<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/20/kuliah-online-2296679549.jpg" alt="Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbidristek Nizam (tengah) di kampus Universitas Terbuka (20/6). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbidristek Nizam (tengah) di kampus Universitas Terbuka (20/6). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Jakarta, Pembelajaran digital atau berbasis online saat ini semakin menjamur. Termasuk perkuliahan di jenjang pendidikan tinggi. Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbidristek Nizam mengingatkan masyarakat supaya tidak asal-asalan mengikuti perkuliahan online.&nbsp; Dia menjelaskan perkuliahan online harus terap dijaga kualitas pembelajarannya. "Mahasiswa tetap terdaftar di perguruan tinggi asal," katanya usai peresmian kerjasama Indonesia Cyber Education (ICE) Institute dengan Tsinghua University dan XuetangX di kampus Universitas Terbuka (UT) pada Selasa (20/6).&nbsp; Nizam mengatakan dengan tetap terdaftar di perguruan tinggi, proses perkuliahan online tetap diawasi dan dibawah bimbingan dosen. Mahasiswa jika menemukan masalah, juga bisa tanya ke dosennya. "Selain itu kalau ada tugas, bisa dipastikan mahasiswa itu mengerjakan tugasnya sendiri," tuturnya.&nbsp; Guru besar Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta itu mengatakan gagasan kuliah online yang dijalankan ICE Institute sangat baik. Apalagi berkolaborasi dengan kampus-kampus dari penjuru dunia. Termasuk diantaranya kolaborasi dengan kampus di Tiongkok. Nizam mengatakan, melalui program Kampus Merdeka, mahasiswa bisa mengambil paket kuliah yang disediakan oleh ICE Institute. Materi kuliah yang ada di ICE Institute, berasal dari 28 kampus top di Indonesia.&nbsp; "Jadi mahasiswa dari daerah, tidak perlu ke Jakarta, Bandung, Jogjakarta, atau ke Surabaya untuk mengikuti perkuliahan profesor hebat," jelasnya. Pasalnya materi kuliah yang sudah dikurasi dan dari dosen-dosen top, bisa diakses secara online. Dia menegaskan saat mengambil kuliah online di ICE Institute, mahasiswa tetap dalam bimbingan dosennya.&nbsp; Nizam menegaskan saat ini kuliah online di ICE Institute sudah berjalan tiga tahun. Dia menegaskan untuk saat ini, mata kuliah di ICE Institute bisa diikuti secara gratis. "Kalaupun nanti berbayar, saya minta jangan mahal-mahal," katanya. Dia menegaskan kualitas perkuliahan online harus tetap dijaga.&nbsp; Plt Kepala ICE Institute Rahayu Dwi Riyanti mengatakan saat ini ada 200-an mata kuliah dari 28 kampus Indonesia di platform mereka. Selain itu juga ada sekitar seratus mata kuliah dari Xinhua University. Ada juga ribuan mata kuliah dari lembaga internasional mitra ICE Institute lainnya.&nbsp; Rahayu menegaskan materi kuliah di ICE Institute bisa diambil mahasiswa aktif atau masyarakat umum. Bagi masyarakat umum, hasil mengikuti materi kuliah bisa dijadikan pengurang SKS, jika kelak mereka kuliah. (*)

Plt Dirjen Diktiristek Kemendikbidristek Nizam mengingatkan masyarakat supaya tidak asal-asalan mengikuti perkuliahan online.

Plt Dirjen Diktiristek Ingatkan Perkuliahan Online Tidak Digelar Asal-Asalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/BAMBANG-BRODJONEGORO-JAWA-POS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menandatangi Momerandum of Understanding (MoU) untuk pembentukan Tim Genomic Surveillance.  Menristek/KaBrin Bambang Brodjonegoro menuturkan, tim ini dibentuk untuk dapat mengenali karakter virus Covid-19 yang tersebar di Indonesia, termasuk juga yang bermutasi.  "Kita ingin mempelajari dengan cepat apabila terjadi penyakit yang ternyata lebih berat. Kita juga perlu mendalami penanganan pasien dari hasil tim genomic surveillance," jelas dia dalam Penandatanganan MoU Kemenkes dan Kemenristek/BRIN secara daring, Jumat (8/1).  Apalagi pemerintah pada 13 Januari mendatang hendak melalukan vaksinasi Covid-19. Jadi, antisipasi adanya mutasi virus ini perlu agar tidak menghalangi kemanjuran vaksin. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Baca Juga: Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/01/2021/cahyo-jokowi-sudah-menang-2-0/">Baca Juga: Cahyo: Jokowi Sudah Menang 2-0</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> "Saat ini belum ada hambatan untuk efektivitas vaksin dari mutasi yang ada. Tapi kita tidak bisa terlalu cepat lega karena disitu itulah fungsi genomic surveillance," tambahnya.  Ia juga mengatakan, mutasi virus yang ditemukan Inggris dan Afrika belum masuk Indonesia. Meskipun begitu, langkah mitigasi perlu untuk menghindari adanya ancaman varian virus baru yang beredar di dalam negeri.  "Mengingat sampai hari ini data untuk virus sejenis flu itu baru masuk 115. Sementara kalau kita bandingkan dengan singapura yang penduduknya lima juta mereka sudah melakukan whole genome sequencing sebanyak seribu, dan mereka sudah menemukan satu individu yang terdampak virus dari Inggris itu," tutupnya.

Antisipasi Mutasi Covid-19, Kemenristek dan Kemenkes Bentuk Tim Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jk-kemenristekdikti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Acara puncak Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-24 berlangsung di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, kemarin. Wakil Presiden RI Jusuf Kalla hadir di acara tersebut.  Dalam kesempatan itu, JK mengimbau agar para peneliti tidak cepat puas. Karena tugas peneliti adalah menghasilkan inovasi riset yang bisa memiliki nilai tambah dan dapat dikomersialkan juga memberikan keuntungan.  "Sesuatu yang memberikan efisiensi, praktis, lebih cepat, membuat lebih murah, hingga meningkatkan produktivitas suatu industri. Itulah inovasi," ucapnya.  Selain itu, lanjut JK, inovasi juga harus bisa dijual. Karena kalau tidak bisa dipasarkan itu hanya memenuhi lemari buku saja. Maka dari itu, butuh kerja sama antara akademisi, universitas, dan pengusaha.  "Itu untuk menjembatani hasil riset agar bisa digunakan dalam dunia industri. Termasuk memberikan efek masif dan menghasilkan keuntungan," paparnya.  JK mencontohkan, pesawat karya anak bangsa N250 yang sampai sekarang tidak diproduksi massal. Menurut dia, itu adalah bukti hasil riset yang tidak bisa dikomersialkan. Sehingga, tidak mempunyai makna yang besar.  Pria kelahiran Watanpone, Sulawesi Selatan itu mengatakan, peneliti bukan hanya bekerja hanya untuk bersenang-senang. Namun, harus ada hasil yang bisa dibanggakan. Harus melihat ke depan apa yang bisa dicapai.  "Tidak perlu malu untuk mempelajari teknologi terbaru dari negara lain. Seperti Tiongkok, misalnya. Kemajuan teknologinya luar biasa. Karena mereka Pertama meniru, kedua memperbaiki, ketiga inovasi. Itu langkah-langkah yang dibuat Tiongkok," beber JK.  JK juga menuturkan, tidak semua inovasi dimulai dari nol. Sebab, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap saat. Percuma Indonesia memiliki sekitar 4.500 perguruan tinggi tetapi hasil inovasinya rendah. "Artinya, peneliti tanah air perlu bekerja lebih keras. Kita bisa contoh Tiongkok," imbuh wapres 77 tahun itu.  Di sisi lain, JK kecewa dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, sebagai pusat teknologi Indonesia justru BPPT malah memamerkan hasil karya teknologi yang sudah lama. Memajang hasil kerja dua hingga tiga tahun lalu.  "Mulai tahun depan yang bisa dipamerkan hanya penemuan satu tahun terakhir. Tidak boleh lima tahun terakhir," tegasnya.  Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, pihaknya terus mendorong perguruan tinggi mengembangkan kawasan sains dan teknologi atau yang biasa disebut Science and Techno Park (STP). Wahana untuk meneliti dan mempelajari inovasi sekaligus menjadikan hasil inovasi bernilai komersial dan bermanfaat bagi masyarakat.  "Tujuannya adalah para peneliti, inventor, dan inovator nanti bisa mengembangkan hasil penelitiannya dengan industri. Kalau sudah matang, hasil riset itu dikeluarkan untuk dikembangkan sebagai bisnis," jelas Nasir.  Menteri 59 tahun itu mengungkapkan salah satu hasil penelitian dari STP yang sudah masuk ke industri adalah stem cell dari Universitas Airlangga. Saat ini hasil riset itu sudah diproduksi massal oleh PT Phapros, anak perusahaan salah satu BUMN, PT Kimia Farma untuk perawatan wajah.  &nbsp;

JK Kecewa BPPT Hanya Bisa Pamerkan Teknologi Lama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Laode-dan-Senat-UNJ.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kunjungan dari Senat dan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Negeri Jakarta di Gedung KPK, Rabu (31/7). Lembaga antirasuah akan ikut memantau proses pemilihan Rektor UNJ agar tidak timbul praktik korupsi dalam pemilihan.  "KPK ingin sekali lagi mengimbau agar proses untuk mendapatkan rektor yang baru di UNJ berjalan dengan baik dan jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (31/7).  Laode mengimbau agar para pemilik suara dalam pemilihan Rektor UNJ tidak terbuai dengan janji-janji banyak pihak. Secara khusus, Laode meminta Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tingi (Menristekdikti) untuk menggunakan hak suaranya dengan bijak.  "Kepada menteri yang memiliki suara 35 persen itu juga harus digunakan dengan wise, tidak boleh ada kepentingan-kepentingan lain di luar itu," ucap Laode.  Sementara itu, Ketua Senat UNJ Prof Hafid Abas mengatakan, salah satu kriteria rektor UNJ berikutnya adalah mampu mewujudkan kampus yang bebas dari praktik KKN.  "Kami sungguh-sungguh berterimakasih ada pengawalan ada perhatian khusus dari KPK. Kami dari senat tidak ingin memilih tanpa ada pertimbangan yang memenuhi ktiteria kami ya," jelas Hafid.  Untuk diketahui, proses pemilihan Rektor UNJ saat ini dalam tahap pendaftaran calon. Pemilihan Rektor bersama Menristekdikti dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2019 mendatang.

Cegah Praktik KKN, KPK Akan Pantau Proses Pemilihan Rektor UNJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Menteri-Nasir-soal-Amien-Rais.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar pencabutan gelar guru besar untuk Amien Rais oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) menuai polemik. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meluruskan kabar tersebut.  Nasir menjelaskan, sebelumnya Amien Rais mendapatkan gelar guru besar atau profesor ketika menjadi dosen dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di UGM. Tetapi, kemudian Amien Rais mundur sebagai ASN atau PNS karena aktif di politik. Tepatnya adalah ketika dia menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sejak 1998 lalu.  Nasir juga menegaskan, sesuai dengan ketentuan undang-undang maka setiap PNS yang terlibat dalam politik praktis harus mundur sebagai PNS. Nah karena sudah mundur sebagai PNS, maka otomatis gelar guru besar Amien Rais ikut dicopot.  "Guru besar itu adalah jabatan fungsional. Ketika sudah tidak jadi dosen maka gelar guru besar dicopot," kata Nasir usai Dialog Kebangsaan di Kemenristekdikti Jakarta (27/5).  Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu juga mengatakan, dosen yang sudah pensiun sejatinya juga tidak lagi menyandang gelar jabatan fungsional profesor atau guru besar. Bahkan, dia mencontohkan dirinya sendiri saat ini, terlepas untuk sementara sebagai guru besar Undip. Sebab menjabat sebagai menteri.  Termasuk, lanjutnya, kepada para direktur jenderal (dirjen) di Kemenrsitekdikti yang banyak dosen bergelar profesor, Nasir mengatakan untuk sementara gelar tersebut ditanggalkan. "Jadi saya menyapanya Pak. Bukan lagi prof," tuturnya.  Selain itu, lanjut Nasir, Kemenristekdikti menegaskan bahwa gelar guru besar atau profesor itu adalah gelar jabatan fungsional seorang dosen. Bukan gelar abadi yang dibawa sampai mati.  "Kalau pensiun dia (gelar guru besar, Red) lepas. Tapi orang nyebut profesor biar gagah. Padahal bukan apa-apanya. Bahkan, di luar negeri banyak guru besar atau profesor yang tidak mau disebut profesor ketika sudah pensiun," pungkasnya.  &nbsp;

Menteri Nasir Buka-Bukaan Soal Gelar Guru Besar Amien Rais

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/indonesia-disebut-masih-kekurangan-sdm-dibidang-kecerdasan-buatan_m_.jpg" alt="Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan Tokopedia-UI Artificial Intelligence Center of Excellence (Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan) di Universitas Indonesia, Depok (28/3)." width="100%">
<figcaption>Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meresmikan Tokopedia-UI Artificial Intelligence Center of Excellence (Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan) di Universitas Indonesia, Depok (28/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyebut Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) dibidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal itu dikatakan saat peresmian Tokopedia-AI Center of Excellence (Pusat Unggulan Kecerdasan Buatan) di Universitas Indonesia (UI), Depok, Kamis (28/3). Kolaborasi antara UI dan salah satu perusahaan startup &lsquo;unicorn&rsquo; itu merupakan langkah penting untuk melahirkan para ahli kecerdasan buatan di Indonesia yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perusahaan startup dan industri, baik dalam maupun luar negeri. "Nanti lulusan dari perguruan tinggi, dari UI bisa langsung dimanfaatkan oleh industri, termasuk dalam hal ini Tokopedia. Kalau ini bisa dilakukan secara massif, maka Indonesia ke depan tidak akan mengalami kesulitan dalam sumber daya manusia. Sekarang para startup masih kesulitan mencari resources di bidang artificial intelligence yang dibutuhkan industri tersebut," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Jumat (29/3). Nasir menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia kerja atau industri. Perguruan tinggi harus dapat bersinergi dengan dunia industri agar tidak terjadi jarak antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan di dunia kerja. "Kemenristekdikti mendorong perguruan tinggi ke depan dapat berkolaborasi dengan industri sebagai pengguna. Kalau perguruan tinggi tidak pernah berkolaborasi dengan industri, itu akan mengalami &lsquo;gap&rsquo; yang luar biasa antara lulusan dengan penggunanya nanti," tuturnya. Saat ini, perusahaan startup masih membutuhkan banyak tenaga ahli di bidang ilmu komputer dan sistem informasi, lebih spesifiknya dalam kecerdasan buatan. UI diharapkan dapat menjadi salah satu perguruan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan startup di masa mendatang. Dia pun mendorong tidak hanya UI dan ITB saja yang berkolaborasi dengan unicorn membentuk pusat penelitian dan pengembangan AI, tapi perguruan tinggi lainnya juga turut berkompetisi untuk berkolaborasi dengan perusahaan pemula maupun perusahaan besar. "Kalau bisa tidak hanya dari UI dan ITB saja. Di perguruan tinggi lain juga bisa lakukan hal yang sama, secara massif, secara nasional, supaya bisa dilakukan nilai tambah ekonomi. Tugas pemerintah adalah bagaimana ada investor-inventor collaboration, supaya antara industri dengan peneliti ada kolaborasi," jelas Nasir.

Indonesia Disebut Masih Kekurangan SDM Dibidang Kecerdasan Buatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kemenristek-dikti-sebut-regenasi-petani-sangat-dibutuhkan_m_.jpg" alt="Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti memberikan paparan soal tantangan SDM Pendidikan Tinggi di sektor pertanian di Jakarta (18/3)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti memberikan paparan soal tantangan SDM Pendidikan Tinggi di sektor pertanian di Jakarta (18/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemenristekdikti baru menyelesaikan buku rencana induk pengembangan SDM pendidikan tinggi sektor pertanian dan kemaritiman. Untuk sektor pertanian, mereka berhasil memetakan sejumlah tantangan. Di antaranya adalah urusan regenerasi petani. Dirjen SDID Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, regenerasi petani sangat dibutuhkan. &rsquo;&rsquo;Sehingga sangat penting untuk meningkatkan minat generasi muda di bidang pertanian,&rsquo;&rsquo; katanya di Jakarta Senin (18/3). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2013, umur petani di Indonesia didominasi oleh usia di atas 45 tahun. Selain itu, jumlah petani juga mengalami kemerosotan secara berkelanjutan. Pada periode 2012 jumlah petani mencapai 36,4 juta jiwa. Kemudian pada 2016 menyusut menjadi 35,01 juta jiwa. &rsquo;&rsquo;(Selain itu, Red) Jumlah penyuluh pertanian sedikit dibandingkan dengan sebaran jumlah petani,&rsquo;&rsquo; tutur Ghufron. Terkait dengan pentingnya SDM di sektor pertanian pangan tersebut, Ghufron mengatakan perlu kerja sama pelatihan dengan perguruan tinggi. Namun di lingkungan perguruan tinggi sendiri, dia menjelaskan masih ada persoalan. Salah satunya adalah proporsi SDM bergelar Doktor dan Guru Besar yang masih rendah. Lebih lanjut Ghufron mengatakan ada lima pokok permasalahan dalam pembangunan SDM pendidikan tinggi di sektor pertanian. Yaitu luas lahan pertanian, sistem insentif, kemampuan SDM, penguasaan lahan dan ketidakadilan, serta permasalahan di pendidikan tinggi. Meski masih memiliki tantangan besar, Ghufron optimistis Indonesia berpotensi besar untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Dimulai dengan memproduksi SDM bidang pertanian yang unggul. Bahkan jika diperlukan, pendidikan di bidang pertanian pangan dibuat seperti kuliah kedokteran. Yakni ada masa internship berupa pendampingan dengan petani. Melalui masa itulah, transfer pengetahuan dan teknologi dilakukan sehingga petani dapat mengolah lahan secara modern.&nbsp;

Kemenristek Dikti Sebut Regenasi Petani Sangat Dibutuhkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-setuju-sejauh-infrastruktur-setara-dengan-pendidikan-luar-negeri_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancara awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengurangan jumlah satuan kredit semester (SKS) yang akan dilakukan Kemenristekdikti untuk jenjang S1 mendapat banyak dukungan. Rencana itu merupakan bentuk penyesuaian dengan perguruan tinggi di luar negeri. Wakil ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifuddin menyetujui wacana tersebut. Tetapi, sarana dan prasarana perkuliahan serta staf dosen harus memadai atau setara dengan kampus luar negeri yang ingin dicontoh. &ldquo;Wacana ini oke saja sejauh infrastruktur baik laboratorium dan ruang belajar serta dosen kita telah kita siapkan setara dengan pendidikan luar negeri,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Selasa (4/12). Menurutnya, jumlah 120 SKS sudah diterapkan sebagai syarat untuk sarjana muda. Sehingga, tidak masalah jika sistem tersebut diterapkan untuk kelulusan S1 selama memenuhi prasyarat yang disebutkan. &ldquo;Pertanyaannya adalah apakah input dan proses pendidikan tinggi di Indonesia sudah setara dengan perguruan tinggi di luar negari?&rdquo; kata Politikus Partai Golkar itu. Namun demikian, terkait dengan sistem perkuliahan, bukan hanya jumlah SKS yang harus dievaluasi, melainkan juga kurikulum ataupun mata kuliahnya. &ldquo;Mungkin yang menyangkut tentang kurikulum di perguruan tinggi, yang terpenting adalah bukan hanya menyangkut jumlah SKS tetapi jauh lebih penting dipikir dan diskusikan adalah format muatan dalam kurikulum tersebut,&rdquo; papar Hetifah. Sebelumnya, Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, syarat 144 SKS yang berlaku sekarang kemungkinan akan ditekan hingga 120 SKS. Hal tersebut mengacu kepada persyaratan undergraduate di kampus-kampus luar negeri. Dia mengakui, proses pengkajian tersebut sudah dimulai sejak 2016 lalu. Namun, pembicaraan dan pembahasan berlangsung cukup alot, bahkan terjadi perbedaan pandangan. Pasalnya, ada SKS yang diwajibkan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang tertera dalam Undang-Undang 12/2012. Mata kuliah wajib itu antara lain Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia yang kemudian ditambah dengan Bahasa Inggris, Kewirausahaan, dan mata kuliah yang mendorong pada pengembangan karakter. Terkait waktunya, Nasir berupaya akan diberlakukan tahun depan. Meski demikian, jajaran Dirjen Kemenristekdikti harus terlebih dahulu menemukan kesepakatan.

DPR Setuju Sejauh Infrastruktur Setara dengan Pendidikan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenristekdikti-ingin-naikkan-jumlah-publikasi-internasional_m_-scaled.jpg" alt="Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Menristekdikti Mohammad Nasir saat diwawancarai awak media beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengklarifikasi terkait undangannya kepada dosen-dosen asing yang sempat menjadi polemik di kalangan akademisi tanah air. Padahal, para profesor yang didatangkan dari luar negeri tidak semata-mata untuk menyaingi dosen Indonesia. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya kini sedang menginisiasi program World Class Professor (WCP). Kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara dosen dalam negeri dan profesor kelas dunia. Selain profesor dalam dan luar negeri, terlibat juga profesor dalam negeri yang berkelas dunia, bahkan para diaspora yang telah sukses meniti karier di kampus terbaik dunia. &ldquo;Program ini bukan mengundang profesor asing, tetapi berkolaborasi bersama profesor kelas dunia untuk memperkuat inovasi dan publikasi. Saat ini, ada 23 negara yang terlibat pada Program WCP,&rdquo; ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (16/11). Tercatat, jumlah perguruan tinggi penyelenggara Program WCP 2018 untuk Skema A sebanyak sembilan universitas yang terdiri atas delapan PTN yaitu UGM, UI, ITB, Unair, IPB, ITS UPI, Unsyiah dan satu PTS yakni UII. Sementara itu, untuk Skema B sebanyak 21 Universitas yang terdiri atas 15 PTN dan enam PTS. Program tersebut melebihi target Kemenristekdikti, yakni dari target 70 orang menjadi 115 orang. Dari jumlah tersebut, 67 orang mengikuti Skema A dan 48 orang mengikuti WCP Skema B. Annual Seminar World Class Professor sendiri menjadi ajang untuk mengevaluasi capaian Program WCP yang telah berlangsung dari Mei 2018. Kendati demikian, kegiatan dan lama penelitian bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, yakni dari dua sampai dengan empat bulan. Hingga saat ini, progres sementara dari capaian publikasi yang telah dimonitoring oleh tim pakar WCP sebesar 60 persen. Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menargetkan, program tersebut bisa menghasilkan 115 publikasi. Selain publikasi, pihaknya kini juga mendorong peningkatan jumlah sitasi, inovasi dan hak paten. Oleh sebab itu, penting bagi setiap universitas untuk terhubung dengan industri dan masyarakat. Lebih lanjut, Program WCP juga diharapkan mampu menambah profesor hebat berkelas dunia asal Indonesia. &ldquo;Jumlah profesor sekarang sudah lumayan banyak, dan diharapkan dengan program ini dapat memacu lektor untuk produktif sehingga bisa menjadi profesor. Namun, pekerjaan rumah selanjutnya menambah dosen berkualifikasi S-3 yang masih 31.054 orang. Untuk jumlah publikasi tahun ini kita sudah nomor dua di ASEAN, di bawah Malaysia dengan 20.610 publikasi terindeks Scopus,&rdquo; terang dia.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Kemenristekdikti Ingin Naikkan Jumlah Publikasi Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mahasiswa-terdampak-bencana-sulawesi-tengah-akan-diberi-beasiswa_m_.jpg" alt="Anggota TNI memapah salah satu korban gempa, saat dievakuasi ke Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI memapah salah satu korban gempa, saat dievakuasi ke Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdiskti) memastikan akan memberi beasiswa kepada mahasiswa korban bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Hal tersebut untuk membantu mereka agar tetap bisa meneruskan studi meski sedang dilanda bencana. Beasiswa itu diberikan baik bagi mahasiswa yang tengah kuliah di lokasi terdampak maupun mahasiswa yang berasal dari Palu dan Donggala dan sedang menempuh studi di kampus luar Sulteng.&nbsp; Berdasarkan data yang dimiliki Kemenristekdikti, saat ini terdapat 37&nbsp; perguruan tinggi di wilayah Sulteng baik negeri maupun swasta dengan 61.827 mahasiswa. Sedangkan, terdapat 3.530 mahasiswa asal Sulawesi Tengah yang tengah menempuh studi di 35 perguruan tinggi di Indonesia. "Jangan sampai mahasiswa terkatung-katung akibat bencana sehingga kuliah berhenti, jangan sampai terjadi. Nanti apa pembebasan biaya di kampus ataupun beasiswa, akan kita lakukan pembahasan bersama rektor," ujar Menristekdikti Mohamad Nasir melalui keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (12/10). Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari tim penanganan bencana di Universitas Tadulako, sejauh ini tidak ada korban jiwa dari mahasiswa asing yang tengah menempuh studi di perguruan tinggi di Palu dan Donggala. Mahasiswa asing yang tengah kuliah di Palu dan Donggala antara lain berasal dari Vietnam, Timor Leste, dan Thailand. Sejauh ini, berbagai bantuan sudah dikirimkan dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan LPNK se-Indonesia. Bantuan yang berhasil dihimpun mulai dari bantuan materil hingga tenaga ahli medis, psikolog, ahli sanitasi dan tenaga ahli lainnya yang dibutuhkan bagi pemulihan pasca bencana.&nbsp;

Mahasiswa Terdampak Bencana Sulawesi Tengah Akan Diberi Beasiswa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenristek dikti

Berita Terkini