<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/24/JKT_-Diskusi-Publik-Bahas-Peran-Ekonomi-Kreatif-Nasional_Salman-Toyibi_-2JPG-2892546996.jpg" alt="Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah (kanan), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (tengah), Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda (kiri) pada diskusi pu" width="100%">
<figcaption>Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Piter Abdullah (kanan), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya (tengah), Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda (kiri) pada diskusi pu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sektor ekonomi kreatif dipandang sebagai salah satu sektor strategis yang berpotensi menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti), peran ini dinilai krusial di tengah upaya pemerintah menjaga akselerasi ekonomi nasional menuju target pertumbuhan 8 persen.&nbsp; Dengan fondasi budaya yang kuat serta ekosistem kreativitas yang luas, ekonomi kreatif diyakini mampu menopang proses transformasi ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang. Pandangan tersebut disampaikan dalam forum Prasasti Insights yang digelar bersama Kementerian Ekonomi Kreatif pada Selasa (23/12). Board of Advisors Prasasti, Burhanuddin Abdullah, menekankan bahwa ekonomi kreatif Indonesia memiliki keunggulan mendasar yang sulit ditiru negara lain. Menurut dia, Indonesia memiliki modal yang tidak mudah direplikasi, yakni kekayaan budaya yang orisinal serta kreativitas yang tumbuh dari keragaman. Di saat banyak negara bertumpu pada efisiensi skala dan teknologi semata, ekonomi kreatif Indonesia justru menawarkan diferensiasi nilai yang kuat, berbasis identitas, narasi, dan inovasi lokal. &ldquo;Potensi ini menjadikan sektor ekonomi kreatif relevan membuka peluang ekonomi nasional dalam mencapai target pertumbuhan,&rdquo; kata Burhanuddin dalam keterangannya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan performa ekonomi kreatif yang relatif solid. Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ini tumbuh sebesar 5,69 persen, dengan nilai ekspor mencapai USD 12,89 miliar, melampaui target tahun 2025.&nbsp; Hingga November 2025, sektor ekonomi kreatif juga telah menyerap 27,4 juta tenaga kerja, mencerminkan daya tahan sekaligus potensi ekspansinya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa ekonomi kreatif memiliki posisi strategis sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang harus bertumpu pada penguatan daerah. Ia menilai potensi terbesar ekonomi kreatif Indonesia justru lahir dari akar budaya yang tersebar di berbagai wilayah, bukan hanya terpusat di kota-kota besar. Menurut Riefky, ekonomi kreatif dari masing-masing daerah menjadi tambang baru di Indonesia. Pihaknya terus memetakan tiap potensi subsektor unggulan dari daerah dengan kekayaan budaya nusantara yang menjadi sumber identitas dan motivasi, populasi generasi muda yang mewakili digital native secara aktif, dan transformasi digital yang berkembang pesat.&nbsp; &ldquo;Inilah yang menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,&rdquo; ujar Teuku Riefky. Ia menambahkan bahwa pemerintah telah merumuskan berbagai program dalam kerangka Asta Ekraf, salah satunya melalui penguatan talenta. &ldquo;Kami memiliki rumusan program Talenta Ekraf yang memberikan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk semua subsektor sehingga para talenta bisa meningkatkan atau mengkombinasikan skill yang dipunya,&rdquo; tutunya. &ldquo;Dari situ, kami juga melakukan scale up akses pasar dan akses pendanaan untuk pendampingan promosi serta jejaring sehingga mereka bisa naik ke level nasional hingga global,&rdquo; jelas Riefky. <h2>Ekonomi Kreatif Butuh Kebijakan Inklusif&nbsp;</h2> Executive Director Prasasti, Nila Marita, menilai pengembangan ekonomi kreatif membutuhkan ruang dialog kebijakan yang inklusif, terstruktur, dan solutif. Ia menyebut forum Prasasti Insights sebagai langkah awal dalam membangun kerangka kebijakan ekonomi kreatif yang lebih terarah ke depan. Dalam kesempatan itu, Nila mengapresiasi konsistensi dari Kementerian Ekonomi Kreatif dalam menegaskan bahwa ekonomi kreatif Indonesia harus terus tumbuh dan berkembang dari daerah. &ldquo;Pesan ini menjadi benang merah dalam berbagai kebijakan dan program, sekaligus mencapai pemahaman bahwa kekuatan ekonomi kreatif nasional berakar pada keragaman lokal, talenta daerah, dan ekosistem kreatif dari berbagai wilayah di Indonesia,&rdquo; kata Nila. Lebih lanjut, Nila menilai diskusi dalam Prasasti Insights dapat memperluas perspektif sekaligus memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. &ldquo;Kami percaya dengan konsistensi arah kebijakan dan dukungan lintas pihak, potensi ekonomi kreatif sebagai pertumbuhan ekonomi sekaligus kebanggaan Indonesia di kancah global semakin dapat direalisasikan,&rdquo; tambahnya. Dari sisi subsektor, Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai perkembangan ekonomi kreatif berjalan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan struktur demografi. Dengan pertumbuhan mencapai 5,69 persen, kinerja ekonomi kreatif berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. &ldquo;Saat ini, kontribusi ekonomi kreatif didominasi subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Kondisi ini menjadi pijakan awal untuk mendorong pengembangan subsektor lain yang bernilai tambah tinggi,&rdquo; ujarnya. Menurut Nailul, subsektor seperti film dan musik memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama dengan semakin menguatnya peran platform digital dan layanan over-the-top (OTT) sebagai sarana distribusi dan monetisasi. &ldquo;Penguatan subsektor ini menjadi penting agar struktur ekonomi kreatif semakin seimbang dan berdaya saing,&rdquo; jelasnya. Menanggapi hal itu, Kementerian Ekonomi Kreatif menegaskan bahwa berbagai langkah strategis telah dan terus dijalankan untuk memperluas basis subsektor ekonomi kreatif serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.&nbsp; Upaya tersebut mencakup sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian UMKM, serta Kementerian Pariwisata. Langkah ini dilakukan agar ekonomi kreatif terintegrasi dalam ekosistem ekonomi nasional dan berperan aktif mendorong pertumbuhan berbasis daerah. &nbsp;

Ekonomi kreatif dipandang sebagai sektor strategis untuk pertumbuhan ekonomi nasional, dengan potensi besar dari budaya dan inovasi lokal.

Kinerja Ekonomi Kreatif Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Makin Punya Peran Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/04/JKT_PEMBUKAAN-ART-JAKARTA-2025_03102025-7-1373377086.jpg" alt="Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Riefky Harsya mberikan sambutannya saat pembukaan Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Riefky Harsya mberikan sambutannya saat pembukaan Art Jakarta 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) menunjukkan hasil kinerja yang positif dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sektor ekonomi kreatif telah menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional karena memberikan kontribusi nyata terhadap produk domestik bruto (PDB), ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan, hadirnya Kementerian Ekraf kini menjadi salah satu mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ini dimulai dari daerah dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Setahun berdampak kepada masyarakat, Riefky menyebut bahwa sektor ekonomi kreatif mencatatkan kontribusi yang positif terhadap ekonomi nasional. Teuku Riefky menjelaskan, pada 2025 Kementerian Ekonomi Kreatif menargetkan nilai ekspor sebesar 26,44 miliar dolar AS. Jumlah ini 1 miliar dolar dari tahun sebelumnya. &ldquo;Berdasarkan data BPS, sepanjang tahun 2024 nilai ekspor ekraf menyumbang lebih dari 9 persen terhadap total ekspor nasional. Pada pertengahan 2025, nilainya mencapai 13 miliar dolar AS atau 50 persen target 2025. Angka ini mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi yang tumbuh di berbagai subsektor,&rdquo; ujarnya. Selain ekspor, investasi di sektor ekonomi kreatif juga mengalami lonjakan signifikan. Hingga pertengahan 2025, total investasi tercatat sebesar Rp90,12 triliun, atau 66 persen dari target nasional. Dengan angka ini, kontribusi mencapai 9 persen dari total realisasi investasi nasional. &ldquo;Angka ini menggambarkan kepercayaan investor terhadap potensi industri kreatif Indonesia,&rdquo; ungkap Riefky. Subsektor yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari aplikasi, fesyen, kuliner, dan kriya, diikuti subsektor gim, musik, dan film. Dalam hal ini, termasuk film animasi yang terus berkembang pesat. Pertumbuhan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pembukaan pasar baru bagi pelaku ekonomi kreatif di tingkat global. Pada tahun 2024, sektor ekonomi kreatif mencatatkan pertumbuhan PDB positif sebesar 5,69 persen, dengan menyerap 26,47 juta tenaga kerja. Mayoritas memang kalangan usia muda dan perempuan. Capaian jumlah tenaga kerja tersebut telah melampaui target tahun 2025 yang sebesar 25,55 juta orang, menunjukkan peran ekonomi kreatif sebagai sektor yang inklusif dalam penciptaan lapangan kerja. Adapun angka PDB nasional tahun 2025 akan dirilis pada awal tahun 2026. Sementara itu, berdasarkan data Ekrafhub per 20 Oktober 2025, sebaran pelaku ekonomi kreatif di Indonesia didominasi oleh lokasi prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Jawa Barat mencatat porsi tertinggi dengan 24,29 persen, disusul DKI Jakarta sebesar 16,08 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 9,87 persen, Jawa Tengah 8,90 persen, dan Jawa Timur 6,76 persen. &ldquo;Kami percaya, keberhasilan ekonomi kreatif tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, media dan komunitas serta asosiasi kreatif. Kolaborasi ini menjadi kunci agar produk Indonesia mampu bersaing di kancah global,&rdquo; katanya. Kinerja ini menjadi bukti bahwa selama satu tahun pemerintahan Prabowo&ndash;Gibran, sektor ekonomi kreatif tumbuh menjadi pilar strategis pembangunan nasional. 8 kluster program Kementerian Ekraf atau Asta Ekraf terus menjadi acuan memperkuat inovasi, memperluas jejaring global, dan memastikan ekonomi kreatif Indonesia menjadi the new engine of growth atau mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) menunjukkan hasil positif dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Ekonomi Kreatif jadi Mesin Baru Pertumbuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/10/NANDA-10-157370438.jpg" alt="Film animasi dalam negeri &ldquo;Merah Putih One for All&rdquo; . (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Film animasi dalam negeri &ldquo;Merah Putih One for All&rdquo; . (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Film animasi Merah Putih One for All masih terus dicibir lantaran kualitas yang diberikan dengan biaya produksi yang mencapai Rp 6,7 miliar. Bahkan, pemerintah pun turut disebut-sebut mendanai proyek film animasi ini. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar menegaskan bahwa pihaknya tak memberikan bantuan finansial ataupun fasilitas promosi dalam pembuatan film tersebut. &ldquo;Semua #Pejuang Ekraf itu bebas berkarya, selama memberi dampak positif. Namun kami tidak memberikan bantuan financial dan tidak memberikan fasilitas promosi,&rdquo; kata Irene Umar pada akun Instagramnya, @irene.umar, seperti dilihat pada Senin (11/8). Dia menjelaskan bahwa Kementerian Ekraf memang sempat menerima audiensi dari tim produksi film. Saat itu, dirinya memberikan sejumlah masukan teknis dari cerita karakter, tampilan karakter, rasa karakter, hingga trailer. &ldquo;Hal ini selalu saya lakukan di setiap audiensi dengan semua pihak supaya setiap audiensi saya bisa mendengar langsung dari pelaku industri dan memberikan feedback based on my experience,&rdquo; ungkap dia. Sementara itu, film animasi Merah Putih One For All sendiri menceritakan tentang sejumlah anak yang tergabung dalam Tim Merah Putih. Mereka mendapat tugas untuk menjaga bendera pusaka yang akan dikibarkan dalam upacara Kemerdekaan 17 Agustus.&nbsp; Namun sayangnya, 3 hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, bendera tersebut tiba-tiba hilang secara misterius tanpa diketahui siapa yang mengambilnya. Delapan anak dari berbagai latar belakang budaya yaitu Betawi, Papua, Medan, Tegal, Jawa Tengah, Makassar, Manado, dan Tongkok kompak melakukan pencarian untuk tujuan menemukan bendera Merah Putih yang hilang. Mereka harus melintasi sungai, hutan,dan bertemu dengan sejumlah penghalang selama di perjalanan. Mereka harus mampu meredam ego demi tetap pada tujuan awal yaitu menemukan bendera Merah Putih yang hilang supaya dapat dikibarkan pada peringatan Hari Kemerdekaan.&nbsp;

Film Merah Putih One for All, dengan biaya Rp 6,7 miliar, menuai kritik. Wakil Menteri Ekraf menegaskan tidak ada dukungan dari pemerintah.

Kementerian Ekraf Bantah Beri Bantuan Finansial dan Fasilitas Promosi untuk Film Merah Putih One for All

Kementerian Ekraf

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kementerian Ekraf

Berita Terkini

Kinerja Ekonomi Kreatif Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Makin Punya Peran Strategis

Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Ekonomi Kreatif jadi Mesin Baru Pertumbuhan

Kementerian Ekraf Bantah Beri Bantuan Finansial dan Fasilitas Promosi untuk Film Merah Putih One for All

Download Aplikasi JawaPos.com