<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/20250604_215447_Gallery-2037901033.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Ricky Prayoga/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbaiki wilayah laut di Jawa Barat. Dedi Mulyadi beserta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono membangun sejumlah program untuk beberapa pantai di Jawa Barat. Salah satunya yakni pembangunan budi daya nila salin yang menyasar empat kabupaten di Jawa Barat. &ldquo;Yang terdekat ini, yang segera proyeknya berjalan, adalah pembangunan budi daya ikan,&rdquo; kata Dedi Mulyadi seperti dilihat pada akun Instagram pribadi @dedimulyadi71, Kamis (26/6). Budi daya ikan nila salin itu akan dilakukan di wilayah pantai utara Jawa Barat. Empat kabupaten yang menjadi sasaran pembangunan budi daya ikan nila salin tersebut yakni Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. &ldquo;Kabupatennya Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu,&rdquo; jelas Dedi Mulyadi. Total anggaran yang disiapkan pada program ini mencapai Rp 26 triliun. Kurang lebih 120 ribu tenaga kerja pun akan diserap. &ldquo;Rp 26 triliun, hampir menyerap 120 ribu tenaga kerja, sehingga nanti hamparannya tidak kumpul lagi, hamparannya mangrove, kemudian tambak,&rdquo; terang Dedi Mulyadi. Dengan keberadaan program ini, baik Dedi Mulyadi maupun Sakti Wahyu Trenggono berharap laut di Jawa Barat akan semakin tertata dengan sedemikian baik.&nbsp; &nbsp;

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menandatangani MoU dengan Kementerian KKP untuk program budi daya ikan nila salin

Gubernur Dedi Mulyadi Bersama KKP Bikin Program Budi Daya Nila Salin, Sasar Empat Kabupaten di Jawa Barat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/wahyu-trenggono-4176660140.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. (Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 240 kapal ikan ilegal yang melakukan aktivitas curi ikan telah ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024. Mengejutkannya, kapal ikan ilegal ini justru lebih banyak dilakukan warga negara Indonesia (WNI). <div dir="auto">Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP Pung Nugroho dalam konferensi pers Capaian Akhir Tahun KKP 2024 Edisi IV. "Penangkapan sebanyak 240 kapal yang melakukan pelanggaran terdiri dari 30 kapal bendera asing, kemudian 210 kapal ikan Indonesia," katanya kepada wartawan, Jumat (20/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pung menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal ilegal ini berdampak langsung pada penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bakal berkurang.&nbsp;Dengan begitu, secara tak langsung ia menyebut bahwa penangkapan 240 kapal ilegal tersebut telah menyelamatkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp 3,7 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hitung di sini, valuasi dan semuanya itu, kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," tutur Pung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, selama setahun ini KKP juga telah menghentikan pelanggaran lain termasuk 28 rumpon ilegal dan 3 obyek kelautan. Atas pelanggaran itu, Pung menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan mengambil langkah hukum terhadap para pelaku. Tindakan lainnya adalah dengan menerapkan denda.</div>

"Kami hitung tercapai ada Rp 3,7 triliun yang kami berhasil amankan kerugian negara yang dihasilkan dari perilaku ilegal tersebut," katanya.

Dalam Setahun, Kementerian KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal: Mayoritas Nelayan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/22/IMG-20241022-WA0017-1978756896.jpg" alt="- Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dan Didit Herdiawan Ashaf mengaku siap berduet dalam Kabinet Merah Putih. (Nurul F/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>- Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dan Didit Herdiawan Ashaf mengaku siap berduet dalam Kabinet Merah Putih. (Nurul F/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dan Didit Herdiawan Ashaf mengaku siap berduet dalam Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Trenggono mengaku tidak ada pembagian tugas yang spesifik diantara keduanya. Bahkan, setiap gebrakan yang dilakukan merupakan buah dari kerja sama dari keduanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia bahkan mengibaratkan duet kepemimpinannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti pilot dan co-pilot. Dia juga menyebut, segala program bisa lebih mudah dilakukan karena mandornya ada dua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015225557/wacana-wfh-di-jakarta-ridwan-kamil-klaim-perusahaan-sambut-baik">Wacana WFH di Jakarta, Ridwan Kamil Klaim Perusahaan Sambut Baik</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau dulu mandornya satu, saya sendirian, sekarang mandornya ada dua. Jadi lebih enak. Ibarat pilot dan co-pilot kalau saya lagi tidur, gantian co-pilot. Tapi kalau dua-duanya tidur bahaya nanti," kata Trenggono dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (22/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu gebrakan yang akan ditorehkan berdua, yakni soal rehabilitasi tambak udang windu seluas 78 ribu yang telah terbengkalai atau idle selama 35 tahun di Pantai Utara Jawa (Pantura).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Optimisme ini akan dilakukan karena sudah melihat keberhasilan rehabilitasi 80 hektar tambak udang idle menjadi Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana rehabilitasi yang sudah 35 tahun nganggur itu&nbsp; bekas tambak udang di pantura ada 78 ribu hektar, jelek bener itu. Itu kalau kita ubah, saya sudah punya modelnya di Karawang, 80 hektar dan hasilnya bagus minta ampun. Ini valuenya sudah skala industri," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015225521/genz-keluhkan-persyaratan-lowongan-kerja-yang-tak-masuk-akal-ridwan-kamil-janji-wajibkan-perusahaan-ringankan">GenZ Keluhkan Persyaratan Lowongan Kerja yang Tak Masuk Akal, Ridwan Kamil Janji Wajibkan Perusahaan Ringankan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, ia juga optimis dengan program rehabilitasi 78 ribu hektar tambak udang idle ini bisa memberikan dampak ganda atau multiplier effect bagi perekonomian. Salah satunya mampu menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau itu (tambak udang di Pantura) 78 ribu hektar kita ubah, bayangkan angkatan kerja berapa ratus ribu, lalu kemudian masyarakat yang tadinya hopeless dengan lahannya yang enggak bisa dipakai budidaya udang windu sekarang punya harapan," ungkap Trenggono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu intervensi negara yang harus dilakukan. Ini saya kira yang salah satunya mengakselrasi ini, berdua ini," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Menteri dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono dan Didit Herdiawan Ashaf mengaku siap berduet dalam kabinet.

Gebrakan Menteri dan Wamen KKP, Bakal Rehabilitasi 78 Ribu Hektar Bekas Tambak Udang di Pantura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/85-persen-hutan-mangrove-aceh-rusak_m_194128.jpeg" alt="Salah satu kawasan pesisir hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang mengalami kerusakan" width="100%">
<figcaption>Salah satu kawasan pesisir hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang mengalami kerusakan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meminta penambangan pasir timah oleh KIP Octopus 1 dihentikan sementara. Hal ini menyusul adanya dugaan terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya ikan dan perairan pesisir.  Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menuturkan, itu terjadi akibat pelanggaran terkait pembuangan tailing yang tidak memperhatikan standar pencegahan pencemaran dan kerusakan pesisir.  “Kami menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pembuangan tailing yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir,” ungkap dia dalam keterangannya, Selasa (1/3).  Adin menyampaikan bahwa dengan sistem pembuangan tailing yang berada di atas permukaan air laut ini tentu berpotensi menyebabkan pencemaran dan kerusakan pesisir. Terkait pelanggaran tersebut, pihaknya akan melakukan pendalaman untuk mengetahui dampak pelanggaran tersebut terhadap kerusakan pesisir.  “Kami akan libatkan tim ahli untuk proses pembuktian lebih lanjut. Saat ini Polsus PWP3K sedang menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait,” tegasnya.  Untuk diketahui juga, pemanfaatan ruang laut perlu memperhatikan keseimbangan dan kelestarian sumber daya dan lingkungan, yang harus memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP. Kegiatan pemanfaatan ruang laut termasuk penambangan pasir timah.  Oleh karena itu, kegiatan penambangan pasir timah di perairan Matras Bangka harus memiliki PKKPRL sebelum melaksanakan kegiatannya.  "PKKPRL ini tool untuk memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan agar keseimbangan antara manfaat ekonomi dan ekologi dapat terjaga. Sekali lagi sesuai kebijakan Bapak Menteri, ekologi harus menjadi panglima," tandas Adin.

KKP Stop Operasi Penambangan Pasir Timah di Perairan Bangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kkp-ben-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengajak generasi muda untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berbisnis dan investasi berbasis ekonomi biru (blue economy). Ini penting dilakukan untuk mengurangi angka pengangguran terdidik.  “Kita pada prinsipnya ingin mengurangi pengangguran terdidik, bisa segera berkonsultasi dengan pendamping setempat tentang apa saja usaha yang bisa dikerjakan,” kata Direktur LPMUKP Syarif Syahrial kepada 144 peserta Blue Economy 4.0 Training Series 1, yang sebagian besar usia muda dengan pendidikan tinggi, belum lama ini.  Acara tersebut diadakan oleh Maritim Muda Nusantara (MMN) secara daring. Kegiatan ini merupakan rangkaian training seri pertama sejak Kamis, 9 Desember 2021, dengan tema besar Pengenalan Bisnis dan Investasi Ekonomi Biru 4.0.  Lebih lanjut, Syahrial menjelaskan tenaga pendamping merupakan layanan utama dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pinjaman modal usaha. Ada 253 pendamping yang tersebar di 357 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Mereka siap mendampingi mulai dari pengajuan hingga pengembalian pinjaman.  Ia juga menjelaskan mengenai apa saja usaha yang dapat dibiayai lembaganya. Antara lain, penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, usaha garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta usaha masyarakat pesisir seperti kedai pesisir dan wisata bahari. Namun, usaha-usaha tersebut harus ramah terhadap lingkungan, tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi biru. Di samping memang harus sesuai peraturan yang berlaku dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan.  Menurut Syahrial, ada dua hal yang menjadi penekanan terhadap pemuda sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan. Mereka seringkali mengalami kegagalan dalam usaha, karena lemahnya konsentrasi terhadap perencanaan dan skala ekonomi yang rendah.  “Fokus pada rencana, kalau sudah dalam rencananya jangan pindah ke pekerjaan lain. Belum selesai proses pengembangannya, tiba-tiba berpindah ke sektor lain. Banyak kami perhatikan, penggunaan tidak sesuai rencana. Makanya matangkan dulu rencana pengembangan usahanya. Kedua, skala ekonomi yang diajukan. Misal pinjam untuk budidaya lele, untung dua juta tapi malah untuk makan sehari-hari habis tiga juta,” urai pria yang pernah menjadi Dosen dan Peneliti FE UI itu.  Hadir pula sebagai pemateri, Dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) I Nyoman Suyasa. Ia menyampaikan model blue economy dalam industri seperti rumput laut dan TCT (tuna, cakalang, tongkol) yang selalu memperhatikan keberlanjutan dalam usaha perikanan dan kelautan.  “Terbuka usaha dan investasi yang besar di bidang perikanan, baik pada kegiatan primer penangkapan dan budidaya, sekunder pengolahan, maupun tersier perdagangan dan jasa industri,” pungkasnya.  Saat ini ekonomi biru termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 sebagai upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekologi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Kelautan Perikanan Cegah Pengangguran Terdidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kkp-ben-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) membuka peluang bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah semakin maju. Lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas memberikan pinjaman modal berpendampingan ini menggelar Temu Teknis untuk mempermudah masyarakat dalam pengajuan pinjaman.  Acara yang diadakan di Hotel Java Heritage, Purwokerto pada Senin (6/12) kemarin, dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Sulistiono.  “Saya harapkan dengan adanya layanan dari BLU LPMUKP dapat menciptakan iklim yang sehat pada usaha kelautan dan perikanan, sehingga (sektor) kelautan dan perikanan di Banyumas dapat maju,” ucapnya.  Sementara itu, Tony Sumantri selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPMUKP yang turut hadir pada Temu Teknis tersebut, mengingatkan pelaku usaha untuk menggunakan dana pinjaman dengan tepat guna. Bukan digunakan untuk hal-hal konsumtif yang tidak berkaitan dengan usahanya.  Melalui acara ini, pelaku usaha diberikan pemahaman mulai dari persyaratan pinjaman, proses pengajuan hingga pencairan, dan adanya pendamping yang akan bertugas mendampingi mereka. Bukan hanya pada tahap pengajuan, melainkan sampai proses pengembalian pinjaman supaya berjalan lancar.  Menurut Agus Hermanto, juga Anggota Dewas LPMUKP, pengembalian yang lancar akan membantu pemerintah membangkitkan UMKM khususnya di bidang kelautan dan perikanan, sehingga ekonomi Indonesia semakin maju.  Harapan besar disampaikan Dede Solehudin Kepala Sub Divisi Kemitraan dan Pendampingan Usaha LPMUKP. "Kami ingin semakin banyak pelaku usaha kelautan dan perikanan dari kaum milenial sehingga potensi kelautan dan perikanan Indonesia semakin optimal dimanfaatkan. Termasuk untuk wilayah Banyumas, melalui pelaku usaha milenial kami ingin mengembangkan komoditas terutama gurami, nila, dan ikan mas," ungkapnya.

LPMUKP Dorong Usaha Kelautan dan Perikanan Banyumas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kkp-ben-8.jpg" alt="Ilustrasi pembenihan ikan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembenihan ikan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Empat tahun penuh tantangan tak membuat H. Barna bosan untuk terus belajar dan belajar bagaimana cara membudidaya ikan yang baik. Terbukti, hasil tak akan pernah mengkhianati usaha.  Kata-kata bijak itu berlaku untuk pria 60 tahun tersebut. Tahun 2014 hingga 2018 adalah masa-masa penuh pembelajaran yang dilaluinya dengan penuh keyakinan. Betapa tidak, ia sebelumnya tak memiliki ilmu tentang budidaya ikan. Modalnya hanyalah sebidang kolam yang baru dibeli, lalu kemauan untuk bertanya dan minta bantuan kepada yang tahu.  “Saya beli kolam ikan, setelah beli, saya pikir bisa dimanfaatkan buat usaha. Saya yakin saat itu, jalani usaha, pasti banyak yang bisa ditanya dan diminta bantuan,” ujarnya mengawali kisah lewat sambungan telepon, baru-baru ini.  Tak hanya belajar secara otodidak, warga Kampung Cisitu, Desa Karangsari, Kecamatan Pangatikan, Garut itu tak sungkan-sungkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan Garut dan Tasikmalaya. Hingga ia merasa cukup memiliki wawasan, bersama beberapa rekan seperjuangan, Barna membentuk Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bojong Mina di tahun 2018.  Kendati demikian, proses merintis usaha bersama itupun masih terbilang sulit. Kerugian masih kerap terjadi. Semisal akibat tingginya jumlah kematian ikan ketika panen. Bahkan, ia pernah membeli 300 ekor ikan koi seharga Rp 15.000.000, dengan harapan untung berlipat saat dijual nanti. Untung tak dapat diraih, ikan malah mati semua.  “Saat itu, saya belum paham teknik bagaimana menangkap dan memilah ikan berdasarkan bobot, sehingga angka kematian cukup tinggi,” ungkapnya.  Buntut dari persoalan itu adalah terkendalanya perputaran modal usaha. Tingginya kematian dalam proses memanen, akan menyulitkan pembudidaya untuk kembali menebar ikan. Solusi datang ketika pada tahun 2019, H Barna bersama Pokdakan Bojong Mina mendapatkan pinjaman modal kerja dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).  Pokdakan Bojong Mina menggunakan dana bergulir dari Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut untuk operasional usaha budidaya yang dijalankan.  Barna pun mulai lebih teliti dalam menentukan jalannya bisnis budidaya ikan. Termasuk memilih ikan jenis apa yang diprioritaskannya untuk dibudidayakan. “Ketika mulai menekuni budidaya koi, saya kaget karena harga satu ekor bisa lebih tinggi dari satu kilo ikan mas,”ujarnya.  Pesan H Barna kepada siapapun yang berminat untuk menjadi pengusaha budidaya ikan, apapun jika ditekuni secara terus menerus, akan membuahkan hasil. Dan, tambahnya, jangan lupa membangun hubungan dengan banyak pihak, terutama para penjual ikan. Berkat itu semua, Pokdakan Bojong Mina sudah mampu masuk ke pasar Tasikmalaya hingga Blitar.

Modal Keyakinan dan Kemauan Belajar, Hasil Tak Mengkhianati Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kkp-ben-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mengelola kolam budidaya ikan bukanlah pekerjaan sulit. Sebab itulah, Haryanto memilih pekerjaan utama sebagai pembudidaya ikan meski ia seorang sarjana lulusan Fakultas Hukum Pidana Islam di UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.  Bahkan, masih banyak waktu luangnya yang bisa digunakan untuk berkontribusi di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pengelola unit usaha perikanan.  Hary, panggilan sehari-hari pria berusia 34 tahun ini, yakin rezeki datang dari mana-mana yang tidak diketahui. Sepanjang mau berusaha, hasil akan didapat. Prinsip ini yang dipegangnya sampai sekarang. Termasuk sumber nafkah utamanya sekarang yang sebenarnya sama sekali tidak berhubungan dengan latar belakang pendidikan formalnya.  “Fleksibel aja lah. Rezeki itu kan mengalir, usaha itu kan mengalir,” ucap Hary melalui sambungan telepon Selasa (30/11) kemarin.  Bila ditarik sekian tahun ke belakang, orang tua Hary adalah transmigran asal Jawa yang ditempatkan di Bengkulu. Bisa dibilang, Hary sudah terbiasa dengan kehidupan keras. Saat kuliah di Jogja, ia pernah berjualan kain dan bakso gerobakan, demi menuntaskan pendidikannnya.  “Dulu senangnya jualan,” ceritanya.  Saat kembali ke Bengkulu, ia mulai mengawali hidup dari rawa seluas satu hektare pemberian orangtua yang disulap menjadi kolam ikan nila dan mas. Lahan rawa di Desa Sidoluhur, Padang Jaya, Bengkulu Utara itu, dipadatkan menggunakan alat berat. Kolam sengaja dirancang kokoh agar tidak mudah longsor.  Hary tidak sendiri. Saudara dan orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Kalau ditotal, ada sekitar enam hektare lahan yang dikelola menjadi kolam budidaya milik keluarga tersebut. Ikan mas dan nila ditebar bersamaan, sehingga panennya pun bareng setiap empat setengah sampai lima bulan sekali.  Dari panen, yang biasanya memakan waktu sampai tiga hari, hasilnya dipercayakan ke mitra usaha untuk dipasarkan ke Jambi dan Lubuk Linggau. Harga jual ikan nila Rp 19,9-20 ribu per kilogram, sedangkan ikan mas Rp 23-24 ribu per kilogram.  “Rezeki itu kan dibagi-bagi, ada yang bakatnya di dagang, ada yang dipelihara,” kata lelaki yang sudah menjadi ayah satu anak itu.  Sejauh ini, Hary merasa budidaya ikan itu mudah dan perputaran uangnya cepat. Keberhasilannya jauh lebih besar dibanding risiko kerugian. Apalagi, penyakit pada ikan biasanya mudah ditanggulangi.  Kendala utama budidaya, tambahnya, adalah keterbatasan modal. Terutama untuk membeli pakan ikan. Namun, sekali lagi, problem Hary teratasi semenjak ia mendapatkan permodalan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Ia tercatat menjadi debitur badan layanan usaha (BLU) di bawah Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) itu sejak April 2021.  Pinjaman modal ia gunakan untuk membeli bibit ikan, sehingga siklus tebar sehabis panen dapat terus berputar. Tak hanya untuk kolam milik keluarga, Hary berharap ke depannya pinjaman permodalan dapat juga dimanfaatkan untuk merangkul warga sekitar bersama-sama menjadi pembudidaya ikan.

Rezeki Mengalir dari Hasil Budidaya Ikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kkp-ben-6-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Saat masuk S1 Teknologi Manajemen Akuakultur, Indriawan Widya Utama awalnya menyangka ia salah masuk jurusan. Indriawan mengira, jurusan tersebut berkaitan dengan teknologi dan manajemen.  Ternyata, ia dihadapkan pada mata kuliah tentang budidaya perikanan. Meski jurusan tersebut tidak seperti yang ia bayangkan, toh pria asli Bekasi Jawa Barat, yang kini menetap di Ogan Ilir, Sumatera Selatan itu mengaku tidak menyesal. Bahkan, ia merasa senang bisa akrab dengan ikan-ikanan.  “Sejak kuliah sudah punya cita-cita usaha perikanan,” katanya melalui teleponnya, belum lama ini.  Indriawan mulai merintis usaha sejak tahun 2000. Ia hanya membeli ikan dari petani lalu menjualnya lagi di pasar. Saat itu, ia pun masih bekerja di perusahaan penjual pakan ternak. Sedikit demi sedikit, ia menabung. Setelah terkumpul cukup modal, pada 2014, ia mulai serius dalam usaha budidaya ikan sendiri.  Usahanya terus berkembang. Saat ini, ikan lele dan patin menjadi fokusnya di tiga lokasi usaha. Di Lampung ada 33 kolam patin. Ada juga 40 kolam patin di Belitang yang masuk di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sedangkan di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir terdapat 90 kolam lele.  Putaran modal masing-masing lokasi usaha patin mencapai Rp 1,6 miliar, sedangkan lele Rp 1 miliar.  Indrawan memiliki rekanan sebagai investor dalam mengelola budidaya patin. Sedangkan khusus budidaya lele, pria 37 tahun ini mengandalkan modal dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).  Dari badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut, ia memperoleh dana bergulir September 2021. Dana digunakan untuk membeli pakan, bibit, dan perbaikan sarana prasarana.  Hasil kolam lele untuk memenuhi permintaan sekitaran Palembang, diantaranya Pasar Jakabaring sebanyak satu ton, KM5 dan Perumnas sekitar tiga sampai lima kuintal. Sedangkan patin dijual ke perusahaan mitra yang kemudian dipasarkan ke Medan dan Jakarta.  Secara khusus, ia menyampaikan kunci usaha budidaya agar bisa berkembang. Pertama, harus senang, karena feeling sangat menentukan dalam budidaya ikan. Kedua, sabar dalam menjalani aktivitas. “Saat tumbuh kembang ikan berbeda-beda, kita lihat setiap hari, artinya proses aktivitas berubah-ubah, sehingga tidak bosan. Gak kerasa, seneng juga lihat ikan gede, happy, panen. Campur aduk harapan dan aktivitas berubah-udah,” tuturnya.  Kesenangan dan kesabaran itu selalu ia tularkan kepada karyawan. Ia yakin, jika karyawannya tidak senang, maka usaha budidaya ikan biasanya tidak berhasil. Ia pun harus benar-benar selektif memilih karyawan.  “Ke depan pengin punya usaha dari hulu ke hilir. Artinya budidaya punya, prosessing punya, brand punya. Sekarang kan belum punya brand ya,” harapnya.

Perlakukan Ikan dengan Rasa Senang dan Sabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/kkp-ben-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Santoso, seorang montir bengkel di kawasan Tanjung Jabung Barat, tidak pernah menyangka dirinya akan menjadi pemasar rebon dan ikan bilis belah. Kegiatan yang tadinya ia lakukan untuk mendukung perekonomian rumah tangga itu justru menjadi sumber pemasukan utamanya sekarang.  “Awalnya istri yang punya ide. Tapi kewalahan karena pemasaran. Jadi saya ambil alih,” ungkap Santoso bersemangat saat mengawali kisahnya melalui telepon, belum lama ini.  Santoso dan keluarga tinggal di Jalan Delima RT 10, Kelurahan Kampung Nelayan, Tanjung Jabung Barat. Rumah dan gudangnya hanya terpaut lima meteran, sehingga aktivitas penjemuran rebon dan ikan bilis belah mudah terpantau.  Rebon dan ikan bilis yang ia pasarkan didapatkan dari nelayan setempat. Ketika barang-barang tersebut datang, Santoso langsung menjemurnya. Hanya membutuhkan waktu setengah hari jika cuaca terik untuk membuat bilis belah kering, sedangkan rebon dianginkan dalam gudang.  Santoso dan istri mulai aktif menjadi penampung ikan dari nelayan pada 2016. Awalnya, mereka hanya pemasar kecil-kecilan. Namun, karena memanfaatkan jejaring yang dimiliki istrinya di kampus, usaha mereka terus berkembang. Reputasi mereka pun kian banyak dikenal pembeli besar karena kuli yang mengangkut rebon dan ikan bilis belah membagikan nomor telepon Santoso.  “Karena kualitas bagus, akhirnya dari satu tempat ke tempat lain semakin berkembang,” ungkap pria asli Pati, Jawa Tengah itu.  Pemasaran rebon dan ikan bilis belah Santoso pun meluas. Tidak hanya di Tanjung Jabung Barat, tetapi juga ke wilayah lain di Jambi, Padang, Pekanbaru, Palembang, sampai ke Jawa dan Madura.  Meski masih pandemi, harga jual rebon berkisar Rp 32.000-33.000 pern kilogram, sedangkan teri belah Rp 74.000-75.000 per kilogram. Jika dikirim ke luar pulau, selisihnya Rp 1.000- 2.000.  “Saat ini harga jual sebenarnya stabil tapi barang (rebon dan ikan) kosong,” kata Ketua KUKP Cahaya Laut itu.  Pada tahun ini, lanjutnya, pengurangan hasil laut berlangsung lebih cepat dari biasanya, yakni sejak Juli. Padahal, tahun-tahun sebelumnya pada November. Kualitas pun kurang bagus karena lebih kotor dari biasanya.  Tantangan lain yang dihadapi Santoso adalah kejujuran nelayan yang menjadi mitra. Ada saja dari mereka yang kadang malah menjual hasil laut bagus ke pihak lain. Oleh karena itu, ia berharap kepada 25 nelayan mitranya untuk menjaga kejujuran. Sebab baginya, kejujuran akan membawa kemudahan dalam setiap usaha. “Walau kecil-kecilan usaha, kuncinya jujur, jangan mudah putus asa. Rezeki yang atur Tuhan,” tegasnya.  Untuk mengembangkan usahanya, Santoso menerima pinjaman modal dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) pada November 2020. Dana bergulir digunakan untuk membeli pompong, mesin, jaring, dan merehab gudang.  Kemudahan syarat, bunga yang ringan, dan tidak ada penalty ketika pelunasan pinjaman dipercepat membuat Santoso tertarik meminjam ke lembaga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.  “Kemarin di konvensional kurang tiga bulan pinjaman lagi lunas malah kena penalty, mudah-mudahan gak pinjam lagi ke sana,” tuturnya mantap.

Dari Montir Jadi Juragan Rebon dan Ikan Bilis Belah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian kkp

Berita Terkini