<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/wamen-hilirisasi-1847159473.jpg" alt="Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) buka suara terkait isu pelonggaran ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi perusahaan asal Amerika Serikat (AS). Pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap minat investasi di Tanah Air. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menegaskan, relaksasi TKDN yang diberikan merupakan bagian dari strategi dagang dan investasi, bukan bentuk pengabaian terhadap kepentingan nasional. &ldquo;Saya pikir enggak ada sih (dampak ke investasi). Kalau umpama itu kan bagian dari strategi saja, dilonggarkan beberapa persyaratannya,&rdquo; ujar Todotua saat ditemui di Jakarta, Selasa (24/2). Menurut dia, kebijakan tersebut telah melalui perhitungan matang, termasuk mempertimbangkan neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Meski ada pelonggaran, pemerintah tetap memperhatikan aspek timbal balik (reciprocal trade) dalam setiap kebijakan yang diambil. &ldquo;Tapi kan ada hitungannya juga trade kita yang kita ambil dari mereka. Enggak terlalu pengaruh,&rdquo; jelasnya. Todotua menambahkan, pelonggaran TKDN tidak serta-merta mengurangi komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri maupun penguatan industri nasional. Relaksasi disebut hanya berlaku pada sektor atau persyaratan tertentu yang dinilai strategis untuk menjaga momentum investasi. Saat ditanya apakah potensi investasi masih tetap kuat di tengah kebijakan tersebut, Todotua memastikan optimisme pemerintah tetap tinggi. Dia menyebut Indonesia saat ini masih menjadi salah satu destinasi investasi yang kompetitif di kawasan, didukung stabilitas ekonomi, reformasi regulasi, serta agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah. &ldquo;Oh iya, sangat dong. Kita punya level confidence yang luar biasa kalau bicara investasi,&rdquo; tukasnya. Sebelumnya, dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) yang telah ditandatangani oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, memuat perihal kesepakatan terkait TKDN. Dalam Pasal 2.2 disebutkan bahwa Indonesia akan membebaskan perusahaan-perusahaan AS dan barang-barang AS dari persyaratan kandungan lokal.

Kementerian Investasi pastikan pelonggaran TKDN perusahaan AS tak ganggu iklim investasi. Strategi ini tetap jaga komitmen dan optimisme.

Kementerian Investasi Klaim Pelonggaran TKDN Tak Ganggu Iklim Investasi RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/rosan-p-roeslani-886774383.jpg" alt="Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi di Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931,2 triliun. Itu setara dengan 101,3 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar Rp 1.905,6 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa realisasi investasi di sepanjang tahun 2025 itu naik sebesar 12,7 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan tahun 2024. &ldquo;Hasil realisasi Januari-Desember 2025 dari target sebesar Rp 1.905,6 triliun. Alhamdulillah tercapai Rp 1.931,2 triliun, ada peningkatan 12,7 persen," kata Rosan dalam konferensi pers pencapaian kinerja investasi di Jakarta, Kamis (15/1). Secara rinci, ia mengungkapkan bahwa realisasi investasi sepanjang tahun 2025 telah menyerap sebanyak 2.710.532 orang atau naik 10,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Di lihat dari sebarannya, investasi sepanjang 2025 paling besar tercatat di Luar Pulau Jawa mencapai Rp 991,2 triliun atau berkontribusi sebesar 51,3 persen dari total realisasi investasi. Sedangkan untuk di Jawa sendiri tercatat Rp 940 triliun atau berkontribusi sebesar 48,7 persen dari total keseluruhan investasi tahun 2025. Sementara itu, dilihat dari asal investornya, tercatat paling banyak berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp 1.030,3 triliun atau 53,4 persen kontribusinya secara total. Angka tersebut tercatat meningkat 26,6 persen dibandingkan dengan realisasi PMDN tahun 2024. Selanjutnya, Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp 900,9 triliun atau naik 0,1 persen dibandingkan tahun lalu. Dan angka tersebut tercatat 46,6 persen kontribusinya dari total investasi sepanjang tahun 2025. "Di tengah tantangan dunia yang penuh ketidakpastian Alhamdulillah investasi yang masuk ke Indonesia ini terus terjaga baik dari dalam dan luar negeri," tukasnya.

Realisasi investasi Indonesia capai Rp 1.931 triliun pada 2025 dengan serapan 2,7 juta tenaga kerja. PMDN mendominasi.

Realisasi Investasi RI pada 2025 Capai Rp 1.931 Triliun, Serap 2,7 Juta Tenaga Kerja, PMDN Mendominasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/16/hilirisasi-26-jan-3350102296.jpg" alt="Total realisasi investasi kuartal IV 2025 di bidang hilirisasi mencapai Rp 152,7 triliun. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Total realisasi investasi kuartal IV 2025 di bidang hilirisasi mencapai Rp 152,7 triliun. (istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan bahwa total realisasi investasi kuartal IV 2025 di bidang hilirisasi mencapai Rp 152,7 triliun. Angka tersebut tercatat meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan tahun 2024. Rosan menyampaikan bahwa tren investasi hilirisasi ini tercatat meningkat dari sebelumnya hanya berkontribusi sebesar 28 persen terhadap total investasi pada Kuartal IV-2024. Sedangkan, pada Kurtal IV-2025 kontribusinya sudah mencapai 30 persen. "Karena kita lihat trennya ini kelihatan semakin meningkat. Kalau dulu saya masih ingat realisasi investasi dari hilirisasi itu 28 persen, sudah di level kemarin 30 persen. Jadi memang ini terus meningkat," kata Rosan dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (15/1). Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa dari total realisasi itu paling banyak berasal dari sektor mineral mencapai Rp 81,6 triliun. Penyumbang terbesar komoditas dari sektor ini, yaitu Nikel yang mencapai Rp 49,2 triliun. Selanjutnya, disusul oleh Bauksit Rp 9,9 triliun, Besi Baja Rp 8,2 triliun, Timah Rp 6,3 Triliun, Tembaga Rp 4,6 triliun, dan lainnya termasuk Pasir Silika, Emas, Batu Bara, Perak, Kobalt, Mangan, Batubara, dan Aspal Buton mencapai Rp 3,4 triliun. Tak hanya sektor mineral, Rosan juga mencatat bahwa realisasi investasi di bidang hilirisasi juga tercatat untuk sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp 41,1 triliun. Kemudian, sektor minyak dan gas bumi mencapai Rp 27,4 triliun, serta perikanan dan kelautan sebesar Rp 2,6 triliun. "Menariknya lagi, kalau kemarin lebih banyak sektor mineral. Tapi kalau lihat sekarang di sektor perkebunan, kelautan juga sudah mulai ada. Yang dulu mungkin kelautan, perikanan masih hampir tidak ada gitu ya, nah sekarang sudah masuk," beber Rosan. "Ada ikan tuna, cakalang, tongkol. Jadi ini juga sudah mulai berjalan. Jadi ini kita dorong memang untuk tidak hanya terkonsentrasi di sektor mineral, tapi juga bisa meluas ke sektor-sektor lainnya. Terutama ke sektor-sektor perkebunan yang menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak," tambahnya. Di lihat dari asal investornya, paling banyak penanam modal berasal dari asing mencapai Rp 123 triliun. Sedangkan untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tercatat hanya Rp 29,7 triliun. Ada lima negara yang tercatat paling tinggi kucuran investasinya di tanah air untuk sektor hilirisasi. Diantaranya meliputi Singapura mencapai USD 2 miliar, Hongkong dan RRT sebanyak USD 1,7 miliar, Malaysia sebesar USD 1,5 miliar, Tiongkok Rp USD 1,5 miliar, dan Jepang USD 0,3 miliar. Selanjutnya, jika dilihat dari lokasi favorit investor dalam menanamkan modal di bidang hilirisasi terletak di Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai Rp 27,7 triliun. Kemudian, disusul oleh Maluku Utara mencapai Rp 26,6 triliun, Sulawesi Tengah sebesar Rp 25,8 triliun, Banten sebanyak Rp 17,5 triliun, dan Jawa Timur sebanyak Rp 8,5 triliun. Kendati begitu, secara keseluruhan, realisasi investasi di bidang hilirisasi masih tercatat paling banyak di wilayah Luar Jawa mencapai Rp 92,5 triliun. Sedangkan di Jawa realisasinya tercatat sebesar Rp 60,2 triliun. "Karena kalau kita lihat, memang ini perbandingan cukup jauh 80,5 persen dari PMA-nya atau Rp 123 triliun. Karena memang hilirisasi masih di mineral itu, kan membutuhkan teknologi-teknologi yang terus baru, terus update. Jadi memang ini menyebabkan PMA-nya jadi lebih tinggi," tukasnya.

Investasi hilirisasi naik 13,2 persen pada Kuartal IV 2025 dengan nikel jadi primadona. Realisasi investasi mineral dan sektor lain menguat.

Investasi Hilirisasi Melonjak 13,2 Persen pada Kuartal IV 2025, Nikel jadi Primadona

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/rosan-meutya-1061618737.jpg" alt="Menteri KomMeutya dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri KomMeutya dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM bersinergi untuk mendorong pertumbuhan sektor telekomunikasi dan digital di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah menarik banyak investasi untuk percepat digitalisasi dan tingkatkan konektivitas di seluruh Tanah Air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan, percepatan transformasi digital merupakan prioritas utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu caranya adalah memperluas akses internet di sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini, tantangan utama yakni terbatasnya konektivitas, di mana 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband, 38 persen kantor desa belum terhubung ke internet, dan 75 persen puskesmas belum memiliki koneksi yang memadai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Strategi inovatif dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus diterapkan untuk memastikan investasi yang lebih efisien dan inklusif,&rdquo; kata Meutya dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Rosan Roeslani, di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan Komdigi memiliki tanggung jawab dalam mengakselerasi digitalisasi pada sektor pemerintah, ekonomi, dan SDM digital. Hal ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki target hingga 7-8% sebagaimana Visi Indonesia Digital 2045.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, untuk mempercepat adopsi 5G, Komdigi mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN) yang juga diterapkan di Malaysia. Model ini membuka peluang bagi operator untuk berbagi infrastruktur sehingga bisa menekan biaya investasi dan mempercepat ekspansi jaringan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga telah menjadi solusi strategis untuk memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi bisa ditekan hingga 67% dan mempercepat penetrasi internet yang lebih efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Implementasi 5G yang optimal dapat mengurangi Total Cost of Ownership (TCO) hingga 54% dibandingkan dengan 4G. Dengan strategi yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan industri, bisnis, dan masyarakat akan jaringan yang lebih cepat dan andal,&rdquo; ungkap Meutya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, untuk mendukung pengembangan jaringan 5G, pemerintah juga akan segera merilis pita frekuensi 2,6 GHz pada 2025. Sementara itu, pita 3,5 GHz, yang merupakan spektrum utama 5G global, masih digunakan untuk layanan satelit hingga 2034.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dengan migrasi spektrum yang terstruktur dan pemanfaatan aset BUMN secara optimal, kita dapat mewujudkan infrastruktur digital yang lebih merata dan inklusif. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kolaborasi yang erat ini memastikan bahwa percepatan digitalisasi tak hanya ciptakan ekosistem digital yang inklusif, melainkan juga menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam transformasi digital di kawasan ASEAN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Saat ini, tantangan utama yakni terbatasnya konektivitas, di mana 86 persen sekolah di Indonesia belum memiliki akses fixed broadband.

Kemkomdigi Sinergi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi Perluas Akses Internet di Sektor Pendidikan hingga Kesehatan

<div class="page" title="Page 1"> <div class="column"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/20/bkpm-3695467458.jpeg" alt="Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) terus berupaya mempermudah proses perizinan. Salah satunya dengan cara peningkatan layanan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno mengungkapkan, penerapan OSS memberikan dampak signifikan peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kata Riyatno, sejak sistem berbasis risko OSS diterapkan pada 2018 hingga 18 Desember 2024, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah mengeluarkan 15,3 juta Nomor Induk Berusaha. &ldquo;Proses perizinan perusahaan saat ini diubah dari yang berbasis izin menjadi berbasis risiko. Kalau dulu semua perizinan baik untuk usaha mikro kecil menengah sampai besar semua membutuhkan izin, kalau sekarang tidak. Sekarang kalau yang risikonya rendah itu cukup dengan NIB saja, kalau menengah rendah berarti ini NIB dan sertifikat standar, kemudian yang menengah tinggi NIB dan Sertifikat Standar, kemudian kalau yang tinggi baru yang NIB dan izin,&rdquo; kata Riyatno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/12). Riyatno menambahkan, usaha mikro kecil yang dengan risiko rendah hanya perlu waktu 30 menit untuk mengurus Nomor Induk Berusaha. Ini artinya cita-cita pemerintah untuk mempermudah proses perizinan sudah bisa tercapai melalui sistem OSS. &ldquo;Jadi, ketika membangun sistem OSS mengurus izin itu bagaikan kalau kita membeli barang- barang lewat online atau beli tiket pesawat atau beli tiket kereta api. Jadi inginnya supaya mudah dan karena ini dengan sistem maka ini berlaku 24 jam jadi kalau dulu perizinan dibatasi dari jam 8 sampai jam 4 sore, kalau sekarang 24 jam silahkan saja bisa,&rdquo; lanjut Riyatno. Dia merinci, saat ini setiap hari ada sekitar 8.000-10.000 perizinan risiko rendah yang diproses oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem OSS ini juga tidak mengharuskan pihak yang mengajukan perizinan untuk bertatap muka. Kata Riyatno, proses tatap muka hanya dilakukan jika ada masalah dalam dokumen yang diajukan. Kepala Pusat Kajian Industri Perdagangan dan Investasi INDEF Andriy Satrio Nugroho menambahkan, penerapan OSS merupakan hal yang positif dalam mempermudah perizinan. Namun, kata dia, masih ada OSS yang belum terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga yang berpotensi memunculkan masalah dalam perizinan. </div> </div> <div class="page" title="Page 2"> <div class="column"> INDEF merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, untuk menyesuaikan dan integrasi sistem lintas Kementerian/Lembaga dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang seragam. Serta mendorong adanya penyelarasan capaian kinerja bersama bagi penanggung jawab Kementerian/Lembaga di OSS,&rdquo; kata Andriy. Sementara itu, Ketua Komite Tetap Strategi dan Promosi Investasi Kadin Indonesia Shaanty Shamdasani mengungkapkan, kemudahan perizinan berusaha bukan hanya satu-satunya faktor untuk meningkatkan investasi. Faktor lain yang krusial adalah soal aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kata dia, banyak investor yang mengeluhkan regulasi di Indonesia yang cepat berubah-ubah. Contohnya adalah aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Ini sudah 10 tahun berjalan tapi di dalam negeri industri yang produksi barang lokal tidak banyak yang muncul. Bagaimana kita bisa memenuhi TKDN kalau industri lokal tidak berkembang, kalau perlu spare part lokal terpaksa harus impor,&rdquo; jelas Shaanty. Shaanty menambahkan, untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen maka harus banyak regulasi yang diperbaiki. Selain perubahan regulasi, kata dia, hal lain yang sering jadi keluhan dari investor adalah pelaksanaan uji materi yang kerap tidak transparan. &ldquo;Kalau bisa sistem judicial review ketika ada UU yang digugat, tidak makan waktu lama dan juga biaya yang besar. Investor masih melihat sistem judicial review di Indonesia tidak transparan sehingga membuat sejumlah investor menutup pabrik mereka dan meninggalkan Indonesia,&rdquo; jelas Shaanty. </div> </div>

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) terus berupaya mempermudah proses perizinan.

Terapkan OSS, Pemerintah Keluarkan 15,3 Juta Izin Usaha dalam Enam Tahun