<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/18/WhatsApp-Image-2024-06-17-at-84239-PM-3929375551.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau proyek Tambaklorok." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mendampingi Presiden Jokowi meninjau proyek Tambaklorok.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meyakini program pengendalian banjir dan rob di Tambaklorok pada tahap II, diantaranya dengan pembangunan tanggul, akan efektif dalam mengatasi banjir dan rob di Semarang, Jawa Tengah.<br /><br />"Saya kira ini akan jadi percontohan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena daerah di sepanjang Pantura ini perlu penanganan karena juga mengalami penurunan tanah (<em>land subsidence</em>). Jadi tidak hanya Jakarta, tapi juga Tegal, Pekalongan, Demak, termasuk Semarang," kata Menteri Basuki, dikutip dari <em>Antara,</em> Selasa (18/6).<br /><br />Basuki pada Senin ini mendampingi Presiden Jokowi meninjau Program Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Tambaklorok, Semarang. Dalam proyek itu, Kementerian PUPR membangun tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer (km) untuk mengendalikan banjir dan rob yang kerap melanda Semarang.<br /><br />"Untuk kawasan seluas 56 hektare ini, kita lakukan penataan kawasan serta pengendalian banjir dan rob dan saat ini sudah tertutup semua sehingga tidak akan ada lagi banjir dan rob yang masuk di kawasan Tambaklorok ini,"&nbsp;kata Basuki.<br /><br />Basuki menjelaskan bahwa dalam sistem pengendalian banjir juga terdapat dua kolam retensi atau penampungan yang memiliki luas 12,02 hektar dan 8,57 hektare. Masing-masing kolam retensi juga dilengkapi pompa berkapasitas 3 x 500 liter per detik.<br /><br />"Seluruh progresnya sudah mencapai 85 persen. Nanti akan selesai semua pada Agustus 2024. Pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dan pembangunan oleh Kementerian PUPR, jadi ada kolaborasi," kata Basuki.<br /><br />Program pengendalian banjir dan rob di kawasan Tambaklorok Tahap II mulai dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp231,6 miliar. Sementara, Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Tambaklorok dilaksanakan okeh Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR mulai Mei 2017. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp45,6 miliar.<br /><br />Presiden Jokowi mengatakan proyek pengendalian banjir dan rob ini diproyeksikan dapat menahan rob yang terjadi dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. "Panjang untuk tanggul robnya ini sepanjang 3,6 km. Saya kira dalam jangka 30 tahun minimal bisa menahan rob yang terjadi. Saat ini baru dibangun, nanti kalau sudah rampung di bulan Agustus ini baru terlihat efektivitasnya," kata Presiden Jokowi dalam peninjauan itu.</p>

"Seluruh progresnya sudah mencapai 85 persen. Nanti akan selesai semua pada Agustus 2024," kata Menteri Basuki.

Land Subsidence jadi Biang Keroknya, Menteri Basuki Yakin Tanggul Tambaklorok Efektif Atasi Banjir Rob Semarang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/basuki-34577334.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Menurutnya, program Tapera akan diundur sampai 2027.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah <em>trust</em>, sehingga kita undur ini sudah sampai 2027," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Basuki juga mengaku menyesal terkait program Tapera yang belakangan ini menuai kritik publik. Ia tak memungkiri, Tapera yang terkesan tergesa-gesa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa?" ucap Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera itu menyatakan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dikucurkan melalui dana APBN mencapai Rp 105 triliun. Ia mengalkulasi, dana Tapera dapat terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi, <em>effort-</em>nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legowo lah," ucap Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki lantas mengungkit kritik yang muncul dari DPR hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait penerapan Tapera agar tidak buru-buru diterapkan. Ia mengakui, pihaknya turut mempertimbangkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan (lakukan) itu," pungkas Basuki.</div> </div> </div>

"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa?" ucap Basuki Hadimuljono.

Menteri Basuki Sadar Kebijakan Tapera Masih Terganjal 'Trust Issue', Ngomong ke Sri Mulyani Tunda Dulu Programnya

<div id="m#msg-f:1801117877141582991" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/03/basuki-hadimuljono-ortorita-2458569464.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono." width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyesalkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang belakangan ini menuai kritik publik. Ia tak memungkiri, kebijakan Tapera terkesan diimplementasikan secara tergesa-gesa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki yang juga menjabat Ketua Komite BP Tapera itu menyatakan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah dikucurkan melalui dana APBN mencapai Rp 105 triliun. Ia mengalkulasi, dana Tapera dapat terkumpul hingga Rp 50 triliun dalam 10 tahun ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus diketahui, APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk Tapera ini, mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi,&nbsp;<em>effort</em>-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak <em>legawa</em> lah," ucap Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basuki lantas mengungkit kritik yang muncul dari DPR hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait penerapan Tapera agar tidak buru-buru diterapkan. Ia mengakui, pihaknya turut mempertimbangkan itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, apa yang sudah kami lakukan dengan 10 tahun FLPP, subsidi bunga, itu sudah Rp 105 triliun itu pun menarik uang berapa, 300-an lebih. Jadi, kalau misalnya ada usulan, apalagi DPR, Ketua MPR, untuk diundur, menurut saya, saya udah kontak Bu Menteri Keuangan juga, kita akan itu," tegas Basuki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi kritik terhadap program Tapera itu disuarakan melalui demonstrasi. Ribuan massa buruh dari berbagai elemen menggelar aksi menolak program (Tapera) di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis (6/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aksi itu, buruh menuntut Presiden Joko Widodo mencabut aturan Tapera maksimal dalam waktu satu minggu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar aturan soal Tapera dicabut maksimal dalam waktu satu minggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bilamana pemerintah tidak mendengarkan aspirasi daripada teman-teman buruh terkait stop atau batalkan PP Nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera, maka aksi akan dilanjutkan meluas ke seluruh Indonesia," ancam Said Iqbal menandaskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Jadi, effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul, saya nggak legawa lah," ucap Basuki.

Implementasi Tapera Dinilainya Tergesa-gesa, Menteri Basuki Marah: Saya Nggak Legawa Lah!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/03/Jokowi-IKN-2907645139.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menaikkan besaran tunjangan kinerja (tukin) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diteken Jokowi pada 13 Maret 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa sesuai dengan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah memenuhi kriteria untuk diberikan penyesuaian tunjangan kinerja," bunyi pertimbangan dalam aturan tersebut, dikutip Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam aturan itu, tukin yang diterima ASN Kementerian PUPR setiap bulan akan disesuaikan dengan kelas jabatannya. Adapun tukin tertinggi ditetapkan sebesar Rp 41.550.000 dari sebelumnya Rp 33.240.000 dan yang terendah sebesar Rp2.575.000 dari sebelumnya Rp 2.531.250.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun khusus Menteri PUPR yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono, mendapat 150 persen dari besaran tukin tertinggi di kementerian itu. "Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengepalai dan memimpin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," demikian bunyi Pasal 5 Perpres tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini daftar lengkap tukin terbaru di Kementerian PUPR:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 17 Rp 41.550.000, sebelumnya Rp 33.240.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 16 Rp 32.540.000, sebelumnya Rp 27.577.500</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 15 Rp 24.100.000, sebelumnya Rp 19.280.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 14 Rp 21.330.000, sebelumnya Rp 17.064.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 13 Rp 13.670.000, sebelumnya Rp 10.936.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 12 Rp 12.370.000, sebelumnya Rp 9.896.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 11 Rp 10.947.000, sebelumnya Rp 8.757.600</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 10 Rp 8.458.000, sebelumnya Rp 5.979.200</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 9 Rp 7.474.000, sebelumnya Rp 5.079.200</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 8 Rp 6.349.000, sebelumnya Rp 4.595.150</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 7 Rp 5.079.000, sebelumnya Rp 3.915.950</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 6 Rp 4.837.000, sebelumnya Rp 3.510.400</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 5 Rp 4.607.000, sebelumnya Rp 3.134.250</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 4 Rp 4.179.000, sebelumnya Rp 2.985.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 3 Rp 3.980.000, sebelumnya Rp 2.898.000</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 2 Rp 3.154.000, sebelumnya Rp 2.708.250</div> <div dir="auto">* Kelas jabatan 1 Rp 2.575.000, sebelumnya Rp 2.531.250</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Namun khusus Menteri PUPR yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono, mendapat 150 persen dari besaran tukin tertinggi di kementerian itu

Paling Tinggi Rp 41,5 Juta, Segini Daftar Tukin ASN Kementerian PUPR yang Baru Saja Dinaikkan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/KEMENPUPR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menggelontor dana Rp 180 miliar untuk pembangunan irigasi di Jawa Timur. Pengerjaan proyek itu bakal melibatkan banyak tenaga masyarakat karena menggunakan sistem padat karya.<br /> <br /> Kementerian PUPR mengalokasikan dana Rp 1,95 triliun untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) tahun anggaran 2022. Nah, di Jawa Timur, ada 930 desa di 22 kabupaten yang bakal menerima dana pembangunan irigasi tersebut. Setiap desa menerima Rp 194 juta.<br /> <br /> Rabu (6/4), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas memulai tahapan sosialisasi P3-TGAI. Perwakilan kecamatan dan kepala dinas terkait dari semua wilayah penerima anggaran, hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Fokus sosialisasi membahas tentang teknis pengelolaan anggaran pelaksanaan program.<br /> <br /> "P3-TGAI ini merupakan kegiatan padat karya tunai untuk membangun saluran tersier irigasi. Luasan lahan yang diairi maksimal adalah 150 hektare. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat petani," ujar Kepala BBWS Brantas Haeruddin C. Maddi.<br /> <br /> Haeruddin menyatakan, salah satu poin penting dalam program ini adalah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Di antaranya, warga korban PHK atau pekerja migran yang baru pulang. "Kami berharap mereka dapat berperan serta dalam kegiatan ini. Selain itu, juga keterlibatan perempuan untuk mendukung kesetaraan gender," paparnya.<br /> <br /> Dia berharap, melalui program ini akan dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dan secara swadaya melakukan perbaikan irigasi. Yakni, rehabilitasi jaringan di wilayah pedesaan. Dengan begitu, keberlangsungan sumber pangan dapat terus berjalan.<br /> <br /> Dalam pelaksanaannya, desa yang mendapat anggaran maka proyek harus dikerjakan oleh kelompok tani. Tidak boleh dikontraktualkan dan dialihkan ke pihak ketiga. Karena itu, ada tim pendamping yang bakal membantu dalam pembuatan laporan anggaran dan pengawasan.<br /> <br /> Kementerian PUPR pun mendapatkan pendampingan dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK). Sementara BBWS Brantas sendiri, menggandeng Polda Jatim dan Kejakasaan Tinggi Jatim untuk pendampingan program. Haeruddin berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.<br /> <br /> Secara khusus Haeruddin menyebut bahwa tidak ada pungutan saat P3-TGAI berjalan. Mulai dari masa persiapan, pelaksanaan, sampai akhir program tidak ada pungutan apapun. Baik dari Tim Pelaksana BBWS Brantas maupun unsur lain yang terlibat.<br /> <br /> "Apabila terdapat pungutan-pungutan liar yang mengatasnamakan balai supaya segera dilaporkan kepada kami di BBWS Brantas," tegasnya.

Kementerian PUPR Gelontor Rp 180 Miliar untuk Proyek Irigasi di Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/properti-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Sektor industri properti mendapat angin segar. Itu menyusul keputusan pemerintah memperpanjang pemberian insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang berlaku hingga Desember 2021. Kesempatan tersebut akan dimanfaatkan pelaku industri untuk menggenjot penjualan.<br /> <br /> "REI menargetkan pertumbuhan penjualan properti hingga akhir 2021 sebesar 20 persen," ujar Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida Senin (9/8).<br /> <br /> Totok menyatakan bahwa sektor properti merupakan salah satu sektor yang mengalami pukulan berat akibat pandemi. Dengan demikian, pelaku usaha masih sangat membutuhkan berbagai stimulus untuk pulih, termasuk dari sisi fiskal.<br /> <br /> Menurut dia, pulihnya sektor properti akan berdampak pada 174 industri dan 350 UKM (usaha kecil menengah) terkait. Di antaranya, baja, semen, cat, mebel, dan alat rumah tangga.<br /> <br /> Totok berharap, dengan kondisi saat ini, perbankan dapat memberikan keringanan kepada pengembang ataupun juga kepada debitur yang sudah akad kredit. Serta mereka yang mau akan kredit.<br /> <br /> Pasalnya, perbankan sangat ketat dan selektif dalam memberikan kredit KPR saat ini. "Karena banyak dan ketatnya aturan, banyak debitur yang tidak lolos. Padahal, pemerintah mendorong sektor properti, terutama perumahan ini, bisa kembali pulih," urainya.<br /> <br /> Terpisah, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan, PMK Nomor 103 Tahun 2021 tersebut mempertegas rumah toko dan rumah kantor yang merupakan cakupan dari rumah tapak.<br /> <br /> Neil menyebutkan, untuk kepentingan evaluasi dan monitoring realisasi PPN DTP, berita acara serah terima rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus didaftarkan dalam sistem aplikasi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yakni aplikasi Sikumbang.

REI Patok Target Penjualan Properti Tumbuh 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe" width="100%">
<figcaption>Pekerja saat menyelesaikan rumah rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jakarta, Rabu (22/7/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan kuota pembangunan rumah bagi bank pelaksana yang tidak mampu mencapai targe</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perbankan mengakselerasi penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Tahun ini targetnya mencapai 157.500 unit atau senilai Rp 19,1 triliun. Jika penyaluran kurang dari 50 persen hingga triwulan II tahun ini, kuota bakal dikurangi.<br /> <br /> Per 17 Juni 2021, 40 bank pelaksana telah menyalurkan FLPP sebanyak 80.627 unit atau senilai Rp 8,77 triliun. Jumlah tersebut mencapai 51,19 persen dari target penyaluran. Sejak 2010, total penyaluran dana FLPP untuk 845.482 unit rumah bernilai Rp 64,37 triliun.<br /> <br /> "Terdapat 19 bank yang kinerjanya di atas 50 persen. Terdiri atas 4 bank nasional dan 15 BPD. Selain itu, ada 21 bank yang terdiri atas 4 bank nasional dan 17 BPD yang berkinerja di bawah 50 persen. Ditargetkan pada Oktober 2021 bisa diselesaikan," papar Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Arief Sabaruddin Senin (28/6).<br /> <br /> Sesuai dengan kesepakatan, jika penyaluran FLPP tidak mencapai 50 persen, PPDPP akan mengurangi kuota. Minimal 25 persen dari sisa target.<br /> <br /> Terpisah, CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menjelaskan bahwa banyak pengembang menengah atau rumah subsidi yang masih menggunakan model lama. Tidak ada perubahan desain yang nyata. Mereka terlena dengan stimulus pemerintah.

Pemerintah akan Kurangi Kuota Rumah Subsidi jika Bank Tak Capai Target

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/InShot_20210621_172211598.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.<br /> <br /> Dari 10 PerLKPP yang dikeluarkan, salah satunya adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 (PerLKPP Nomor 12/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Aturan hasil kolaborasi LKPP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia. Dengan begitu, aturan ini sekaligus menggantikan PermenPUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.<br /> <br /> Selanjutnya, salah satu tujuan PerLKPP ini dibuat adalah untuk menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberikan perluasan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil bagi yang memiliki kemampuan teknis dengan menaikkan batasan nilai paket pengadaan hingga Rp 15 miliar.<br /> <br /> PerLKPP Nomor 12/2021 juga mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, untuk turut dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih lanjut PerLKPP ini juga memberikan relaksasi berjenjang dalam pemberian uang muka, yakni paling rendah 50 persen untuk nilai kontrak Rp 50 juta hingga Rp200 juta dan paling rendah 30 persen untuk nilai kontrak Rp 200 juta hingga Rp 2,5 miliar.<br /> <br /> Aturan ini juga mengatur hal teknis lain seperti: mengubah jadwal pemilihan Hari Kerja menjadi Hari Kalender; Tidak memberlakukan reverse auction pada Tender/Tender Cepat pekerjaan konstruksi; Percepatan pemilihan melalui tender tidak mengikat yang dilaksanakan mendahului persetujuan RKA K/L; serta, Penghapusan Syarat Kemampuan Keuangan dalam Persyaratan Kualifikasi.<br /> <br /> Kemudian, penghapusan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia; Penyesuaian persyaratan perpajakan menjadi pemenuhan status valid atas Konfirmasi Status Wajib Pajak; Penghapusan kewajiban penetapan penambahan persyaratan kualifikasi/teknis oleh pejabat tinggi; dan Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi adalah harga terendah dengan sistem gugur dan harga terendah dengan ambang batas (tidak ada Evaluasi Sistem Nilai).<br /> <br /> Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menyampaikan, bahwa seluruh aturan turunan yang telah diundangkan diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas kepada pengelola pengadaan dalam mengeksekusi belanja pengadaan yang didanai oleh APBN/APBD. Sebagaimana diketahui, belanja pemerintah saat ini menjadi salah satu kunci bagi pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Roni menyebut, sisa anggaran yang belum terpakai harus segera dibelanjakan agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.<br /> <br /> "Saya harap sudah tidak ada lagi keraguan dalam membelanjakan anggaran, karena ini juga harus cepat agar ekonomi bertumbuh dengan tetap menjalankan kewajiban penggunaan PDN dan peningkatan peran UMK dalam PBJ Pemerintah, rencanakan dengan baik sesuai kebutuhan dan segera dibelanjakan dengan benar. Yang konstruksi sebisa mungkin melibatkan pelaku usaha kecil sebagai pemasok atau subkontraktor, yang belanja langsung seperti kebutuhan penunjang sehari-hari bisa beli di UMK dan Koperasi setempat atau melalui Bela Pengadaan," kata Roni dalam keterangan resmi kepada JawaPos.com.<br /> <br /> Adapun swakelola bisa melibatkan kelompok masyarakat setempat. "Semua ini harus direncanakan dengan baik sesuai aturan dan pedoman agar tidak ada aturan yang dilanggar, sehingga belanja bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi," kata Roni.<br /> <br /> Roni juga meminta Kementerian/Lembaga segera melakukan penginputan SiRUP agar belanja pengadaan segera dilaksanakan. Ia menyebut dari data yang dihimpun LKPP hingga 12 Juni 2021, menunjukkan bahwa secara nasional pengisian SiRUP baru mencapai 77 persen, padahal itu menjadi syarat wajib sebelum anggaran dapat dibelanjakan.<br /> <br /> "Saat ini pengisian SiRUP oleh Kementerian/Lembaga baru sebesar 55 persen, kendati demikian Pemda sudah mencapai 99 persen," imbuh Roni.<br /> <br /> Sementara itu, dari total anggaran belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp 1.204 triliun pada tahun 2021, potensi belanja yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mencapai Rp 531,7 triliun. Angka ini meliputi 29,9 persen untuk belanja barang, 52,8 persen untuk pekerjaan konstruksi, 4,5 persen untuk jasa konsultasi, dan 12,7 persen untuk jasa lainnya.<br /> <br /> Khusus untuk pekerjaan konstruksi, potensinya adalah sebanyak 217.371 paket dengan total pagu sebesar 280,9 triliun yang terdistribusi sebanyak 149.543 paket untuk pagu senilai hingga Rp 200 juta, kemudian 65.164 paket untuk nilai pagu mulai dari Rp 200 juta hingga Rp 15 miliar. Selanjutnya ada 2.069 paket untuk pagu Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar, 318 paket untuk pagu Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar dan 277 paket untuk pagu di atas Rp 100 miliar.<br /> <br /> "Dari batasan nilai ini terlihat bahwa total ada 214,707 paket pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp 121,9 triliun yang bisa dinikmati oleh pelaku usaha kecil. Bahkan kami juga mendorong pekerjaan konstruksi yang nilainya lebih dari Rp 15 miliar atau skala pekerjaannya tidak bisa dikerjakan oleh usaha kecil untuk tetap menggandeng mereka sebagai sub kontraktor atau supplier. Jadi sebenarnya potensi usaha mereka di pengadaan pemerintah itu sangat besar. Harapannya, dengan semakin banyak paket yang bisa dikerjakan, pelaku usaha kecil ini dapat naik kelas," kata Roni.<br /> <br /> Berikut 10 Peraturan Lembaga LKPP sebagai turunan Perpres 12/2021:<br /> 1. Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola.<br /> 2. Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> 3. Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada PBJP.<br /> 4. Peraturan Lembaga Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Penyusunan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola PBJ.<br /> 5. Peraturan Lembaga Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa.<br /> 6. Peraturan Lembaga Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemilihan Panel Badan Usaha dan Pemilihan Badan Usaha Pelaksana pada Proyek Strategis Nasional.<br /> 7. Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> 8. Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).<br /> 9. Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<br /> 10. Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

LKPP Rilis 10 PerLKPP PBJ, Usaha Kecil Bisa Garap Proyek Rp 15 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/mendikbud-nadiem-target.jpg" alt="Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Mendikbudristek Nadiem Makarim (HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2021 menyediakan Dana Aloasi Khusus (DAK) Fisik untuk 31.695 satuan pendidikan. Adapun, alokasi untuk DAK Fisik ini sebesar Rp 17,7 triliun.<br /> <br /> ''Untuk kebijakan penggunaan DAK Fisik ini adalah fokus kepada ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan,'' kata Mendikbud Nadiem Makarim. Dia menambahkan, pemenuhan itu dilakukan secara menyeluruh untuk semua kebutuhan prasarana sekolah. Mulai dari ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, toilet, laboratorium, ruang praktek, UKS, rumah dinas guru, ruang ibadah hingga ruang pembelajaran inklusi.<br /> <br /> ’’Di tahun 2021 sedikit berubah strateginya, strateginya adalah untuk memastikan setiap sekolah itu selesai, pemenuhannya dilakukan secara holistik menyeluruh sesuai kebutuhan sarana prasarana masing-masing sekolah,’’ jelas dia dalam Sosialisasi Kebijakan BOS dan DAK Fisik 2021 secara daring, Kamis (25/2).<br /> <br /> Pelaksanaan pembangunan juga akan bersifat kontraktual, jadi kepala sekolah tinggal fokus kepada proses pembelajaran dan tidak harus melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarananya sendiri. Sebab, sistem swakelola membebankan kepala sekolah.<br /> <br /> ’’Ada pihak yang oknum yang juga mengganggu mereka, jadinya ini menjadi suatu beban mental dan beban administratif bagi banyak sekali kepala sekolah. Jadi kita di tahun ini pindah dari sistem-sistem kontraktual,’’ tambahnya.<br /> <br /> Selain itu, pembangunan sarana dan prasaran sekolah juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tugasnya adalah untuk mengawasi pekerjaan pembangunan sekolah tersebut.<br /> <br /> ’’Pelibatan Dinas PUPR di masing-masing daerah yang akan melakukan asesmen kerusakan dan meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah, jadi sekarang ada tim profesional yang akan melakukan asesmen evaluasi dan juga memonitor pekerjaan yang dilaksanakan,’’ ujarnya. <strong>(*)</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> Saksikan video menarik berikut ini:<br /> <br /> https://youtu.be/dVYcOvbFQcQ

Kemendikbud Akan Libatkan PUPR Bangun Sarana Prasarana Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/wamen-PUPR.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo (zaking)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengevaluasi program pembiayaan perumahan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Saat ini, kuota FLPP telah habis, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), John Wempi Wetimpo memastikan tidak ada penambahan hingga akhir tahun.<br /> <br /> "Kami evaluasi karena program ini berjalan dan beberapa bulan lagi akan berakhir, yang kurang di mana. Kami evaluasi supaya ke depan tidak boleh ada kendala karena apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan rakyat," ucapnya di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (16/11).<br /> <br /> Sementara itu, Direktur Layanan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan PUPR, Agusny Gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan masalah tersebut bersama dengan para pihak terkait. Demi memberikan kemudahan bagi masyarakat memiliki hunian, ia berharap segera ada jalan keluar.<br /> <br /> "Kami sudah rapat dengan para pengembang dan bank, nanti kami sampaikan kebutuhan misalnya 600 ribu unit untuk tahun ini. Dari kami cuma 100 ribu (rumah) anggarannya. Mudah-mudahan Pak Wakil Menteri dan Pak Menteri Ada kebijakan lain," tuturnya.<br /> <br /> Dia juga mengimbau kepada asosiasi pengembang perumahan dan pengembang perumahan untuk melakukan pemutakhiran data pengembang agar tidak menghambat penyaluran KPR Bersubsidi. "Pemerintah akan terus berupaya untuk menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur," jelasnya.<br /> <br /> John pun mengatakan bahwa pada 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP sebesar Rp 11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah, SSB (subsidi selisih bunga) sebesar Rp 3,8 miliar untuk akad SSB yang sudah berjalan.<br /> <br /> Kemudian, SBUM (subsidi bantuan uang muka) sebesar Rp 600 miliar untuk 150 ribu unit rumah, TAPERA/SMF untuk 8.460 unit rumah, dan BP2BT sebesar Rp 13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.<br /> <br /> "Persaingan perolehan subsidi pembiayaan perumahan untuk tahun 2020 akan semakin ketat. Oleh karena itu, besar harapan saya agar realisasi tahun 2020 dapat memberikan pilihan rumah yang paling berkualitas untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang paling layak mendapatkan bantuan," pungkasnya.

Kuota FLPP Habis, Pemerintah Anggarkan Rp 11 Triliun Tahun Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenpupr

Berita Terkini