<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/27/HK3-1988610525.jpg" alt="Kebakaran hebat di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Rabu (26/11). (Chan Long Hei/AP)" width="100%">
<figcaption>Kebakaran hebat di Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, Rabu (26/11). (Chan Long Hei/AP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyampaikan informasi terkini terkait kebakaran besar yang melanda Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, pada Rabu, 26 November 2025 pukul 16.44 waktu setempat (HKT).&nbsp; Kebakaran tersebut telah menewaskan&nbsp;puluhan orang orang dan melukai belasan orang lainnya, termasuk sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan duka cita mendalam atas musibah ini dan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memberikan pelindungan maksimal kepada seluruh WNI/ pekerja migran yang terdampak. "Pemerintah Indonesia melalui Kementerian P2MI dan KJRI Hong Kong bergerak cepat untuk memastikan hak-hak para Pekerja Migran terpenuhi, baik yang selamat maupun keluarga korban yang meninggal dunia," ujar Menteri Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan, Jumat (28/11). Kondisi WNI/Pekerja Migran Terdampak Berdasarkan koordinasi intensif antara Kementerian P2MI, KJRI Hong Kong, dan otoritas Hong Kong (HK Police, Fire Services Department, serta Hospital Authority), terdapat 6 WNI/Pekerja Migran yang terdata terdampak: 1. Novita, Meninggal dunia, jenazah dibawa ke Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital. 2. Erawati, &nbsp;Meninggal dunia di lokasi kejadian. 3. Kholifah Saefudin, Sedang dirawat di North District Hospital. 4. Erna Mayang Sari, Selamat, telah dievakuasi ke rumah kerabat majikan di Shatin, Hong Kong.&nbsp; 5. Arik Sugiarti, Selamat, berada di shelter darurat Pemerintah Hong Kong. &nbsp; 6. Puspita, &nbsp;Selamat, berada di shelter darurat Pemerintah Hong Kong. Langkah Cepat KJRI Hong Kong Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong telah, berkoordinasi erat dengan Pemerintah Hong Kong untuk penanganan korban melakukan verifikasi langsung di lapangan. Juga menyiapkan pendampingan konsuler penuh bagi korban selamat dan keluarga korban meninggal dunia sembari berkomitmen memberikan update informasi secara berkala. Langkah Kementerian P2MI Kementerian P2MI telah dan terus melakukan serangkaian tindakan pelindungan, antara lain: a. Validasi dan pendataan lengkap identitas, dokumen, majikan, serta lokasi penanganan korban. b. Pendampingan bagi Pekerja migran yang selamat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, komunikasi dengan keluarga di Indonesia, dan bantuan layanan konsuler. c. Penanganan jenazah korban meninggal dunia, Kementerian P2MI segera mengirim tim Pelindungan pekerja migran khusus ke Hong Kong untuk mengurus identifikasi resmi, dokumen, serta opsi repatriasi jenazah ke tanah air. Komunikasi resmi kepada keluarga akan disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri.&nbsp; d. Real-time reporting&ndash; Kementerian P2MI akan menyampaikan perkembangan situasi setiap ada informasi baru. "Kami memastikan tidak ada satu pun Pekerja Migran yang terabaikan. Tim kami akan bekerja 24 jam hingga semua proses pelindungan selesai," tegas Menteri Mukhtarudin. &nbsp; Perkembangan Terbaru Penanganan Kasus Kebakaran Otoritas Hong Kong telah menangkap tiga orang, terdiri atas dua direktur dan seorang konsultan perusahaan konstruksi, terkait dugaan kelalaian yang menyebabkan banyaknya korban jiwa dalam kebakaran Wang Fuk Court.&nbsp; Investigasi masih berlangsung, termasuk penyelidikan atas dugaan keterlambatan proses evakuasi serta temuan penggunaan material bangunan mudah terbakar seperti papan polistirena dan bahan konstruksi lain yang diduga tidak memenuhi standar keselamatan. Di sisi lain, relawan dan komunitas Indonesia di Hong Kong telah membuka posko bantuan, melakukan pembagian makanan, serta memberikan pendampingan kepada pekerja migran Indonesia yang terdampak.&nbsp; Kementerian P2MI terus melakukan pendataan dan memastikan kondisi pekerja migran Indonesia selamat berada dalam keadaan aman, sambil berkoordinasi dengan otoritas Hong Kong untuk memperoleh informasi resmi mengenai penghuni yang cedera maupun terdampak. Sebagai bagian dari langkah pemulihan psikologis, masyarakat dapat mengakses layanan darurat berikut: &nbsp;&bull; Hong Kong Red Cross Psychological Support Hotline: 5164 5040 &nbsp;&bull; 18111 Mental Health Support Hotline &nbsp;&bull; Open Up Counselling 24/7 (WhatsApp): +852 9101 2012 Untuk pekerja migran Indonesia yang membutuhkan layanan konseling dalam Bahasa Indonesia, tersedia layanan: Peduli Kasih Hong Kong Hotline: +852 5688 7554&nbsp; Selain itu, berdasarkan hasil pengecekan Kementerian P2MI bersama BPJS Ketenagakerjaan melalui sistem SMILE, dua pekerja migran Indonesia yang meninggal dunia, yaitu Novita dan Erawati, tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada data paspor, nama, dan tanggal lahir yang telah diverifikasi. Pemerintah Indonesia menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Hong Kong untuk penanganan terbaik bagi seluruh WNI yang terdampak.

KemenP2MI mengonfirmasi kebakaran besar di Hong Kong yang menewaskan 13 orang, termasuk Pekerja Migran Indonesia.

Kebakaran Besar di Hong Kong Tewaskan Puluhan Orang Termasuk WNI, KemenP2MI Pastikan Penanganan Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/abdul-kadir-2857245099.jpg" alt="Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo (kanan) dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. (ist)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo (kanan) dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. (ist)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menerima barang rampasan negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa tanah dan bangunan di wilayah Lampung. Barang rampasan itupun akan digunakan sebagai Migrant Center. "Aset tersebut diserahkan ke KemenP2MI yang terletak di Lampung dengan luasan tanah 860 meter persegi yang ada bangunannya. Aset ini akan kami gunakan untuk upaya-upaya membangun infrastruktur terutama migrant center yang digunakan untuk pelatihan atau untuk sementara kami gunakan untuk shelter untuk digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan perlindungan pekerjaan migran Indonesia," terang Karding, kemarin (14/8).&nbsp; Proses penyerahan diawali dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. "Pada 2024 KPK juga telah menyerahkan aset rampasan hasil korupsi berupa tanah dan bangunan yang berada di Kota Surabaya, Jawa Timur, " ujarnya.&nbsp; Sementara Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menjelaskan, mekanisme penyerahan aset rampasan negara yang telah berkekuatan hukum tetap akan dieksekusi untuk lelang atau bisa diserahkan ke kementerian atau instansi pemerintah untuk digunakan. "Jadi, hasil dari perampasan tindak pidana korupsi itu setelah mendapatkan keputusan dari pengadilan atau pengadilan tinggi pengadilan negeri ataupun Mahkamah Agung yang penting telah memulai kekuatan hukum tetap maka dieksekusi," katanya. "Kami tadi sudah menyerahkan untuk Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia seperti yang disebutkan Pak Menteri, rumah atau tanah beserta bangunannya kurang lebih senilai Rp 3 miliar," sambung Ibnu. Menurut Ibnu, penyerahan aset kepada Kemen-P2MI ini merupakan salah satu tindak lanjut mengembalikan kerugian negara agar aset tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. "(Itu) kami serahkan, (itu) namanya sudah dieksekusi. Eksekusinya diberikan kepada instansi lain yang mengajukan permohonan dan permohonan KPK tersebut diteruskan kepada Menteri Keuangan dan kemudian Menkeu memberikan suatu penetapan namanya PSP," katanya. PSP adalah Penetapan Status Penggunaan, terkait aset rampasan negara hasil tindak pidana korupsi, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2021. Aset rampasan yang memenuhi kriteria dapat ditetapkan status penggunaannya untuk kementerian/lembaga yang membutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KemenP2MI menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk digunakan sebagai Migrant Center di Lampung.

KPK Serahkan Aset Korupsi ke KemenP2MI, Nilainya capai Rp 3 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/soal-isu-pki-dan-komunisme-irma-sudah-gak-laku_m_157923.jpeg" alt="Irma Suryani" width="100%">
<figcaption>Irma Suryani</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung usulan penambahan anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2026. Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Komisi IX DPR RI yang menilai bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya krusial dalam menghasilkan devisa negara, tetapi juga menjadi jalan keluar dari minimnya lapangan kerja di dalam negeri. &ldquo;Pekerja migran Indonesia saat ini adalah jalan keluar dari sempitnya lapangan kerja di dalam negeri. Jadi pelindungan dan pemberdayaannya sudah sepantasnya diperhatikan dan didukung,&rdquo; kata Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Sabtu (12/7). Irma menegaskan, dengan kontribusi remitansi PMI yang sangat besar, wajar jika program strategis penempatan dan pelindungan mereka dimaksimalkan melalui tambahan anggaran. Terlebih, anggaran KemenP2MI selama ini dinilai terlalu kecil. Dari pagu indikatif Rp 285 miliar untuk 2026, sekitar 92 persen habis untuk belanja pegawai, menyisakan hanya Rp 2 miliar untuk program perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran. "Angka itu jelas tidak masuk akal untuk menjamin nasib jutaan pekerja kita di luar negeri," ucap politikus Partai NasDem itu. Oleh karena itu, Komisi IX pun menyepakati usulan penambahan anggaran KemenP2MI yang nantinya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding juga telah menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Menurutnya, penambahan anggaran akan digunakan memperkuat penempatan pekerja migran yang lebih terampil, membangun infrastruktur pelindungan, meningkatkan pelatihan, serta memperbaiki tata kelola layanan agar lebih mudah dan efisien. &ldquo;Kami ingin mendorong penempatan pekerja migran yang lebih terampil agar bisa mengurangi pengangguran dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru,&rdquo; kata Karding.

DPR mendukung penambahan anggaran KemenP2MI menjadi Rp 1,3 triliun pada 2026 untuk perlindungan pekerja migran.

DPR Dukung Penambahan Anggaran KemenP2MI, Sebut Pekerjaan di Luar Negeri Jadi Solusi Keterbatasan Loker di dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/25/BURSA-KERJA_NUR-CHAMIM-5-77528061.jpg" alt="Ratusan pencari kerja di bursa kerja bertajuk Grand Career Exhibition di Gedung Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ratusan pencari kerja di bursa kerja bertajuk Grand Career Exhibition di Gedung Muladi Dome Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/6/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pernyataan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding yang mendorong untuk bekerja ke luar negeri untuk mengurangi angka pengangguran di dalam negeri tuai perhatian publik. Sebab, pernyataan itu dinilai mendukung dan sejalan dengan narasi publik yang sempat virall beberapa waktu lalu, yakni "kabur aja dulu". Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk jalan pintas yang justru mengabaikan tanggung jawab negara dalam membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang berdaulat. "Mendorong warga mencari kerja ke luar negeri tidak bisa dijadikan solusi utama pengentasan pengangguran. Ini cara berpikir darurat yang justru mengabaikan tanggung jawab negara untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang sehat dan berdaulat," kata Nurhadi kepada wartawan, Selasa (1/7). Ia menekankan, pemerintah semestinya fokus pada pembangunan ekosistem kerja dalam negeri, ketimbang mendorong warga mencari peluang di luar negeri. "Mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu hanyalah jalan pintas, bukan jalan keluar. Kita tentu menghargai pekerja migran yang berjasa menggerakkan devisa negara," tuturnya.&nbsp; Nurhadi juga mempertanyakan keberpihakan negara terhadap industrialisasi berbasis potensi lokal. Ia menyoroti minimnya dukungan konkret terhadap UMKM, ekonomi desa, dan sektor padat karya yang seharusnya menjadi pilar utama penyerap tenaga kerja. "Di mana keberpihakan negara terhadap industrialisasi berbasis potensi lokal? Bagaimana nasib UMKM, ekonomi desa, dan sektor-sektor padat karya yang semestinya menyerap jutaan angkatan kerja?" ujarnya. <h3>Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Masih Lemah&nbsp;</h3> Lebih lanjut, Nurhadi menyoroti lemahnya sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia mengingatkan masih banyaknya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap PMI yang belum terselesaikan. "Ribuan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap Pekerja Migran Indonesia belum terselesaikan. Apakah sistem pelatihan, pendampingan, hingga perlindungan hukum bagi PMI sudah kuat? Jangan sampai negara melepas warganya ke pasar kerja global tanpa perisai yang memadai," tegasnya. Nurhadi menegaskan, kebijakan tersebut justru bertolak belakang dengan semangat nasionalisme yang ingin anak-anak bangsa berkarya di dalam negeri. Ia pun menyinggung fenomena media sosial #kaburajadulu sebagai bentuk ironi terhadap arah kebijakan pemerintah saat ini. "Menjadi ironi di saat kita berupaya menekan fenomena #kaburajadulu tapi pemangku kepentingan justru terkesan mendukungnya. Pemerintah punya tanggung jawab memastikan penyediaan lapangan kerja bagi warganya. Ini adalah amanat konstitusi," pungkasnya.

DPR menilai kebijakan KemenP2MI mendorong warga bekerja ke luar negeri sebagai ironi  pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri Demi Tekan Pengangguran di Dalam Negeri, DPR: Ironi Dukung #Kaburajadulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/Respons_Insiden_Penembakan_5_PMI_di_Tanjung_Rhu_Wamen_Christina_Kecam_Otoritas_Maritim_Malaysia_WhatsApp_Image_2025-01-26_at_125325_a1bb657c-2885826435.jpg" alt="Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI) Christina Aryani di Jakarta, Minggu (26/1). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI) Christina Aryani di Jakarta, Minggu (26/1). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (WamenP2MI) Christina Aryani, mengecam keras tindakan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia yaitu Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM)</div> <div dir="auto">terhadap lima PMI yang menyebabkan satu korban jiwa, dan luka-luka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan itu merespons insiden penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Insiden yang terjadi pada Jumat, (24/1) pukul 03.00 dini hari waktu Malaysia, mengakibatkan seorang pekerja migran meninggal dunia, satu lainnya dalam kondisi kritis, dan tiga orang dirawat di beberapa rumah sakit di Selangor, Malaysia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KemenP2MI mendesak pemerintah Malaysia untuk segera mengusut peristiwa ini dan mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," kata Christina di Jakarta, Minggu (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015573967/diprediksi-menjadi-stabil-secara-keuangan-berikut-7-zodiak-yang-bakal-dapat-mewujudkan-mimpi-jadi-kenyataan">Diprediksi Menjadi Stabil Secara Keuangan, Berikut 7 Zodiak yang Bakal dapat Mewujudkan Mimpi jadi Kenyataan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Christina menegaskan, komitmennya untuk terus berkoordinasi guna memastikan korban luka mendapatkan perawatan medis untuk para korban. Selain itu, dukungan kepada keluarga korban juga diberikan, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini, KemenP2MI sedang menelusuri asal daerah para korban agar pendampingan dapat dilakukan dengan optimal," ucap Christina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun memastikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Atase Kepolisian di KBRI Kuala Lumpur untuk mendorong akses kekonsuleran guna menjenguk para korban yang dirawat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/015573971/keutamaan-doa-sapu-jagat-rabbana-atina-fiddunya-hasanah-rahasia-keselamatan-dan-keberkahan-dalam-hidup-bagi-umat-muslim">Keutamaan Doa Sapu Jagat Rabbana Atina Fiddunya Hasanah, Rahasia Keselamatan dan Keberkahan dalam Hidup Bagi Umat Muslim</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Christina menyatakan akan mendorong pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. Dalam pertemuan tersebut, juga akan dibahas mekanisme penanganan PMI nonprosedural secara manusiawi sesuai standar hak asasi manusia (HAM).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi, memperhatikan, dan memastikan penegakan hak asasi manusia bagi para pekerja migran Indonesia," pungkasnya.</div>

WamenP2MI Christina Aryani, mengecam keras tindakan atau penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh otoritas Maritim Malaysia ke PMI.

KemenP2MI Kecam Penembakan Otoritas Maritim Malaysia ke Lima PMI di Perairan Tanjung Rhu

KemenP2MI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#KemenP2MI

Berita Terkini

Kebakaran Besar di Hong Kong Tewaskan Puluhan Orang Termasuk WNI, KemenP2MI Pastikan Penanganan Cepat

KPK Serahkan Aset Korupsi ke KemenP2MI, Nilainya capai Rp 3 Miliar

DPR Dukung Penambahan Anggaran KemenP2MI, Sebut Pekerjaan di Luar Negeri Jadi Solusi Keterbatasan Loker di dalam Negeri

KemenP2MI Dorong Warga Bekerja ke Luar Negeri Demi Tekan Pengangguran di Dalam Negeri, DPR: Ironi Dukung #Kaburajadulu

KemenP2MI Kecam Penembakan Otoritas Maritim Malaysia ke Lima PMI di Perairan Tanjung Rhu

Download Aplikasi JawaPos.com