<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/BPN-Tanah-gratis-2186564713.jpg" alt="Hoaks" width="100%">
<figcaption>Hoaks</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merespon beredarnya informasi mengenai akun yang menyebarluaskan hoaks 'BPN Tanah Gratis'. Akun di TikTok tersebut mengunggah video yang mengklaim adanya layanan pembuatan sertipikat tanah dan layanan balik nama tanah secara gratis hanya dengan mengklik tautan &ldquo;daftarsekarang-v11.infokuresmidotcom&rdquo; pada bio akun tersebut. Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.&nbsp; <div dir="auto">Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, menyampaikan bahwa tidak ada program resmi yang menawarkan sertifikasi maupun balik nama tanah secara gratis, seperti yang disampaikan akun tidak resmi tersebut. Karena itu masyarakat harus berhati-hati terhadap akun media sosial yang tidak jelas sumbernya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami melihat banyak sekali akun TikTok @bpn_tanahgratis beredar. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh dengan akun media sosial tidak resmi yang menyebarkan klaim seperti &lsquo;BPN Tanah Gratis&rsquo;. Informasi dan layanan resmi hanya dapat diperoleh melalui kanal resmi Kementerian, yakni situs atrbpn.go.id dan akun media sosial resmi kami," tegasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (20/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menegaskan, konten menyesatkan yang beredar bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi berpotensi disalahgunakan untuk tujuan penipuan. "Akun-akun palsu yang mengatasnamakan ATR/BPN bisa merugikan masyarakat sekaligus mencederai kepercayaan publik kepada lembaga. Karena itu, kami mengimbau agar masyarakat selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harison Mocodompis menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menggencarkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui PTSL, masyarakat dapat memperoleh sertipikat tanah dengan proses yang mudah, cepat, dan biaya terjangkau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. PTSL menjadi salah satu Program Prioritas Nasional yang terus dikerjakan Kementerian ATR/BPN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika masyarakat ingin mengetahui informasi resmi mengenai pendaftaran tanah, silakan menghubungi Kantor Pertanahan setempat atau memantau informasi melalui kanal resmi ATR/BPN. Saat ini, pemerintah memang sedang mempercepat penerbitan sertipikat tanah melalui program PTSL, tetapi prosedurnya jelas dan tidak melalui akun-akun pribadi di media sosial," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kementerian ATR/BPN meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan akun media sosial mencurigakan yang menggunakan nama instansi. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan publik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk mendapatkan informasi pertanahan dan tata ruang yang benar, masyarakat dapat mengakses kanal resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu melalui X (x.com/kem_atrbpn), Instagram (instagram.com/kementerian.atrbpn/), dan Fanpage Facebook (facebook.com/kementerianATRBPN)," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan melalui WhatsApp Pengaduan di nomor 0811-1068-0000. "Masyarakat diharapkan semakin waspada terhadap penyebaran hoaks, serta hanya mempercayai informasi yang bersumber dari kanal resmi Kementerian ATR/BPN," urainya.</div>

Kementerian ATR/BPN mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks tanah gratis yang beredar di TikTok.

Hoaks 'BPN Tanah Gratis' Beredar di TikTok, Kementerian ATR/BPN Imbau Masyarakat Waspada

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/LWGCvxV9kFXOSUqcFAizUp0ouX1Y2XnjOPrMt8hM-2490135568.jpg" alt="Rapat evaluasi triwulan I di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Kementerian ATR)" width="100%">
<figcaption>Rapat evaluasi triwulan I di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (Kementerian ATR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja melakukan evaluasi kinerja untuk periode triwulan I 2025. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyoroti pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator kinerja yang lebih optimal. Tanpa peningkatan nilai SAKIP, ASN tidak akan mendapatkan tukin lebih dari 80 persen. Suyus Windayana menuturkan bahwa untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80 persen, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. "Saat ini, kita masih berada dipredikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin," ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (23/4). Padahal diketahui bahwa untuk mendapatkan tukin, sebuah kementerian perlu mendapatkan nilai SAKIP minimal 75,01 pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Selama 3 tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian 69,56. "Peningkatan nilai SAKIP menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menaikkan tukin, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi," paparnya. Pada 2024, Suyus Windayana menyebut terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang telah mencapai angka 100 persen, bahkan lebih. Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%. "Ada pula indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang juga mencatatkan realisasi 100%," ujarnya. Meski demikian, diakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Salah satunya, terkait ketimpangan penguasaan tanah. Kondisi demografis di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi capaian tersebut. "Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah. Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan dalam evaluasi kinerja ini," jelasnya Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran. "Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus. Sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya," tuturnya. Dia menilai bahwa evaluasi ini bisa menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran. "Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang," tegasnya. Evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 akan berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025. Evaluasi akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah.&nbsp;

Evaluasi kinerja ASN Kementerian ATR/BPN untuk triwulan I 2025, menyoroti pentingnya peningkatan SAKIP dan tantangan yang dihadapi.

Kinerja Dinilai Belum Optimal, ASN di Jajaran Kementerian ATR/BPN se-Indonesia Berpotensi Tak Dapat Tukin di Atas 80 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/Screenshot_20250209_092129_Instagram-677798393.jpg" alt="Tangkapan layar video Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memantau langsung kebakaran gedung ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (@nusronwahid)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memantau langsung kebakaran gedung ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (@nusronwahid).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebakaran melanda gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta. Dalam insiden itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan tidak ada dokumen yang terbakar. Dia menegaskan, lokasi kebakaran terjadi di kantor bagian Hubungan Masyarakat (Humas). Nusron menampik musibah kebakaran upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi. Pasalnya, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah menjadi sorotan setelah polemik penerbitan ratusan sertifikat di wilayah pagar laut pesisi Tangerang, Banten. "Yang terbakar itu bagian Humas. Di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apa pun. Jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti," kata Nusron kepada wartawan, Minggu (9/5). Nusron mengapresiasi reaksi cepat dari tim pemadam kebakaran (damkar) dalam peristiwa kebakaran di lantai 1 gedung Kementerian ATR/BPN. "Kejadiannya cepat sekali, sekitar jam 23 lewat, ada kebakaran kecil di Biro Humas lantai 1. Alhamdulillah, reaksinya cepat sekali, sehingga bisa dipadamkan," ujar Nusron. Nusron pun mengapresiasi Wali Kota Jakarta Selatan atas respons cepat pemadaman kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN. "Terima kasih sekali kepada Pak Wali Kota dan Tim Damkar Jakarta Selatan. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi," tegas Nusron. Terpisah, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis menduga awal kebakaran di ruangan Biro Humas ini disebabkan oleh korsleting listrik. "Saat ini penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan penyebab pastinya," ungkap Harison. Kini lokasi kebarakan telah dipasang garis polisi. Harison menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kepada pihak berwenang untuk memastikan penyebab kebakaran demi memastikan keselamatan seluruh karyawan serta pengunjung gedung. "Sebagai tindak lanjut, investigasi lebih lanjut oleh pihak berwenang, lalu juga dilakukan pendataan kerusakan dokumen dan peralatan, dan yang paling penting evaluasi sistem keamanan dan mitigasi risiko kebakaran untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," pungkasnya. Reporter: Muhamad Ridwan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan tidak ada dokumen yang terbakar dalam peristiwa kebakaran di gedung Kementerian ATR/BPN.

Kebakaran di Gedung Kementerian ATR/BPN, Nusron Wahid Pastikan Dokumen Pertanahan Tidak Terbakar

<div id="m#msg-f:1823545222791155602" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/Screenshot_20250209_092129_Instagram-677798393.jpg" alt="Tangkapan layar video Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memantau langsung kebakaran gedung ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (@nusronwahid)." width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar video Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memantau langsung kebakaran gedung ATR/BPN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (@nusronwahid).</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823545222791155602-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran kebat pada Sabtu (8/2) malam. Kebakaran tersebut menghanguskan ruangan humas yang berada di lantai satu gedung tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, api pertama kali muncul pada Sabtu (8/2) sekitar pukul 23.16 WIB dan berhasil dipadamkan pada Minggu (9/2) pukul 00.35 WIB. Sebanyak 21 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebakaran ini diduga disebabkan oleh korsleting listrik," ujar Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohammad Yohan, Minggu (9/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari pemeriksaan awal, kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik pada perangkat pendingin udara (AC) yang berada di dalam ruang humas. Api kemudian menjalar hingga menghanguskan ruangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Meski begitu kebakaran ini menyebabkan kerugian materiil yang diperkirakan mencapai Rp 448.656.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015623417/kebakaran-kapal-di-dermaga-ancol-tewaskan-satu-orang">Kebakaran Kapal di Dermaga Ancol Tewaskan Satu Orang</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengapresiasi kerja cepat petugas kebakaran yang langsung bekerja memadamkan api. Ia membenarkan kebakaran terjadi di ruangan humas lantai satu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Syukur alhamdulillah, penanganannya sangat cepat. Kejadiannya sekitar pukul 23.00 lebih," ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dikutip dari instagram pribadinya, Minggu (9/2) lokasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga memastikan tidak ada korban jiwa dari insiden itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada (korban jiwa), kosong, enggak ada orang. Jadi korban dipastikan tidak ada. Nah (untuk berkas), itu belum tahu," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Api pertama kali muncul pada Sabtu (8/2) sekitar pukul 23.16 WIB dan berhasil dipadamkan pada Minggu (9/2) pukul 00.35 WIB.

Penyebab Gedung ATR/BPN Terbakar, Ini Kerugian Yang Ditimbulkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/04/tetrapod-596191630.jpg" alt="Ilustrasi tetrapod yang berbahan dari FABA PLTU Indramayu digunakan untuk untuk mencegah terjadinya abrasi dan memperkuat struktur pantai serta pemecah gelombang laut. (dok. PLN)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tetrapod yang berbahan dari FABA PLTU Indramayu digunakan untuk untuk mencegah terjadinya abrasi dan memperkuat struktur pantai serta pemecah gelombang laut. (dok. PLN).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Hasan Ismail meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak begitu saja menghanguskan sertifikat lahan yang terkena abrasi laut. Sebab langkah itu dikhawatirkan menimbulkan konflik hukum. Selain itu, mengancam sejumlah tambak milik warga di pesisir yang rentan terkena abrasi. Hasan mengatakan, hangusnya SHM daratan yang terkena abrasi permanen, berpeluang memicu konflik. Perlu kebijaksanaan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selain itu, terdapat&nbsp;PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Beleid ini menghidupkan kembali hak prioritas kepada pemilik lahan yang terkena abrasi. "Kalau pemiliknya mau menggunakan, ya enggak apa-apa. Artinya, sertifikatnya tetap hidup. Tapi sudah tertutup air, ya enggak apa-apa. Lha wong boleh kok. Nah, kalau dibatalkan tanpa ada pemberian hak prioritas itu ya pasti konflik," ungkap Hasan, Senin (3/2). Dia sepakat bahwa salah dalam memutuskan status lahan, risikonya cukup berat. "Iya kalau tidak diberikan hak prioritas kepada pemilik, ya pasti akan konflik. Bisa muncul gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Saya kira, tinggal faktanya seperti apa. Aturan hukumnya seperti apa. Ikuti saja itu. Amanlah,"&nbsp;imbuhnya. Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menyebut, sertifikat tanah yang terkena abrasi laut, bakal ditinjau ulang status sertifikatnya. &ldquo;Bergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer,&rdquo; kata Nusron di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1). Nusron menuturkan, jika tanah atau daratan yang terkena abrasi, sifatnya permanen maka Kementerian ATR/BPN akan membatalkan status kepemilikan tersebut. Demikian pula sebaliknya. &ldquo;Kalau bersifat karena banjir sementara, ya itu kan temporer. Tapi kalau itu abrasinya permanen, ya itu kita batalkan (SHM),&rdquo; kata&nbsp;jelasnya. Alasan pembatalan SHM, kata Nusron, mengingat fakta material tanah atau lahan daratan, sudah hilang terkena abrasi air laut. &ldquo;Kayak banjir jalan, sawah tenggelam kemudian hilang airnya, ya itu masih bisa,&rdquo; jelas Nusron. &nbsp; Sekadar informasi, ancaman abrasi di pantai utara Pulau Jawa sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikeluarkan pada 2015, sedikitnya 400 kilometer garis pantai di Indonesia, tergerus abrasi. Dari total panjang pantai 745 kilometer, sebesar 44 persen menghilang ditelan abrasi. Termasuk daratan di pesisir Tangerang yang luasnya 579 hektare, kini berubah menjadi laut sejak 1995-2015. Berdasarkan jurnal Departemen Geografi Universitas Indonesia (UI) bertajuk 'Monitoring Perubahan Garis Pantai untuk Evaluasi Rencana Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tangerang', menunjukkan semua desa di pesisir Kabupaten Tangerang, hilang digulung abrasi, atau akresi dalam 10 tahun terakhir. Di mana, desa dengan laju dan luas akresi tertinggi berada di Desa Kohod sebesar 31,41 m/tahun dan 55,51 hektare. Sedangkan desa yang memiliki laju abrasi tertinggi aalah Desa Tanjung Burung sebesar -23,12 m/tahun dengan luas abrasi tertinggi di Desa Ketapang seluas 27,65 hektare. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari mengamini data tersebut. Dia menyatakan, laju abrasi pantai, cukup signifikan bisa sampai 200 hingga 500 meter dalam 10 tahun terakhir. &ldquo;Sangat terlihat daerah -daerah yang ke mangrove-nya sudah tidak terjaga, sangat riskan tergerus dalam luasan yang cukup signifikan,&rdquo; kata Muhari. Pernyataan Muhari diperkuat hasil citra satelit Pantai Anom, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang periode 2009-2025. Sekitar 16 tahun lalu, Kawasan tersebut masih memiliki daratan dan hamparan sawah. Gelombang abrasi sedikit demi sedikit mulai menggerus daratan di sana. Hingga pada 2014, terjadi perubahan yang luar biasa, jarak antara laut sudah sangat dekat dengan titik yang bertulisan 'Pantai Anom' yang terlihat dari layar citra satelit. Pada 2022, titik yang bertuliskan 'Pantai Anom' semakin bergeser ke arah di laut, tidak lagi terbentang daratan seperti era 2009, 2010, 2012, dan 2014. Dua tahun kemudian, posisi tulisan 'Pantai Anom' semakin menjorok laut yang dalam. Tidak terlihat lagi hamparan dataran yang sebelumnya ada. Citra satelit terbaru yang diambil pada 24 Januari 2025, titik Pantai Anom berada di posisi laut. Dan itu adalah posisi pagar laut yang bikin heboh jagat maya dan viral di berbagai media sosial. &nbsp;

Hasan mengatakan, hangusnya SHM daratan yang terkena abrasi permanen, berpeluang memicu konflik. Perlu kebijaksanaan dari berbagai pihak.

Cegah Konflik Hukum Muncul, Kementerian ATR/BPN Diminta Tidak Menghanguskan Sertifikat Lahan Terdampak Abrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/20/Tanah-di-Tangerang-2795247649.jpeg" alt="Dirut PT SSS Kismet selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 6,6 hektare (Ha) terdiri 120 kavling di wilayah Karawaci, Tangerang, Banten." width="100%">
<figcaption>Dirut PT SSS Kismet selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 6,6 hektare (Ha) terdiri 120 kavling di wilayah Karawaci, Tangerang, Banten.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Direktur Utama (Dirut) PT Satu Stop Sukses (PT SSS), Kismet Chandra, meminta pihak kepolisian segera&nbsp;menuntaskan dugaan penyerobotan tanah milik perusahaan yang dipimpinnya. Kismet selaku pemilik yang sah atas tanah seluas 6,6 hektare (Ha) terdiri 120 kavling di wilayah Karawaci, Tangerang, Banten, berdasarkan HGB Nomor SK.04.01/52-800.38/5/2024 yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN melalui Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada 15 Januari 2024. Ia menjelaskan, pihaknya telah melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polres Tangsel pada 25 Oktober 2022. Laporan tersebut dengan Nomor TBL/B/2093/X/2022/SPKTPolresTangerangSelatan. Pelaporan tersebut ditempuh karena tanahnya diserobot sejumlah pihak, di antaranya yang mendirikan kos-kosan di atas 3 kavling dan mengaku memiliki surat yang disimpan seseorang berinisial YP. "Polres Tangsel telah memanggil YP, namun sesuai keterangan penyidik, yang bersangkutan belum memenuhi panggilan. Sampai sekarang sudah 20 bulan kata penyidik belum datang,&rdquo; ujar Kismet Kismet dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis, (20/6) Ia juga mengungkapkan, penyerobotan lahan tersebut karena pihak kepolisian tidak memenuhi permintaan pihaknya untuk mengamankan pemagaran tanah sebanyak 120 kavling yang akan dilakuan PT SSS. Rencana pemagaran tersebut akan dilakukan setelah pihak BPN Tangerang melakukan pengukuran pada 15 Maret 2016. Namun pengukuran kedua pada 22 Maret 2016, dihadang sejumlah oknum dari paguyuban. Awalnya, kasus tersebut ditangani Polres Tangerang Tigaraksa di bawah naungan Polda Metro Jaya (PMJ). Kemudian, Polres tersebut beralih di bawah naungan Polda Banten. Karena itu, PMJ pada 2021 memberikan disposisi penanganan kasus tersebut ke Polres Tangsel. Lebih lanjut Kismet menuturkan, Kanit Harda Polres Tangsel, Iptu Winarno Setyanto, sempat merespons permintaan pengamanan tersebut. Dia meminta agar PT SSS menyampaikan surat kepada Kapolres Tangsel dilampiran nomor sertifikat tanah yang akan dipagar. PT SSS kemudian melayangkan surat No. 014/SSS/V/2024 tertanggal 27 Mei 2024 tentang permohonan pengiriman 2 personel kepolisian. Kismet menyampaikan, menurut Winaro, pemagaran pertama mungkin bisa dilakukan terhadap kavling PT SSS yang diduduki PT BSM. Tanah tersebut diduduki PT BSM diduga atas persetujuan sejumlah oknum staf Ditjen Perkebunan. Tanah tersebut saat ini menjadi lapangan sepak bola. Selepas mengajukan surat, lanjut Kismet, Winarno pada 6 Juni 2024 mengatakan, tidak cukup hanya 2 orang untuk mengamankan pemagaran karena lokasi tersebut tidak kondusif. Menurut Kismet, kondusivitas bukan menjadi persoalan karena di sejumlah lokasi polisi bisa menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penyerobotan lahan. Ini seolah Polres tidak mampu sehingga menimbulkan dugaan&nbsp; aparat melindungi penyerobot lahan. Selain itu, usulan yang bersangkutan agar memberikan ganti rugi Rp500 ribu per meter kepada pihak yang menduduki tanah tersebut tidak tepat karena tidak ada pihak yang bisa menjamin tanah tersebut akan bisa dikuasai pemilik dan kepada pihak siapa yang akan mendapatkan gnti rugi. Kismet menyebut bahwa hingga 8 tahun berlalu pihaknya tidak bisa melakukan pemagaran karena tidak mendapat dukungan pengamanan dari aparat kepolisian. Pahdahal, pihaknya telah menanamkan modal sangat besar. &ldquo;Tidak bisa memanfaatkan tanah dan lebih tragis lagi harus membayar PBB ratusan juta rupiah setiap tahunnya,&rdquo; ujar dia. Terkait sengkarut tersebut, lanjut Kismet, pihaknya juga telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dunmas) ke Bareskrim Polri. Bahkan Kapolri telah menyampaikan disposisi atas surat PT SSS Nomor 042/SSS/VII/2023 tertanggal 28 Juli 2023 ke penyidik Unit I Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri. Pihak kepolisian sudah meminta kerangan Kismet. Selain itu, memeriksa saksi Patra Chandra dan Tirta Chandra selaku pemilik kavling yang menjual ke PT SSS. Kemudian saksi dari Ditjen Perkebunan dan BPN Tangerang. Namun tim yang menangani aduan tersebut dimutasi ke Unit V Subdit 2 dan seluruh berkas telah diserahkan kepada penggantinya. Selepas itu PT SSS menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Dunmas No. B/8750/XII/RES.1.24/ 2023/Dittipidum tertanggal 14 Desember 2023. Dalam surat tersebut, penyelidik menyampaikan bahwa Kanit I Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri yang menanangani kasus tersebut sampai belum tahu kapan HW akan dimintakan keterangan. Kismet juga mendesak Polri segera menuntaskan penanganan kasus tersebut seperti beberapa tahun lalu ketika melawan preman ternama yang menyerobot lahan. Selain itu, kata Kismet, pihaknya juga meminta Polres Tangsel segera mengirimkan personel untuk mengamankan pemagaran 120 kavling. &ldquo;Lebih baik lagi diselesaikan secara keseluruhan, termasuk tanah fasos fasum 5,5 Ha dapat dikuasai kembali oleh Pemkab Tangerang,&rdquo; ujarnya.

Pelaporan tersebut ditempuh karena tanahnya diserobot sejumlah pihak, di antaranya yang mendirikan kos-kosan di atas 3 kavling.

Laporannya Mandek, PT SSS Harap Polisi Tuntaskan Kasus Penyerobotan Tanah di Tangerang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-183542-2931139142.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Komitmen Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk segera menuntaskan percepatan sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo, segera ditindaklanjuti Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. &rdquo;Kami siap menindaklanjuti arahan Pak Menteri untuk segera merealisasikan&nbsp; sesuai target waktu yang ditetapkan,&rdquo; ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo M. Rizal, Jumat (5/5). Menurut dia, percepatan sertifikat bidang tanah tersebut sudah menjadi komitmen BPN. Namun, sangat membutuhkan peran serta masyarakat untuk menyukseskan melalui program yang sudah ada, yakni PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap). &rdquo;Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kalau program penyertifikatan harus ada kerja sama yang baik. Artinya, masyarakat bisa membantu dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas dari ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data, saya yakin semuanya berjalan lancar,&rdquo; papar M. Rizal. Rizal menilai, dengan kunjungan Menteri Hadi memberikan semangat kepada seluruh jajaran Kantah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian kegiatan baik rutin maupun proyek. &rdquo;Alhamdulillah dengan kunjungan Bapak Menteri di Kabupaten Sidoarjo memberi semangat buat kami. Sehingga pelayanan Kantor Pertanahan Sidoarjo ini semakin baik di mata masyarakat Sidoarjo,&rdquo; ujar M. Rizal, pria kelahiran Mandar, Kalimantan Selatan, itu. Saat ini, pihaknya fokus dalam percepatan penyelesaian PTSL, sertifikasi tanah milik masyarakat dampak lumpur Lapindo, sertifikasi dan inventarisasi baik secara fisik maupun yuridis rumah ibadah, pesantren, dan panti sosial keagamaan lainnya. &rdquo;Hasilnya adalah dapat diketahui jumlah tanah ibadah, sekolah keagamaan dan panti sosial lainnya yang sudah sertifikat, yang belum sertifikat, yang terpetakan dan yang belum terpetakan. Nantinya, semua data tanah akan terintegrasi dalam bentuk digital,&rdquo; ucap M. Rizal. Kantor Pertanahan Sidoarjo dalam kunjungan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan 299 sertifikat tanah di Sidoarjo. Sertifikat itu diserahkan menteri kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah. &nbsp;

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo segera ditindaklanjuti permintaan Menteri ATR/BPN tuntaskan percepatan sertifikat tanah lumpur Lapindo

Kepala Kantor Sidoarjo Diminta Percepat Sertifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/05/WhatsApp-Image-2023-05-05-at-183542-2931139142.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto didampingi Kakanwil BPN Jonahar dan Kakantah Sidoarjo Muh Rizal bersama Bupati Muhdlor usai penyerahan sertifikat di pendopo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Hingga kini, persoalan tanah di lokasi lumpur Lapindo di Sidoarjo masih menjadi tanggungan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto meminta kepada Kantor Pertanahan Sidoarjo melakukan percepatan. &rdquo;Kami harapkan masyarakat mendukung program PTSL dengan menunjukkan data tempat lokasi kepada petugas ATR/BPN yang kemudian dikomunikasikan dengan petugas desa. Kalau itu lancar, semua program berjalan lancar karena didukung data,&rdquo; ujar Menteri Hadi di sela-sela penyerahan sertifikat di pendopo Pemkab Sidoarjo, Jumat (5/5). Hadi meminta masalah Lapindo diselesaikan dengan cepat agar tidak membuat masyarakat resah. Dengan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), permasalahan sertifikat bidang milik masyarakat di lahan lumpur Lapindo bisa selesai. &rdquo;Kami sampaikan, karena ini tugas berat kantor pertanahan dengan membuat peta, mendata lagi ke daerah dan memasukkan kembali di Pusdatin di Jakarta,&rdquo; sambung Hadi yang didampingi Bupati Muhdlor, Kakanwil Jonahar, dan Kakantah Muh Rizal. Tak hanya itu, Hadi juga meminta percepatan tanah-tanah wakaf bisa diselesaikan tahun ini. Jika diperlukan tambahan kuota, pihaknya akan mempriotitaskannya. &rdquo;Jika memang diperlukan tambahan kuota, kalau nanti dibuka, pasti saya tambah. Saya meminta Kakanwil Jawa Timur untuk mengingatkan saya,&rdquo; ungkap Hadi, mantan Panglima TNI itu. Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim Jonahar berharap kepada kepala kantor agar pada awal hingga akhir bulan sudah ada data yang bisa disampaikan terkait PTSL, wakaf, maupun masalah Lapindo. &rdquo;Saya harapkan pada Mei, Pak Kepala Kantor sudah bisa mendata secara menyeluruh berapa sertifikat wakaf yang sudah terbit, pondok pesantren, langgar, madrasah. Sehingga kalau sudah tahu akan enak, tinggal berapa yang belum baru kita kebut,&rdquo; sambung Jonahar, mantan Kakanwil BPN Jawa Tengah itu. Di Sidoarjo, Hadi menyerahkan 299 sertifikat tanah. Dia meminta agar sertifikat tanah terdampak lumpur Sidoarjo selesai pada Mei. Sertifikat diserahkan Hadi kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Pendopo Delta Nugraha. Sertifikat juga diserahkan kepada perwakilan, BMN, PT PLN, serta perwakilan tempat ibadah. Sebanyak 299 sertifikat itu meliputi BMD 261 sertifikat, BMN milik PPLS 5 sertifikat, PLN 3 sertifikat, tanah wakaf 28 sertifikat, tanah gereja 1 sertifikat, dan tanah Hindu Darma 1 sertifikat. Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang akrab dipanggil Gus Muhdlor mengapresiasi permintaan Menteri ATR/BPN soal program PTSL. Diharapkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB) nol persen. &rdquo;Kalau PBHTB nol persen kuota PTSL akan ditambahkan, ini merupakan tantangan bagi kami,&rdquo; ucap Gus Muhdlor. &nbsp;

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto minta Kantor Pertanahan Sidoarjo lakukan percepatan selesaikan persoalan tanah di lokasi lumpur Lapindo

Ke Lapindo Sidoarjo, Menteri ATR/BPN Harapkan BPHTB Nol Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/Untitled0-2770674614.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, masuk dalam daftar desa lengkap Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia. Secara administratif, Kabupaten Lamongan memiliki 27 kecamatan, 12 kelurahan, dan 462 desa. Kakanwil BPN Jatim Jonahar mengatakan, Lamongan mempunyai luas wilayah 1.782,05 meter persegi. Yang mengikuti program PTSL 2023, ada 132 desa. Target PBT sejumlah 26.854 ha dan target SHAT 88.665 bidang. &rdquo;Sertifikat PTSL 2023 atas nama perorangan terletak di Desa Kedali, Kecamatan Pucuk, sebanyak 50 bidang,&rdquo; terang Jonahar. Selain itu, ATR/BPN juga menyerahkan 50 bidang sertifikat wakaf. Kemudian sertifikat atas nama pemerintah kabupaten satu bidang. Jonahar menyampaikan, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan pada 2021 mencapai desa lengkap terbanyak nasional sebesar 100 desa. Lamongan memperoleh penghargaan dari kementerian. &rdquo;K1 terbanyak serta tercepat penyerahan sertifikat PTSL 2021 sebanyak 108.349 bidang,&rdquo; papar Jonahar. Jonahar berharap, kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan bisa mewujudkan Lamongan sebagai kabupaten lengkap dengan selain kebutuhan anggaran dari APBN. &rdquo;Juga mendapat dukungan dari APBD dan CSR perusahaan serta pengurangan hingga penghapusan BPHTB untuk program PTSL,&rdquo; tambah Jonahar. Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyebutkan, selain Lamongan, desa lengkap ada dari Denpasar. Menteri mendorong kepada seluruh pihak untuk ikut membantu masyarakat mendapatkan PTSL (percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap). &rdquo;Ketika semua tanah sudah terdaftar, sekolah berapa, masjid berapa, gereja berapa, bisa dipaparkan. Per sekarang ini, ada 101,1 juta tanah ikut PTSL dari 126 juta tanah yang harus disertifikatkan,&rdquo; terang Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI itu.

Kabupaten Lamongan, masuk dalam daftar desa lengkap Kementerian ATR/BPN salah satunya melalui program PTSL

Kabupaten Lamongan Susul Kota Denpasar Masuk Desa Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/Untitled11-4226758459.jpg" alt="Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto." width="100%">
<figcaption>Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan belasan sertifikat tanah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Lamongan, Jawa Timur. Program sertifikat tanah gratis itu diberikan kepada 14 pemilik tanah sawah dan 1 pemilik tanah rumah. Hadi menuturkan, PTSL menjadi representatif pihaknya melawan mafia tanah. Mantan Panglima TNI itu memastikan pihaknya tidak memberikan ruang atau tempat untuk para mafia tanah. Dia menegaskan, seluruh mafia tanah harus diberantas. &rdquo;Kalau sudah di-PTSL maka tidak ada kesempatan untuk para mafia tanah nyaplok tanah masyarakat,&rdquo; jelas Hadi. Hadi menyebutkan, di Kementerian ATR/BPN sudah tersistem dengan baik. Lokasi mana saja yang sudah tersertifikasi dan belum. Dia mendorong kepada seluruh pihak untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat. &rdquo;Semua layanan terdigitalisasi dengan performa yang bagus. Seluruh layanan di kantor pertanahan juga sudah tersistem by online, saya berharap ekonomi masyarakat bisa terkerek,&rdquo; papar Hadi. Sementara itu, Wakil Bupati Lamongan KH Abdul Rouf menuturkan, target PTSL di Lamongan sebanyak 52 ribu. Namun, dia menyampaikan, apabila ada tambahan, pihaknya menargetkan lebih kurang 82 ribu sertifikat ter-PTSL tahun ini. &rdquo;Seluruh tempat ibadah termasuk sekolah-sekolah dan di tanah milik Pemkab ditargetkan 1.000 sertifikat,&rdquo; jelas Abdul Rouf.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bagikan belasan sertifikat tanah PTSL di Lamongan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kementerian atr bpn

Berita Terkini