<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/Allkpop-Freepik-3105870048.jpg" alt="Min Hee Jin didenda karena kasus pelecehan di tempat kerja. (Freepik dan Allkpop)" width="100%">
<figcaption>Min Hee Jin didenda karena kasus pelecehan di tempat kerja. (Freepik dan Allkpop)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan CEO ADOR, Min Hee Jin, telah didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan atas pelecehan di tempat kerja, terhadap seorang karyawan. Sementara Min Hee Jin membantah tuduhan tersebut, pemerintah secara resmi telah mengakui bahwa beberapa tindakan ilegal memang telah terjadi. Menurut laporan Ten Asia pada tanggal 24 Maret, Min Hee Jin menerima denda dalam kasus pelecehan di tempat kerja yang diajukan oleh mantan karyawan ADOR, yang disebut sebagai 'A', ke kementerian ketenagakerjaan. Kantor Ketenagakerjaan dan Perburuhan Regional Seoul Cabang Barat, di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan, baru-baru ini mengirimkan 'A' pemberitahuan resmi tentang penyelesaian kasus. "Pernyataan dan tindakan yang berulang kali ditujukan oleh pelaku (Min Hee Jin), terhadap pengadu pada bulan Oktober dan Desember 2023." "Melampaui ruang lingkup interaksi di tempat kerja yang sesuai dan menyebabkan tekanan fisik dan psikologis, yang memperburuk lingkungan kerja." Pemerintah menyimpulkan, bahwa tindakan Min Hee Jin merupakan pelecehan di tempat kerja dan menjatuhkan denda. Denda maksimum berdasarkan peraturan terkait adalah 5 juta KRW atau sekitar Rp56 juta. Min Hee Jin juga terbukti turut bertanggung jawab, atas campur tangan dalam penyelidikan pelecehan di tempat kerja. Sebelumnya, 'A' telah melaporkan mantan wakil CEO ADOR 'B' atas pelecehan di tempat kerja dan menuduh Min Hee Jin, melakukan penyelidikan internal yang bias. "Min Hee Jin menghubungi 'B', meminta pesan KakaoTalk terkait laporan tersebut, dan memberi tahu Kepala Pejabat 'C' bahwa tuduhan tersebut sepihak dan bias." "Tindakan ini melanggar tugas untuk melakukan penyelidikan yang objektif," ungkap kantor ketenagakerjaan terkait hal ini, seperti yang dikutip Allkpop. 'A' awalnya mengajukan pengaduan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2024, menuduh bahwa Min Hee Jin telah melakukan pelecehan di tempat kerja. Min Hee Jin secara konsisten membantah tuduhan tersebut, dengan mengklaim bahwa 'A' telah berkonspirasi dengan HYBE dan pihak lain untuk menuduhnya secara tidak mendasar. Namun, mantan karyawan tersebut membagikan putusan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa Min Hee Jin didenda karena pelecehan di tempat kerja. "Pemberitahuan Hasil dari Kantor Ketenagakerjaan Hari ini (24/3), saya menerima pemberitahuan resmi dari Kantor Ketenagakerjaan melalui pos tercatat. Agar lebih ringkas, saya telah memberi nomor pada poin-poin utama di bawah ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendukung. Banyak orang yang penasaran dengan hasilnya, dan telah menerima banyak permintaan wawancara, jadi saya membagikan kabar terbaru ini. Saya menghargai dukungan Anda secara terus-menerus. 1. (Keluhan 1) Min Hee Jin dinyatakan bersalah karena melanggar tugasnya untuk melakukan investigasi secara objektif dan telah didenda. 2. (Keluhan 2) Pelecehan di tempat kerja yang dilakukan Min Hee Jin (termasuk pelecehan verbal) telah dikonfirmasi, dan ia didenda sesuai dengan itu. Proporsi pelecehan di tempat kerja yang diakui adalah 12 persen, dan denda yang dijatuhkan merupakan sanksi yang signifikan, yang melampaui sekadar peringatan sederhana. 3. Saya memberinya empat kesempatan untuk (pelaku) meminta maaf dan mengakhiri ini, tetapi dia menolak dan malah mengajukan gugatan terhadap saya. Permintaan maaf (dari pelaku) tidak lagi diperlukan. 4. Saya akan terus secara aktif menanggapi kasus perdata dan pidana, khususnya gugatan yang diajukan Min Hee Jin terhadap saya. 5. Terkait investigasi ulang eksternal atas pelecehan di tempat kerja, dan pelecehan seksual oleh mantan wakil CEO. Pelecehan di tempat kerja diakui, tetapi pelecehan seksual dianggap tidak meyakinkan. Kantor Tenaga Kerja juga tidak keberatan dengan temuan ini. Tidak ada denda tambahan yang dijatuhkan. 6. Kepada semua pekerja sejati, mereka yang rentan, dan para korban, tetaplah berjuang (tetaplah kuat)!" (*)

Min Hee Jin, telah didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan atas pelecehan di tempat kerja, terhadap seorang karyawan.

Min Hee Jin Didenda oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan karena Kasus Pelecehan di Tempat Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Premium-Photo-_-Financial-concept-hand-grabbing-rupiah-money-isolated-on-white-1838330757.jpg" alt="Ilustrasi THR Lebaran. (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi THR Lebaran. (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tunjangan Hari Raya atau THR adalah salah satu yang paling dinantikan selama bulan ramadhan. Dengan kondisi kebutuhan menjelang hari raya yang semakin meningkat, THR dapat membantu pekerja dalam memenuhi berbagai keperluan. THR juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja, THR diberikan untuk mendukung pemenuhan di hari raya.&nbsp; THR berhak diterima oleh pekerja kontrak maupun tetap asalkan bekerja minimal satu bulan secara terus menerus. THR juga diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memperhatikan kondisi keuangan negara.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015782781/5-zodiak-paling-cerdas-apakah-anda-termasuk">5 Zodiak Paling Cerdas: Apakah Anda Termasuk?</a> Sementara itu, Bonus Hari Raya Idul Fitri&nbsp; (BHR) diberikan terhadap mitra ojol dan kurir online berdasarkan dengan hubungan kemitraan. BHR diberikan 20 persen dari pendapatan bersih selama satu bulan terakhir khusus untuk mitra dengan kinerja baik. Baik BHR maupun THR sama-sama diberikan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya idul fitri. Sesuai dengan Permenaker No.6 Tahun 2016, bagi perusahaan yang telat memberikan THR atau BHR , dapat dikenai sanksi mulai dari denda sebesar 5% dari&nbsp; total THR yang harus dibayarkan, sanksi administratif berupa teguran tertulis, hingga pembekuan izin izin&nbsp; usaha.&nbsp; Jika perusahaan tidak membayarkan THR anda, segera laporkan melalui laman Siap Kerja kemnaker. Berdasarkan informasi dari&nbsp;s.id/mudikpedia, berikut langkah-langkah membuat laporan secara online.&nbsp;&nbsp; <ol> <li dir="ltr"> Masuk ke akun Siap Kerja melalui login di tautan berikut <a href="https://account.kemnaker.go.id/auth/login" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://account.kemnaker.go.id/auth/login&amp;source=gmail&amp;ust=1742423365247000&amp;usg=AOvVaw3_v-lNuXMj-_qBiY4kpw_4">https://account.kemnaker.go.id/auth/login</a>&nbsp; </li> <li dir="ltr"> Pilih menu konsultasi THR lalu tentukan zona wilayah sesuai tempat anda bekerja </li> <li dir="ltr"> Konsultasikan masalah THR anda lewat chat konsultasi THR, jika permasalahan belum terselesaikan, lanjutkan ke tahap pengaduan THR </li> <li dir="ltr"> Tekan menu pengaduan THR </li> <li dir="ltr"> Isikan formulir secara lengkap beserta bukti-bukti pendukung </li> <li dir="ltr"> Klik menu Laporkan </li> <li dir="ltr"> Laporan anda mengenai perusahaan yang tidak membayar THR sudah berhasil dikirim </li> </ol>

THR berhak diterima oleh pekerja kontrak maupun tetap asalkan bekerja minimal satu bulan secara terus menerus.

Cara Melaporkan Perusahaan yang Tidak Membayarkan THR Sesuai Ketentuan yang Berlaku, Berdasarkan Panduan dari Kementerian Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/07/IMG-20240607-WA0020-1420777285.jpg" alt="Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan RUU KIA akan semakin meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh." width="100%">
<figcaption>Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, mengatakan RUU KIA akan semakin meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Upah minimum (UM) untuk tahun depan tak diumumkan pada 21 November tahun berjalan. Sebab, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih mengkaji ulang formula kenaikan UM 2025. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Sehingga, formula pengupahan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang pengupahan sebagai aturan turunan UU Ciptaker sudah tidak berlaku lagi. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menuturkan, pihaknya sedang mencermati formula baru yang pas untuk penentuan UM 2025. Karena itu, pengumuman terkait penentuan UM 2025 pun diputuskan untuk diundur. &rdquo;(Pengumuman, Red) sudah kami undur. Saya sudah bersurat ke para gubernur,&rdquo; ujarnya saat dihubungi kemarin. Formulasi perhitungan UM 2025 yang baru masih harus menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto yang kini sedang melawat ke luar negeri. Namun, dia memastikan pengumuman besaran UM 2025 itu dilakukan sebelum Januari 2025. Terpisah, Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga meminta semua pihak untuk bersabar. Proses pembahasan dan kajian kebijakan UM tahun 2025, kata dia, sudah melibatkan seluruh pihak, baik pengusaha maupun serikat pekerja, serikat buruh, dan stakeholders lainnya. &rsquo;&rsquo;Yang pasti bahwa UM 2025 akan naik,&rdquo; katanya. (mia/c6/bas)

Kementerian Ketenagakerjaan masih mengkaji ulang formula kenaikan upah minimum 2025. Kemenaker UM 2025 dipastikan naik.

Kemenaker Pastikan Upah Minimum 2025 Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/08/IMG-20240608-WA0008-2379950623.jpg" alt="Indonesia setuju pencabutan empat konvensi ILO dalam sesi voting pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) sesi ke-112." width="100%">
<figcaption>Indonesia setuju pencabutan empat konvensi ILO dalam sesi voting pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) sesi ke-112.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Indonesia menyatakan persetujuannya terhadap pencabutan empat konvensi International Labour Organization (ILO) dalam sesi voting pada Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) sesi ke-112. Keputusan itu diambil karena keempat konvensi tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan telah terwakili oleh konvensi teknis lainnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, keputusan itu didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap relevansi dan efektivitas konvensi-konvensi tersebut dalam konteks ketenagakerjaan modern. &rdquo;Kami telah melakukan kajian mendalam dan menemukan bahwa keempat konvensi ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan ketenagakerjaan saat ini,&rdquo; ujar Anwar Sanusi, dalam keterangan pers Biro Humas, Jenewa, Jumat (7/6). Adapun konvensi yang dicabut meliputi Konvensi ILO Nomor 45 tentang Pekerjaan Bawah Tanah (Perempuan), 1935; Konvensi ILO Nomor 62 tentang Ketentuan Keselamatan Bangunan, 1937; Konvensi ILO Nomor 63 tentang Statistik Upah dan Jam Kerja, 1983; dan Konvensi ILO Nomor 85 tentang Inspeksi Tenaga Kerja (Daerah Non-Metropolitan), 1947. Anwar menjelaskan, pencabutan konvensi-konvensi itu merupakan langkah maju untuk menyelaraskan regulasi ketenagakerjaan internasional yang lebih baru dan relevan. &rdquo;Dengan mencabut konvensi-konvensi ini, Indonesia berkomitmen untuk terus memperbarui regulasi ketenagakerjaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan masa kini,&rdquo; tambah Anwar Sanusi. Keputusan untuk menyetujui pencabutan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja dan meningkatkan keselamatan kerja melalui regulasi yang lebih modern dan efektif. Pemerintah Indonesia berharap bahwa langkah tersebut akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas ketenagakerjaan di Indonesia. ILC merupakan forum tahunan yang mempertemukan para delegasi dari negara-negara anggota ILO untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan global dan menetapkan standar internasional di bidang ketenagakerjaan. Dengan keputusan itu, Indonesia menunjukkan komitmen untuk terus berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional dan mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam bidang ketenagakerjaan guna meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha di Tanah Air.

Pemerintah Indonesia setuju pencabutan empat konvensi International Labour Organization (ILO) pada Konferensi Perburuhan Internasional

Dianggap Tak Relevan, Indonesia Setuju Pencabutan Empat Konvensi ILO dalam Voting ILC

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/tni-al-pmi-ilegal.jpg" alt="BATAL BERANGKAT: Anggota TNI-AL memeriksa PMI ilegal yang diamankan di perairan Asahan, Sumatera Utara, kemarin (15/3). (DISPENAL)" width="100%">
<figcaption>BATAL BERANGKAT: Anggota TNI-AL memeriksa PMI ilegal yang diamankan di perairan Asahan, Sumatera Utara, kemarin (15/3). (DISPENAL)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Calon pekerja migran Indonesia (PMI) masih mencoba cara-cara ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri. Sabtu (2/3), tim gabungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Imigrasi Soekarno-Hatta kembali menggagalkan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemenaker Haiyani Rumondang mengatakan, ada delapan calon PMI yang digagalkan keberangkatannya. Mereka akan ditempatkan secara nonprosedural ke sejumlah negara di Timur Tengah. &rdquo;Mereka terdiri atas satu orang yang akan diberangkatkan ke Qatar dan tujuh orang lainnya akan ditempatkan ke Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA),&rdquo; ujar Haiyani dalam keterangan kemarin. Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna menyampaikan, delapan calon pekerja migran tersebut kebanyakan berasal dari Jawa Barat. Detailnya, 3 orang berasal dari Karawang, 2 dari Cianjur, dan masing-masing satu dari Indramayu dan Serang. Lalu, satu lagi warga Nusa Tenggara Barat (NTB). &rdquo;Mereka rencananya akan diberangkatkan menggunakan pesawat Srilankan Airlines UL365 pukul 14.25 WIB yang transit Colombo dan diteruskan ke Doha atau Dubai,&rdquo; ungkapnya. (mia/c6/fal)

Calon pekerja migran Indonesia (PMI) masih mencoba cara-cara ilegal untuk bisa bekerja di luar negeri. Kemenaker gagalkan keberangkatan PMI.

Kemenaker Gagalkan Keberangkatan PMI Ilegal ke Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Ribka-Tjiptaning-dpr.go_.id_.jpg" alt="Ribka Tjiptaning" width="100%">
<figcaption>Ribka Tjiptaning</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning. Pemeriksaan itu terkait dugaan kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 2012. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai pemeriksaan Ribka Tjiptaning merupakan bentuk kriminalisasi terhadap hukum. "Hari ini enggak ada hujan, enggak ada angin, tiba-tiba salah satu kader kami ada yang diundang. Nah, ini ada proses upaya juga kriminalisasi hukum, itu terjadi bukan hanya kepada pasangan Ganjar-Mahfud, tetapi juga pada pasangan Amin, yaitu Mbak Ribka Tjiptaning ya," kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2). Hasto mengutarakan, Ribka Tjiptaning sebagai Anggota DPR Fraksi PDIP selalu menyuarakan dan mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI dalam sidang DPR. Menurut dia, sistem pengadaan dan perlindungan terhadap TKI menjadi sangat penting. "Kemarin melaporkan kepada kami bahwa beliau diundang di KPK sebagai saksi karena Mbak Ning ini dalam rapat sering mempertanyakan terhadap pengadaan sistem proteksi TKI. Karena di dalam sidang di DPR, beliau yang memberikan tekanan kepada masalah pentingnya perlindungan terhadap TKI, pentingnya sistem data base terhadap TKI," ucap Hasto. Hasto menekankan, apa yang dilakukan Ribka merupakan representasi memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam menjalankan tugas dan memperjuangkan kepentingan rakyat, anggota DPR dilindungi oleh Undang-Undang. Hasto menduga dipanggilnya Ribka Tjiptaning usai mengkritik keras pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Hasto pun menyinggung cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang saat debat dianggap menyentuh personal kandidat lain. "Ketika Pak Cak Imin di dalam debat yaitu berdebat dengan Mas Gibran itu kan debat yang biasa, tapi tiba-tiba dianggap menyentuh personal, sehingga kemudian muncul lah kasus yang sepertinya itu begitu cepat berproses, sementara yang sudah berproses sebelumnya termasuk terhadap kasus minyak goreng misalnya itu menunjukkan tidak ada, tindak lanjut. Jadi ini yang kemudian menciptakan kriminalisasi hukum itu," cetus Hasto. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati. Selain Ribka, lembaga antirasuah juga memanggil seorang PNS, Ruslan Irianto Simbolon dan seorang swasta, Bunamas. "Saksi Ribka Tjiptaning sudah hadir," ungkap kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (1/2). Ribka Tjiptaning akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Namun, belum diketahui apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap Ribka Tjiptaning dan dua saksi lainnya Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker itu terjadi pada 2012 lalu. Saat itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menaker. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Reyna Usman, telah ditahan pada Kamis (25/1). Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ditahan usai diperiksa tim penyidik KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012. Selain Reyna Usman, KPK juga menahan pejabat pembuat komitmen pengadaan sistem proteksi TKI tahun 2012, I Nyoman Darmanta. Keduanya ditahan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. &nbsp;

KPK memeriksa politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Pemeriksaan itu terkait dugaan kasus korupsi sistem proteksi tenaga kerja.

KPK Periksa Ribka Tjiptaning, PDIP Tuding Ada Kriminalisasi Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-beri-relaksasi-investasi-industri-rokok-dalam-negeri_m_.jpg" alt="Suasana dalam sebuah pabrik rokok." width="100%">
<figcaption>Suasana dalam sebuah pabrik rokok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera menghapus pasal-pasal tembakau dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Kesehatan. Hal ini lantaran aturan tersebut dinilai akan mematikan keberlangsungan mata pencaharian dari jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di industri tembakau. Permintaan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri, sebagai implementasi aksi Kemnaker terhadap empat pasal yang secara spesifik mengatur produk turunan tembakau. Keempat pasal yakni pasal 425, 427, 428, dan 440 dalam RPP Kesehatan dianggap membatasi kesempatan kerja di industri tembakau dan industri lain yang terdampak, seperti industri periklanan. "Keempat pasal ini kami kritisi agar tidak terjadi perubahan signifikan terhadap kesempatan kerja di IHT dan periklanannya,"&nbsp;ujar Indah saat berbicara dalam Manufacture Check bertajuk 'RPP Kesehatan Larang Total Tembakau Nasib Industri &amp; Pekerja Terancam?' baru-baru ini. Indah melanjutkan ada beberapa pasal yang berdampak signifikan bagi keberlangsungan pekerja. Misalnya, pada Pasal 428 yang melarang penjualan rokok eceran dan memajang rokok di tempat penjualan. "Berdasarkan data BPS, ada 25 juta pekerja yang akan terdampak dari larangan tersebut," katanya. Kemudian, pada Pasal 440 terkait larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau. Pasal ini juga dinilai akan berdampak negatif terhadap para pekerja lintas sektor dan industri, termasuk industri periklanan. "Yang jelas kami dari Kemnaker khawatir akan ada pengurangan tenaga kerja, tidak hanya di IHT, tapi juga di periklanan, khususnya di produksi iklan," tambahnya. Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Janoe Arijanto, mengaku pihaknya dan asosiasi periklanan dan media kreatif lainnya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi perumusan pasal-pasal tembakau di RPP Kesehatan. Sementara, potensi dampak dari aturan tersebut terus menghantui keberlangsungan industri. "Kawan yang bergerak di industri kreatif jumlahnya kurang lebih 800 ribu tenaga kerja. Sementara, iklan produk tembakau sendiri kontribusinya bisa mencapai Rp 9 triliun. Bayangkan bila aturan ini diberlakukan, kawan di billboard juga tidak bisa menayangkan iklan produk tembakau dan pendapatannya akan berkurang cukup signifikan," keluh Janoe. Janoe mengatakan, industri periklanan dan media kreatif telah mematuhi etika periklanan yang berlaku (PP 109/2012), termasuk mengatur bagaimana rokok harus diiklankan dan diatur, seperti aturan yang tidak boleh memperlihatkan aktivitas merokok dan tidak boleh ditonton oleh anak di bawah umur 18 tahun.

"Yang jelas kami dari Kemnaker khawatir akan ada pengurangan tenaga kerja, tidak hanya di IHT, tapi juga di periklanan," katanya.

Lindungi Tenaga Kerja, Kemnaker Minta Pasal Tembakau Dikeluarkan dari RPP Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/26/WhatsApp-Image-2023-11-26-at-073632-2590808890.jpeg" alt="Delegasi Indonesia" width="100%">
<figcaption>Delegasi Indonesia</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Delegasi Indonesia akan berlaga di ajang Worldskills Asia ke-2 Abu Dhabi pada Senin hingga Rabu mendatang (27-29/11). Konstestan itu mendapat suntikan moral dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen-Kemnaker) Anwar Sanusi. Anwar Sanusi menyampaikan terima kasih atas dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia kepada para kompetitor dan expert yang akan bertanding di ajang WS Asia. "Saya berharap kompetitor dan expert yang berlomba di ajang WS Asia ini dapat mengukir prestasi pada setiap pertandingan yang diikuti," ucap Anwar Sanusi di Kedubes RI Abu Dhabi, Sabtu (25/11). Anwar mengatakan, dalam ajang WS Asia ini Indonesia memiliki beberapa modalitas, yang pertama adalah modal sebagai juara umum dalam gelaran WS ASEAN di Singapura beberapa waktu yang lalu. Di mana Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persiapan yang matang dan komitmen untuk mencapai prestasi tertinggi. Hal tersebut mudah untuk diraih. Selain itu, lanjut Sekjen Anwar, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) juga mempunyai peran penting dalam menciptakan talenta-talenta muda yang siap bersaing di ajang WS Asia melalui pelatihan yang telah diberikan. "Semoga dalam WS Asia ini, Indonesia dapat menorehkan prestasi yang sama ketika mengikuti ajang WS ASEAN," ungkapnya. Sekjen Anwar menekankan kepada para kompetitor dan expert untuk bertanding dengan semangat dan penuh keyakinan akan meraih kemenangan. "Jadikan spirit kita datang, kita melihat, kita menang adalah tujuan yang ingin kita raih," katanya. Ia melihat para kompetitor yang bertanding di ajang WS Asia ini mewakili generasi milenial, yang nantinya dapat menjadi model untuk mencetak SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. "Melalui ajang WS Asia para kompetitor dapat menjadi contoh dalam menyiapkan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ujar Anwar Sanusi.

Delegasi Indonesia akan berlaga di ajang Worldskills Asia ke-2 Abu Dhabi pada Senin hingga Rabu mendatang (27-29/11).

Suntikan Mental, Delegasi Indonesia Mampu Ukir Prestasi di Worldskills Asia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UPAH-MINIMUM-provinsi.jpg" alt="ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP)." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Upah Minimum Provinsi (UMP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim mengalami kenaikan signifikan seusai pandemi Covid-19. Namun, hal itu tak lantas bisa mengerek besaran upah minimum (UM) 2024. Buktinya, dari laporan sementara yang masuk ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kemarin (21/11) sore, ada provinsi yang menetapkan kenaikan UM provinsi (UMP) hanya 1,2 persen atau Rp 35.750. Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Sebut saja Provinsi Aceh yang UMP-nya hanya naik 1,3 persen atau Rp 47 ribu. Dari Rp 3.413.666 pada 2023 menjadi Rp 3.460.672 pada 2024. Ada pula Sulawesi Selatan yang besaran UMP 2024 ditetapkan Rp 3.434.298. Naik 1,45 persen atau Rp 49.153 dari tahun lalu yang sebesar Rp 3.385.145. Namun, ada pula provinsi yang menaikkan UMP hingga 7,5 persen atau Rp 223.280. Yakni, Maluku Utara. Kemudian, Kalimantan Timur menaikkan UMP 4,98 persen atau Rp 159.459, dari Rp 3.201.396 pada 2023 menjadi Rp 3.360.858. UM Provinsi Jawa Timur pun naik Rp 125 ribu atau 6,13 persen, dari Rp 2.040.244,30 pada 2023 menjadi Rp 2.165.244,30. Kenaikan UMP 2024 itu di luar harapan Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Sekjen OPSI Timboel Siregar menilai, kenaikan hanya Rp 35 ribu atau berkisar 1 persen ini tak layak. Bahkan, dia mempertanyakan metode penghitungan kenaikannya. &rdquo;Kalau pakai Pasal 26 PP 51/2023 kan inflasinya pasti sudah di atas 3 persen, ditambah pertumbuhan ekonomi kali indeks. Harusnya bisa 4,5 persen. Kalau Aceh hanya 1 persen, agak bingung saya,&rdquo; ujarnya kemarin. Dia berharap seluruh gubernur melihat kondisi riil inflasi di daerah masing-masing. Khususnya kebutuhan pokok yang tingkat inflasinya di atas inflasi umum. Misalnya, kebutuhan beras, gula, minyak goreng, dan lainnya yang saat ini inflasinya sudah di atas 5 persen. Apalagi, dalam PP 51/2023, indeks tertentu yang disebut alfa ditetapkan sangat rendah oleh pemerintah. Meski begitu, lanjut dia, menetapkan kenaikan UMP di luar PP 51/2023 bukan hal yang salah karena kewenangan sepenuhnya berada di tangan gubernur. Dia mengapresiasi keputusan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang berani menetapkan UMP-nya di atas formulasi PP 51/2023, yaitu 6,13 persen. Padahal, jika mengacu PP tersebut, kenaikan UMP Jatim seharusnya hanya 4,496 persen. Sebab, inflasi di Jatim mencapai 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,96 persen. Angka 4,496 persen itu pun mengambil nilai alfa tertinggi sebesar 0,3. &rdquo;Karena kewenangan menetapkan UMP dan UMK di UU 6/2023 di tangan gubernur, keputusan Bu Khofifah adalah tepat. Kami apresiasi keputusan Bu Khofifah,&rdquo; tuturnya. Timboel mengungkapkan, provinsi yang kenaikan UMP-nya kecil rata-rata dipimpin penjabat (Pj) gubernur. &rdquo;Sehingga tidak mau melawan pemerintah pusat,&rdquo; katanya. Padahal, kata dia, format penghitungan di PP 51/2023 masih berparadigma kenaikan upah nominal, tidak mengacu pada kenaikan upah riil. Akibatnya, kenaikan sekadar angka yang tidak menjadikan daya beli buruh. &rdquo;Kalau kata Kemenaker kan pasti naik. Memang naik. Satu rupiah juga naik. Tapi, kenaikan ini bukan pada upah riil buruh. Hanya upah nominal karena daya beli buruh tidak membaik, padahal harga-harga sudah naik tajam,&rdquo; tegasnya. Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari sektor buruh Trisnur Priyanto menjelaskan, penetapan UMP yang diserahkan ke daerah itu adalah penetapan rentang alfanya, bukan formulanya. Pada saat rapat pleno di Jogjakarta, Depenas dari unsur buruh mengusulkan rentang alfa antara 0,5&ndash;1. Sementara dari unsur lainnya disesuaikan dengan yang sudah ada di Permenaker 18/2022, yaitu 0,1&ndash;0,3. &rdquo;Dengan formula tersebut, kenaikan upah sudah dipastikan tertinggi itu 5&ndash;6 persen. Keberadaan alfa membuat adanya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi di daerah, bukan menambahkan kenaikannya,&rdquo; ungkapnya. Karena itu, kata dia, buruh tegas menolak PP yang baru disahkan pada 10 November 2023 tersebut. Mengingat, selama ini buruh/pekerja tidak benar-benar pernah menikmati kenaikan upah. &rdquo;Yang ada hanya penyesuaian upah. Kenapa? Karena upah belum naik, masih dibahas, tapi harga-harga sudah naik duluan. BBM naik, kos/kontrakan naik, dan lain-lain,&rdquo; keluhnya. Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri menyebut, hingga kemarin pukul 19.00, ada 30 di antara 38 provinsi yang melaporkan besaran UMP-nya. Dia meyakini seluruh provinsi akan melakukan penetapan sesuai dengan batas yang ditentukan. Dari laporan tersebut, penetapan UMP terendah ada pada angka 1,2 persen atau Rp 35.750. Kenaikan UMP tertinggi sebesar 7,5 persen atau Rp 223.280. &rdquo;Hingga pukul 16.53, alhamdulillah sudah lebih dari 40 persen. Ini kan masih ada sisa waktu ya sampai nanti malam,&rdquo; ujarnya dalam temu media secara daring kemarin. Dia mengakui, dari data sementara, ada dua provinsi yang penetapan UMP 2024-nya tidak sesuai dengan aturan. Putri enggan menyebutkan provinsi mana saja. Namun, yang jelas, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelanggaran yang ada. &rdquo;Tapi, yang jelas, kalau tidak sesuai dengan PP, ini kan lebih tinggi dari permenaker tahun lalu. Bisa dipahami kalau ada wilayah tidak taat PP itu kan bagaimana, ya. Tapi, kita serahkan kepada Kemendagri nanti, mulai pembinaan hingga sanksinya,&rdquo; jelasnya. Putri turut angkat bicara mengenai penolakan terhadap PP pengupahan yang baru ini. Menurut dia, tidak semua serikat pekerja menolak PP 51/2023 yang merupakan revisi dari PP 36/2021. Kalaupun ada yang tidak sepakat, hal itu dinilainya sebagai bagian dari demokrasi. Pihaknya pun dengan tangan terbuka membuka dialog terkait penolakan tersebut. Mengenai range dari indeks tertentu yang menjadi salah satu variabel penghitungan UMP, Putri menjelaskan, nilai alfa ini merupakan kontribusi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi di sebuah wilayah. Angkanya sudah didiskusikan dengan semua pihak, termasuk pakar ekonomi. Hingga akhirnya, diperoleh range 0,1&ndash;0,3. Kemudian, meski banyak dikeluhkan, dia menjamin, melalui PP ini, UMP pasti naik setiap tahun. &rdquo;Kecuali ada tekanan ekonomi, tidak naik, tapi sama dengan UM berjalan,&rdquo; ungkapnya. Dalam kesempatan itu, dia kembali mengingatkan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, penghitungan kenaikan upah harus menggunakan struktur skala upah atau berdasar produktivitas. Saat ini jumlah pekerja kategori penerima upah atau formal yang masa kerjanya di bawah satu tahun mencapai 3,8 persen dari angka partisipasi kerja sebanyak 50 juta orang. Artinya, kenaikan upah untuk 95,2 persen pekerja lainnya harus menggunakan struktur skala upah. &rdquo;Bukan dibayar dengan UM ya, harus lebih tinggi,&rdquo; tegasnya. Terpisah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan UMP DKI 2024 sebesar Rp 5.067.381. Besaran UMP tersebut naik 3,38 persen dari tahun ini yang hanya Rp 4.901.798. Menurut dia, sebelum menetapkan UMP, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI melalui sidang Dewan Pengupahan DKI. Bahkan, dari rekomendasi hasil sidang dewan pengupahan unsur pengusaha, dia menerima besarannya menggunakan alfa atau indeks tertentu sebesar 0,2. &rdquo;Permohonan dari serikat pekerja tentunya lebih dari itu. Pemprov DKI menetapkan alfa tertinggi, yaitu 0,3, sesuai dengan PP 51/2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dengan alfa maksimum 0,3,&rdquo; terangnya. Lantaran DKI menetapkan alfa 0,3 dengan formulasi PP 51/2023, UMP-nya hanya naik Rp 165.583 atau menjadi Rp 5.067.381. Untuk warga Jakarta yang upahnya sebesar UMP tersebut, Pemprov DKI sudah menyiapkan beberapa bantuan. Salah satunya, kartu pekerja Jakarta (KPJ). Dengan mengantongi KPJ tersebut, warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal gratis di Jakarta hingga menerima bantuan pangan bersubsidi. Bahkan, anak-anak dari warga berpenghasilan UMP diberi bantuan lainnya seperti kartu Jakarta pintar (KJP). (mia/rya/hen/wia/kap/ton/c14/oni)

Berdasar data yang dihimpun, provinsi yang menetapkan kenaikan UMP di bawah Rp 100 ribu cukup banyak. Yaitu, Aceh, Sulsel, Sumbar, dll.

Kenaikan UMP 2024: Jatim 6,13 Persen, Jakarta Hanya 3,38 Persen, Jateng 4,02 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/27/wapres-menaker-850523308.jpg" alt="Wakil Presiden, KH Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden, KH Ma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden, KH Ma'ruf Amin resmi membuka Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). Pembukaan ditandai dengan menekan layar sentuh oleh Wapres yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Wapres mengapresiasi inisatif Kementerian Ketenagakerjaan atas penyelenggaraan acara tersebut. Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi langkah efektif untuk mendiseminasi informasi penyelenggaraan pelatihan vokasi sekaligus memfasilitasi pemangku kepentingan, termasuk pencari kerja, pemberi kerja, dan stakeholders ketenagakerjaan lainnya untuk melakukan bisnis proses pelatihan vokasi. "Saya berharap seluruh upaya untuk merevitalisasi pelatihan vokasi bisa berdampak luas, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan pemangku kepentingan terkait," ucap Wapres. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional 2023 diselenggarakan pada 27 hingga 29 Oktober 2023 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang pentingnya pelatihan vokasi dan memfasilitasi pemangku kepentingan termasuk pencari kerja, pemberi kerja, dan stakeholders ketenagakerjaan lainnya untuk melakukan bisnis proses pelatihan vokasi. "Dan tentu saja kami di Festival Pelatihan Vokasi ini kami menjembatani kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja saat ini dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri," ucap Menaker. Ia juga mengatakan, pada Festival Pelatihan Vokasi tahun 2023 ini terdapat sejumlah kegiatan, yaitu Pameran Pelatihan dan Produk Vokasi; Job Fair Nasional; Seminar; Sertifikasi; Layanan Ketenagakerjaan; Lomba Keterampilan; Meet-Up Ekosistem Pelatihan Vokasi Ketenagakerjaan; dan Hiburan.

"Saya berharap seluruh upaya untuk merevitalisasi pelatihan vokasi bisa berdampak luas, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat".

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian ketenagakerjaan

Berita Terkini