<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/OKE-KEMENDES-KKP-3222890551.jpg" alt="KOLABORASI: Yandri Susanto (kanan) bertemu Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP kemarin (25/11). (Foto: KKP)" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Yandri Susanto (kanan) bertemu Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP kemarin (25/11). (Foto: KKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) optimistis penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa mendukung program makan bergizi gratis (MBG). &rdquo;Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa, 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai. Tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa (BUMDes),&rdquo; kata Mendes Yandri Susanto kemarin (25/11). BUMDes ini nanti dapat mengelola persiapan bahan baku program MBG.&nbsp; &rdquo;Kami mendorong BUMDes yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin. Kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing,&rsquo;&rsquo; tutur Yandri. Hal senada disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut dia, keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok.&nbsp; &rdquo;Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana. Saya pikir kami juga harus ikut,&rdquo; ujarnya. (lyn/bas)

Menteri Desa PDT Yandri Susanto menugaskan BUMDes untuk mengelola bahan baku program makan bergizi gratis. Tujuannya menggerakkan ekonomi.

Mendes Yandri Susanto Kedepankan BUMDes untuk Kelola Bahan Baku Makan Bergizi Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/spbe-2421754967.jpeg" alt="Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Menuju Transformasi Digital dengan Integrasi Data oleh Kominfo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Talkshow Integrasi SPBE Pilar Transformasi Digital Indonesia: Menuju Transformasi Digital dengan Integrasi Data oleh Kominfo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Data berintegrasi tinggi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan kebijakan publik berbasis bukti. Namun demikian, dalam pelaksanaannya,pemenuhan data pemerintah yang berintegritas tinggi menemui beberapa tantangan, di antaranya adalah tumpang tindih data baik di tingkat pusat maupun daerah, akurasi data yang rendah, ketidakmutakhirkan data, sulitnya akses data lintas instansi, serta pengelolaan data yang lemah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ivanovich Agusta dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan transformasi digital di Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi sebenarnya memiliki dua sisi, yakni yang di dalam kementerian itu sendiri dan yang berkaitan dengan desa. Sisi yang pertama berada di kementerian, yakni seluruh aspek untuk kebijakan maupun operasional sehari-hari sudah berbasis teknologi informasi. Kedua, berkaitan dengan desa, baik desa transmigrasi maupun yang masih tertinggal, semua informasinya dapat dilihat oleh publik melalui sistem informasi desa, yaitu di laman sid.kemendesa.go.id dan semua informasi sudah terintegrasi ke sana. Namun, menurut Ivanovich, semakin seseorang atau suatu lembaga mampu mengompilasi banyak data, maka orang atau lembaga tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih detail dan Kementerian Desa PDT menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Sebagai contoh, bagi desa-desa yang memiliki data, kemudian ingin menyimpan di Kementerian Desa dan untuk selanjutnya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, bisa menggunakan data-data, baik itu data individu ataupun keluarga. "Ada kerjasama antara desa dengan pemerintah daerah, supaya bisa menggunakan data-data, baik itu data individu, keluarga-tapi harus ada perjanjian, kemudian semua itu terkompilasi ke pusat," kata Ivanovich. Sementara itu, Muhammad Apriandito A.S. dari Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia menambahkan, adanya integrasi antara satu titik di dalam suatu kementerian dengan kementerian lainnya bisa mempercepat penerapan penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri. "Saya tidak menyangka bahwa sekarang datanya sudah terintegrasi di pemerintahan. Ketika seseorang misalnya mengklik desa bisa langsung masuk ke kementerian lain, itu sangat luar biasa, dan sebagai warga negara itu yang kita harapkan juga, adanya integrasi antara satu titik data di suatu kementerian dengan kementerian-kementerian yang lainnya, sehingga proses-proses integrasi itu juga mempercepat penetrasi penggunaan teknologi, termasuk data itu sendiri di Indonesia," ujarnya.

Data berintegrasi tinggi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan informasi pembangunan yang lebih akurat.

Integrasi Data Percepat Penerapan Penggunaan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/icw-korupsi-terbanyak-terkait-dana-desa_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Dana Desa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Dana Desa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiasnyah mengakui penyaluran dana desa di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) berjalan optimal, dan mampu meningkatkan infrastruktur di pelosok desa.  “Kalau saya melihat, penyaluran dana desa selama ini sudah berjalan optimal yah. Artinya, meningkatnya infrastruktur di desa terutama jalan-jalan, jembatan, dan akses ke desa ini relatif sudah mengalami kemajuan signifikan,” kata Trubus saat dihubungi, Senin (12/12).  Menurut Trubus, jika penyaluran sudah berjalan optimal maka dipastikan akan terserap dengan baik, hal itu terlihat dengan tidak adanya komplain dari masyarakat.  “Berarti, dana desa ini sudah terserap dengan baik. Itu yang utama. Yang kedua, kita melihat juga tidak ada konflik-konflik di desa. Di desa tidak ada konflik-konflik yang terkait pelaksanaan pembangunan. Kalau dulu kan, sebelum ada dana desa itu sering kali masyarakat menolak karena tanahnya dipakai untuk pelebaran jalan,“ ucapnya.  “Itu dulu, kalau sekarang sudah enggak ada. Karena mereka yang menolak sudah dikasih ganti rugi. Ini menunjukkan dana desa ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini terlihat dari tingkat ini, kan,” sambungnya.  Selain pembangunan infrastruktur, dana desa juga mampu menjaga inflasi di daerah, karena pertumbuhan ekonomi di desa sangat baik dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat.  “Inflasi kita yang sampai hari ini masih terjaga dan perekonomian di desa relatif tumbuh. Tidak ada kelaparan, selama Pandemi tidak ada yang terdengar mati gara-gara kelaparan. Artinya, dana desa bermanfaat dalam menolong mereka yang terdampak Covid karena PSBB, PPKM,” akuinya.  Trubus pun mengakui penyaluran dana desa sudah sangat terbuka, itu terlihat dari keterbukaan program-program kerja mereka. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan lagi keterbukaan terkait penyaluran dana desa tersebut.  “Kalau penyaluran, menurut saya ini ada kaitannya dengan keterbukaan dalam program-programnya. Menurut saya ini yang harus ditingkatkan, masalah transparansi dalam penyaluran. Misalnya, suatu desa A, itu ketika mendapat dana dari pusat, yang tahu itu hanya kepala desa dan perangkatnya doang. Masyarakat gak tahu, masyarakat gak bisa mengakses,” jelasnya.  Meski diakui sudah optimal, pemerintah pusat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol penggunaan dana desa ini, harus mengetahui secara jelas penyalurannya karena ada kejadian-kejadian diskriminatif dari pemerintah desa kepada masyarakatnya.  “Terkait dengan akuntabilitas publik, selama ini banyak kali program-program yang (maaf saja) kalau kepala desa itu dipilih langsung oleh rakyatnya, mereka yang tidak memilih atau berlawanan itu sering kali kurang mendapatkan perhatian. Jadi, sering ada perlakuan diskriminatif,” bebernya.  Akademisi Universitas Tri Sakti itu pun mengapresiasi keterbukaan pemerintah desa yang setiap mendapatkan bantuan dana desa, mereka selalu terbuka kepada masyarakat dan juga bersama-sama mengusulkan program-program kerja ke pemerintah desa.  “Ketika anggarannya cair, itu kemudian kepala desa itu mengumpulkan warganya, RT, RW, terus masyarakat itu disuruh semacam musyawarah. Itu mengusulkan program-program itu secara transparan. Jadi asas keadilan, RT A yang jumlah penduduknya lebih banyak dari RT B, misalanya yah tentu yang lebih banyak mendapatkan anggaran yang lebih banyak penduduknya, tetapi selama ini sering dipukul rata, disamakan,” ungkap Trubus.  “Infrastruktur sudah bagus dan perlu ditingkatkan, dioptimalkan adalah mengenai tranparansi, itu yang penting. Kemudian, soal partisipasi publiknya bagaimana masyarakat misalnya kayak penyandang disabilitas itu harusnya mendapat bantuan yang lebih. Jadi, tiap tahun lebih tidak disamakan dengan mereka yang masih sama-sama miskin tapi mereka yang disabilitas harusnya lebih banyak,” pungkas Trubus.

Infrastruktur Desa Berubah, Pengamat: Dana Desa Era Jokowi Optimal