<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/IN4HHCMVJkMvf1gMeYqEr1xWXCpdZVlfgJ1M9HPn-2653816633.jpg" alt="Ilustrasi RS Kapal. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi RS Kapal. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah bersama sektor swasta terus menguatkan langkah nyata untuk menjangkau masyarakat di pelosok negeri. Salah satunya lewat peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan - Bayan Peduli yang diresmikan pada Sabtu (26/7) di Marina Batavia, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari strategi nasional memperluas akses layanan medis, terutama di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). &ldquo;Negara kita ini negara kepulauan. Tidak semua fasilitas pelayanan bisa menjangkau daerah-daerah perifer. Karena itu, rumah sakit kapal menjadi solusi penting agar pelayanan kesehatan tetap bisa diakses oleh masyarakat,&rdquo; ujar Yuli Astuti Saripawan, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI, Sabtu (26/7). Yuli menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan telah memfasilitasi berbagai kebutuhan administratif dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung operasional rumah sakit kapal, mulai dari perizinan fasilitas hingga dukungan tenaga medis. Salah satu fokus utama kementerian adalah memastikan mutu layanan tetap terjamin, sekalipun rumah sakit tersebut beroperasi di atas kapal. Untuk itu, kerja sama dengan BPJS Kesehatan juga tengah dijajaki agar proses klaim berjalan lancar bagi masyarakat yang mengakses layanan ini. Peresmian rumah sakit kapal ini sendiri&nbsp; merupakan buah dari kerja sama antara Bayan Group melalui program CSR &ldquo;Bayan Peduli&rdquo; dan Yayasan Dokter Peduli (doctorSHARE). Program ini bertujuan menjawab tantangan besar Indonesia dalam pemerataan layanan kesehatan di tengah luasnya wilayah dan ketimpangan distribusi tenaga medis. &ldquo;Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kami, Bayan Peduli berkomitmen mendukung inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Rumah Sakit Kapal ini menjadi sarana penting untuk memberikan layanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau,&rdquo; kata Merlin, Direktur PT Bayan Resources Tbk. Tak hanya itu, Bayan Group bersama doctorSHARE juga menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan - Bayan Peduli II, yang dirancang untuk melayani wilayah-wilayah jalur sungai di berbagai provinsi. Selain itu, mereka juga merancang Program Pelayanan Kesehatan khusus wilayah Kalimantan untuk jangka waktu satu tahun ke depan. Ketua Pengurus doctorSHARE, Tutuk Utomo Nuradhy, menyambut baik inisiatif ini. &ldquo;Kami berharap inisiatif ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain untuk ikut meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bersama-sama kita bisa menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan,&rdquo; ujarnya. Kementerian Kesehatan pun menegaskan bahwa rumah sakit kapal bukan hanya tentang menjangkau secara fisik, tetapi juga tentang menjamin mutu pelayanan yang layak dan sesuai standar nasional. Untuk itu, kementerian telah menyiapkan aplikasi khusus guna memantau kualitas layanan dari rumah sakit terapung ini, dengan adaptasi sesuai karakteristik setiap kapal. &ldquo;Saya orang Kalimantan, jadi saya betul-betul merasakan langsung pentingnya pelayanan kesehatan di pelosok. Kita bangga dengan capaian hari ini, tapi juga sadar masih banyak PR bersama untuk ke depan,&rdquo; ujar Yuli menutup sambutannya. Dengan langkah ini, kolaborasi antara pemerintah dan swasta diharapkan menjadi model yang berkelanjutan dalam memperluas jangkauan kesehatan nasional, agar setiap warga negara, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan layanan medis yang layak, di mana pun mereka berada.

Peresmian Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan di Jakarta, dukungan Kementerian Kesehatan untuk akses layanan kesehatan di daerah terpencil.

Dukung Pelayan Kesehatan ke Pelosok dengan Rumah Sakit Kapal, Kemenkes Komitmen Jamin Mutu Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/WhatsApp-Image-2025-05-01-at-110617-AM-3629778891.jpeg" alt="FIA) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyelenggarakan Scientific Communication Workshop. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>FIA) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyelenggarakan Scientific Communication Workshop. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Food Industry Asia (FIA) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyelenggarakan Scientific Communication Workshop: Empowering Evidence-Based Policies, Reformulation &amp; Public Health Collaboration di Jakarta. Workshop ini mempertemukan para wakil pemerintah, akademisi dan pemimpin industri, dengan tujuan memperkuat landasan pengambilan kebijakan berbasis sains di Indonesia, khususnya melalui strategi reformulasi pangan untuk secara efektif menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, terutama yang disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular (PTM). Indonesia&nbsp; diketahui menghadapi beban PTM yang semakin meningkat, bahkan menyumbang lebih dari 73 persen kematian nasional. Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang menekankan pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak tidak sehat secara berlebihan, workshop ini menjadi wadah penguatan kapasitas. Para peserta mempelajari praktik terbaik global dalam reformulasi pangan, metodologi penilaian risiko dan bahaya dari lembaga internasional, serta mendiskusikan bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dapat menginformasikan kebijakan pangan Indonesia ke depan. Kolaborasi dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, disorot sebagai elemen penting untuk mendorong inovasi, memperkuat kepercayaan konsumen dan mencapai hasil kesehatan yang berkelanjutan. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,&nbsp;Asnawi Abdullah mengatakan, pemerintah memiliki komitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dia menekankan pentingnya penanggulangan peningkatan prevalensi PTM sebagai komponen utama dari misi tersebut. &ldquo;Reformulasi pangan sangat krusial, karena sebanyak 73 persen kematian di Indonesia terkait dengan PTM,&rdquo; ujar Prof. Asnawi, Kamis (1/5). Dengan mengurangi kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk makanan serta menerapkan pelabelan gizi yang jelas dan sistem peringkat gizi, dapat memberdayakan konsumen untuk membuat pilihan yang lebih sehat. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi resiko PTM, tetapi juga memungkinkan industri menyediakan pilihan yang lebih baik. Asnawi&nbsp;menegaskan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri untuk mendorong reformasi penting ini. &ldquo;Kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan di mana pilihan makanan yang lebih sehat dapat diakses dan diminati oleh masyarakat,&rdquo; tukasnya. Sementara itu Matt Kovac, CEO Food Industry Asia, menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta dalam menghadirkan solusi yang praktis dan dapat diperluas untuk meningkatkan gizi dan mengurangi beban PTM. Matt menyampaikan harapannya agar workshop ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang yang sejalan dengan prioritas nasional Indonesia dalam bidang kesehatan dan gizi, serta menegaskan kembali komitmen FIA untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan bersama untuk masyarakat yang lebih sehat. &nbsp;

Indonesia  diketahui menghadapi beban PTM yang semakin meningkat, bahkan menyumbang lebih dari 73 persen kematian nasional.

73 Persen Kematian Nasional Disebabkan PTM, Kemenkes Sebut Perlu Ada Reformulasi Produk Makanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Screen-Shot-2019-08-05-at-16.35.47.png" alt="Ilustrasi air susu ibu dalam botol. (NHS)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi air susu ibu dalam botol. (NHS)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait pengetatan peredaran susu formula di Indonesia. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemenkes menyatakan, hal itu karena promosi susu formula dinilai menghambat pemberian ASI eksklusif yang harusnya didapatkan anak.&nbsp; Kepala Biro Hukum Kemenkes Indah Febrianti menegaskan bahwa aturan susu formula bayi dan produk pengganti air susu ibu lainnya bertujuan mendukung program ASI eksklusif.&nbsp; &ldquo;Kebijakan larangan iklan susu formula untuk mendukung program ASI eksklusif, yang juga disesuaikan dengan rekomendasi Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly/WHA),&rdquo; ujarnya kepada wartawan, Minggu (11/8). Kegiatan yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif sesuai isi Pasal 33 PP Kesehatan itu kata Indah, adalah sebagai berikut. <ol> <li>Pemberian contoh produk susu formula bayi dan atau produk pengganti ASI lainnya secara cuma-Cuma. Penawaran kerja sarna, atau bentuk apapun kepada fasilitas pelayanan kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, tenaga medis, tenaga kesehatan, kader Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.&nbsp;</li> </ol> <ol start="2"> <li>Penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya ke rumah.&nbsp;</li> </ol> <ol start="3"> <li>Pemberian potongan harga, atau tambahan, atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya sebagai daya tarik dari penjual.&nbsp;</li> </ol> <ol start="4"> <li>Penggunaan tenaga medis, tenaga kesehatan, kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemengaruh media sosial, untuk memberikan informasi mengenai susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya kepada masyarakat.&nbsp;</li> </ol> <ol start="5"> <li>Pengiklanan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya dan susu formula lanjutan yang dimuat dalam media massa. Baik cetak maupun elektronik, media luar ruang, dan media sosial.&nbsp;</li> </ol> <ol start="6"> <li>Promosi secara tidak langsung atau promosi silang produk pangan dengan susu formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya.</li> </ol> Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang produsen atau distributor susu formula bayi dan atau produk pengganti air susu ibu untuk memberikan diskon kepada pembeli. Larangan itu tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7) lalu. Dalam aturan yang diteken Jokowi tersebut, larangan dimaksudkan agar produsen atau distributor tidak menghambat pemberian air susu ibu ekslusif.

Kemenkes buka suara soal larangan promosi dan diskon susu formula, sebut promosi itu menghambat pemberian ASI eksklusif untuk anak.

Pemerintah Larang Promosi dan Diskon Susu Formula, Kemenkes: Hambat Pemberian ASI Eksklusif untuk Anak   

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/20231116211129_IMG_7871JPG-2306979808.jpg" alt="Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih. Pria yang menjabat sebagai Komisaris PT Energi Kita Indonesia (EKI) pada 2020 itu akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun anggaran 2020-2022. Selain Politikus Golkar itu, KPK juga memanggil Inspektur Jenderal Kemenkes RI, Murti Utami Andyanto dan PNS Ditjen Bea Cukai/Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai Bogor tahun 2020, Pius Rahardjo. "Hari ini (11/12) bertempat di gedung merah putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi. Penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (11/12). Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah mencegah lima orang untuk tidak bepergian ke luar negeri. Pencegahan dilakukan KPK melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. "Terkait dengan dibutuhkannya keterangan beberapa pihak untuk mendukung proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes RI, saat ini KPK telah ajukan cegah pada pihak Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI terhadap lima orang untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri," urai Ali. Pencegahan ke luar negeri tersebut dilakukan selama enam bulan ke depan, dan dapat diperpanjang selama satu kali untuk jangka waktu yang sama. Oleh karena itu, juru bicara KPK berlatar belakang jaksa itu berharap, para pihak yang dicegah tersebut bisa kooperatif, untuk mempercepat penanganan perkara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, lima pihak yang dicegah itu di antaranya Budi Sylvana selaku Kepala Pusat Krisis Kesehatan saat kasus terjadi. Kini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji. Kemudian, Harmensyah selaku Sekretaris Utama BNPB saat peristiwa pidana terjadi, Satrio Wibowo selaku pihak swasta, Ahmad Taufik selaku pihak swasta, dan A Isdar Yusuf selaku advokat. KPK menyebut, nilai proyek dalam pengadaan APD di Kemenkes tahun 2020-2022 mencapai Rp 3,03 triliun. Nilai proyek triliunan rupiah itu untuk pengadaan 5 juta set APD pada masa pandemi Covid-19. Juru bicara berlatar belakang jaksa itu mengatakan, perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan penghitungan sementara, Ali mengatakan jumlah kerugian negara mencapai ratusan miliar untuk tahun 2020. "Dugaan kerugian negara sementara sejauh ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang," ucap Ali. KPK menyayangkan, adanya gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga negara dalam menghadapi pandemi, justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi. Karena itu, KPK mengajak masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan penanganan perkara ini. &nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih

KPK Periksa Anggota DPR Gde Sumarjaya dan Itjen Kemenkes Terkait Dugaan Korupsi Proyek APD Covid-19   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/FotoJet-6-2489802922.jpg" alt="Seleksi Kompetensi CPNS (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Seleksi Kompetensi CPNS (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Kesehatan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 22 September sampai 3 Oktober 2023 secara online melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013017044/dua-warga-tewas-ditembak-militer-israel-palestina-sebut-ada-upaya-seret-timur-tengah-dalam-situasi-kacau">Dua Warga Tewas Ditembak Militer Israel, Palestina Sebut Ada Upaya Seret Timur Tengah Dalam Situasi Kacau</a> Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan, tahun ini terdapat lowongan untuk 7.249 formasi di Kemenkes. Jumlah tersebut merupakan total dari formasi akhir yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). &ldquo;Dengan rincian, 154 formasi untuk CPNS dosen dan 7.095 formasi untuk PPPK,&rdquo; katanya kepada wartawan, Senin (25/9). Adapun kebutuhan di PPPK, Kunta merinci dari total formasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 6.388 untuk tenaga kesehatan dan selanjutnya 707 untuk tenaga teknis dengan masa perjanjian kerja selama lima tahun. Untuk informasi lebih lanjut terkait kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan, calon peserta dapat membuka laman https://casn.kemkes.go.id Sementara untuk pendaftaran CASN melalui laman https://sscasn.bkn.go.id Dalam hal ini, ia meminta kepada calon peserta agar lebih teliti dalam melihat dan memahami seluruh persyaratan yang ditetapkan. Calon pelamar juga diharapkan untuk memperhatikan tata cara pelamaran, jadwal,dan tahapan seleksi hingga sistem kelulusan yang tercantum di laman yang sudah disediakan. &ldquo;Seleksi administrasi merupakan awal dari rangkaian penerimaan CASN, karena itu kami meminta kepada seluruh calon peserta untuk memperhatikan serta mengikuti seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan,&rdquo; ungkapnya. Untuk diketahui, pelamar hanya dapat membuat akun SSCASN 1 kali untuk satu periode pendaftaran. Pendaftaran tersebut menggunakan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing. Tak hanya itu, pelamar juga diharapkan dapat mengikuti perkembangan informasi penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 melalui laman https://casn.kemkes.go.id dan laman https://sscasn.bkn.go.id Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CASN tahun 2023, pelamar dapat membaca dan memahami Frequently Asked Questions (FAQ) di laman https://helpdeskcasn.kemkes.go.id/ atau dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 (pukul 07.00 &ndash; 23.00 WIB selain hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional). Kementerian Kesehatan secara khusus juga menyediakan Email casn@kemkes.go.id untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi CASN Tahun 2023. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013017028/nama-kaesang-menguat-jelang-kopdarnas-giring-ngaku-tak-masalah-serahkan-kursi-ketum-psi">Nama Kaesang Menguat Jelang Kopdarnas, Giring Ngaku Tak Masalah Serahkan Kursi Ketum PSI</a> Terakhir, Kunta mengaskan bahwa seleksi penerimaan CASN di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 tidak dipungut biaya. (*)

Pendaftaran seleksi cpns dan PPPK kemenkes dibuka mulai tanggal 22 September sampai 3 Oktober 2023 secara online

Kemenkes Buka Penerimaan CPNS dan PPPK 2023, Begini Cara Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/S_52543535-2978069356.jpg" alt="Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menyatakan Wolbachia merupakan suatu inovasi teknologi yang ramah dan berkelanjutan untuk melawan penyakit dengue." width="100%">
<figcaption>Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Imran Pambudi menyatakan Wolbachia merupakan suatu inovasi teknologi yang ramah dan berkelanjutan untuk melawan penyakit dengue.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penyakit antraks mesti menjadi perhatian bagi seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Pasalnya, penyakit yang berasal dari binatang itu telah menyebabkan kematian tiga warga di Gunungkidul, Daerah Istimewa Jogjakarta. Direktur Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan Imran Pambudi menjelaskan, antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri B. Anthracis. Secara umum, ia mengatakan bahwa antraks ini menyerang hewan herbivora seperti kambing, sapi, domba, dan lain-lain. Namun, penyakit ini juga ternyata dapat menular pada manusia. "Bakteri penyebab antraks ini bila kontak dengan udara akan membentuk spora yang fungsinya sebagai pelindung. Sehingga, bakteri yang ada di dalam spora sulit untuk mati karena terlindungi dengan spora," ujar Imran kepada wartawan, Kamis (6/7). "Dan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun di dalam tanah," imbuhnya. Secara jenis, Imran menjelaskan ada empat jenis penyakit antraks, yaitu antraks kulit, antraks di saluran pencernaan, antraks di paru-paru, dan antraks injeksi. Antraks pada kulit berarti penyakit ini menempel pada kulit dan masuk melalui lesi kulit. "Nanti akan timbul seperti melepuh. Tipe ini yang paling banyak terjadi di Indonesia," ucap Imran. Jenis antraks di saluran pencernaan sendiri masuk ke saluran pencernaan saat penderita memakan daging dari hewan tertular lantaran tidak memasak daging dengan sempurna.&nbsp; "Akibatnya juga sama, melepuh tapi di usus sehingga terjadi pendarahan dan meninggal," ungkapnya. Adapun antraks tipe paru-paru atau yang masuk ke dalam inhalasi, Imran mengatakan bahwa spora antraks ini masuk terhisap melalui partikel pernapasan dan mencapai dinding alveoli.&nbsp; "Keempat, antraks injeksi ditemukan pada pengguna narkotika," tuturnya. (*)

Penyakit antraks mesti menjadi perhatian bagi seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat karena sudah menyebabkan kematian

Ini Empat Tipe Penyakit Antraks yang Tewaskan Tiga Warga di Gunungkidul