<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/21/WhatsApp-Image-2025-08-21-at-145528-805056846.jpeg" alt="Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Humas Kemenaker)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. (Humas Kemenaker)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenakerjaan memberikan apresiasi kepada PT. Abuya Berkah Indonesia Makmur atas inisiatifnya memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam penempatan, peningkatan kompetensi, dan produktivitas 10 ribu tenaga kerja. Apresiasi tersebut diberikan usai penandatanganan kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/MoU) oleh Pelaksana Harian Sekjen Kemnaker Aris Wahyudi dan Chief Executive Officer (CEO) PT Abuya Indonesia Makmur, Okta Wirawan di kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/8). "Kemnaker mendukung penuh kolaborasi ini sebagai bagian dari Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045, sejalan dengan semangat 'Almaz Dukung Indonesia Cerah' untuk membangun SDM unggul, " ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Yassierli mengungkapkan hingga 2025, Kemnaker telah menjalin lebih dari 70 kerja sama dengan perusahaan nasional maupun internasional. Hal ini menjadi bukti komitmen kuat Kemnaker untuk terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memperluas kesempatan kerja serta memperkuat link and match antara pendidikan, pelatihan, dan industri. "Sektor makanan dan minuman mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen (yoy) pada triwulan I 2025 (BPS), dan terus menjadi salah satu sektor unggulan pencipta lapangan kerja serta penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, " katanya. Yassierli menambahkan untuk mendukung dunia usaha, Kemnaker mengembangkan sejumlah terobosan strategis. Di antaranya pelatihan vokasi berbasis project-based learning dengan kurikulum masa depan (green skills, digital skills, care economy); pembangunan Talent Hub dan Innovation Hub di berbagai daerah sebagai pusat kolaborasi industri&ndash;akademisi&ndash;pemerintah. Yassierli berharap kerja sama dengan holding Abuya Grup ini menjadi teladan nyata sinergi pemerintah&ndash;swasta dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing, demi mewujudkan Indonesia Maju. "Saya sangat berharap bisnis Almaz dan Abuya terus tumbuh. Bukan hanya 10 ribu, kalau bisa tambah 0 nya, tambah lagi nol-nya " katanya. Sementara Okta Wirawan menegaskan tak ada komitmen dan keharusan baginya untuk membuka dan komitmen lapangan kerja di Indonesia. "Tapi komitmen kami adalah membuka 10 ribu kebaikan, 10 ribu kebermanfaatan sekaligus meninggalkan jejak kebaikan, " ujarnya.

Kementerian Ketenakerjaan memberikan apresiasi kepada PT. Abuya Berkah Indonesia Makmur atas inisiatifnya memperkuat sinergi.

Kemnaker Apresiasi Dunia Usaha Serap 10 Ribu Tenaga Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Masker-Kain-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proses pembuatan masker berbahan kain di Kampung Anggur, Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4//2020). Produksi masker secara swadaya ini nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut atas seruan pemerintah untuk" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proses pembuatan masker berbahan kain di Kampung Anggur, Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4//2020). Produksi masker secara swadaya ini nantinya dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai tindak lanjut atas seruan pemerintah untuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rasa pesimistis Najib Munandar berakhir manis. Tadi malam sekitar pukul 18.00 WIB dia mengecek website program kartu prakerja. Namanya termasuk salah satu yang dinyatakan lolos.  Najib adalah pegawai hotel bintang empat di Pontianak. Bujang 23 tahun itu sudah menjadi karyawan tetap hotel. Sehari-hari dia bertugas sebagai front officer.  Sudah enam tahun profesi itu dia jalani. Sejak lulus SMK perhotelan. Namun, sejak pandemi Covid-19 melanda, dia dirumahkan.  Najib mendaftar program kartu prakerja pada hari pertama pendaftaran, 11 April. Awalnya, dia pesimistis karena pendaftar mencapai 5 juta orang. Hampir sama dengan jumlah pendaftar CPNS 2019. Padahal, kuota gelombang pertama hanya 200 ribuan. Meski namanya lolos, saldo kartu prakerjanya masih nol rupiah. ’’Disuruh pilih program dulu,’’ katanya.  Lain lagi cerita Ika Prasetyowati. Perempuan 27 tahun asal Kabupaten Pati itu dinyatakan tidak lolos. Dia sempat bingung dengan status pendaftarannya. Sebab, yang muncul dalam website hari ini adalah keterangan dia gagal karena melebihi kuota gelombang I. ’’Kalau sudah memenuhi kuota, kenapa tidak ditutup saja pendaftarannya,’’ keluhnya.  Sementara itu, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menuturkan, proses seleksi dilakukan secara acak oleh sistem. Meski begitu, pihaknya mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Khususnya yang nomor induk kependudukannya sudah diusulkan oleh kementerian/lembaga terkait.  ”Kami menerima data tersebut dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perindustrian, serta beberapa kementerian/lembaga lainnya,” beber Panji.  Meski begitu, jumlah yang diusulkan melebihi kuota per gelombang setiap pekan. Berdasar data yang diberikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, ada 1,4 juta penduduk yang terkena PHK. Sementara itu, kuota setiap gelombang hanya 200 ribu orang. Karena itu, menurut dia, sistem acak paling adil. ”Jadi, kalau kami yang pilih-pilih, akan dipertanyakan juga. Paling fair kan acak. Bukan begitu?” ungkapnya.  Untuk memastikan peserta yang lolos tepat sasaran, Panji meminta kementerian/lembaga yang mengusulkan bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi. ”Jadi, informasi dan deklarasi yang diberikan di situs adalah informasi tambahan. Yang kemudian dikroscek kembali,” terangnya.  Head of Marketing and Communication Pintaria Zaneti Sugiharti mengatakan, Pintaria sudah berpengalaman menangani perkuliahan online dengan lebih dari 20 unit perguruan tinggi. Selain itu, tersedia beragam kursus online maupun offline. ’’Dengan jumlah lebih dari 100 ribu,’’ katanya. Pintaria telah berhasil mengkurasi lebih dari 125 lembaga pelatihan. Juga, memilih materi kursus atau training yang relevan. Total ada 900 lebih produk pelatihan yang diajukan ke pemerintah. ’’Sebanyak 199 di antaranya telah disetujui pemerintah,’’ katanya.  Platform lain yang digandeng pemerintah adalah Skill Academy yang berafiliasi dengan Ruangguru. Keikutsertaan Skill Academy menjadi perbincangan. Pasalnya, Ruangguru dipimpin Adamas Belva Syah Devara, staf khusus Presiden Jokowi.  Lead Public Relation Ruangguru Sekar Tandjung kemarin menjelaskan, konten-konten pelatihan online telah mereka siapkan. Dia mengatakan, masyarakat bisa melihat perincian konten sebelum membeli atau memilihnya. Termasuk informasi berapa jumlah video dan dokumen modul pelatihan. Contohnya, paket pelatihan ojek online yang bisa berlangsung sehari terdiri atas enam kelas. Salah satu kelasnya adalah perencanaan keuangan untuk prakerja harian lepas.  Sekar menuturkan, untuk video, isinya tidak berupa grafis atau tulisan saja. Tetapi, juga berupa tayangan tutor atau praktisi industri. ’’Peserta atau penonton akan merasakan seperti interaksi dengan guru,’’ jelasnya. Skill Academy juga melakukan pretest dan post-test. Dengan begitu, peserta bisa mengetahui dampak pelatihan terhadap kemampuan mereka.  Di tengah hasil seleksi yang sudah diumumkan, gelombang kritik terhadap program yang ditengarai bagi-bagi proyek untuk platform pelatihan online belum mereda. Bahkan, muncul wacana agar program itu ditinjau ulang.  Praktisi vokasi Kun Wardana menyampaikan kekhawatiran bahwa pelamar program kartu prakerja hanya mengejar kucuran uang tunai. ’’Sehingga tujuan akhir untuk mengurangi pengangguran menjadi missing,’’ katanya kemarin (17/4). Menurut dia, ada dua hal penting untuk menilai program kartu prakerja. Pertama, tidak ada jaminan pemilik kartu atau peserta program prakerja akan mendapatkan pekerjaan. Lalu, tidak ada link and match dalam pelaksanaannya.  Karena itu, perlu dilakukan monitoring. Khususnya, dibangun ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Menurut dia, kebutuhan pasar kerja saat ini kerap berubah dengan cepat. Perlu ada peta jalan atau road map penyiapan tenaga kerja.  Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir mengatakan, pelatihan berbasis daring dalam program kartu prakerja tidak tepat di tengah pandemi korona seperti saat ini. Apalagi pelatihan itu menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan untuk program kartu prakerja.  Menurut dia, saat ini banyak penganggur karena lesunya sektor industri. ’’Mereka pekerja lama yang membutuhkan bantuan tunai untuk bertahan hidup,’’ terangnya. Politikus PPP itu mengatakan, di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasar struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu 2,73 persen. Karena itu, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tidak goyah adalah memberikan bantuan-bantuan tunai. ”Artinya, pemerintah seharusnya tidak memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu prakerja,” papar dia.  Menurut Anas, anggaran pelatihan online kurang bermanfaat untuk penerima bantuan. Bahkan, hanya akan dinilai sebagai proyek yang menguntungkan penyedia jasa pelatihan. Berbeda halnya jika kartu prakerja dialihkan untuk bantuan tunai bagi pekerja terdampak PHK atau masyarakat terdampak Covid-19. Akan ada multiplier effect bagi perekonomian.  Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, program kartu prakerja tidak efektif di tengah pandemi Covid-19. Setelah mengikuti pelatihan kerja pun, belum tentu tersedia pekerjaan. ”Pemerintah bisa meninjau ulang program ini. Krisis ini sudah di depan mata,” kata Eddy.  Dia juga mengkritisi materi pelatihan kerja yang dinilai tidak kompetitif. ”Mohon maaf, semua materi pelatihan bisa diakses dengan mudah di YouTube secara gratis,” imbuhnya.  Daripada meluncurkan kartu prakerja, pihaknya mengimbau pemerintah untuk mengambil langkah cepat menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan memberi dukungan gaji (income support) ke perusahaan. Income support, jelas Eddy, adalah kebijakan pemerintah untuk membantu pembayaran sebagian gaji karyawan untuk mencegah terjadinya PHK. ”Kebijakan ini memang tidak lazim. Tapi, beberapa negara sudah menjalankan,” paparnya.  Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, program pelatihan online harus dibatalkan. Sebab, kegiatan itu tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. ”Bukan saatnya pelatihan online,” jelasnya. Yang harus dilakukan pemerintah adalah menangani persebaran virus korona. Bukan malah melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan penanganan Covid-19. Anggaran juga harus diarahkan untuk mengatasi masalah yang sangat berat bagi masyarakat itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

Desak Kaji Ulang Pelatihan Online Program Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/menteri-hanif-magang-bukan-sekadar-bikin-kopi-dan-fotokopi_m_155736.jpeg" alt="Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur" width="100%">
<figcaption>Menteri Hanif dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mendorong perubahan model pemagangan di setiap perusahaan agar mengikuti perkembangan teknologi. Sehingga menurutnya konsep magang saat ini saat ini berbeda. "Pemagangan di masa lalu anak-anak itu tugasnya enggak jelas. Suka disuruh fotokopi dan bikin kopi," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam Pameran Industri dan Job Market Fair di Balai Latihan Kerja (BLK) Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (7/9). Hanif juga melakukan pelepasan peserta pemagangan yang diikuti sebanyak 2.390 orang di 310 perusahaan di Kalimantan Timur. Salah satunya Hanif mengunjungi perusahaan penyedia pemagangan mandiri di PT .Eka Dharma Jaya Sakti (Subsidiary of Indomobil Group), Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur. Perusahaan tersebut merupakan dealer resmi Volvo Trucks di Kalimantan. "Sekarang magang itu berkonsep berbasis jabatan. Orientasinya agar anak-anak dapat kompetensi praktik pemagangan," jelas Hanif. Hanif mencontohkan teknisi otomotif yang magang bisa masuk ke perusahaan otomotif. Hal itu merupakan salah satu cara untuk investasi SDM jangka panjang. "Di negara maju, sektor swasta investasi SDM 70 persen dengan vokasi dan pemagangan," ungkapnya. Hanif menjelaskan saat ini terdapat ketimpangan kompetensi antara pekerjaaan dan kualifikasi di perusahaan. Sehingga melalui pemagangan dan pelatihan vokasi, SDM dilatih untuk memiliki skill lebih jauh. "Ada orang yang bekerja tapi belum cukup sejahtera. Sudah kerja berpuluh-puluh tahun enggak bisa tingkatkan derajatnya, solusinya apa? Maka dengan meningkatkan kompetensinya," ungkap Hanif.

Menteri Hanif: Magang Bukan Sekadar Bikin Kopi dan Fotokopi!