<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/15/kemenristek-1866488502.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini. (Zalzilatul Hikmia/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini angkat bicara soal isu mundurnya ratusan peserta yang lolos seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tahun anggaran 2024. Ia mengatakan, masih akan mengecek data lengkapnya. Rini mengaku, sudah mendengar terkait isu mundurnya ratusan CPNS formasi dosen Kemendikti Saintek ini. Dari info yang didengarnya, ada sekitar 700 orang yang mundur. "Tapi kami tentunya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu (jumlah pastinya, red)," ujarnya disela sosialisasi Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Selasa (15/4). Pasalnya, hingga kini proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) dalam rangka pengusulan nomor induk pegawai (NIP) masih terus berjalan di seluruh instansi pemerintah.&nbsp;Menurutnya, sebagian besar alasan mereka mundur berkaitan dengan penempatan atau penugasan yang didapatkan. Diduga, penempatan tidak sesuai harapan. Karenanya, dia mengingatkan kembali, bahwa sebagai calon CPNS harus siap ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sejak awal. "Tetapi memang yang perlu diperhatikan ini memang masalah penempatan ataupun penugasan yang akan mereka dapatkan (sebagai PNS, red)," ungkapnya. Rini melanjutkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait hal ini. Ia pun meminta Mendikti Saintek Brian Yuliarto untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap calon CPNS yang mengundurkan diri dari formasi dosen Kemendikti Saintek. "Termasuk dampaknya terhadap pengisian formasi dosen di perguruan-perguruan tinggi," jelasnya. Sebagai informasi, isu mundurnya ratusan calon CPNS ini ramai di media sosial X. Dari lembar pengumuman nomor: 5590/A.A3/KP.01.01/2025 tentang pembatalan kelulusan peserta pada seleksi penerimaan CPNS Kemendikti Saintek yang tersebar, diketahui ada 653 peserta yang mengundurukan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek Anggaran 2024 di masa akhir pengisian DRH dalam rangka pengusulan NIP. Kemudian, terdapat 61 peserta yang dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS Kemendikti Saintek tahun anggaran 2024 karena tidak dapat menyelesaikan pegisian DRG sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Banyak spekulasi yang muncul terkait mundurnya ratusan peserta yang sejatinya sudah lolos seleksi ini. Antara lain soal penempatan yang tidak sesuai ekspektasi hingga pertimbangan gaji dan tunjangan. Namun, sejatinya, di laman resmi SSCASN sejak awal sudah disampaikan jenis formasi yang dibuka lengkap bersama penjelasan singkat soal jobdesk hingga perkiraan jumlah gaji. Termasuk, aturan penempatan sesuai kebutuhan.

Ratusan peserta CPNS Kemendikti Saintek mundur, MenPANRB Rini Widyantini akan cek data dan alasan mundur terkait penempatan dan gaji.

Ratusan Peserta Calon CPNS Kemendikti Saintek Mundur, Begini Kata MenPANRB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/POLTEK-PERKAPALAN-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) telah meluncurkan program Indonesian International Students Mobility Awards (IISMA) edisi vokasi 2022. Total ada 46 perguruan tinggi luar negeri yang siap menerima mahasiswa vokasi Indonesia.  Perguruan tinggi luar negeri yang menjadi mitra IISMA edisi vokasi adalah institusi terkemuka di berbagai negara. Di antaranya, Korea Selatan, Inggris, Irlandia, Jerman, dan Amerika Serikat. Selain dapat berkuliah di 46 perguruan tinggi (PT) luar negeri (LN), mahasiswa vokasi menjalani magang di perusahaan mitra kampus luar negeri.  Program implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) itu pun disambut baik oleh sejumlah pendidikan tinggi vokasi di Surabaya. Salah satunya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS).  Humas PPNS Nurul Hidayati mengatakan, program beasiswa IISMA menjadi kesempatan yang luas bagi mahasiswa vokasi untuk meningkatkan kompetensi. Saat ini PPNS sudah menyosialisasikan program tersebut ke seluruh mahasiswa di berbagai program studi (prodi).  ’’Khususnya, mahasiswa semester IV untuk program D-3 dan semester IV–VI program D-4,” kata Nurul kemarin (25/5).  Nurul menambahkan, peminat mahasiswa untuk ikut program IISMA di PPNS cukup tinggi. Hingga kemarin, total sudah ada 30 mahasiswa yang mendaftar program IISMA. Mereka pun diberi pelatihan kemampuan bahasa Inggris terlebih dahulu. ’  ’Salah satu syarat wajibnya adalah tes bahasa Inggris. Jadi, kami mengumpulkan mahasiswa yang tertarik ikut program IISMA untuk mendapatkan pelatihan,” ujarnya.  Kebetulan, PPNS memiliki UPT bahasa yang mampu melaksanakan ETS (educational testing service) TOEIC. Harapannya, dengan latihan tersebut, mahasiswa dapat mencapai nilai yang baik saat mendaftar program IISMA.  ’’Bahasa Inggris ini adalah salah satu persyaratan penting yang harus dipersiapkan. Sebab, ada tiga persyaratan untuk ikut IISMA. Yakni, kompetensi bahasa Inggris, akademik, dan attitude,” jelasnya.  Program IISMA vokasi memiliki banyak keunggulan. Yakni, mahasiswa dapat full magang industri, setengah magang dan setengah akademik, serta full akademik di kampus. Hal itu menjadi kesempatan luar biasa bagi mahasiswa vokasi. ’’Jadi, teman-teman mahasiswa punya bayangan mau kuliah dan magang di mana,” katanya.

Banyak Mahasiswa PPNS Ikut Program IISMA 2022 Kemenristekdikti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220525-WA0030.jpg" alt="Rektor ITS Mochamad Ashari (kanan) serehkan cenderamata kepada Plt Sekretaris Ditjen Dikti Tjitjik Sri Tjahjandarie. Humas ITS" width="100%">
<figcaption>Rektor ITS Mochamad Ashari (kanan) serehkan cenderamata kepada Plt Sekretaris Ditjen Dikti Tjitjik Sri Tjahjandarie. Humas ITS</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya melakukan penandatanganan kontrak proposal matching fund Pengembangan dan Pembuatan Bus Listrik Merah Putih di Gedung Rektorat ITS. Penandatangan kontrak itu merupakan bentuk kontribusi ITS dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) pada kegiatan Presidensi KTT G20 2022.  Koordinator peneliti Bus Listrik Merah Putih Muhammad Nur Yuniarto memaparkan, latar belakang pembuatan bus listrik itu adalah untuk menunjukkan kemampuan riset dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia. Pembuatan bus listrik yang berjalan sejak Februari, ditargetkan selesai pada Oktober.  Menurut Nur, pembuatan bus listrik merupakan pengembangan lebih lanjut dari bus listrik buatan PT Inka, Inobus. Dosen Departemen Teknik Mesin ITS itu menuturkan, Inobus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) masih rendah yakni 30 persen.  ”Sehingga membutuhkan bantuan kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk meningkatkan TKDN tersebut menjadi 60 persen,” ujar Nur pada Rabu (25/5).  Adapun perguruan tinggi yang tergabung dalam konsorsium Pembuatan dan Pengembangan Bus Listrik Merah Putih itu adalah ITS, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Airlangga (Unair), dan Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.  ”Peran perguruan tinggi ini untuk meningkatkan TKDN, yakni mulai dari membuat desain hingga membuat komponen sparepart,” jelas Nur.  Dosen asal Purworejo itu menambahkan, pengembangan Bus Listrik Merah Putih akan terus dilakukan setelah digunakan untuk KTT G20. Bus-bus itu akan digunakan sebagai angkutan umum di Indonesia.  ”Setelah digunakan di KTT G20, bus listrik ini akan mulai digunakan di kota Surabaya dan Bandung,” ungkap Nur.  Sementara itu, Rektor ITS Mochamad Ashari menyatakan, dengan berkontribusi dalam Pembuatan dan Pengembangan Bus Listrik Merah Putih dapat dijadikan momentum agar karya anak-anak dalam negeri bisa bersaing dengan mobil listrik buatan luar negeri.  ”Semoga proyek ini diberi kelancaran dan dapat berkelanjutan hingga masa mendatang,” ucap Ashari.

Kerja Sama dengan 3 Kampus, ITS Kirim Bus Listrik untuk KTT G20

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Ketum-PGRI-Hilmi-JPK.jpg" alt="Caption : Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI (27/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi (kanan) bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril di kantor PGRI (27/11). Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ganti menteri ganti kurikulum bakal kembali terjadi lagi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim merencanakan implementasi kurikulum baru mulai tahun depan. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menekankan perlu adanya keterbukaan dalam pembuatan kurikulum itu.  Tanggapan soal kurikulum baru itu disampaikan Unifah di sela kegiatan Pucak Peringatan HUT ke-76 PGRI dan Peringatan Hari Guru Nasional di kantor PGRI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/11). ’’Soal kurikulum baru, yang terpenting itu adalah keterbukaan,’’ kata Unifah.  Guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menjelaskan dalam menyusun kurikulum baru, Kemendikbudristek harus memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Khususnya kepada guru-guru dan sekolah-sekolah. Pelibatan pemangku kebijakan dalam pembuatan kurikulum baru ini menurut Unifah sangat penting.  Sementara itu dia menyoroti tata cara Kemendikbudristek dalam menyiapkan kurikulum baru tersebut. Unifah mengatakan seharusnya Kemendikbudristek mengajak sebanyak-banyaknya sekolah dan guru. Tetapi yang terjadi sekarang, uji coba atau pengenalan kurikulum baru hanya dilakukan di sekolah-sekolah penggerak saja.  Unifah mengatakan perlu ada keadilan. ’’Sekolah-sekolah penggerak diberi fasilitas dan sebagainya,’’ kata Unifah. Sedangkan sekolah lainnya banyak yang belum mendapatkan perhatian lebih. Dia menegaskan sekolah-sekolah swasta yang selama ini mengalami kendala keuangan, harus mendapatkan perhatian.  Dalam kesempatan itu Unifah menegaskan Kemendikbudristek tidak perlu ribet-ribet mengubah kurikulum. Menurut dia selama ini pemerintah kurang serius dalam menata kurikulum dan pembelajaran. Menurutnya yang terpenting adalah para guru harus dilatih secara berkelanjutan.  Seperti diketahui rencana munculnya kurikulum baru disampaikan langsung Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam puncak peringatan HGN 2021 di Jakarta pada Kamis (25/11). ’’Kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka. Sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak,’’ katanya. Nadiem mengatakan kurikulum baru nanti lebih mudah dimengerti oleh guru.  Selain itu kurikulum yang rencananya diterapkan mulai tahun depan itu lebih fleksibel penerapannya. Sehingga guru boleh mengadaptasi penerapan kurikulum tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing murid. Lalu kurikulum baru itu memberi kesempatan guru untuk berkreasi dan berinovasi. Sehingga proses pembelajaran lebih mudah.  ’’Jadi kita bukan ganti menteri ganti kurikulum. Tidak,’’ tegasnya. Nadiem mengatakan kurikulum yang mereka tawarkan tahun depan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali pada guru. Nadiem mengatakan tahun depan bakal banyak hal menarik. Para guru diminta untuk bersabar. Hilmi Setiawan. (*)

Utamakan Keterbukaan, Tanggapan Ketum PGRI Soal Rencana Kurikulum Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jokowi-Setpres.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. (Setpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan butuh kerja sama untuk terus bisa berinovasi mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Hal ini ia tujukan khususnya kepada perguruan tinggi.  "Dalam proses yang sangat menantang ini, dibutuhkan jejaring dan kolaborasi, kerja sama dengan organisasi dan praktisi harus didorong, kolaborasi dengan para praktisis termasuk pelaku industri harus terus digalang," ungkap dia dalam Lustrum XIII, Dies Natalis Ke-65 dan Peluncuran PTNBH Tahun 2021 Unand, Senin (13/9).  Kata dia, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat dilakukan melalui mentoring para mahasiswa sampai dunia industri. Di mana itu sudah diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  "Dalam berbagai bentuk program mulai dari mentoring mahasiswa, magang mahasiswa ke dunia industri, sampai dengan memperbanyak tenant-tenant industri di dalam kampus," ujar dia.  Kepada para perguruan tinggi, terutama Universitas Andalas (Unand), Jokowi meminta agar pengelola kampus bisa terus melakukan dobrakan di dunia pendidikan.  "Dalam bergerak maju, Unand tidak boleh melupakan akar kerakyatan dan karakter kebangsaan, memperkuat kampus sebagai benteng persatuan, rumah bersama untuk memperkuat kesadaran tentang kebhinekaan, berperan sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa," imbuhnya.  Unand diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan SDM unggul, memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk mengembangkan talenta. Tidak lupa juga agar pihak kampus mengundang talenta-talenta hebat di luar kampus, baik dari praktisi maupun profesional sebagai pengajar dan mentor bagi mahasiswa.  "Dengan akar yang kuat, saya meyakini Unand akan terus tumbuh menjulang tinggi, menjadi sumbu penggerak kolaborasi untuk mencerdasakan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan kemajuan masy bangsa dan negara," tandasnya.

Jokowi Sebut Kolaborasi Hal Penting Dalam Pengembangan Kualitas Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/wintax.jpg" alt="Dokumentasi penyelenggaraan International Young Inventors Award (IYIA) dan The 2nd World Invention Technology Expo (Wintex) 2018 di Bali. Foto : Innopa for Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dokumentasi penyelenggaraan International Young Inventors Award (IYIA) dan The 2nd World Invention Technology Expo (Wintex) 2018 di Bali. Foto : Innopa for Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inovator muda Indonesia akan berkompetisi di ajang The 6th International Young Inventors Award (IYIA) dan The 2nd World Invention Technology Expo (Wintex). Kegiatan berskala internasional ini bakal digelar di Grand Ballroom Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mulai Rabu (9/10) hingga 12 Oktober.  Kedua acara yang melibatkan Indonesia dan 15 negara lainnya itu diselenggarakan oleh Indonesian Invention and Innovation Promotion Association (Innopa). Director International Partnership Innopa Megaria Agustina mengatakan, agenda ini bakal mengulang sukses penyeleggaraan tahun lalu di Bali.  "Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para inovator yang telah menciptakan produk inovasi baik di bidang," katanya di Jakarta Selasa (8/10).  Di antaranya teknologi di bidang sains, pertanian, pendidikan, maupun bidang lainnya. Sejumlah inovator luar negeri yang bergabung di antaranya dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Korea, Japan, Mesir, India, Sri Lanka, Polandia, Arab Saudi, Kroasia, Canada dan Amerika Serikat.  Mengaria mengatakan, Innopa merupakan asosiasi promosi inovasi di Indonesia. "Kami tentu mendukung penuh para inovator untuk dapat memperkenalkan hasil penemuan kepada dunia melalui pameran dan kompetisi inovasi," kata dia.  Pameran IYIA dan Wintex ini juga didukung sejumlah lembaga pemerintah dan juga organisasi dunia. Di antaranya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham).  Dia menjelaskan pameran itu sekaligus untuk edukasi masyarakat. Para pengunjung bisa datang secara langsung untuk melihat berbagai karya inovasi anak-anak dari Indonesia serta negara lain.  Selain para peserta dan pengunjung bisa menghadiri Innovation Talk. Kegiatan ini akan menghadirkan para CEO startup Indonesia serta pertunjukan budaya baik nasional maupun internasional.

Kompetisi IYIA dan Wintex Suguhkan 250 Karya Inovasi dari 15 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/pahlawan-tanpa-tanda-jasa-itu-belum-sejahtera_m_170599.jpeg" alt="Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Guru di daerah pedalam yang mengajar siswanya di kelas berdinding dan lantai kayu. (Alan Rusandi/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai menjalankan sertifikasi atau pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan mandiri. Sesuai namanya, untuk bisa ikut, peserta dikenai biaya. Kemenristekdikti menetapkan biaya mulai Rp 7,5 juta sampai Rp 9,5 juta per semester.  Direktur Pembelajaran Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti Paristiyanti Nurwandani menuturkan, sasaran angkatan pertama PPG prajabatan itu adalah sarjana yang belum menjadi guru. Berbeda halnya dengan PPG dalam jabatan yang pesertanya adalah guru. ’’Untuk angkatan pertama, November ini seleksi secara nasional dan pendidikan mulai Januari 2020,’’ katanya kemarin (4/10).  Dia menuturkan, untuk batch pertama, kuotanya dibatasi 12.225 orang. PPG berbayar dilaksanakan di 63 unit lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) seluruh Indonesia. LPTK yang mendapatkan kuota terbanyak adalah Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Padang. Masing-masing bisa menerima 675 orang.  Ketua Forum Komunikasi (Forkom) Dekan FKIP Negeri Se-Indonesia Prof Sofendi menyampaikan bahwa dari hitungan pihak kampus, biaya PPG prajabatan berbayar berkisar Rp 10 juta sampai Rp 15 juta per semester. ’’Pendidikannya dua semester atau satu tahun,’’ katanya di raker pimpinan FKIP negeri se-Indonesia di kampus Universitas Terbuka (UT).  Besaran biaya pendidikan PPG disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Menurut Sofendi, biaya itu akan digunakan untuk sejumlah kegiatan praktikum. Khususnya praktik mengajar. Apalagi peserta PPG prajabatan mandiri bukan hanya sarjana lulusan FKIP. Sarjana non-keguruan, selama lolos seleksi nasional, juga bisa ikut.  Seperti diketahui, selama ini program PPG hanya diperuntukkan bagi guru. Pemerintah memberikan subsidi kepada seluruh guru yang mengikuti PPG. Sementara itu, para sarjana yang belum menjadi guru tidak bisa mengikuti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat profesi guru tersebut.  Sertifikat profesi guru selama ini cukup krusial karena menjadi syarat utama bagi guru untuk mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Bagi guru PNS, besaran TPG sebesar satu kali gaji pokok. Sementara itu, bagi guru swasta, nominal TPG ditetapkan minimal Rp 1,5 juta/bulan.

Kemenristekdikti Buka Program Sertifikasi Guru Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post.jpg" alt="Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)" width="100%">
<figcaption>Suasana wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang akan menjadi ibu kota baru. (Fuad Muhammad/Kaltim Post)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemindahan ibu kota negara (IKN) akan disertai dengan memboyong aparatur sipil negara (ASN). Nantinya terdapat 180 ribu PNS ikut dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim).  Langkah itu mendapat respons dari sejumlah PNS. Terutama dari PNS yang bertugas di Kemeristekdikti. Windie, misalnya. Dia sudah disumpah oleh negara harus siap ditempatkan di mana saja. Memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim juga penting. Mengingat, beban Jakarta sudah sangat berat. Apalagi, banyak contoh negara-negara lain yang memetik hasil positif setelah memindahkan ibu kotanya.  Namun, pemerintah juga harus memikirkan fasilitas dan infrastruktur IKN baru. "Kalimantan tidak semaju Jawa. Harusnya infrastruktur dibagusin dulu baru pindah. Apakah pemerintah menjamin kami nyaman bekerja di sana?" kata perempuan kelahiran Amerika Serikat itu.  Setiap orang, lanjut Windie, memiliki tingkat stres yang berbeda. Apalagi dengan kondisi di Jakarta yang bisa dibilang mudah untuk mencari hiburan setelah seharian penat bekerja. "Udah kerja stres, nanti mau cari hiburan malah tambah stres," ujar perempuan 31 tahun itu.  Indah Permanasari, PNS Kemenristekdikti lainnya, tidak ingin dipindah ke Kaltim. "Jujur aja aku nggak rela sebagai warga Jakarta untuk pindah," terangnya.  Menurut dia, butuh waktu lebih dari lima tahun untuk membangun sebuah mini town. Belum lagi adaptasi dengan lingkungan yang benar-benar berbeda. "Karena masalah di Jakarta aja belum beres masih semrawut. Tapi kalau hanya pemerintahannya oke lah. Tapi, kalau dengan jumlah pegawai sebanyak itu kurang setuju," urai perempuan 26 tahun tersebut.  Di sisi lain, Nena Melia dan Dinny Afifi mengutarakan pandangan mereka sebagai perempuan yang sudah bersuami dan memiliki anak. Nena dan Dini sama-sama memiliki suami yang bekerja swasta. Kehidupan mereka sudah mapan di Jakarta. Anak-anak mereka masih dalam usia emas yang sedang butuh bimbingan seorang ibu.  Menurut Nena, memindahkan IKN di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara lain. Hanya karena sukses dan efektif terus harus dicontoh. "Memindahkan ibu kota tidak segampang melihat negara lain. Di Indonesia ini seperti memindahkan peradaban," jelas ibu beranak satu itu.  Mengingat, tingkat migrasi di Indonesia terbilang tinggi. Seperti dirinya, yang lahir di Padang, kemudian besar di Riau, kuliah di Bandung, dan kemudian bekerja di Jakarta. Tapi, berbeda kasusnya jika sudah berkeluarga. Ada suami dan anak yang harus diurus. Nena berprinsip bahwa, keluarga itu harus hidup bersama.  Menurut dia, pemerintah harus memikirkan itu. Tidak hanya sekadar lingkungan dan ancaman bencana rendah. "Jangan sampai pemindahan IKN berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga PNS. Harus manusiawi. Kalau bisa nego, pasti saya nego," tegasnya.  Bagi Nena, membangun keluarga adalah bagian dari membangun negara. "Jika keluarga saya berantakan, lantas saya bisa menjamin apa kepada negara?" katanya. Dia bertekad harus membesarkan anak agar mandiri. Jika gagal, bukan tidak mungkin anaknya justru akan menjadi beban negara di kemudian hari.  Dini menambahkan, pemerintah juga harus memikirkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana transportasi di Kaltim. Harus memadai. Sebab, dirinya memiliki pengalaman tinggal 1997 hingga 2002 di Kendari, Sulawesi Tenggara. "Kebetulan dinas orang tua saya pindah-pindah. Dan saya mengalami bahwa mencari rumah sakit yang kredibel menangani penyakit tertentu di luar Jawa sangat susah," terangnya.

PNS Bakal Dipindah ke Ibu Kota Baru: Nanti Cari Hiburan Malah Stres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Prof.-Jan-Youn-Cho-Agas.jpg" alt="Prof. Jan Youn Cho (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Prof. Jan Youn Cho (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir memperkenalkan rektor asing pertama di Indonesia. Dia adalah Jang Youn Cho, seorang profesor asal Korea Selatan (Korsel) yang akan memimpin Universitas Siber Asia.  Nasir mengumumkan Cho di hadapan para rektor perguruan tinggi negeri/swasta, peneliti, dan dosen yang hadir pada pembukaan kegiatan ilmiah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Grand Inna Beach Hotel, Bali, Senin (26/8). Cho pernah menjabat Wakil Presiden Hankuk University, sekaligus Rektor Cyber Hankuk University of Foreign Studies periode 2014-2017.  "Rektor asing harus pernah memimpin perguruan tinggi. Cho mempunyai pengalaman memimpin Hankuk University. Dan sekarang dia menjadi rektor di Universitas Siber Asia," jelas Nasir.  Menteri 59 tahun itu berharap, kehadiran Cho mampu meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di tanah air. Sekaligus mendatangkan minat mahasiswa-mahasiswi asing untuk kuliah di Indonesia.  "Harapan saya mahasiswanya tidak hanya dari Indonesia. Bisa dari Asia maupun Afrika, mudah-mudahan ini bisa jalan," harapnya.  Cho adalah profesor bidang akuntansi. Pengalaman akademisnya banyak didapat dari Amerika Serikat.  Dia meraih gelar Ph.D di University of Florida pada 1983. Kemudian, menjadi asisten profesor hingga menyandang gelar profesor dari Nebraska-Lincoln University pada 1997.  Saat krisis keuangan melanda Asia pada 1997, Cho memutuskan untuk kembali ke Korsel. Dia membantu pemerintah menata administrasi keuangan dan bisnis negara.  Dua tahun berselang, Cho menjadi Wakil Ketua Dewan Standar Akuntansi Korsel. Meski begitu, pengalaman kepemimpinan di kampus, baru dimulai tahun 2006. Menjabat Dekan Sekolah Tinggi dan Pascasarjana Bisnis, Hankuk University selama empat tahun.  Cho menuturkan, visinya adalah fokus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi pada lima bidang. Yakni, manajemen, akuntansi dan perpajakan, komunikasi, sistem informasi, dan teknologi.  "Karena industri 4.0 tidak hanya teknologi. Banyak aspek. Semuanya harus terintegrasi dalam big data," jelas pria 66 tahun itu.  Era 4.0 terbentuk karena kebutuhan manusia. Mereka ingin semuanya serba cepat, saling terkoneksi, dan tidak ribet. Untuk mendukung program tersebut, Cho meminta profesor rekanannya dari Amerika Serikat dan Korsel datang ke Indonesia.  "Saya pilih profesor terbaik dari kedua negara itu untuk membuat konten pembelajaran. Tentu juga berkolaborasi dengan profesor Indonesia. Saya yakin program ini akan membawa Indonesia meraih masa depan yang lebih baik," jelas Cho.  Pada acara itu pula, Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK) menerima izin prinsip pendirian Universitas Siber Asia dari Menristekdikti Nasir.  "Terima kasih Kemenristekdikti telah memberikan lisensi untuk pendirian Universitas Siber Asia. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan untuk mewujudkan misi memberikan akses pendidikan tinggi yang merata dan terjangkau kepada generasi bangsa," kata Ketua Pengurus YMIK Ramlan Siregar.  Universitas Siber Asia, lanjut Ramlan, merupakan universitas swasta berbasis full online learning pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari pemerintah. Universitas yang satu yayasan dengan Universitas Nasional (UNAS) Jakarta itu akan menjalankan tiga strategi utama.  Meningkatkan kuantitas, memberikan fitur-fitur pengajaran yang sesuai era industri 4.0, dan menghadirkan pengajaran dengan kualitas dunia (world class learning).  Saat ini, menurut Ramlan, jumlah penduduk Indonesia usia 19-23 tahun baru 34 persen yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sementara itu, Malaysia mencapai 51 persen, Singapura di angka 82 persen, dan Korsel sudah 96 persen. Full online learning and management system selaras dengan keinginan pemerintah menjawab tantangan era Industri 4.0.  "Memberikan efisiensi dalam layanan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas bagi penduduk Indonesia tidak saja di perkotaan namun juga daerah terpencil yang memiliki akses internet. Bahkan dengan biaya pendidikan yang terjangkau, dapat membantu para pekerja dengan penghasilan rendah untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi," urai Ramlan.  Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Universitas Siber Asia berada dibawah naungan YMIK. Artinya, saat ini kampus tersebut belum menerima mahasiswa.  Universitas Siber Asia ternyata juga bukan Universitas murni Indonesia. Tapi, merupakan kerja sama antara YMIK dengan Hankuk University of Foreign Studies, Korsel.  Praktis, Universitas Siber Asia harus berjuang keras untuk memperoleh ranking 100 dunia dalam 5 tahun ke depan. Mengingat, masa jabatan rektor biasanya hanya 5 tahun.  "Nah, yang Menjadi pertanyaan, apakah ke depan Universitas Siber Asia akan mampu masuk 100 ranking dunia? Terlebih yang diharapkan Presiden sebenarnya adalah PTN," ujar Juwana.

Profesor Korsel jadi Rektor Asing Pertama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Ainun-Naim-Eko-Wahyu-Budiyanto-Radar-Semarang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan yang lebih fleksibel membuat peluang rektor asing memimpin perguruan tinggi swasta (PTS) cukup besar. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menarget dua PTS siap dipimpin rektor asing pada 2020.  Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Na’im menuturkan, pihaknya sudah mengantongi nama-nama PTS yang siap dipimpin rektor asing. Meski begitu, Ainun enggan menjelaskan lebih detail. Sebab, proses masih berlangsung.  Perlu banyak pertimbangan untuk menyatakan suatu perguruan tinggi benar-benar siap. Menilai fasilitas sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga kemampuan anggaran. ”Ya sudah ada satu, dua nama. Kalau perguruan tinggi siap, kami fasilitasi,” kata Ainun.  Sementara itu, rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta periode 2011-2019, Ravik Karsidi menyangsikan soal anggaran untuk rektor asing tersebut. Meski tidak menolak, dia mempertanyakan rektor luar negeri akan digaji berapa. ”Apakah mau digaji sama dengan rektor dalam negeri?” tanyanya.  Dari pengalamannnya, Ravik tahu persis bahwa anggaran untuk program internasional sangat terbatas. Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendesak kampus harus mampu bersaing di tingkat global. Baik melalui pelaksanaan program, riset, dan fasilitas laboratorium. ”Istilah orang Jawa, jer basuki mawa bea. Artinya, anggaran kampus perlu ditingkatkan,” ujarnya.  Menurut pakar pendidikan tinggi Totok Amin Soefijanto, banyak cara untuk menggalang dana. Bisa bantuan dari pemerintah pusat maupun mencari sponsor. Terlebih menggaet perusahaan industri negeri maupun swasta untuk mendukung suatu proyek.  Dari situ SDM kampus pasti akan bergerak. Mereka melakukan riset untuk menghasilkan produk yang tepat guna dan dibutuhkan industri. Setelahnya dosen akan selalu terlibat riset untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.  ”Jika semakin besar, bisa jadi mahasiswa akan direkrut untuk terlibat. Dari situ muncul dua keuntungan, kampus memiliki mahasiswa yang terampil, sedangkan, mahasiswa itu sendiri sudah memiliki pengalaman sebagai bekal setelah lulus nanti,” urai mantan Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Paramadina tersebut.

Kemenristekdikti Target Dua PTS Dipimpin Rektor Asing pada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenristekdikti

Berita Terkini