<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Anak-anak-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak-anak saat bermain di RPTRA rusun Benhil, Jakarta, Rabu (13/9/2022). Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) pada 2021 menunjukkan, prevalensi kekerasan terhadap anak menurun dibandingkan pada tahun 2018. Pada 2021, se</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ribuan anak hasil perkawinan campuran belum memiliki status kewarganegaraan. Pasalnya belum dilaporkan oleh orang tuanya untuk dicatat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).  Berdasar data Ditjen AHU ada 3.793 anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan, dan 507 anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda.  Kini anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran itu diberikan kemudahan untuk mencatatkan menentukan kewarganegaraannya.  Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkumham-sumsel/">Kemenkumham Sumsel</a> Ilham Djaya mengatakan, seluruh jajaran Kemenkumham di wilayah diperintahkan untuk mendata ulang anak-anak hasil perkawinan campuran, terutama anak yang lahir di negara yang menganut Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli).  "Ini bentuk kehadiran negara dengan memberikan kesempatan kembali kepada masyarakat untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden," ujar Ilham Djaya di Jakarta kepada JawaPos.com, Jumat (20/1).  Penegasan ini setelah Ilham Djaya berkoordinasi langsung dengan Direktur Tata Negara Kemenkumham Baroto pada Kamis (19/1). Dalam koordinasi itu menyatakan bahwa PP No 21 Tahun 2022 memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan status kewarganegaraannya.  Adapun PP No 21 Tahun 2022 yaitu tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI.  "Anak-anak yang memiliki potensi, talenta, dan keahlian pada bidang tertentu, merupakan aset bangsa. Mereka sumber daya yang unggul dan kompetitif dalam mewujudkan kemajuan bangsa Indonesia," ungkap Ilham.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-09.53.22-750x500.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan Ilham Djaya. (Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk JawaPos.com)  Dia berharap permasalahan anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak kehilangan kewarganegaraan RI akan dapat terselesaikan. "Kita berharap hasil koordinasi ini akan menjadi jalan keluar bagi permasalahan status kewarganegaraan yang menjadi kendala bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel," harapnya.  Sebelumnya, Direktur Tata Negara Baroto mengatakan, negara memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (kewarganegaraan anak akan diberikan jika anak tersebut lahir di negara yang menganut asas ius soli). Kepastian itu dituangkan dalam PP No 21 Tahun 2022.  Baroto menjelaskan, dengan berlakunya PP No 21 Tahun 2022, anak-anak yang tidak tercatat atau terlambat memilih kewarganegaraan dan anak yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda akan diberikan kesempatan kembali untuk dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Upaya itu didapat melalui mekanisme permohonan pewarganegaraan kepada Presiden yang disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu selambatnya 2 (dua) tahun sejak PP ini diundangkan.  "Kami mendorong jajaran di kanwil melakukan pendataan dan pencarian anak-anak hasil perkawinan campuran. Di antaranya melalui koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) maupun imigrasi di wilayah setempat," ujar Baroto.

Ribuan Anak Hasil Perkawinan Campuran Belum Punya Kewarganegaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230113_1447241.jpg" alt="Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) selaku instansi pembina tugas dan fungsi notaris menggelar sidang pemeriksaan lima laporan dugaan pelanggaran dilakukan notaris.  Dalam sidang yang digelar di aula Kanwil Kemenkumham Sumsel dihadirkan lima notaris dalam pelaksanaan tugasnya diduga terlibat perkara hukum. Baik sebagai saksi maupun dugaan tindak pidana.  Pemeriksaan dihadiri lengkap oleh tiga unsur Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Sumsel. Yakni unsur pemerintah Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel Parsaoran Simaibang. Unsur notaris Akhmad Wasil, Siti Hikmah Nuraeni, Lius Eka Brahma Saputra, kemudian unsur akademisi Muhammad Syaifuddin, serta unsur ahli dari kepolisian yakni dari Polda Sumsel AKBP Heri Kurniawan.  Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel Parsaoran Simaibang menjelaskan, tujuan pemeriksaan itu menindaklanjuti surat permohonan dari pihak kepolisian terkait memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan.  ”Terdapat lima notaris yang dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris,” ujar Simaibang seperti dilansir dari Antara.  Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menegaskan, pihaknya meminta keterangan lima notaris sebagai saksi dan/atau permintaan peminjaman salinan Minuta Akta sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.  Pada pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan notaris di wilayah Sumsel, Kakanwil Ilham Djaya selalu menekankan kepada notaris untuk memperhatikan unsur kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya agar terhindar dari potensi turut terlibat dalam suatu tindak pidana.  ”Unsur kehati-hatian yang dimaksud antara lain dengan memperhatikan para pihak yang menghadap ke notaris dan meneliti dokumen atau berkas yang diajukan,” kata Ilham.

Kemenkumham Sumsel Gelar Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Notaris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipicu-obat-gatal-dalam-kapsul-lapas-tegalandong-slawi-ricuh_m_186222.jpeg" alt="Ilustrasi seseorang dalam ruang tahanan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi seseorang dalam ruang tahanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menurunkan tim untuk mengusut kasus penyebaran foto tahanan mantan Gubernur Alex Noerdin tanpa pakaian di dalam Rutan Kelas I Palembang.  ”Kami menurunkan tim pemeriksa guna menindaklanjuti keberatan kuasa hukum Alex Noerdin atas beredarnya foto kliennya di dalam Rutan Kelas I Palembang,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Bambang Haryanto seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Menurut dia, menanggapi maraknya pemberitaan di berbagai media terkait keberatan dari pengacara Alex Noerdin mengenai foto kliennya di dalam Rutan Palembang perlu dibentuk tim. ”Tim pemeriksa sudah diturunkan guna menindaklanjuti terkait hal tersebut, mudah-mudahan bisa segera diperoleh hasil kerjanya agar permasalahan itu bisa ditangani dengan baik,” ujar Bambang.  Sementara Kepala Rutan Kelas I Palembang Bistok Oloan Situngkir menambahkan, foto tersebut diambil ketika tim Kanwil Kemenkumham Sumsel sedang melaksanakan kunjungan kerja pada 15 Februari 2022 sekitar pukul 14.03 WIB. Saat tim melintas di depan blok G kamar 13, tim bertemu secara spontan dengan mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang sedang tidak mengenakan baju karena cuaca yang cukup panas.  ”Saat itu juga Alex Noerdin langsung mengenakan pakaian. Alex Noerdin juga sempat berbincang beberapa menit dengan tim tentang keadaan dan kesehatannya selama di dalam rutan,” terang Bistok.  Bistok menambahkan, foto tersebut diambil pihak pengamanan Rutan Kelas I Palembang untuk dokumentasi internal. Mengenai foto tersebut beredar di luar rutan atau medsos, pihaknya sedang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petugas yang dinas pada saat kejadian itu.  ”Kami selalu menerapkan nilai hak asasi manusia dalam membina WBP maupun melayani tahanan. Terhadap tahanan kami selalu kedepankan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di hadapan hukum,” ujar Bistok.

Kemenkumham Sumsel Turunkan Tim Usut Foto Tahanan Mantan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/1610534688112_copy_800x449.jpeg" alt="Ilustrasi kasus narkoba. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus narkoba. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan tanggapi dugaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan mengendalikan peredaran narkoba dengan bentuk tim untuk lakukan penyelidikan. Ada dugaan napi dari Lembaga Pemasyarakatan Merah Mata Palembang kendalikan peredaran narkoba.  ”Sehubungan adanya dugaan peredaran narkoba oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Merah Mata Palembang inisial AT, telah dibentuk tim untuk mengungkap kebenarannya meskipun belum ada permintaan pemeriksaan secara resmi dari pihak Polda Sumsel kepada pihak lapas,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Bambang Haryanto seperti dilansir dari Antara di Palembang, Rabu (16/3).  Menurut dia, tim sekarang ini sedang bekerja melakukan penyelidikan dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan bisa diketahui hasilnya. Jika terbukti benar ada keterlibatan WBP sebagaimana diungkap Wakapolda Sumsel Brigjen Pol. Rudi Setiawan ketika memberikan keterangan pers pengungkapan puluhan kasus narkoba dalam dua pekan terakhir, pihaknya siap bersinergi dengan polda.  Dia menjelaskan, sinergi tersebut telah terjalin sangat baik selama ini. Ketika Kakanwil Kemenkumham Sumsel yang baru Harun Sulianto audiensi dengan Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto, Senin (14/3), juga membahas tentang pencegahan dan peredaran gelap narkotika di lapas dan rumah tahanan negara (rutan).  ”Saya juga sudah koordinasi langsung dengan Wadir Resnarkoba terkait hal itu,” ujar Bambang.  Melalui sinergisitas dan koordinasi yang intensif antara Kanwil Kemenkumham-Polda Sumsel diharapkan dapat dicegah pengendalian peredaran narkoba dari lapas dan rutan. Upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu didukung semua pihak dan lapisan masyarakat guna bersama-sama memutus mata rantai peredaran barang terlarang itu.  Sebelumnya Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, dalam kurun waktu dua pekan terakhir, Ditresnarkoba beserta jajaran mengungkap puluhan kasus dan mengamankan 114 orang pelaku kejahatan narkoba. Polisi juga menyita barang bukti narkotika 14,87 kilogram sabu-sabu, ganja 44,31 kilogram, dan pil ekstasi 2.100 butir.  Berdasar pengungkapan kasus narkoba itu, ada dua kasus yang yang tergolong besar. Yakni pada 7 Maret dengan tersangka berinisial ES jaringan pengedar Aceh bersama barang bukti ganja 33 kg yang ditangkap di kawasan Alang Alang Lebar Palembang.  ”Kemudian pengungkapan kasus pada 11 Maret dengan tersangka AD dan YD bersama barang bukti sabu-sabu 10 kilogram yang ditangkap di Losmen Al-Mukaromah di kawasan Jalan Letjen Harun, Kecamatan Sukarami Palembang,” kata Rudi.  Berdasar keterangan dari para tersangka yang diamankan petugas, lanjut dia, ada yang mengaku hanya sebagai kurir atau orang suruhan dari narapidana di Lapas Merah Mata Palembang. ”Namun, kebenarannya memerlukan penyelidikan lebih lanjut,” tutur Wakapolda Rudi Setiawan.

Kemenkumham Sumsel Bentuk Tim Selidiki Napi Kendalikan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220104_191035.jpg" alt="Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi. Yudi Abdullah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi. Yudi Abdullah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan (Sumsel) menurunkan tim untuk mengusut kasus narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Empat Lawang.  ”Kasus narapidana kabur sudah cukup sering terjadi. Untuk mencegah kasus serupa terjadi lagi perlu dicari akar permasalahannya dan diselesaikan dengan tuntas,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumsel Dadi Mulyadi seperti dilansir dari Antara di Palembang.  Dia menjelaskan, seorang napi di Lapas Kelas II B Empat Lawang diketahui melarikan diri pada Minggu (2/1) sekitar pukul 12.30 WIB. Napi itu kabur dengan cara melompat pagar.  Napi Riansyah, warga Desa Lubuk Layang, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, Sumsel, merupakan napi kasus narkoba. Dia divonis sembilan tahun penjara dan baru menjalani hukuman penjara enam bulan.  ”Tim yang diturunkan ke Lapas Empat Lawang melakukan pemeriksaan petugas yang piket penjagaan untuk mengungkap fakta bagaimana napi tersebut bisa kabur,” terang Dadi Mulyadi.  Menurut dia, jika dalam pemeriksaan ada unsur keterlibatan petugas membantu napi melarikan diri, akan diberikan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan. Selain itu, tim juga diminta untuk mengecek titik lemah pengamanan lapas yang bisa dijadikan celah napi untuk melarikan diri.  ”Titik lemah ini harus diatasi dengan baik, sehingga kasus napi kabur dari lapas bisa dicegah,” papar Dadi Mulyadi.  Untuk menangani napi yang melarikan diri, menurut Dadi, sedang dilakukan pengejaran oleh tim Kanwil Kemenkumham Sumsel. Tim itu bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Kemenkumham Sumsel Turunkan Tim Usut Napi Kabur