<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/image-72-1988999835.png" alt="Peluncuran Program Pemagangan Nasional Kemnaker Batch 2 2025 yang menyiapkan 80 ribu peserta untuk pelatihan berbasis kebutuhan industri.. (ekon.go.id)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Program Pemagangan Nasional Kemnaker Batch 2 2025 yang menyiapkan 80 ribu peserta untuk pelatihan berbasis kebutuhan industri.. (ekon.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch 2 tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi angkatan kerja agar lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja, baik dalam negeri maupun global. Dalam unggahan resmi di akun Instagram Kemnaker @kemnaker, pemerintah menyampaikan bahwa proses pendaftaran program ini dimulai sejak awal November 2025. Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pemagangan di berbagai perusahaan mitra yang telah bekerja sama dengan Kemnaker. &ldquo;Program Pemagangan Nasional Batch 2 tahun 2025 resmi dibuka. Yuk, manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi,&rdquo; tulis Kemnaker dalam pengumumannya di Instagram. Kuota 80 Ribu Peserta, Fokus Kebutuhan Industri Mengutip laman resmi Kemenko Perekonomian, pemerintah menyiapkan kuota sebesar 80 ribu peserta untuk batch kedua tahun ini. Besaran tersebut jauh lebih besar dibandingkan program pelatihan reguler skala kecil, menandakan bahwa pemerintah menargetkan akselerasi peningkatan kualitas SDM secara masif. Kemenko Perekonomian menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemagangan Nasional Batch 2 dirancang untuk menjawab kebutuhan kompetensi nyata di dunia industri. Metode pelatihan menggabungkan teori dasar dan praktik lapangan secara langsung di perusahaan. Harapannya, peserta memiliki pengalaman kerja yang memadai setelah menyelesaikan rangkaian pemagangan. Selain itu, program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, terutama di kalangan usia produktif, sekaligus meningkatkan serapan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis ekonomi nasional. Tahapan Program dan Seleksi Peserta Menurut penjelasan resmi Kemnaker dalam laman berita kementerian, pendaftaran dilakukan melalui platform Maganghub Kemnaker di alamat<a href="https://maganghub.kemnaker.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://maganghub.kemnaker.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1762345449419000&amp;usg=AOvVaw18WBSZ2j9tMZ04ry9xm0gF">&nbsp;https://maganghub.kemnaker.go.id</a>. Tahapan seleksi terdiri dari: <ol> <li dir="ltr"> Pendaftaran online melalui Maganghub </li> <li dir="ltr"> Verifikasi administrasi oleh sistem </li> <li dir="ltr"> Kelas dasar/pengetahuan umum yang wajib diikuti </li> <li dir="ltr"> Seleksi oleh perusahaan mitra </li> <li dir="ltr"> Penempatan peserta magang </li> <li dir="ltr"> Pemagangan langsung di perusahaan </li> </ol> Peserta yang dinyatakan lolos seleksi administratif akan mengikuti kelas dasar pengenalan dunia kerja sebelum proses penempatan ke perusahaan. Hal ini bertujuan memberikan pembekalan awal mengenai etika kerja, pemahaman dasar industri, hingga soft skill yang diperlukan di dunia profesional. Dalam unggahan berbeda di Instagram, Kemnaker juga memberikan panduan lengkap mengenai jadwal dan proses persiapan peserta. Proses seleksi dilakukan secara bertahap dan memprioritaskan peserta yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan industri. Syarat Peserta Program Magang Kemnaker Berdasarkan informasi di platform resmi dan unggahan Kemnaker, syarat umum meliputi: <ul> <li dir="ltr"> Warga Negara Indonesia </li> <li dir="ltr"> Usia produktif sesuai ketentuan program </li> <li dir="ltr"> Memiliki dokumen identitas diri yang valid </li> <li dir="ltr"> Berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pemagangan </li> <li dir="ltr"> Mematuhi aturan perusahaan dan program pemerintah </li> </ul> Calon peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dapat mendaftar selama memenuhi ketentuan di platform. Program ini terbuka bagi pencari kerja baru, lulusan pendidikan formal maupun nonformal, hingga masyarakat yang ingin meningkatkan keahlian. Dukungan Pemerintah dan Harapan untuk SDM Indonesia Peluncuran batch kedua ini mendapat dukungan penuh pemerintah pusat. Program magang berskala nasional dinilai menjadi salah satu strategi efektif dalam menjembatani kesenjangan kompetensi antara pendidikan dan dunia industri. Melalui postingan Instagram resmi, Kemnaker menekankan bahwa pemagangan bukan sekadar pelatihan, tetapi merupakan bentuk pembelajaran di dunia kerja nyata, sehingga peserta lebih mudah memperoleh pengalaman profesional. Kemenko Perekonomian juga menegaskan bahwa langkah strategis ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan SDM unggul nasional. Pemerintah berharap peserta yang lulus pemagangan dapat menjadi tenaga kerja kompeten dan siap bekerja secara profesional. Cara Daftar Program Magang Kemnaker 2025 Berikut langkah pendaftaran yang dibagikan Kemnaker melalui Instagram: <ol> <li dir="ltr"> Akses situs <a href="http://maganghub.kemnaker.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://maganghub.kemnaker.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1762345449419000&amp;usg=AOvVaw2ZLOpTVBR1Hfc6Jit2q9A3">maganghub.kemnaker.go.id</a> </li> <li dir="ltr"> Buat akun dan lengkapi profil </li> <li dir="ltr"> Pilih bidang dan posisi magang </li> <li dir="ltr"> Unggah dokumen yang diminta </li> <li dir="ltr"> Ikuti proses seleksi hingga penempatan </li> </ol> Kemnaker juga mengimbau masyarakat mewaspadai informasi palsu, mengingat banyak tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program pemerintah. Seluruh proses hanya dilakukan melalui situs dan kanal resmi Kemnaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Program Pemagangan Nasional Batch 2 tahun 2025.

Program Magang Nasional Kemnaker Batch 2 Tahun 2025 Dibuka dengan Kuota 80 Ribu Peserta, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/budi-kpk-1907133712.jpg" alt="Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/5). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode 2014-2019 Hanif Dhakiri, Luqman Hakim, pada Selasa (17/6). Luqman Hakim diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2019-2023. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa Luqman Hakim telah memenuhi panggilan penyidik KPK. Politikus PKB itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, sekitar pukul 09.15 WIB. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama LH (Luqman Hakim)," kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (17/6). Luqman Hakim sedianya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh penyidik KPK, pada Selasa (10/6) lalu. Namun, ia tidak hadir lantaran sakit sehingga dijadwalkan pemeriksaan ulang. KPK saat itu telah memeriksa staf khusus dari mantan Menaker periode 2019-2024 Ida Fauziyah, bernama Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo. Keduanya didalami soal aliran uang kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan RPTKA di Kemnaker tahun 2019-2023. KPK membuka kemungkinan memanggil dua mantan Menaker, yakni Hanif Dhakiri dan Ida Fauziyah terkait kasus dugaan pemerasan di Kemnaker. KPK akan mengklarifikasi untuk menggali praktik pemerasan tenaga kerja asing. Adapun, KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait penempatan TKA di Kemenaker RI, pada Kamis (5/6). Dua dari tersangka itu merupakan mantan direktur jenderal pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker. Keduanya, yakni Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2020&ndash;2023 Suhartono dan Direktur PPTKA Kemenaker 2019&ndash;2024 yang juga Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker 2024&ndash;2025, Haryanto. Selain Suhartono dan Haryanto, enam tersangka lainnya yang dijerat KPK, yakni Direktur PPTKA Kemenaker periodr 2017-2019 Wisnu Pramono; Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan PPTKA 2020-2024 dan Direktur PPTKA Kemenaker 2024-2025 Devi Angraeni. Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2019-2021 dan Koordinator Bidang Analisis dan Pengendalian Tenaga Kerja Asing Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker tahun 2021-2025, Gatot Widiartono. Kemudian, tiga staf Direktorat PPTKA pada Direktorat Jenderal Binapenta &amp; PKK Kemenaker 2019-2024 di antaranya, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad. Kedelapan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras calon tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Total pemerasan yang dilakukan para tersangka mencapai Rp 53 miliar. Uang hasil pemerasan itu juga diduga mengalir kepada 85 orang pegawai Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) senilai Rp 8,94 miliar. Namun, KPK saat ini masih menyidik puluhan orang yang diduga menerima aliran uang haram tersebut. &nbsp;

KPK memeriksa staf khusus mantan Menaker Hanif Dhakiri terkait dugaan pemerasan pengadaan TKA, dengan total kerugian mencapai Rp 53 miliar.

KPK Periksa Stafsus Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Dugaan Pemerasan Pengadaan TKA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Immanuel-Ebenezer-Gerungan-552594662.jpg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk memastikan nasib para karyawan usai dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. "Ini bentuk komitmen negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan kalangan karyawan. Ternyata tidak ada yang gelisah, itu hanya opini-opini liar," kata&nbsp;Immanuel Ebenezer Gerungan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10). Ia mengatakan bahwa pasca-putusan pailit, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan empat menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan dan Menteri Ketenagakerjaan untuk ikut menangani kasus Sritex. "Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak. Jawabannya tadi dikatakan bahwa tabu kata PHK. Nggak ada kata-kata PHK," katanya. Ia juga mengapresiasi konsep kekeluargaan yang diusung oleh perusahaan tersebut. "Ini adalah rumah kedua kawan-kawan buruh atau pekerja Sritex. Banggalah kita punya buruh yang patriotik, perusahaan yang patriotik. Pak Prabowo pesankan itu, kita butuh perusahaan yang patriotik," katanya. Sementara itu, mengenai pengajuan kasasi oleh perusahaan terhadap putusan PN Niaga Semarang, dikatakannya, merupakan urusan perdata. "Kalau terkait hukum ada di Kementerian Hukum. Bukan di saya, kalau tugas saya melihat kondisi teman-teman buruh dan pekerja," katanya. Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Ayat (2) Tahun 1945 bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. "Yang jelas soal pailit itu persoalan perdata dan persoalan hukum, biarkan antara perusahaan dan pengadilan, itu bukan domain kami. Sebagai Kementerian Ketenagakerjaan domain kami adalah bagaimana melihat situasi tenaga kerja di sini," katanya.

"Ini bentuk hadirnya saya, ini atas perintah Presiden. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di-PHK atau tidak," kata Ebenezer.

Wamen Ketenagakerjaan Kunjungi Sritex, Pastikan Nasib Ribuan Karyawan