<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/29/menristek-614620497.png" alt="Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro JPK (tengah) dalam diskusi di Jakarta (29/5)." width="100%">
<figcaption>Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro JPK (tengah) dalam diskusi di Jakarta (29/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Mantan Menristek dan Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju, seperti yang pernah dialami oleh Jepang dan Korea Selatan. Catatannya, pembangunan harus berkesinambungan, pemimpin baru tidak boleh merombak kebijakan dari nol atau dari awal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Paparan tersebut disampaikan Bambang dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta pada Rabu (29/5). Dia mengatakan, Indonesia bisa naik kelas menjadi negata maju. Dia lantas menyampaikan beberapa syarat yang harus dilalui Indonesia, untuk menjadi negara maju.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diantaranya Bambang menyebutkan,&nbsp;pendapatan perkapita harus setara USD 14 ribu-15 ribu. Kemudian gini ratio di bawah 0,3 persen. Lalu tingkat kemiskinan 1 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau&nbsp;pendapatan perkapita USD 15 ribu tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2 persen itu bukan negara maju," ungkap Bambang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) itu, Indonesia punya peluang emas menjadi negara maju. Seperti dulu pernah diraih Jepang dan Korsel, karena ada bonus demografi. Persoalannya bagaimana strategi pemerintah dalam memanfaatkan bonus tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi sumber daya alam. Sehingga memberikan peluang berkembangnya industri manufaktur sebagaimana dulu dilakukan oleh Jepang dan Korsel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun Bambang mengingatkan, jangan berpikir mewujudkan Indonesia Emas itu proyek lima tahunan. Karena masih 20 tahun lagi, bagi Indonesia untuk bisa jadi negara maju. Karena itu, ia menegaskan perlunya kesinambungan pembangunan siapapun pemimpinnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan setiap pemimpin baru ingin merombak kebijakan mulai dari awal," katanya. Karena kecenderungan pemimpin baru membuat kebijakan baru, seolah-olah pemerintah sebelumnya tidak melakukan apapun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas Ir. Chairil Abdini menambahkan, guna mewujudkan kesinambungan pembangunan Bappenas telah menyerahkan konsep RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 2024-2045 ke DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau sudah menjadi Undang-Undang siapapun pemimpinnya harus melaksanakan," tukas Chairil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada acara itu, sambutan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dibacakan Karopenmas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andoko. Dia menyampaikan, usai penyelenggaraan Pilpres dan Pileg, bangsa Indonesia dihadapkan pada agenda-agenda pembangunan selanjutnya. Tentu ada harapan dan dinamika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dialog ini akan memperkuat persatuan bangsa untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Trunoyudo.</div>

"Kalau pendapatan perkapita USD 15 ribu tapi ketimpangan tinggi, dan tingkat kemiskinan melebihi 2 persen itu bukan negara maju," ungkapnya.

Menuju Indonesia Maju, Mantan Menristek Ingatkan Pemimpin Baru Tak Rombak Kebijakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/AZK_6516.jpg" alt="Mulyanto PKS" width="100%">
<figcaption>Mulyanto PKS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mengakhiri polemik soal Vaksin Nusantara, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto usul agar Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) segera mengambil sikap.  Kemenristek diminta memasukan riset vaksin Nusantara tersebut ke dalam konsorsium riset Covid-19 agar pengembangan vaksin ini menjadi optimal. Dengan demikian berbagai permasalahan filosofis maupun teknis ilmiah yang muncul dapat dibahas dalam forum ilmiah yang ada.  "Ini akan menjadi lebih sistematis dan akseleratif. Jangan seperti sekarang ini, pengembangan Vaksin Nusantara berjalan sendiri tanpa bimbingan kelembagaan yang kokoh," ujar Mulyanto kepada wartawan, Selasa (20/4).  Akibatnya muncul keramaian pembicaraan publik terkait vaksin Nusantara lebih pada sikap pro-kontra non ilmiah, dukung-mendukung oleh elit yang merembes masuk ke wilayah sosial politik.  "Apalagi ketika para influencer ikut serta maka akan menambah bising atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara kita. ini kan kontraproduktif," kata Mulyanto.  Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, komunikasi atas proses dan hasil riset Vaksin Nusantara menjadi tidak terkanalisasi dengan baik.  "Akibatnya terjadi debat publik di medsos dan mobilisasi dukung-mendukung secara politik. Ini tidak sehat dan menghabiskan energi kita," ungkapnya.  Seperti diketahui, Kemenristek melalui konsorsium riset Covid-19 mengkoordinasikan 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM.  Mulyanto berpendapat, akan menjadi sinergis dan produktif kalau konsorsium riset vaksin nasional memasukan tambahan riset vaksin Nusantara sebagai platform kedua belas riset vaksin Merah Putih.  "Perlu intervensi negara yang serius untuk mendorong riset dan produksi vaksin domestik. Agar kita tidak sekedar menjadi negara pengguna dan pembeli, tetapi menjadi negara pembuat, yang berbasis keunggulan para inovator andal nasional. SDM dan lembaga riset kita mampu melakukan itu," tuturnya.  Mulyanto melihat peran Kemenristek sangat penting dalam mengatasi polemik di atas. Mengingat Kemenristek merupakan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi merumuskan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan riset dan teknologi secara nasional.  Sayangnya pemerintah justru berencana menggabung Kemenristek ke dalam Kemendikbud dan juga telah mengangkat Ketua Konsorsium Riset Covid-19 sebagai pejabat di lembaga lain.  "Ini mencerminkan lemahnya keseriusan Pemerintah dalam pengembangan vaksin domestik," imbuhnya.  Untuk itu Mulyanto mendesak pemerintah untuk segera mengkonsolidasikan riset Vaksin Nusantara ke dalam Konsorsium Riset Covid-19, yang selama ini di bawah koordinasi Menristek atau BRIN, agar program riset vaksin domestik semakin konsolidatif.  "Harusnya Pemerintah memperkokoh manajemen kelembagaan Ristek nasional, sehingga semakin sinergis dan produktif. Bukan malah membuat bingung publik," pungkasnya.

Kemenristek Diminta Ambil Alih Pengembangan Vaksin Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jusuf-irianto.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><div class="content-wrapper"><section class="content"> <div class="row"> <div class="col-md-8"> <div class="box flat box-primary"> <div class="box-body"> <div class="form-group">  PEMERINTAH mengajukan proposal peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Tidak ada rintangan berarti karena gagasan tersebut sudah mendapat persetujuan DPR dan telah pula dibahas dalam rapat badan musyawarah (bamus).  Rencana peleburan dua kementerian tersebut memiliki dua makna. Pertama, mengembalikan manajemen kegiatan riset ke habitat asli, yaitu perguruan tinggi (PT). Secara kuantitatif, 80 persen kegiatan riset nasional dilakukan PT. Kedua, pemerintah memosisikan riset sebagai core business PT. Tidak hanya pembelajaran bermutu, PT juga memiliki SDM unggul dalam melaksanakan riset dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan formula tridarma PT.  Pengembalian urusan manajemen riset nasional ke Kemendikbud sejatinya memberi PR baik bagi Kemendikbud maupun presiden sebagai kepala pemerintahan. Selama ini, manajemen kegiatan riset tampak absurd karena berada di bawah naungan Kemenristek, bukan Kemendikbud. Model struktur pengelolaan ini, selain memengaruhi mutu proses riset, ternyata berdampak pada social impact dan daya guna riset yang melemah.  Ada anggapan bahwa riset saat ini hanya budget wasting serta tak memiliki keterkaitan (link and match) dengan dunia industri. Hilirisasi hasil riset cenderung berhenti pada publikasi. Belum memberi nilai tambah berupa manfaat yang secara langsung dapat dinikmati masyarakat.  Hilirisasi hasil riset sangat bermanfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung dunia industri. Di berbagai negara maju, riset PT secara pragmatis berkontribusi positif sehingga dunia usaha lebih kreatif dan inovatif menghasilkan produk berdaya saing tinggi. Di Indonesia, interkoneksi program riset PT dengan dunia industri sebagai salah satu bentuk utama hilirisasi baru berada dalam tahap rintisan.  Interkoneksi praktis antara PT dan industri ternyata tak semudah membalik telapak tangan. PT dan dunia industri acap berjalan terpisah dan sulit mencapai titik temu. Untuk itu, Kemendikbud harus mampu menyusun mekanisme efektif dalam menggerakkan peneliti agar selalu proaktif berkolaborasi dengan masyarakat industri. Selanjutnya, PT harus bersedia memfasilitasi para peneliti berupa kemudahan dengan aturan yang lebih fleksibel.  Faktor perbedaan visi peneliti dan pengguna juga menghambat penerapan hasil riset. Para peneliti umumnya bersandar pada kaidah manfaat teoretis untuk pengembangan ilmu. Sementara itu, pengguna berkepentingan praktis terkait dengan efisiensi dan keuntungan. Tugas Kemendikbud nanti bertambah, yakni menyelesaikan perbedaan pandangan sehingga dapat menciptakan kebersamaan visi (shared vision) antar-stakeholders.  Pemerintah sebagai regulator ternyata juga menjadi hambatan membumikan hasil riset. Misalnya, ada beberapa hasil riset bidang kesehatan yang sebetulnya sangat bermanfaat, namun terjegal karena kebijakan pemerintah cenderung pro-barang impor. Fenomena ini jelas mengakibatkan peneliti sangat frustrasi. Harus ada virtue dalam setiap kebijakan untuk lebih menghargai karya anak bangsa.  Kewaspadaan perlu tetap dijaga karena peleburan dua kementerian berpeluang mengakibatkan penyusunan kebijakan riset oleh Kemendikbud bakal tersisih. Ini akibat terlalu banyak isu di bidang pendidikan dan kebudayaan yang belum mendapat solusi tuntas. Pun, ada masalah klasik dalam tubuh birokrasi yang sampai saat ini terjadi, yaitu tumpang-tindih fungsi dan kerumitan koordinasi antarlembaga.  Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang selama ini berada di bawah Kemenristek akan menjadi lembaga mandiri sehingga harus diajak aktif merumuskan kebijakan. Koordinasi juga perlu melibatkan badan penelitian dan pengembangan daerah (balitbangda) di setiap provinsi atau kabupaten/kota atau lembaga sejenis lainnya agar ada sinkronisasi program. Integrasi berbagai institusi riset ini diharapkan membentuk konfigurasi manajemen riset yang lebih efektif.  Beban Kemendikbud yang nanti menjadi Kemendikbud-Ristek jelas bertambah. Selain riset, harus fokus masalah pendidikan, mulai tingkat dasar hingga tinggi. Sementara terdapat banyak masalah dalam pendidikan dasar dan menengah yang belum terselesaikan, Kemendikbud harus pula mampu menangani berbagai masalah pendidikan tinggi serta membumikan hasil riset agar lebih bermanfaat.  Selain itu, Presiden Joko Widodo sebagai pemegang hak prerogatif memiliki PR menentukan figur tepat sebagai menteri. Pilihannya hanya dua, mempertahankan Nadiem Makarim atau menggantinya. Sejauh ini, Mendikbud giat mempromosikan program Merdeka Belajar sebagai mainstream kebijakan pendidikan nasional. Presiden tentu memiliki kriteria sosok ideal dan tepat sebagai Mendikbud-Ristek.  Selain berintegritas, Mendikbud-Ristek nanti diharapkan mampu membuat peta jalan (road map) agar mayoritas hasil riset dapat dimanfaatkan masyarakat industri. Jangan terjadi lagi hasil riset berhenti pada satu titik publikasi sekadar untuk kenaikan pangkat dan jabatan peneliti, namun tidak bermanfaat bagi masyarakat luas.  PR lainnya terkait dengan komitmen pemerintah mendukung peningkatan anggaran riset. Sejauh ini, alokasi anggaran riset nasional hanya 0,25 persen dari gross domestic product (GDP). Angka ini jauh di bawah negara lain. Jika dibandingkan dengan Singapura, misalnya, anggaran riset sudah mencapai lebih dari 1 persen/GDP. Sementara itu, Jepang lebih tinggi lagi, yaitu 3,28 persen/GDP.  Selain anggaran, penciptaan iklim dan ekosistem riset nasional yang sehat harus diakomodasi dalam setiap kebijakan dan tata kelola riset nasional yang memihak kelancaran tugas peneliti menghasilkan riset inovatif. Pemerintah diharapkan konsisten mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Khususnya dalam bentuk dukungan anggaran, sarana, dan prasarana yang memadai disertai pengembangan skema riset relevan dengan kebutuhan masyarakat.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/15/04/2021/ditelepon-ratusan-kali-sebelum-tabungan-ludes-rp-50-juta-karena-otp/">Ditelepon Ratusan Kali sebelum Tabungan Ludes Rp 50 Juta karena OTP</a>  Urusan riset hendaknya dipandang secara objektif dan bijaksana. Selain dari sisi akademik, riset harus dimaknai sebagai strategi mengamankan kepentingan nasional. Masalah kelembagaan hendaknya tidak menyisakan PR lebih berat karena memang pendidikan dan riset sesungguhnya bukan merupakan urusan sederhana. (*)  <hr />  *) Jusuf Irianto, Wakil dekan bidang akademik FISIP Unair &amp; pengurus MUI Jawa Timur  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/t6zngwyCv4o  </div> </div> </div> </div> </div> </section></div>

PR Pemerintah dalam Manajemen Riset Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti digabungnya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Menurut Netty yang dikenal vokal itu menegaskan, penggabungan dua kementerian ini akan berdampak terhadap penelitian vaksin, khususnya vaksin Merah Putih.  "Kita juga akan kehilangan kementerian yang memiliki fungsi untuk memetakan kebijakan serta strategi dalam bidang riset dan teknologi. Komitmen pemerintah perlu dipertanyakan. Sebenarnya pemerintah mendukung inovasi dan riset untuk kemajuan bangsa atau tidak?," ujar Netty kepada wartawan, Jumat (16/4).  Minimnya dukungan negara terhadap riset dalam negeri terlihat jelas dari minimnya anggaran Kemenristek/BRIN. Pada tahun 2021 saja melalui surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, alokasi Anggaran Kemenristek/BRIN hanya Rp 2,696 triliun.  “Kalau anggarannya kecil begini kita mau riset apa? Bahkan alokasi anggaran belanja riset kita tidak sampai satu persen dari PDB," ujarnya.  Hal ini, lanjut Netty, beda jauh dengan negara-negara luar yang memiliki komitmen tinggi untuk investasi dalam riset. Misal Korsel dan Jepang, dana riset mereka tiga sampai dengan empat persen.  "Kalau mau yang lebih dekat bisa lihat Singapura yang di atas dua persen dan Malaysia di atas satu persen, sementara kita? Sangat tertinggal jauh” tambahnya. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/05/04/2021/sudah-disetujui-30-negara-sinovac-produksi-2-miliar-vaksin-covid-19/">Baca Juga: Sudah Disetujui 30 Negara, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19</a> Terhambatnya proses penelitian vaksin Merah Putih pasca penggabungan terlihat dari belum jelasnya kebijakan pemerintah terhadap enam lembaga penggerak vaksin Merah Putih.  Enam lembaga tersebut di antaranya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga.  "Hal itu juga yang disampaikan oleh Prof. Amin Subandrio, Kepala LBM Eijkman, yang mengaku belum punya gambaran sama sekali seperti apa kebijakan pemerintah terhadap vaksin merah putih," ungkapnya.  Seharusnya penelitian vaksin Merah Putih dan vaksin-vaksin buatan anak negeri lainnya harus didukung sepenuhnya.  "Kita menginginkan konsistensi kebijakan pemerintah untuk mendukung upaya penelitian vaksin dalam negeri. Disadari atau tidak, vaksin masih menjadi game changer dalam mengatasi Covid-19" ungkap Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini.  Lebih lanjut, Netty berharap penggabungan dua kementerian tersebut sama sekali tidak mengganggu proses pengembangan vaksin Merah Putih.  Sebagai bangsa dengan jumlah penduduk yang besar, masyarakat sangat membutuhkan hadirnya vaksin Covid-19 karya anak bangsa. Masyarakat harus belajar dari pengalaman, seperti saat pemerintah India melakukan embargo vaksin. Kejadian itu kemudian membuat pemerintah kelimpungan dan menggangu proses vaksinasi yang sedang berjalan, padahal pemerintah sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka.  "Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk terus mendukung dan mengupayakan hadirnya vaksin karya anak bangsa," pungkasnya.

Vokalis PKS di DPR Pertanyakan Nasib Vaksin Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bambang-Brodjonegoro-Raka-Denny.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenristek segera dilebur dengan Kemendikbud. Di pengujung masa tugasnya sebagai Menristek, Bambang Brodjonegoro menyampaikan sejumlah pesan. Di antaranya mendorong supaya usaha rintisan atau startup di Indonesia terus bermunculan. Baik itu di lingkungan pendidikan tinggi, lembaga penelitian, atau lainnya.  Bambang mengatakan ekosistem inovasi di Indonesia semakin kuat. Di antaranya melalui penguatan triple helix. Yaitu kolaborasi antara dunia penelitian, dunia usaha, dan pemerintah sebagai regulator.  "Untuk menunjang ekosistem lebih lengkap, para peneliti perlu terus mendorong lahirnya startup," kata Menristek Bambang dalam sebuah webinar, Rabu (14/4).  Lebih spesifik lagi Bambang mengatakan startup yang harus didorong supaya terus bertumbuh adalah startup berbasis teknologi. Selain itu, dia mengatakan Indonesia masih butuh lebih banyak entrepreneur atau wirausahawan sehingga bisa membawa teknologi yang mereka kembangkan.  "Ini kunci Indonesia jadi negara maju," jelasnya.  Jadi, ke depan orang kaya di Indonesia bukan lagi yang memiliki industri rokok. Atau juga bukan lagi yang memiliki tambang batu bara atau pemain impor dan ekspor. Tetapi pengusaha yang besar karena daya saing dan memanfaatkan teknologi. Bambang juga mengapresiasi geliat perguruan tinggi untuk menumbuhkan startup berbasis teknologi.  Salah satu perguruan tinggi yang baru saja meluncurkan startup berbasis teknologi adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Melalui Pusat Inkubator dan Bisnis Kewirausahaan (PIBK), UMJ menghadirkan startup marketplace atau e-commerce bernama Xpooz.  Koordinator tim IT PIBK-UMK Jumail menuturkan aplikasi e-commerce Xpooz merupakan pioner marketplace di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah (PTMA). Dia menjelaskan Xpooz menjadi marketplace untuk produk-produk dari kampus, mahasiswa, dosen, karyawan, sampai alumni dan mitra UMJ.  Rektor UMJ Endang Sulastri menyampaikan rasa bangga atas lahirnya inovasi e-commerce tersebut. Menurut Endang, kampusnya selama ini menaruh perhatian serius pengembangan jiwa kewirausahaan para mahasiswanya. Terlebih dengan berlakunya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang digagas Kemendikbud saat ini.  ’’Kehadiran Xpooz menjadi praktik langsung pengembangan kewirausahaan usai mahasiswa memperoleh teori di dalam kelas,’’ katanya. Melalui kegiatan pengembangan itu, dia berharap mahasiswa nantinya siap menjadi entrepreneurship dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat.

Pesan Bambang Brodjonegoro di Penghujung Masa Tugas Sebagai Menristek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan bergabung bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Nomenklatur baru tersebut rencananya dinamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hal ini telah disetujui oleh DPR RI pada Jumat (9/4) lalu setelah melalui rapat Badan Musyawarah DPR RI.  Mengenai hal itu, pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai penggabungan ini akan membuat target penciptaan SDM unggul Indonesia tidak fokus. Terlebih kata dia, saat ini Kemendikbud punya terlalu banyak program yang justru membuat publik pusing.  "Ini sepertinya konsep pembangunan SDM unggul tidak sematang pembangunan infrastruktur pada periode pertama. Sekarang Kemendikbud aja nggak efektif. Programnya nggak jelas, ini ditambahin lagi, bakal makin kacau," ungkapnya kepada JawaPos.com, Minggu (11/4).  Namun menurutnya, tercapainya target SDM Unggul, Indonesia Maju ini bisa disiasati dengan dilakukannya reshuffle menteri. "Kecuali menterinya (Mendikbud) ganti," tuturnya.  Untuk diketahui, saat ini Kemendikbud dipimpin oleh Nadiem Makarim dan Kemenristek dikepalai oleh Bambang Brodjonegoro. Jika harus memilih di antara dua orang tersebut untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Indra akan memilih Bambang Brodjonegoro (Bambrodj).  "Bambang Brodjonegoro lah, karena ada kakak beliau Pak Satryo (Soemantri Brodjonegoro) yang tokoh pendidikan tinggi (ilmuwan). Artinya grupnya bakal lebih jelas dibanding sekarang," jelasnya.  Begitu pula dengan ayahnya, Soemantri Brodjonegoro yang merupakan Mendikbud Indonesia periode Maret-Desember 1973. Pria yang meninggal pada saat masih menjabat Mendikbud itu pun diketahui pernah menjadi Rektor Universitas Indonesia periode 1964-1973.  Sementara posisi Nadiem sendiri, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa Nadiem akan cocok mengepalai Kementerian Investasi. Pasalnya, sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem merupakan pendiri perusahaan yang kini memiliki status decacorn, yakni Gojek.  "Kalau itu kan udah punya track record, punya investasi di perusahaan digital, lalu menggerakkan sektor nonformal. Tapi, kalau soal pendidikan itu justru publik mempertanyakan. Ketemunya di titik mana? (tidak ada hubungan dengan pendidikan). Sehingga banyak kebijakan yang gagap dan kelihatan tidak genuine dari diri dia sendiri," terang dia kepada JawaPos.com.  Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Hendarman menyambut baik penggabungan ini. Pihaknya akan menunggu perkembangan resmi perihal tersebut.  "Kemendikbud menyambut baik segala perubahan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Mari kita tunggu pengumuman resmi oleh Bapak Presiden terkait penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud ini," jelasnya kepada wartawan.  https://www.youtube.com/watch?v=3sjFBCzkjbE  &nbsp;

Pengamat Sebut Bambrodj Lebih Cocok jadi Mendikbud Ketimbang Nadiem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG_20210322_131019.jpg" alt="Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyetujui digabungkannya Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Hal ini pun akan menambah beban kerja Mendikbud Nadiem Makarim.  Soal itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, tugas yang perlu diselesaikan makin bertambah kepada sang menteri. Peleburan ini pun dirasa tidak efektif.  "Ketika ditarik ke Kemendikbud, itu menterinya pasti bingung nambah kerjaan lagi, kerjaan sekarang aja nggak beres, dikasih PR lagi tambah puyeng menterinya," tutur dia kepada JawaPos.com, Minggu (11/4).  Bahkan menurutnya, riset dalam negeri tidak hanya jalan ditempat, tapi malah mundur. Sebab, dirinya menilai jika riset-riset Indonesia sampai hari ini tidak ada yang berkontribusi pada kemajuan kebijakan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat.  "Harusnya kebijakan itu berbasis riset, kalau ditarik ke Kemendikbud, itu urusannya hanya pendidikan, sementara energi, pangan, pertanian, SDA butuh riset, itu kemana semua," ujarnya.  Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menuturkan, beban kerja Kemendikbud akan bertambah. Sehingga dia minta secepatnya usulan pemerintah ini dipetakan dalam program kerjanya.  “Karena itu menjadi penting secepatnya dipetakan supaya tidak menjadi beban baru bagi Kemendikbud, tapi bisa malah memperkuat keberadaan Dirjen Dikti,” ujar Huda kepada wartawan, Sabtu (10/4).  Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, dengan adanya penggabungan tersebut, perlu adanya penambahan wakil menteri (wamen) yang khusus menangani Ristekbrin. Diharapkan nanti koordinasinya akan lebih bagus. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=pECY2lxYBe0  &nbsp;

Mendikbud Bakal Puyeng karena Tugasnya Bertambah Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bambang-minta-peneliti-belajar-dari-kasus-google-versus-netscape_m_.jpg" alt="Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta para peneliti inovasi Indonesia terus berinovasi." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meminta para peneliti inovasi Indonesia terus berinovasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) akan di-merger ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Adapun, nama lembaga atas penggabungan tersebut adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Mengenai penggabungan ini, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan bahwa keputusan ini tidak akan berbuah manis. Malah sebaliknya, yang hanya akan memundurkan riset dan inovasi dalam negeri. "Saya pikir ini pasti tidak efektif karena yang pertama ini akan mereduksi dan mengkerdilkan fungsi dari Kemenristek, karena kalo dari ditarik ke Kemendikbud maka riset dan teknologi itu hanya jadi urusan pendidikan saja," ujar dia kepada JawaPos.com, Minggu (11/4). Padahal, filosofi dari riset dan teknologi itu terdiri dari seluruh bidang lintas sektoral dan aspek. Sehingga yang menjadi tantangan bangsa Indonesia ini bisa diselesaikan dengan inovasi yang dihasilkan. "Sehingga muncul gagasan dan ide inovatif sebagai jalan keluar. Jadi ini mengkerdilkan kerja riset dan pengembangan teknologi," imbuhnya. Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro juga sebelumnya mengingikan agar penggabungan ini tidak menghilangkan prioritas riset dan inovasi prioritas. Namun, menurut Ubaid, Kemenristek sebelum digabung juga kurang berjalan dengan baik. "Gimana pas digabung, artinya kalau ada kementerian khusus dan menteri khusus itu aja nggak berjalan lancar, gimana menteri satu dibagi tugas banyak, itu kan tambah tidak fokus dan target yang jelas, apalagi digabungkan dengan sektor pendidikan yang kita tau hari ini masih punya PR besar soal PJJ, PTM, learning loss, dan itu bukan perkara kecil," ungkapnya. (*) &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=pECY2lxYBe0

Pakar Bilang, Merger Kemenristek-Kemendikbud Akan Mundurkan Riset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Menristek-Bambang-Brodjonegoro-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI telah menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Namun, dalam Kemenristek juga terdapat Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bagaimana nasibnya?  Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menuturkan bahwa BRIN nantinya akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri atau badan otonom pemerintah. Seperti Badan Koordinasi Penanamana Modal (BKPM) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  "BRIN-nya jadi badan tersendiri. Ya, kaya BKPM, BNPB, gitu," ungkap dia di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Jumat (9/4) lalu.  Ia akan menunggu pengumuman lebih lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), khususnya terkait dengan penempatan dirinya, yakni apakah akan tetap menjadi Kepala BRIN atau berganti posisi. "Ya tunggu pengumuman dari presiden aja. Kan itu presiden yang menentukan (posisi jadi Kepala BKPM)," imbuhnya.  Bambang pun mengharapkan agar peleburan dua kementerian ini dapat berjalan dengan lancar. Khususnya pada agenda riset inovasi yang menjadi prioritas Indonesia. "Intinya, ya kita harapkan, masa transisinya bisa mulus sehingga tidak mengganggu agenda-agenda riset yang menjadi prioritas," ucap dia.  Sebagai informasi, Bambang menjabat sebagai Menristek/KaBRIN pada 20 Oktober 2019. Adapun, pada periode sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019.  Selain itu, Bambang juga pernah menduduki kursi Menteri Keuangan periode 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016. Jadi, selama dua periode pemerintahan Jokowi ini, ia telah 3 berganti posisi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=da6wfnq-naU

Kemenristek Dilebur dengan Kemendikbud, Bagaimana Nasib BRIN?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Bambang-Brodjonegoro-Raka-Denny.jpg" alt="Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR RI menyetujui usulan pemerintah untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mengenai hal itu, Menristek/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro pun memberikan tanggapan.  Hal tersebut ia lontarkan pada saat melakukan peresmian Science Techno Park, Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (9/4) lalu. Dalam kegiatan tersebut, ia turut menyampaikan salam perpisahan. ’’Hari ini, mungkin menjadi kunjungan terakhir saya sebagai Menristek. Karena dengan hasil sidang paripurna DPR, Kemenristek akan dilebur ke Kemendikbud,’’ ujarnya.  Jadi, kata dia tidak akan ada lagi Kemenristek dan kunjungan kerja kementerian tersebut. Sebab, DPR melalui Surat Presiden No R-14/Pres/03/2021 telah menyetujui peleburan dua kementerian tersebut melalui Badan Musyawarah.  Bambang menuturkan, Unhas merupakan tempat awal dan akhir dirinya memimpin sebagai Menristek. Menurutnya, hal ini merupakan suatu keberuntungan yang tidak terduga. ’’Pada saat pelantikan tahun 2019, Saya ingat setelahnya ketika pertama kali menjadi Menrsitek kunjungan pertama saya ke Unhas. Saya membuka Join working Group Indonesia-Prancis dalam bidang penelitian didampingi bu rektor,’’ tuturnya. ’’Kebetulan entah kenapa, karena agenda ini sudah disusun jauh-jauh hari. Kok entah kenapa Sulsel juga yang menjadi tempat kunjungan saya di akhir. Mungkin Karena ada sambutan baik, dan Unhas selalu menunjukan prestasinya. Unhas juga sudah menjadi PTN BH (badan hukum), satu dari sedikit universitas yang sudah menjadi PTN BH. Jadi, ini menjadi suatu kebanggaan,’’ sambungnya.  Sebagai informasi, Bambang menjabat sebagai Menristek/KaBRIN pada 20 Oktober 2019. Adapun, pada periode sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas sejak 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019.  Selain itu, Bambang juga pernah menduduki kursi Menteri Keuangan periode 27 Oktober 2014 sampai 27 Juli 2016. Jadi, selama dua periode pemerintahan Jokowi ini, ia telah 3 berganti posisi. (*)    &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/e3XiyI-qmaw

Unhas Jadi Tempat Pertama dan Terakhir Menristek Kunjungan Kerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenristek

Berita Terkini