait foto yang ingin di cari, kita bisa juga menggunakan Google Lens dengan cara buka aplikasinya,’’ tutur Riza Dwi.  Kemudian mengarahkan kamera ke foto yang ingin dicari informasi klasifikasinya. Menurut Riza Dwi, saat ini pengecekan sebuah informasi benar apa salah, sudah sangat mudah. Dia berharap masyarakat tidak lagi gampang termakan informasi atau berita hoaks.

Kominfo Butuh Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bekraf-sebut-ri-aktif-rangkul-ekonomi-digital_m_.jpg" alt="ilustrasi pengembangan ekonomi digital" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pengembangan ekonomi digital</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Nilai ekonomi digital Indonesia bakal melambung tinggi. Kondisi itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.  Dia memperkirakan pada 2030, nilai ekonomi digital Indonesia bakal mencapai USD 315 miliar atau Rp 4.715 triliun. Di tataran global, valuasi ekonomi digital saat ini mencapai 15,5 persen dari total produk domestik bruto dunia.  ”Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,5 kali lebih cepat dibandingkan kondisi 15 tahun terakhir. Data itu merupakan hasil kajian dari Bank Dunia pada 2022,” ujar Johnny G. Plate.  Dia menjelaskan pada 2030, diperkirakan 70 persen nilai baru dalam perekonomian, didasarkan pada model bisnis yang diaktifkan secara digital.  ’’Nilai ekonomi digital di Indonesia telah mencapai USD 70 miliar. Dan akan berkembang hingga USD 315,5 miliar pada 2030,’’ kata Johnny dalam keterangannya Rabu (14/9).  Dengan perhitungan tersebut Johnny mengatakan, potensi ekonomi digital memiliki potensi luar biasa untuk perekonomian Indonesia pada masa depan. Untuk menyambut potensi nilai ekonomi digital yang begitu besar, perlu disiapkan sejak dini. Di antaranya adalah memperbanyak kolaborasi antara perusahaan rintisan (startup) digital dengan modal ventura. Selain itu juga kolaborasi dengan perusahaan skala nasional dan internasional.  Di antara cara memperbanyak kegiatan kolaborasi itu dilakukan dengan memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia. Yaitu melalui kegiatan Digital Innovation Network (DIN) Presidensi G20 Indonesia. Kegiatan itu salah satunya adalah mewadahi pencairan startup paling potensial dari lima sektor prioritas. Yakni sektor kesehatan, energi bersih dan terbarukan, pendidikan dan teknologi, inklusifitas keuangan, dan rantai pasok barang.  Presiden BukaLapak Teddy Oetomo mengatakan, kolaborasi dalam bisnis di bidang digital sangat penting. Termasuk dalam industri digital yang memadukan bisnis online dan offline.  Saat ini menurut dia, semakin banyak fenomena kolaborasi antara bisnis online dan offline. ’’Semakin banyak juga kita melihat bahwa inovasi teknologi menjadi sangat penting dan bukan hanya sekadar lip service,’’ ucap Teddy.

2030, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Akan Mencapai Rp 4.715 Triliun

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementerian Kominfo

Berita Terkini