<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Bahlil-BKPM.jpg" alt="Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (BKPM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. (BKPM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke Provinsi Papua mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kunjungan itu dalam rangka peresmian Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Jayapura, beberapa waktu lalu.  Bahlil yang juga putra asli Papua itu bangga dengan berdirinya PYCH sebagai bentuk kepedulian pemerintah memberikan perhatian dan dorongan generasi muda Papua untuk terus berkembang menghadapi tantangan zaman.  ”Mendampingi Bapak Presiden @jokowi meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura yang dibangun untuk memberikan pendampingan usaha maupun kegiatan masyarakat, khususnya bagi generasi muda Papua,” ujar Bahlil, dikutip dari akun Instagram @bahlillahadalia, Sabtu (25/3).  Bahlil menambahkan, PYCH dapat menjadi wadah yang bisa dimanfaatkan semua kalangan masyarakat Papua untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Di dalam PYCH terdapat Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang berfungsi memberikan pelatihan dan pendampingan.  Bahlil mengatakan beberapa program juga telah digagas seperti sekolah musik dan lagu serta pendampingan bagi pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).  ”Sanggar ini akan memberikan berbagai pelatihan bagi anak-anak jalanan hingga anak-anak putus sekolah agar mereka tetap mendapatkan bimbingan dengan berbagai program telah diadakan. Seperti, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), sekolah musik dan lagu, serta UMKM,” ucap Bahlil.  Dengan diresmikannya PYCH, Bahlil berharap dan mendukung generasi muda Papua menyalurkan dan mengasah kreativitasnya, serta mendorong kemajuan usaha yang dirintis anak-anak muda Papua.  ”Dengan aktifnya anak-anak muda Papua berkegiatan di PYCH ini, kami harapkan dapat mendorong tumbuhnya kreativitas dan kemajuan usaha mereka,” ungkap Bahlil.  Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan fasilitas di PYCH memberikan ruang bagi pemuda-pemudi Papua untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi di berbagai bidang yang dimiliki anak muda Papua. Presiden mengaku bangga dan senang melihat produk-produk kreasi dan inovasi anak muda Papua yang ada di PYCH mulai dari produk fashion, musik, fotografi, peternakan, perikanan, dan teknologi platform aplikasi.  ”Semuanya ada di PYCH, dari mulai tadi masuk di pembuatan handphone, pembuatan laptop, kemudian ada podcast, ada studio musik, ada studio untuk fotografi,” urai Jokowi.  Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, keberadaan PYCH sangat tepat untuk menghadapi bonus demografi yang akan terjadi pada 2035. Penduduk Indonesia akan didominasi usia produktif yang memerlukan wadah dan peluang kerja, keberadaan PYCH memacu pengembangan SDM di Tanah Papua.  ”Kalau ini diteruskan, anak-anak muda di provinsi yang lain ketinggalan dengan anak-anak muda di Papua. Ada desainer untuk pakaian-pakaian etnik Papua yang didesain, diberikan warna, sehingga di situ betul-betul diferensiasinya kelihatan sekali. Saya sangat kagum atas kecepatan yang terjadi di sini,” ungkap Presiden Jokowi.  Selain itu, Presiden Jokowi membeberkan pemerintah berencana membangun ruang SDM seperti PYCH di provinsi lain. Rencana itu, sudah disampaikan kepada Kepala BIN Budi Gunawan.  ”Saya minta agar juga dibangun di NTT, di Papua Barat, kemudian di Maluku, dan Aceh, mulai tahun ini. Sehingga, selesainya tahun depan, niru semua yang ada di sini, ini sudah sangat bagus,” kata Presiden Jokowi.  Pembangunan PYCH merupakan tindak lanjut dari pertemuan di Istana Negara pada 2019, antara Presiden Jokowi dan sejumlah anak muda Papua yang memiliki cita-cita untuk meningkatkan SDM di Papua.  Saat peresmian, selain didampingi Menteri Bahlil Lahadalia, Presiden Jokowi juga turut ditemani Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, dan Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, serta founder PYCH Simon Tabuni.

Menteri Bahlil Bangga, PYCH Tingkatkan Kreativitas SDM Pemuda Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/jokowi-1a.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama para menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rachev-Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama para menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Laily Rachev-Biro Pers Sekretariat Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menilai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara turut mendukung partisipasi UMKM di IKN.  Menurut Bahlil, pemerintah tidak hanya mendorong usaha besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi UMKM untuk dapat berpartisipasi menjadikan IKN sebagai pusat kegiatan ekonomi.  ”PP Nomor 12 Tahun 2023 ini juga mengatur fasilitas pajak penghasilan final nol persen atas penghasilan dari peredaran bruto usaha, sementara di luar IKN dikenakan 0,5 persen dari omzet. Hal ini menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia,” kata Bahlil seperti dilansir dari Antara, Kamis (9/3).  Bahlil menyebut, PP Nomor 12 Tahun 2023 sangat ditunggu pelaku usaha. Baik dari dalam maupun luar negeri yang siap berpartisipasi dalam percepatan pembangunan IKN.  Dia mengatakan, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sesuai dengan prioritas IKN. Yakni, untuk segera melayani komitmen investasi pelaku usaha baik dari proses perizinan berusaha, pemberian kemudahan berusaha termasuk pemberian hak atas tanah dan fasilitas tax holiday pada investasi pembangunan infrastruktur, kebangkitan ekonomi, dan bidang usaha lain.  Bahlil juga memastikan akan ada layanan perizinan berusaha dengan memanfaatkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Digital IKN dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) juga telah disiapkan Kementerian Investasi/BKPM.  Senada, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Bambang Susantono mengatakan, PP Nomor 12 Tahun 2023 menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara.  Bambang menambahkan, tujuan dari terbitnya peraturan itu sangat positif dan diyakini dapat mempercepat pembangunan IKN dengan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri.  ”Terbitnya PP ini merupakan arahan Presiden Joko Widodo agar memberikan lebih banyak kemudahan dan insentif yang lebih menarik dibanding wilayah lain di luar IKN sesuai acuan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha,” ujar Bambang.  Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Peraturan itu bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan IKN, sehingga dapat menjadi pusat pertumbuhan baru serta meratakan pembangunan dan selanjutnya membantu menggerakkan ekonomi Indonesia.

Bahlil Sebut PP Kemudahan Berusaha di IKN Dukung Partisipasi UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG20230113141911_copy_800x6001.jpg" alt="Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan insentif investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan jauh lebih besar dan lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.  ”Untuk IKN, saya mempertegas, memperkuat, bahwa tax holiday atau insentif lain di IKN lebih besar dan lebih baik ketimbang daerah lain di Indonesia. Karena kita perlakukan lex specialis untuk di IKN,” kata Bahlil seperti dilansir dari Antara, Kamis (2/2).  Menurut Bahlil, fasilitas khusus tersebut diberikan untuk merangsang investasi di IKN. Pasalnya, sebagai program baru, insentif dinilai akan jadi daya tarik agar investor bisa masuk dan menanamkan modal di sana.  ”Ini semua dalam rangka merangsang agar ketika orang melakukan investasi, IRR bisa cepat, BEP (break even point) bisa pasti berapa lama dan saya yakinkan, kalian tidak rugi investasi di sana,” ujar Bahlil.  Bahlil pun mengibaratkan IKN layaknya gadis cantik dari kampung yang belum mendapat polesan. Dia juga meyakinkan, sebagai mantan pengusaha, tidak mungkin memberikan pepesan kosong atau harapan kosong kepada pengusaha lain soal proyek di IKN.  ”Untuk IKN, biar pemerintah yang urus izin-izin semua, yang penting kalian datang saja. Ini barang bagus. IKN ini seperti perempuan kampung yang cantik, yang pintar, anggun cuma belum dipoles saja. Saya sebagai orang kampung menjamin barang ini barang bagus. Kalau kami, selalu menganalogikan, dengan latar belakang saya sebagai pengusaha, nggak mungkin saya memberikan pepesan kosong ke para pengusaha,” ucap Bahlil.  Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, draf final soal peraturan pemerintah terkait insentif investasi di IKN sudah berada di tangan Presiden untuk ditandatangani. Dia memastikan insentif yang ditawarkan jauh lebih baik.  ”Draf finalnya sedang dalam proses akhir, ditandatangani Presiden dalam beberapa hari ini. Tapi saya jamin insentif di IKN akan jadi yang terbaik. Kalau dibandingkan dengan insentif lain, misalnya insentif di KEK, misalnya, ini akan lebih bagus. Lebih panjang tax holiday-nya, persentase super tax deduction juga lebih panjang,” terang Bambang.  Dalam draf rencana peraturan pemerintah terkait investasi di Nusantara, ada sejumlah insentif yang ditawarkan antara lain tax holiday untuk investasi, tax holiday untuk relokasi kantor, super tax deduction untuk aktivitas tertentu, pajak khusus untuk pusat keuangan hingga perlakuan khusus untuk pajak pertambahan nilai.

Bahlil Pastikan Insentif Investasi di IKN Lebih Besar dan Lebih Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BAHLIL-12.jpg" alt="Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. (Setpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi VI DPR Hendrik Lewerissa mengapresiasi perjuangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Menteri berhasil realisasikan investasi sesuai target sebesar Rp 1.200 triliun.  ”Bahkan kabarnya melampaui target. Memang dalam beberapa kali rapat dengan pendapat atau pun rapat kerja dengan Kementerian Investasi, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Pak Bahlil menyampaikan rapat ke Komisi VI ya target investasi 2022 terealisasi,” ujar Hendrik, Sabtu (14/1).  ”Terutama disampaikan kepada kami bahwa target itu tercapai terlampaui. Nah kalau itu target itu terlampaui berarti sesuatu yang positif harus kita apresiet dong,” imbuh dia.  Menurut dia, realisasi target investasi bukan sekadar angka statistik. Tapi yang lebih penting adalah realisasi investasi itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.  ”Dirasakan terutama dalam menggerakkan roda ekonomi memacu pertumbuhan ekonomi nasional terus menyerap tenaga kerja dan tentu saja memberi pendapatan bagi negara yaitu yang paling penting,” ucap Hendrik Lewerissa.  ”Jika realisasi investasi itu dia paralel dengan parameter-parameter yang tadi saya sampaikan maka tentu saya ya, kita harus menyambut positif fakta itu,” sambung Hendrik.  Dia juga mengapresiasi berdasar paparan Bahlil menyampaikan investasi pada 2022, presentasinya sebagian besar masuk ke luar Pulau Jawa yang menunjukkan hal yang positif bagi pemerataan ekonomi di Indonesia, tidak lagi hanya berfokus di Jawa.  ”Yang kedua sebagai wakil rakyat dari Maluku di DPR, saya juga berdasar paparan dari Menteri Investasi bahwa ternyata realisasi investasi Indonesia pada 2022 itu dari sisi presentasi itu lebih banyak justru di luar Pulau Jawa itu sesuatu yang positif,” ungkap Hendrik Lewerissa.  ”Artinya investasi cenderung mulai merata dan kalau itu menjadi indikasinya faktor ekonomi. Tentu ini mengindikasikan bahwa syarat-syarat yang membuat iklim atau atmosfer investasi itu menjadi positif itu sudah dipenuhi,” jelas Hendrik.  Politikus Gerindra itu mengatakan, kesiapan infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan pemerintah daerah yang melayani menjadi salah satu faktor pendorong masuknya investasi ke Indonesia.  ”Seperti infrastruktur, ketersediaan pekerja yang mempunyai skill, regulasi yang cenderung tetap, aparatur yang melayani, dan kondusif, itu kan indikasinya,” papar Hendrik Lewerissa.  Hendrik berpendapat, investor tidak akan mau menanamkan investasinya ke wilayah yang tidak memiliki iklim ramah investasi. ”Kalau itu bermasalah tentu investor-investor juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di daerah-daerah yang tidak memenuhi persyaratan atau daerah-daerah yang iklim investasinya itu tidak favorit,” terang Hendrik Lewerissa.  Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa realisasi investasi di Tanah Air pada 2022 akan mencapai target. Bahkan secara angka akan melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 1.200 triliun.  ”Insya Allah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih, tapi angkanya dan breakdown-nya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ucap Bahlil dalam keterangan pers, usai mengikuti rapat terbatas mengenai Evaluasi Capaian Investasi Tahun 2022 dan Target 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (11/1).  Pada 2022, Indonesia menargetkan menggaet investasi sebesar Rp 1.200 triliun sementara untuk 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.400 triliun.

Komisi VI Apresiasi Menteri Bahlil Realisasikan Investasi pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230106-WA0009_11.jpg" alt="Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Humas Pemprov Kepri/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Humas Pemprov Kepri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membahas rencana investasi energi baru terbarukan (EBT) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.  Gubernur Ansar menemui Menteri Bahlil di Jakarta, untuk berkoordinasi tentang beberapa permohonan dari investor yang berminat melakukan investasi EBT atau energi hijau di Kepri.  ”Hal ini perlu kita konsultasikan, mengingat adanya rencana investasi energi hijau yang cukup besar. Kita menyambut baik rencana investasi ini, karena Kepri merupakan wilayah strategi perbatasan negara yang memiliki daya tarik investasi ekonomi yang tinggi,” kata Gubernur Ansar seperti dilansir dari Antara, Jumat (6/1).  Menurut dia, rencana investasi tersebut juga telah ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN) pemerintah pusat. Perusahaan Gurin Energy Pte Ltd yang berkantor pusat di Singapura telah melakukan tahap awal mengajukan permohonan investasi EBT yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kepri.  ”Ini rencana investasi untuk sektor energi melalui rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) skala besar dengan kekuatan 2 Gigawatt. Total investasi sebesar 2,5 miliar dollar atau setara Rp37 triliun dengan kebutuhan lahan 2.000 hektare,” papar Ansar.  Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik usaha Gubernur Ansar dalam melayani dan memfasilitasi para investor dalam menanamkan modal asing (PMA).  ”Ini bentuk dari pelayanan kita sebagai pemerintah sehingga para investor memiliki jaminan hukum agar investasinya dapat berjalan baik,” ujar Bahlil Lahadalia.  Bahlil menyampaikan, usai pelaksanaan Presidensi G-20, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa Indonesia ke depan akan mulai menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Konsep energi hijau sudah semestinya dilaksanakan di Indonesia.  ”Untuk itu saya mendukung akan rencana investasi ini dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut termasuk bersama Pemprov Kepri,” ucap Bahlil Lahadalia.  Country Director Gurin Energy Pte Ltd Diko Dewantomo Darwoto ikut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Ansar yang telah memfasilitasi dan melayani pihaknya sebagai salah satu investor. ”Kami telah diarahkan serta telah dilakukan pembahasan awal untuk menjamin agar investasi ini bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah,” tutur Diko.

Gubernur Kepri dan Menteri Investasi Bahas Rencana Investasi EBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IWIP.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, yang merupakan pengelola Kawasan Industri terpadu di Kabupaten Halmahera Tengah, hadir dalam kegiatan Forum Kemitraan Investasi yang digelar oleh Kementerian Investasi/BKPM yang bertempat di Hotel Four Seasons Jakarta, beberapa waktu lalu.  Dalam kegiatan forum tersebut, IWIP sebagai salah satu dari 8 usaha besar turut serta menandatangani kontrak kerjasama dengan para pelaku UMKM di daerah, yang difasilitasi oleh Kementerian Investasi/BKPM.  Diketahui, Selama dua tahun terakhir, IWIP telah melakukan kolaborasi dengan para pelaku UMKM di Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 45 UMKM yang bergerak dibidang pengadaan Bahan Makanan, Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas Industri, Jasa perbaikan maintenance, Supplier kayu dan obat-obatan, dengan total realisasi lebih dari Rp.700 Miliar.  Selain itu IWIP juga menerima piagam penghargaan dari Kementerian Investasi/BKPM, atas partisipasi perusahaan dalam melakukan penandatanganan kontrak kerjasama kemitraan dengan UMKM di daerah.  Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengatakan, penyelenggaraan kegiatan forum kemitraan investasi diharapkan dapat mewujudkan pemerataan, baik kesempatan maupun mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah di daerah.  Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara virtual menyampaikan, pada tahun 1998, kontribusi UMKM terhadap negara luar biasa, disaat sedang krisis ekonomi defisit ekonomi di angka 13 persen, inflasi 88 persen serta cadangan devisa USD 17 Miliar dollar.  "Tak hanya para pengusaha besar, UMKM juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional saat itu. Untuk itu, kami sangat berkomitmen untuk membantu para pengusaha, termasuk pelaku UMKM di daerah,” tutur Bahlil.  Setelah selesai memberikan sambutan, Bahlil kemudian secara resmi meluncurkan Fitur Kemitraan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sesuai arahan Presiden Joko Widodo.  Diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan telah memperluas pengembangan kesempatan kerja, melalui tenaga kerja mandiri (TKM) untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja berbasis kawasan.  IWIP sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berkomitmen untuk mendukung program Kemenaker tersebut, dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di berbagai sektor pendukung Kawasan Industri Weda Bay.  Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengatakan, Pengembangan Kesempatan Kerja Berbasis Kawasan ini memiliki manfaat yang sangat baik sebagai salah satu upaya dalam pembangunan ketenagakerjaan. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan di masing-masing kawasan, salah satunya di sekitar Kawasan Industri Weda Bay.  Tentang IWIP  Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan Kawasan Industri terpadu pengolahan logam berat yang terletak di Lelilef, Weda, Halmahera Tengah Maluku Utara. Didirikan pada 30 Agustus 2018, IWIP merupakan salah satu dari Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024 serta ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.  Hingga akhir 2022, PT. IWIP telah mempekerjakan lebih dari 40.000 TKI melalui direct employment dan 80 persen merupakan masyarakat yang berasal dari Maluku Utara. Sebagai pengelola Kawasan Industri, IWIP juga menyediakan infrastruktur penunjang seperti jalan akses, pelabuhan, airport, pembangkit listrik untuk memfasilitasi kegiatan pabrik Ferronickel Smelter para tenant.

IWIP Teken Komitmen Investasi Inklusif dan Berkelanjutan dengan UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/image-5-1.jpg" alt="ILUSTRASI: Penjual daging sapi di pasar. (Dok JawaPos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Penjual daging sapi di pasar. (Dok JawaPos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Realisasi investasi di Kota Surabaya tercatat tertinggi kedua di Indonesia. Selama 2021, realisasi investasi di Kota Surabaya mencapai Rp 29,22 triliun.  Atas pencapaian tersebut, Surabaya meraih penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara pemberian penghargaan di Jakarta, Rabu (16/2).  ”Surabaya menjadi kota nomor dua di Indonesia yang sumbangsih investasinya besar. Totalnya sekitar Rp 29,21 triliun,” kata Eri pada Kamis (17/2).  Eri menyebut, realisasi investasi di Kota Surabaya meningkat bila dibandingkan pada 2020. Pada 2020, realisasi investasi di Kota Surabaya sebesar Rp 22,15 triliun. Investasi pada 2021 terdiri atas Rp 2,85 triliun penanaman modal asing (PMA) dan Rp 26,37 triliun penanaman modal dalam negeri (PMDN).  ”Ada 10 daerah yang mendapatkan penghargaan. Sedangkan nomor dua tertinggi adalah Surabaya. Dari 10 daerah itu akhirnya memenuhi target dari Presiden Joko Widodo untuk investasi yang masuk di Indonesia,” ujar Eri.  Wali kota menyebut, realisasi investasi di Kota Pahlawan pada 2021 berasal dari beberapa sektor. Mulai dari investasi pembangunan seperti perumahan, transportasi, hotel, restoran, kesehatan, hingga perdagangan. Dengan besarnya investasi PMDN yang masuk, dia meyakini bisa menggerakan ekonomi Surabaya.  ”Dengan investasi yang masuk, saya sampaikan kita harus banyak padat karya yang harus melibatkan orang Surabaya. Sehingga dengan investasi yang besar ini, seharusnya rakyat Surabaya bisa mendapatkan pekerjaan, lalu pengangguran dan kemiskinan harusnya berkurang,” tutur Eri.  Dia menjelaskan, penghargaan itu baru pertama kali dilaksanakan Kementerian Investasi/BKPM pada masa pandemi Covid-19. Indikator yang dinilai dari penghargaan itu adalah kabupaten/kota yang bisa memenuhi target investasi dari Presiden Jokowi.  ”Jadi penghargaan baru tahun ini dilakukan pada masa pandemi. Nah, salah satunya Surabaya meski pada masa pandemi dapat menarik investasi Rp 29,22 triliun,” jelas Eri.  Eri optimistis, dengan besarnya investasi yang masuk ke Surabaya, dapat menggerakkan ekonomi kerakyatan. Hotel, pergudangan, perumahan, perdagangan atau rumah sakit, yang berdiri di Surabaya diharapkan berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat.  ”Jadi investasi silakan masuk sebesar-besarnya ke Surabaya. Dan harus bisa menggerakkan ekonomi warga Surabaya. Harus menjadi kewajiban dan kepastian serta harus terwujud pada 2022,” ujar Eri.

Realisasi Investasi di Kota Surabaya Tertinggi Kedua Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/penyerahan-nib.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima pengahargaan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Humas Pemkot Surabaya" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menerima pengahargaan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Humas Pemkot Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penghargaan itu diberikan atas partisipasi pemkot dalam penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan.  Penghargaan itu diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara penerbitan dan pembagian NIB pelaku UMK Perseorangan di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, Rabu (22/12).  Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan, sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya agar getol terjun ke setiap kecamatan untuk mencari dan membantu pelaku UMK yang belum memiliki NIB. Apalagi, fungsi NIB sangat penting bagi mereka untuk mengembangkan usaha.  ”Di pemerintah kota, saya sudah sampaikan Kepala Disdag untuk turun ke kecamatan cari (jumlah) UMK berapa, berikan dan bantu untuk mendapatkan NIB. Karena itu, saya berharap semua UMK di Kota Surabaya memiliki NIB,” kata Wali Kota Eri.  Menurut dia, fungsi NIB sangat penting bagi para pelaku UMK untuk mengembangkan usaha. Mulai dari kemudahan kerja sama dengan pihak lain, akses pembiayaan lebih mudah, hingga kemudahan mendapatkan pinjaman modal usaha.  ”Kenapa kalau dia (pelaku UMK) punya NIB pasti naik (omzetnya). Karena dia resmi, bisa mendapatkan bantuan dari segala lini, baik pinjaman bank atau sentuhan dari Kementerian Investasi. Sehingga (usaha) mereka bisa berkembang,” papar Eri.  Dengan memiliki NIB tersebut, Eri berharap para pelaku UMK di Surabaya bisa naik kelas. Artinya, usaha mereka lebih berkembang dan omzetnya makin meningkat. ”Dengan adanya NIB, harapan saya, UMK bisa naik kelas dan dia bisa membuka lapangan pekerjaan,” tutur Eri.  Menurut Eri, lapangan pekerjaan di Indonesia sekitar 80 persen berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemkot Surabaya akan terus meningkatkan kemampuan pelaku UMKM termasuk dari sisi perizinan usaha.  ”Jadi harus hadir pemerintahannya. Kalau (pelaku usaha) waktunya tibo (jatuh), maka ditatih, dibangunkan lagi, didampingi,” ucap Eri.  Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menambahkan, stigma yang harus dibangun bukan menunggu para pelaku UMK untuk mendaftar NIB. Tapi, bagaimana Pemkot Surabaya aktif mencari dan membantu pelaku UMK yang belum memiliki NIB.  ”Bagaimana pemerintah itu hadir untuk mencari di wilayahnya. Bantu itu. Bukan menunggu yang daftar, tapi muduno golek ono (turun cari), itu tugasnya pemerintah. Lihat warganya yang bekerja UMKM siapa, bantu masukkan NIB, itu baru pemerintah,” ucap Eri.

Aktif Bagikan NIB UMK, BKPM Beri Penghargaan untuk Pemkot Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementerian Investasi/BKPM

Berita Terkini