<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/21/IMG-20230913-WA0076-1808974849-3356035807.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspa Dewi, bersama dua direksi lainnya Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Namun, KPK saat ini masih menunggu surat keputusan tersebut untk kemudian menindaklanjutinya. "Keputusan rehabilitasi yang diberikan Presiden sebagai hak prerogatif dari presiden kepada tiga direksi PT ASDP tersebut, dan kami sampai saat ini masih menunggu surat keputusannya," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/11) malam. Asep menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti keputusan tersebut setelah menerima surat dari Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pemberian rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi dkk. Berkaca pada penanganan perkara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, lanjut Asep, surat keputusan itu baru diterima KPK sekitar pukul 20.00 WIB. "Pemberian waktu itu amnesti ke Pak HK sekitar 8 atau 9 malam, itu dari kementerian hukum membawakan surat keputusannya kepada kami," ujar Asep. Setelah menerima surat keputusan tersebut, kata Asep, KPK akan memprosesnya melalui keputusan pimpinan. Setelahnya, Ira Puspadewi bersama dua lainnya akan dikeluarkan dari rumah tahanan (Rutan) KPK. "Kita tunggu saja petugas dari Kementerian Hukum untuk mengantarkan surat keputusan tersebut," tegasnya. Sementara, penasihat hukum Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/11). Soesilo mendatangi Gedung KPK setelah kliennya menerima rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. "Kalau memang sudah sampai (surat rehabilitasi). Kalau memang sudah sampai akan lakukan pembebasan," kata Soesilo ditemui di markas lembaga antirasuah, Selasa malam. Soesilo berharap, kliennya bisa dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) KPK pada malam ini. Namun, ia menyerahkan sepenuhnya mekanisme tersebut kepada KPK. "Harapan saya malam ini, atau saya juga belum tahu suratnya saya juga belum menerima. Dari KPK sudah menerima bisa segera dikeluarkan," imbuhnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Langkah serupa juga diberikan kepada dua terdakwa lain dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan pelabuhan ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan keputusan rehabilitasi itu merupakan tindak lanjut setelah menerima aspirasi publik yang disampaikan kepada DPR dan kemudian dikaji oleh Komisi III. &ldquo;Setelah DPR menerima berbagai aspirasi dari masyarakat serta sejumlah kelompok, kami meminta komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap proses penyelidikan yang berlangsung sejak Juli 2024,&rdquo; ujar Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11). Menurutnya, hasil kajian tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah. Setelah melalui komunikasi dan pertimbangan, Presiden Prabowo memutuskan memberikan rehabilitasi bagi ketiga nama tersebut. &ldquo;Alhamdulillah, pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga orang itu,&rdquo; pungkas Dasco. Rehabilitasi ini mengembalikan nama baik para pihak yang sebelumnya divonis terkait kasus dugaan korupsi ASDP, termasuk Ira Puspadewi yang dijatuhi hukuman empat tahun enam bulan penjara dalam putusan pengadilan. Sebagaimana diketahui, tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dinilai merugikan negara sebesar Rp 1,25 triliun. Mereka yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, serta denda Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 3 bulan. Selain Ira, dua mantan pejabat ASDP lain turut dijatuhi pidana penjara. Mereka adalah Yusuf Hadi (mantan Direktur Komersial dan Pelayanan) serta Harry Muhammad Adhi Caksono (mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan). Keduanya divonis 4 tahun penjara dan masing-masing dikenai denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Majelis hakim meyakini, ketiga mantan direksi tersebut dinyatakan melakukan korupsi dalam proyek akuisisi PT JN yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,25 triliun. Nilai tersebut mencakup pembelian saham PT JN sebesar Rp 892 miliar. Serta, pembayaran atas 11 kapal afiliasi PT JN senilai Rp 380 miliar. Total pembayaran ASDP kepada pemilik PT JN beserta afiliasinya mencapai Rp 1,272 triliun. Ketiganya terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK akan menindaklanjuti keputusan tersebut setelah menerima surat dari Kemenkum terkait pemberian rehabilitasi Ira Pupadewi.

KPK Tunggu Surat Resmi dari Kementerian Hukum untuk Keluarkan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dari Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/26/WhatsApp-Image-2025-09-26-at-211751-1-3240255965.jpeg" alt="SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>SATU BARISAN: Epyardi Asda, Mardiono, dan M. Amir Uskara dalam satu pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu. (Istimewa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dua kubu hasil Muktamar X PPP mengklaim menjadi pihak yang sah menjadi pengurus partai ka'bah. Mereka saling menjaga kondisi partai agar tetap solid dan guyup.&nbsp; Epyardi Asda selaku juru bicara kubu Mardiono mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum. "Kami sudah mendaftarkan susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum," klaim Epyardi Asda kepada JawaPos.com, Selasa (30/9).&nbsp; Dia menegaskan bahwa PPP harus dijaga, harus dikembalikan mendapatkan suara saat Pemilu 2029 nanti, dan kembali ke DPR. Untuk menuju ke arah itu memerlukan kesolidan pengurus dan kader. "Mari kita guyup. Jaga marwah partai ini. Jangan sampai ada mantan narapidana membegal partai ini," tandasnya. &nbsp; Di tempat lain, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mememastikan pemerintah tidak akan ikut campur dalam polemik pemilihan ketua umum PPP. Ia meminta persoalan dualisme kepemimpinan di partai berlambang ka'bah itu diselesaikan secara internal oleh para pihak yang berselisih. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016642061/kubu-mardiono-tempati-kantor-dpp-ppp-di-tengah-dualisme-minta-kepolisian-beri-pengamanan">Kubu Mardiono Tempati Kantor DPP PPP di Tengah Dualisme, Minta Kepolisian Beri Pengamanan</a> "Kita pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu, masa pemerintah ikut campur," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).&nbsp; Dia mengimbau dinamika internal PPP sebaiknya dituntaskan dengan cara mekanisme internal, tanpa melibatkan pihak luar. "Kita pemerintah justru berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik," tegasnya.&nbsp; Politikus Partai Gerindra itu belum mengetahui apakah dua kubu yang berselisih, yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sudah menyerahkan pendaftaran susunan kepengurusan ke Kementerian Hukum (Kemenkum). Dia memastikan Kementerian Hukum akan menilai secara objektif setiap dokumen yang masuk.&nbsp; "Ya kan kita patokannya ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, nanti akan kita lihat aja siapa yang memenuhi sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga," jelasnya.&nbsp; Pemerintah, lanjut Supratman, hanya berpegang pada aturan organisasi dalam menilai keabsahan hasil musyawarah nasional (munas) partai. "Pemerintah kementerian Hukum pasti akan melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan munasnya, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai itu yang akan kita sahkan ya," imbuhnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016641968/menkum-supratman-minta-polemik-dualisme-ketum-ppp-diselesaikan-internal">Menkum Supratman Minta Polemik Dualisme Ketum PPP Diselesaikan Internal</a> Sebagaimana diketahui, Muktamar X PPP yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara sedianya dijadwalkan sampai Senin (29/9) mendadak tuntas sehari, pada Sabtu (27/9). Hasilnya ada dua kubu saling klaim menjadi ketua umum PPP, yaitu Mardiono dan Agus Suparmanto. &nbsp; Di pihak lain, Ketua DPP PPP Bidang Hukum periode 2020&ndash;2025 Andi Surya menegaskan hingga saat ini Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang sah masih tercatat atas nama Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.&nbsp; &ldquo;Secara legal standing yang sah memimpin dan memiliki kewenangan atas kantor partai adalah Pak Mardiono. SK Menkum belum berubah, jadi secara hukum kepemimpinan beliau masih berlaku,&rdquo; kata Andi kepada wartawan, Selasa (30/9).&nbsp; Andi mengecam keras langkah pihak-pihak yang berusaha mengambil alih kantor partai tanpa dasar hukum. &ldquo;Kalau ada yang merebut kantor, itu sudah di luar hukum. Kantor ini adalah rumah bersama, bukan milik kelompok tertentu,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016640066/senior-ppp-bakal-bentuk-tim-penyelamat-partai-sikapi-dualisme-isinya-tokoh-netral">Senior PPP Bakal Bentuk Tim Penyelamat Partai Sikapi Dualisme, Isinya Tokoh Netral</a> Dia menekankan untuk mencegah terjadinya bentrokan, PPP kubu Mardiono telah meminta dukungan keamanan dari Polres Jakarta Pusat. &ldquo;Kami sudah bertemu dan meminta dukungan polisi bila ada aksi-aksi ilegal atau intimidasi,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Menurut Andi, pihaknya juga telah menyerahkan bukti berupa video dan pesan ancaman yang beredar di media sosial kepada aparat kepolisian. &ldquo;Kami minta polisi bertindak tegas. Jangan sampai ada aksi perampasan atau tindakan melawan hukum di kantor PPP. Dan Alhamdulillah pihak kepolisian akan membantu,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Dia mengimbau seluruh kader dan pihak terkait agar menjaga kondusivitas, serta menyelesaikan perbedaan secara musyawarah. &ldquo;Kalau untuk kepentingan partai, datang baik-baik, kami terbuka. Tapi jangan ada aksi sepihak yang merusak persatuan,&rdquo; imbuhnya.

kubu Mardiono mengklaim pihaknya sudah mendaftarkan susunan kepengurusan hasil Muktamar X PPP ke Kementerian Hukum.

Kubu Mardiono Klaim Sudah Daftar ke Kementerian Hukum, Minta Kantor DPP PPP Dikawal Polisi

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/Jf07NGxyA0zO3ojOJGyLRRqbiBuh7qQkV8sRsvaM-1702624508.jpg" alt="Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah menjalani sumpah di Kementerian Hukum. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Miliano Jonathans resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) setelah menjalani sumpah di Kementerian Hukum. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r1d:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Miliano Jonathans akhirnya sah menjadi warga negara Indonesia. Pesepak bola kelahiran Belanda itu bakal jadi amunisi tambahan Timnas Indonesia di lini depan. Pemain keturunan Depok, Jawa Barat, itu resmi jadi orang Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah/janji setia pewarganegaraan di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Rabu (3/9) siang. Dia disumpah sekitar pukul 13.30 WIB. Miliano terlihat menjalani sumpah dengan mengenakan peci hitam. Pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan dihadiri serta disaksikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Rampungnya proses pengambilan sumpah WNI ini membuat Miliano Jonathans kini semakin dekat untuk membela Timnas Indonesia. Ia tinggal mengurus paspor dan kartu tanda penduduk (KTP). Setelah itu, PSSI bergerak cepat untuk mengurus perpindahan federasi Miliano Jonathans dari Asosiasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI. Ini adalah langkah terakhir agar sang pemain dapat memperkuat skuad Garuda. Umumnya, proses ini memakan waktu dua hingga tiga hari. Jika semuanya mulus, Miliano Jonathans akan eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia pada FIFA Matchday September 2025. Timnas Indonesia ada dua pertandingan yang akan dilakoni bulan ini, yakni melawan Taiwan, Jumat (5/9), dan Lebanon, Senin (8/9). Kedua laga itu rencananya dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Miliano Jonathans diketahui lahir di Arnhem, Belanda, 5 April 2004. Dia mengawali kariernya dengan bergabung ke akademi Arnhemse Boys FC sebelum bergabung ke tim muda Vitesse pada 2014. Saat ini, dia memperkuat FC Utrecht. Miliano memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang bernama Willem Maximilian Jonathans. Kakeknya dari pihak sang ayah tersebut lahir di Depok, Jawa Barat, 27 November 1957. Kakeknya yang lahir di Depok itu memiliki anak, yang merupakan ayah Miliano Jonathans. Ayah Miliano bernama Dennis Bernhard Jonathans, yang lahir di Nijmegen, Belanda, pada 8 September 1980. Kehadiran Miliano yang berposisi sayap kanan pun dipastikan menambah amunisi Timnas Indonesia di lini depan. Dia bakal bersaing dengan Egy Maulana Vikri, Mauro Zijlstra, Ragnar Oratmangoen, Yakob Sayuri, dan lainnya. </div> </div> </div> </div>

Miliano Jonathans resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia kontra Taiwan dan Lebanon di FIFA Matchday September 2025.

Miliano Jonathans Jadi WNI, Siap Bawa Timnas Indonesia ke Level Selanjutnya!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/v11GdEs7HDvcmQKcdZOmd5AY3HmBG8ZHThn1Cm8e-1842733896.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyaksikan perdamaian LMK Selmi dan Mie Gacoan terkait pembayaran royalti. (Kementerian Hukum)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyaksikan perdamaian LMK Selmi dan Mie Gacoan terkait pembayaran royalti. (Kementerian Hukum)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan bersepakat untuk damai dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) atas sengketa hak cipta yang terjadi.&nbsp; Hal ini sebagaimana ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara LMK Selmi dengan Mie Gacoan yang disaksikan oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, pada Jumat (8/8). &nbsp; Supratman memastikan perdamaian itu dilakukan dengan PT MBS yang telah membayar royalti kepada LMK SELMI senilai Rp 2,2 miliar. Menurutnya, momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang diberikan, tetapi yang lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak.&nbsp; "Mudah-mudahan dapat menjadi contoh teladan bagi semua warga Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual,&rdquo; kata Supratman di Bali. &nbsp; Menkum mengungkapkan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) mendukung adanya transparansi terhadap pungutan royalti yang dilakukan oleh LMK maupun LMK Nasional (LMKN). Untuk itu, Kemenkum nantinya akan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum yang baru untuk mengatur soal pemungutan royalti. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/016410084/marak-duplikasi-riset-wamen-stella-justru-sebut-duplikasi-itu-baik-asal">Marak Duplikasi Riset, Wamen Stella Justru Sebut Duplikasi itu Baik, Asal...</a> &nbsp; "Saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi, pungutan royalti, termasuk besaran tarifnya. Nanti kita akan berdiskusi dan kita akan mengeluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu," ungkapnya. &nbsp; Supratman juga menegaskan bahwa royalti bukanlah pajak. Pasalnya, tidak ada sepeserpun royalti yang masuk ke pemerintah, melainkan semuanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. &nbsp; "Royalti pajak bukan, negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh LMK atapu LMKN yang memungut royalti, salah satunya LMK Selmi. Oleh karena itu, kami akan meminta pertanggungjawabannya, untuk pengungkapannya akan kami umumkan ke publik," jelas Supratman. Sementara itu, Sekjen LMK Selmi, Ramsudin Manullang memastikan cara perhitungan sehingga menemukan angka Rp 2,2 miliar untuk jumlah pembayaran royalti telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.&nbsp; "Kami menghitung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dihitung dari jumlah gerai, jumlah kursi, dari tahun 2022 sampai 2025," ujar Ramsudin.&nbsp; "Perhitungannya murni dari aturan. Hitungan dari SELMI dan Mie Gacoan sama, jadi sekitar Rp 2,2 miliar," tambahnya. Sebelumnya, mengutip Radar Bali, kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang menjerat Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mie Gacoan di Bali, I Gusti Ayu Sasih Ira, terus di dalami. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali setelah 12 saksi diperiksa.&nbsp; Direktur Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Teguh Widodo, menyampaikan bahwa meski telah menyandang status tersangka, pihaknya belum melakukan penahanan. &ldquo;Yang bersangkutan masih kami mintai keterangan terlebih dahulu,&rdquo; ujarnya saat ditemui, Jumat (25/7).&nbsp; Dalam proses penyidikan, polisi juga telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk tiga orang saksi ahli dari berbagai disiplin ilmu, yakni pidana, hak cipta, dan digital forensik. &ldquo;Pemeriksaan masih kami dalami untuk menguatkan alat bukti,&rdquo; lanjutnya.&nbsp; Kombes Teguh juga mengungkapkan bahwa sejumlah lagu yang diputar tanpa izin di gerai Mie Gacoan menjadi dasar laporan. Terdiri atas lima lagu Indonesia dan tiga lagu internasional.&nbsp; "Lagu-lagu lokal yang dilaporkan antara lain, Tak Selalu Memiliki &ndash; Lyodra. Begini Begitu &ndash; Maliq &amp; D&rsquo;Essentials. Hapus Aku &ndash; Giring (Nidji). Kupu-Kupu &ndash; Tiara Andini. Satu Bulan &ndash; Bernadya," tambahnya.&nbsp; Sementara lagu mancanegara meliputi Firework dan Wide Awake &ndash; Katy Perry. Rude &ndash; Magic (band asal Kanada). Sebagaimana diketahui, penggunaan karya cipta tanpa izin pemegang hak merupakan pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Hak Cipta. &nbsp; &nbsp;

Mie Gacoan damai dengan LMK Selmi, bayar royalti Rp 2,2 miliar, Menkum Supratman dukung transparansi pungutan royalti.

Sepakat Damai dengan LMK Selmi, Mie Gacoan Bayar Royalti Rp 2,2 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/21/New-Project-9-871562513.jpg" alt="Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)" width="100%">
<figcaption>Eks Marinir yang bergabung di militer Rusia Satria Arta Kumbara. (TikTok @zsorm689)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) masih terus mengupayakan komunikasi dengan Satria Arta Kumbara. Mantan prajurit Korps Marinir yang memilih bergabung dengan tentara Rusia itu belakangan memohon bantuan agar bisa kembali ke Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia kembali.&nbsp; Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat menyampaikan bahwa instansinya melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Moskow terus memantau keberadaan Satria. Tujuannya untuk memastikan keberadaan yang bersangkutan di negara yang tengah berperang dengan Ukraina itu. &rdquo;Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan,&rdquo; terangnya saat dikonfirmasi pada Selasa (22/7).&nbsp; Namun, pria yang akrab dipanggil Roy Soemirat tersebut menyatakan bahwa Kemlu tidak mengurusi status kewarganegaraan Satria. Sebagaimana disampaikan oleh Satria, dia memohon agar kewarganegaraannya dikembalikan meski sudah melanggar aturan. &rdquo;Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum,&rdquo; lanjut Roy.&nbsp; Sebelumnya, Satria melalui akun media sosialnya @zsorm689. Dalam video tersebut, dia menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dia juga meminta agar dipulangkan ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila (atas) ketidaktahuan saya, saya menandatangani kontrak dengan menteri pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah,&rdquo; ucap Satria dalam unggahan tersebut.&nbsp; Pria yang pernah berdinas di Inspektorat Jenderal (Itjen) Korps Marinir itu menyampaikan bahwa saat berangkat ke Indonesia, dia pamit dan memohon doa restu dari ibunya. Namun, pencabutan kewarganegaraannya oleh Pemerintah Indonesia dinilai tidak sebanding dengan apapun yang dia dapatkan selama bergabung dengan tentara Rusia.&nbsp; &rdquo;Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia,&rdquo; harap Satria.&nbsp; Menurut dia, yang bisa mengakhiri kontrak itu hanya Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kementerian Pertahanan Rusia. Dia menegaskan, kewarganegaraan Indonesia adalah segala-galanya dan merupakan hal yang tidak ternilai bagi dirinya. Karena itu, dia juga meminta bantuan agar videonya diteruskan sampai kepada admin Partai Gerindra.&nbsp; &rdquo;Mohon izin, mohon bantuan teman-temen semua minta tolong diteruskan ke admin Gerindra agar disampaikan kepada beliau. Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya adalah segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,&rdquo; kata dia.&nbsp; Di akhir video itu, Satria kembali memohon maaf karena ketidaktahuannya telah melanggar aturan dalam Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan. Dia meminta kebesaran hati dari Pemerintah Indonesia dan segenap pejabat terkait agar bersedia membantu dirinya untuk pulang ke Indonesia.&nbsp; &rdquo;Dan sekali lagi saya memohon kebesaran hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengakhiri kontrak tersebut, dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya, dipulangkan ke Indonesia,&rdquo; tutupnya.&nbsp;

Kementerian Luar Negeri terus berupaya berkomunikasi dengan Satria Arta Kumbara , eks Marinir yang meminta kembali ke Indonesia.

Kemlu Masih Upayakan Komunikasi dengan Eks Marinir, Satria Arta Kumbara, Kewarganegaraan Jadi Urusan Kementerian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/supratman-andi-1479818064.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Singapura pada Senin (16/6). (Kementerian Hukum)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan ke Singapura pada Senin (16/6). (Kementerian Hukum)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura pada Senin (16/6). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak turut membahas perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Mereka berkomitmen melaksanakan perjanjian tersebut. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang turut mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatan ke Singapura menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance (MLA) diantara kedua negara. Supratman melihat hal itu sebagai langkah maju hubungan diplomatik yang sama-sama menguntungkan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum di antara kedua negara. "Salah satu poin yang disampaikan tadi dalam pertemuan perdana menteri Singapura dan bapak presiden adalah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura. Pemerintah Singapura berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian yang telah ditandatangani," ungkap dia dalam keterangan resmi, Senin (16/6). Sebagai menteri hukum, Supratman yakin terhadap komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi tersebut. Menurut dia, itu menjadi momentum yang sangat baik bagi kedua negara untuk saling berkoordinasi dan menegaskan kerja sama lintas negara, khususnya dalam urusan penegakan hukum. Dalam kunjungan kenegaraan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo turut ditandatangani beberapa Memorandum of Understanding MoU. Di antaranya terkait pengembangan energi ramah lingkungan yang mencakup perdagangan listrik bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) lintas batas, dan pembangunan kawasan industri hijau di Kepulauan Riau. Selain itu, turut ditandatangani nota kesepahaman pada bidang keamanan pangan dan teknologi pertanian, termasuk di antaranya program pengembangan petani muda dan pertukaran praktik terbaik. "Terkait dengan semua MoU itu, Kementerian Hukum sudah pasti akan memberikan supporting, baik terkait Danantara, ESDM, perumahan dan juga pangan," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong diskusikan perjanjian ekstradisi dan kerja sama lingkungan.

Pertemuan Presiden Prabowo dan PM Singapura Turut Bahas Perjanjian Ekstradisi, Menkum: Singapura Tegaskan Komitmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/26/WhatsApp-Image-2025-03-26-at-193438-1711789231.jpg" alt="Forum Gerak Pemuda gelar aksi damai di Kementerian keuangan dan kementerian hukum. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Forum Gerak Pemuda gelar aksi damai di Kementerian keuangan dan kementerian hukum. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Gerak Pemuda menggelar aksi damai dua kantor kementerian yakni di Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum. Mereka menuding ada pihak yang selama ini melakukan aksi dan mendapat sokongan dana dari pihak asing. Koordinator aksi Fikri Fahrudin mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa adanya aliran dana dari pihak OSF asal Amerika kepada sejumlah pihak di Indonesia. &rdquo;Aliran dana asing tersebut tidak hanya terjadi pada tahun ini, tapi aliran tersebut sudah terjadi sekian tahun sebelumnya sekitar mulai dari 2019,&rdquo; kata Fikri. Fikri menyebut, dana tersebut bukanlah dana yang sedikit. Diduga mencapai ratusan juta bahkan hingga miliaran rupiah. &rdquo;Ini dana yang cukup fantastis menyokong aksi sehingga aksi ini bisa terjadi dalam skala nasional dengan serentak,&rdquo; ujar Fikri. Dia menjelaskan, OSF beroperasi di Indonesia dan berjejaring dengan beberapa pihak dengan periode pendanaan 2019-2023. &rdquo;Dengan segala pertimbangan, Forum Gerak Pemuda ingin memberikan kepada catatan kepada pihak yang berwenang khususnya Menteri Keuangan yang memang berhak untuk mengusut dan membereskan persoalan ini,&rdquo; tandas Fikri. Dia mendesak Menkeu mengaudit dan menyetop aliran bantuan asing untuk NGO/LSM yang menciptakan kegaduhan dan merintangi kinerja pemerintah. Selain itu, meminta menkum untuk mencabut legalitas LSM/NGO berafiliasi asing dan menciptakan kegaduhan di Indonesia. Perwakilan aksi pun turut memberikan informasi mengenai dugaan aliran dana asing itu ke pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum untuk menindaklanjuti. &rdquo;Dengan itu, segera pertimbangan ini bisa di konversi dalam bentuk solusi menganai masalah yang cukup genting ini,&rdquo; ujar dia.

Forum Gerak Pemuda menggelar aksi damai dua kantor kementerian yakni di Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum

Forum Gerak Pemuda Khawatir Pengaruh Asing Bikin Gaduh Indonesia, Harus Segera Ada Tindakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/WhatsApp-Image-2025-02-23-at-160945-652189097.jpg" alt="Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah resmi menerima Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman disampaikan Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Wisnu Bawa Tenaya dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PHDI ke-66 di Mangrove Tanjung Pasir, Tangerang, pada 23 Februari. Bersamaan dengan ini Panitia Nasional Perayaan Nyepi Saka 1947 melaksanakan penanaman 1.500 pohon mangrove dengan penanggung jawab acara adalah Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. &rdquo;Kegiatan ini sebuah kolaborasi yang sangat apik antara Majelis dengan organisasi kemasyarakatan Hindu,&rdquo; terang Wisnu. Acara tersebut dihadiri 2 Wakil Menteri yaitu Ni Luh Puspa, Wamen Pariwisata; dan Isyana Bagoes Oka, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat menyampaikan berita bahagia untuk seluruh umat Hindu di Indonesia, karena SK AHU untuk PHDI telah terbit. &rdquo;Terima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah memutus perkara sesuai fakta-fakta persidangan dan AD ART PHDI. Serta terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum yang sudah menerbitkan SK AHU pasca putusan MA yang sudah bersifat incracht atau final dan mengikat,&rdquo; terang Wisnu Bawa Tenaya setelah memotong tumpeng HUT dan launching logo HUT 66 tahun. Ketua Umum PH PHDI Pusat berharap dengan keluarnya SK AHU, PHDI seluruh Indonesia tidak lagi mengalami hambatan operasional. &rdquo;Keluarnya SK AHU ini sekaligus hadiah yang sangat indah untuk umat Hindu Indonesia yang bertepatan dengan bulan perayaan ulang tahun ke-66 PHDI. Kami mengajak seluruh umat untuk berdoa mengucap syukur ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus pada kesempatan ini kami juga menghimbau semua pihak agar menghormati putusan peradilan yang kini juga sudah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SK AHU oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Wisnu.

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) telah resmi menerima Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (SK AHU) dari Kementerian Hukum

PHDI Sudah Menerima SK AHU dari Kementerian Hukum