<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/DE1VWQdsNGIS6MBOJ4KgvHggdkntG3lOxbjSTriN-1307588369.jpg" alt="Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag, Subhan Cholid usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (12/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Subhan Cholid, sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Penyidik KPK menggali soal dugaan penyalahgunaan kuota haji, yang tidak seharusnya sebesar 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus. Sebab, berdasarkan aturan tambahan kuota haji seharusnya dibagi 92 persen untuk reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Pemeriksaan terhadap Subhan Cholid berlangsung kurang lebih selama enam jam, sejak pukul 08.39 WIB hingga pukul 14.30 WIB. "Dalam pemeriksaan terhadap saksi saudara SC hari ini, penyidik mendalami pengetahuannya terkait pembagian kuota haji 50:50," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (12/11). Tak hanya soal penyalahgunaan kuota, penyidik KPK juga mendalami soal penyediaan layanan bagi jamaah haji. Hal itu dilakukan untuk mengusut secara tuntas dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Sementara, usai pemeriksaan Subhan Cholid memilih irit bicara. Ia menyerahkan sepenuhnya materi pemeriksaan terhadap penyidik KPK. "Nanti tanya ke penyidik aja," tegas Subhan saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dalam pengusutan kasus ini, KPK juga berencana terbang ke Arab Saudi untuk memverifikasi langsung lokasi dan fasilitas yang digunakan jamaah haji dari kuota khusus. Hal itu untuk memastikan ketersediaan tempat dan akomodasi bagi jamaah yang menggunakan kuota tambahan. ''Dalam perkara kuota haji ini mudah-mudahan penanganannya bisa lebih cepat, karena ada rencana juga kami harus mengecek ke lokasi,&rdquo; ucap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11). Pemeriksaan langsung dilakukan untuk menggali informasi terkait pembagian 10 ribu kuota haji reguler dan 10 ribu kuota haji khusus dari total tambahan 20 ribu jamaah. ''Apakah tambahan sebanyak 20 ribu itu benar dibagi seperti itu? Untuk haji reguler dan haji khusus, apakah ketersediaan tempat dan akomodasinya mencukupi? Itu yang akan kami cek di lapangan,&rdquo; tuturnya. KPK juga berencana meninjau lokasi wukuf di Arafah, serta menelusuri dugaan pungutan biaya tambahan terkait pengiriman barang maupun akomodasi jamaah. ''Di sana itu, salah satu clue-nya adalah lokasi penginapan. Semakin dekat ke Masjidil Haram, Mina, dan Arafah, maka biaya semakin mahal. Kualitas makanan dan fasilitas juga memengaruhi harga. Semua itu sedang kami dalami,&rdquo; jelasnya. Dugaan korupsi ini berawal dari pembagian kuota haji tambahan 20 ribu orang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Undang-undang mengatur komposisi 92 persen kuota untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, namun pada 2024 pembagian dilakukan 50:50 persen berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. KPK menduga, pembagian tidak wajar itu terjadi akibat persengkongkolan antara pejabat Kemenag dan pihak travel haji. Kuota reguler sekitar 8.400 jamaah (42 persen) diduga dialihkan menjadi kuota haji khusus, yang bernilai ekonomi jauh lebih tinggi. Berdasarkan perhitungan awal penyidik, kerugian negara akibat skandal ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

KPK periksa mantan Direktur Pelayanan Haji Kemenag terkait dugaan korupsi kuota haji 2024, investigasi berlanjut.

KPK Cecar Eks Direktur Pelayanan Haji LN Kemenag soal Penyalahgunaan Pembagian Kuota Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/Screenshot_20240305-122250_WhatsApp-3414270746-1-1593947700.jpg" alt="Proses rukyatul hilal di Balai Rukyat LFNU, Bukit Condrodipo Gresik pada tahun 2023 lalu./ Fathia Ainur Rofiq/Radar Gresik" width="100%">
<figcaption>Proses rukyatul hilal di Balai Rukyat LFNU, Bukit Condrodipo Gresik pada tahun 2023 lalu./ Fathia Ainur Rofiq/Radar Gresik</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik mengatakan bahwa penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriah diprediksi akan jatuh pada hari yang berbeda. Hal itu karena, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan 1445 H jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 mendatang, sesuai dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/MLM/1.0/E/2024. Sementara itu, pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU), diketahui masih menunggu hasil rukyatul hilal untuk menentukan awal Ramadhan. Meski demikian, Kepala Kemenag Gresik, Dr. H. Moh Ersat menyebutkan bahwa, berdasarkan hasil hisab yang telah dilakukan oleh Kemenag Gresik di Bukit Condrodipo, kemungkinan hilal masih belum terlihat pada hari Minggu (10/3) nanti. &ldquo;Kalau melihat ini kemungkinan akan ada perbedaan awal Ramadhan karena pada saat dilakukan Rukyatul Hilal tanggal 10 Maret 2024 posisi hilal masih di bawah dua derajat,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari Radar Gresik (JawaPos Group). Kendati&nbsp;demikian, kemungkinan besar penetapan awal Ramadhan 1445 Hijriah versi pemerintah akan dimulai pada hari Selasa (12/3) mendatang. &ldquo;Ada selisih satu hari,&rdquo; ucap Kepala Kemenag Kabupaten Gresik itu. Oleh karena itu, Ia mengimbau bahwa umat Islam harus tetap saling menghargai dalam menyikapi perbedaan penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriah ini. Karena perbedaan itu hal yang wajar dan biasa. Alhasil, umat Islam harus menjaga persatuan dan kesatuan walaupun berbeda. &ldquo;Perbedaan itu hal biasa dan merupakan rahmat, oleh karenanya kita harus saling menghargai perbedaan itu dan tetap menjaga persatuan di antara kita,&rdquo; pungkasnya.***

Kemenag Kabupaten Gresik mengatakan bahwa penentuan awal Ramadhan 1445 Hijriah diprediksi akan jatuh pada hari yang berbeda.

Potensi Beda Penentuan Awal Ramadhan 1445 H, Kemenag Kabupaten Gresik: Posisi Hilal Masih di Bawah Dua Derajat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/haji-1484175335.jpg" alt="ILUSTRASI: Ibadah haji. (Pexels)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Ibadah haji. (Pexels)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) telah merilis daftar nama calon haji reguler yang bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013715663/analisis-jawaposcom-timnas-indonesia-hanya-punya-kans-29-persen-piala-asia-2023-simak-penjelasannya"> Analisis JawaPos.com: Timnas Indonesia Hanya Punya Kans 2,9 Persen Piala Asia 2023, Simak Penjelasannya </a> "Proses verifikasi daftar nama jamaah haji reguler yang masuk ke dalam alokasi kuota tahun 1445 H/2024 M sudah selesai dan sudah diterbitkan dalam bentuk surat edaran Dirjen PHU," kata Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie&nbsp;sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Rabu. "Daftar nama tersebut sudah diumumkan dan dikirim ke Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia untuk segera ditindaklanjuti," kata dia. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag&nbsp;No. 02 Tahun 2023 tentang Daftar Jamaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi juga dapat diakses melalui Pusaka SuperApps Kementerian Agama. Anna mengimbau calon haji reguler yang namanya tercantum dalam surat edaran tersebut bersiap melunasi biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Masa pelunasan biaya haji tahap pertama, menurut dia, mulai dari 10 Januari hingga 12 Februari 2024. "Jamaah yang namanya sudah masuk ke dalam alokasi kuota haji 1445 H/2024 M kami imbau agar segera melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH). Waktu pelunasan Bipih reguler dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB," kata Anna. "Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Sebab, istitaah kesehatan haji mulai tahun ini menjadi syarat pelunasan," dia menambahkan. Anna menjelaskan, pelunasan biaya haji tahap pertama dapat dilakukan oleh calon haji reguler sesuai nomor urut porsi keberangkatan 1445 H/2024, calon haji reguler yang masuk prioritas lanjut usia, serta calon haji reguler yang masuk dalam urutan nomor porsi cadangan. Kementerian Agama mengumumkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 Hijriah/2024 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keputusan Presiden itu memuat ketentuan tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi yang berlaku bagi jamaah haji, petugas haji daerah, serta pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013715583/imbas-kasus-korupsi-puskesmas-bumiaji-kepala-dinkes-batu-ditetapkan-tersangka-oleh-kejaksaan-negeri-kota-batu">Imbas Kasus Korupsi Puskesmas Bumiaji, Kepala Dinkes Batu Ditetapkan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu</a> ​​​​​​​Pemerintah&nbsp;Arab Saudi telah menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi bisa memberangkatkan 241.000 orang ke Tanah Suci. (*)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag telah merilis daftar nama calon haji reguler yang bisa berangkat tahun ini

Buruan Cek! Kemenag Rilis Daftar Nama Calon Haji Reguler yang Bisa Berangkat Tahun Ini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/29/stafsus-kemenag-3737031272.jpg" alt="Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo (kanan)." width="100%">
<figcaption>Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo (kanan).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Penguatan literasi untuk kalangan generasi Z perlu ditingkatkan. Khususnya literasi keagamaan. Untuk itu Staf Khusus Menteri Agama bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo mengatakan, konten keagamaan di media massa saatnya diproduksi lebih mencerahkan. Pssan tersebut disampaikan Wibowo di Workshop Penguatan Sindikasi Media yang digelar Universitas Islam Negeri Raden Intan di Bandar Lampung pada Kamis (28/9) malam. Dia menjelaskan dengan konten keagamaan yang mencerahkan, para generasi Z bakal memiliki pemahaman keagamaan yang tepat. "Generasi Z ini merupakan calon-calon pemimpin masa depan Indonesia," katanya. Wibowo menjelaskan, para generasi Z sangat digital native. Kemudian juga terbuka dengan prinsip keberagaman dan berperspektif sangat global. Namun menurut dia, generasi ini umumnya masih lemah dalam hal verifikasi terhadap informasi yang mereka serap. "Celah inilah harus dijembatani para akademisi Islam untuk memberikan informasi yang benar lewat media," ujar Wibowo. Dia berharap, potensi besar generasi Z itu harus dikelola dengan optimal. Karena akan berdampak terhadap masa depan bangsa. Untuk itu, sejak dini mereka tidak dibiarkan berselancar mencari informasi yang tanpa arah. Bagi Wibowo, peran media di lingkungan PTKI yang melakukan sindikasi sangat efektif dalam membangun kehidupan beragama yang toleran dan moderat. Wibowo optimistis, jika sindikasi media ini bisa berjalan baik, maka isu-isu negatif yang membahayakan kerukunan umat beragama bisa diredam. Media sindikasi juga strategis dalam membendung isu-isu ekstremisme berbalut ajaran Islam yang masih marak saat ini. "Ini yang menjadi tantangan bersama untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangatlah ramah," jelasnya. Selain itu, ajaran Islam juga menjunjung tinggi perdamaian, keadilan dan kemanusiaan. Wibowo mengatakan kampus PTKI harus memenangkan isu-isu seperti itu. Sementara itu Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag Ahmad Zainul Hamdi mengatakan, sindikasi media bisa menjadi kekuatan besar dalam merebut wacana publik. Atas dasar ini, dirinya mendorong PTKI agar serius mengelola media jaringan ini agar wajah Islam yang lebih ramah benar-benar terwujud. "Ini merupakan kerja-kerja strategis untuk mendesakkan Islam rahmatan lil alamin, toleransi dan lain sebagainya," paparnya. Jangan sampai Kemenag atau kampus PTKI bergerak hanya karena ada instruksi dan sekadar program. Baginya, upaya itu adalah tugas dan panggilan jiwa. (*)

Penguatan literasi untuk kalangan generasi Z masih perlu untuk ditingkatkan. Khususnya literasi di bidang keagamaan.

Perkuat Literasi Generasi Z, Konten Keagamaan di Media Massa Harus Mencerahkan   