<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/22/IMG-20230722-WA0010_4-1793611279.jpg" alt="Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, Sugito." width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, Sugito.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menelusuri pegawai Imigrasi selain AH yang diduga terlibat perdagangan organ ginjal di Kamboja. &rdquo;Secara lembaga, kami akan melakukan pendalaman untuk antisipasi agar jangan dilakukan petugas lain,&rdquo; kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Sabtu (22/7). Pendalaman itu dilakukan untuk mengetahui seluk beluk lingkaran pegawai imigrasi berinisial AH yang berpotensi mengetahui atau ikut mendukung aksi pelaku. Anggiat menyerahkan kasus dugaan perdagangan organ ginjal yang melibatkan jajarannya kepada pihak kepolisian. &rdquo;Pegawai Imigrasi berinisial AH saat ini sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya hingga ada ketetapan hukum. AH diberhentikan sementara sampai proses hukum final,&rdquo; ujar Anggiat Napitupulu. AH sudah dinonaktifkan dari tugasnya dan diberhentikan sementara hingga kasus tersebut memiliki ketetapan hukum dari pengadilan. &rdquo;Secara lembaga, kami akan melakukan pendalaman untuk antisipasi agar jangan sampai kasus seperti ini dilakukan petugas lain,&rdquo; kata Anggiat. Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali, menegaskan, tidak akan melindungi pegawai yang diduga terlibat sindikat perdagangan atau jual beli ginjal di Kamboja. &rdquo;Kami berikan dukungan penuh kepada proses penyidikan kasus itu oleh aparat penegak hukum,&rdquo; kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Bali Sugito di Denpasar. Dia juga tidak memberikan toleransi atas perbuatan pegawai Imigrasi berinisial AH yang telah mencoreng institusi. Sehari-harinya, AH bertugas di meja pemeriksaan Imigrasi Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sugito pun menegaskan siap membantu proses penyelidikan aparat kepolisian terkait keterlibatan AH yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. &rdquo;Kami bersikap kooperatif dan sepenuhnya mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kami memberikan apresiasi atas upaya aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal seperti itu,&rdquo; imbuh Sugito. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Metro Jaya menangkap 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus perdagangan ginjal di Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka itu, satu di antaranya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di Imigrasi Bandara Ngurah Rai, Bali berusia 37 tahun. Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Hengki Haryadi dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (20/7) menjelaskan AH berperan meloloskan korban saat pemeriksaan imigrasi. AH kemudian mendapatkan imbalan sebesar Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta per orang. Polisi menjerat AH dengan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hengki menambahkan, para korban dijanjikan imbalan Rp 135 juta apabila bersedia menjadi donor ginjal. Pada periode akhir Mei-Juni 2023, para pelaku memberangkatkan 31 orang korban untuk menjual ginjal ke Kamboja. Tersangka, kata dia, menggunakan sarana media sosial yakni Facebook untuk merekrut para korban yang ingin donor ginjal dengan nama Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri. Dia menambahkan mereka juga merekrut dari mulut ke mulut karena dari 12 tersangka, sembilan orang di antaranya merupakan mantan pendonor. Kasus itu mengungkap peran AH dalam meloloskan para calon donor ginjal saat melakukan pemeriksaan imigrasi di Bandara Ngurah Rai.

Kemenkumham Bali telusuri pegawai Imigrasi selain AH yang diduga terlibat perdagangan organ ginjal di Kamboja

Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi Terlibat Perdagangan Ginjal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Screenshot_20220408-115817_Gallery.jpg" alt="Petugas mendatangi tempat tinggal enam WNA untuk dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Bali, Kamis (7/4). Kanwil Kemenkumham Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas mendatangi tempat tinggal enam WNA untuk dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Bali, Kamis (7/4). Kanwil Kemenkumham Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, Bali, menahan enam warga negara asing (WNA) asal Moldova dan Rusia. Mereka ditahan karena membuat keonaran dan meresahkan masyarakat sekitar di daerah Mengwi, Badung.  ”Keenam WNA itu dilaporkan karena meresahkan warga sekitar di Mengwi, Badung. Diketahui, WNA itu memaksa masuk villa milik salah satu warga lokal secara paksa tanpa ada izin dari pemilik dan mengaku bahwa villa itu merupakan miliknya,” kata Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Jumat (8/4).  Lima WNA di antaranya berasal dari Republik Moldova berinisial DD, 44; EE, 31; EE, 35; AE, 5, DM, 10; dan satu WNA asal Rusia berinisial AD, 24. Terdiri atas dua pria dewasa, dua perempuan dewasa, serta dua anak kecil. Mereka kemudian dibawa dan ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.  ”Keenam WNA tersebut bersikap tidak kooperatif dengan petugas karena tidak merespons pertanyaan petugas dan tidak mau menunjukkan paspor serta izin tinggalnya,” ujar Jamaruli Manihuruk.  Dari sekelompok WNA itu, lima warga negara Moldova pemegang izin tinggal kunjungan dan satu orang warga negara Rusia pemegang izin tinggal terbatas investor. Saat ini, mereka terancam untuk dideportasi meninggalkan wilayah Indonesia.  Dia mengatakan, saat ini yang bersangkutan sudah difasilitasi untuk berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Negara Moldova di Tokyo untuk membantu mencari solusi bagi WNA perihal pendeportasiannya. Sementara itu, untuk WN Rusia sedang dalam proses koordinasi dengan Kedutaan Rusia di Jakarta untuk tindak lanjut.

Bikin Onar, 6 WN Moldova dan Rusia Ditahan di Rudenim Denpasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Screenshot_20220208-005523_WhatsApp.jpg" alt="Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Bali Jamaruli Manihuruk. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor Wilayah KemenkumHAM Bali Jamaruli Manihuruk. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menginvestigasi beberapa agen perjalanan. Itu dilakukan terkait dugaan mafia visa yang beraksi di wilayah Bali dengan menyasar wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah Indonesia.  ”Adanya dugaan permainan tarif visa menjadi perhatian. Kami sudah menurunkan tim rutin ke beberapa agen perjalanan. Kami masih melakukan pendalaman,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Selasa (22/2).  Dia mengatakan, dengan adanya informasi tersebut, melibatkan seluruh UPT untuk melakukan pengawasan terhadap agen perjalanan wisata. Selain itu, pihaknya juga akan tetap melakukan pengumpulan informasi dan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu seberapa jauh kenaikan harga visa yang dilakukan oleh agen.  ”Akan diperiksa juga sejauh mana kesepakatan pembayaran visa yang dilakukan pemohon dengan pihak agen. Sampai saat ini, kami belum ada menerima laporan tentang agen yang nakal. Kami akan terus memantau perkembangan permohonan visa melalui agen di Bali,” ujar Jamaruli Manihuruk.  Dia menjelaskan, tarif visa sudah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.  Sebelumnya diberitakan, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mengatakan, adanya keberadaan mafia visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) ke wilayah Indonesia khususnya, Bali. Mafia menawarkan visa cepat jadi atau visa ekspres dengan harga dari Rp 4,5 juta sampai Rp 5,5 juta.  Penawaran itu ditemukan di unggahan media sosial Instagram dan media sosial lain. Hingga saat ini baru menemukan satu perusahaan yang diduga sebagai mafia visa dan diduga sudah berjalan sejak dua minggu lalu.

Kemenkumham Bali Lakukan Investigasi Terkait Dugaan Mafia Visa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20220204-WA0099.jpg" alt="Kepala Kantor KemenkumhAM Bali Jamaruli Manihuruk. Ayu Khania Pranisitha/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Kantor KemenkumhAM Bali Jamaruli Manihuruk. Ayu Khania Pranisitha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menyatakan, imigrasi akan mendeportasi empat warga negara asing (WNA) yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar. Sebab, mereka terlibat kasus pengeroyokan dan mengganggu ketertiban umum.  ”Setelah ditahan di Rudenim Denpasar, mereka diketahui melanggar peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan pasal 75 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, berupa deportasi,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali.  Dia mengatakan, empat pelaku yang ditahan di Rudenim Denpasar sejak Jumat (4/2) yaitu ZO warga negara Ukraina, VK warga negara Ukraina, AT warga negara Rusia, dan ID warga negara Ukraina. Selanjutnya terhadap keempat WNA tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 dalam pasal 51 angka (1) huruf a menyatakan, izin tinggal terbatas dapat dibatalkan dalam hal orang asing terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  ”Bagi WNA di wilayah Bali untuk selalu berperilaku baik dan tidak melanggar norma-norma serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan menindak tegas seluruh pelanggaran yang dilakukan WNA di Bali,” ujar Jamaruli Manihuruk.  Sebelumnya, Wadirkrimum Polda Bali AKBP Suratno menambahkan, status empat WNA tersebut adalah sebagai saksi. Termasuk terhadap AT dan ID yang melakukan pengeroyokan belum ditetapkan sebagai tersangka.  ”Mereka mengaku melakukan pemukulan, tapi kami perlu memastikan lagi, karena ada dua alat bukti, apalagi hasil visum belum keluar, baru pengakuan saja dan keterangan saksi, kami akan amankan dulu ada aturannya selama 24 jam untuk kami lengkapi alat bukti, nanti bisa kami titipkan di Rudenim,” papar Suratno.  Dia menjelaskan, dari video aksi pengeroyokan yang sempat viral di media sosial hingga menahan empat WNA di Rudenim, Ditkrimum Polda Bali langsung berkoordinasi dengan konsulat Rusia dan Ukraina serta imigrasi wilayah Bali. ”Hasilnya terbuka ruang untuk dilakukan tindakan hukum keimigrasian berupa deportasi yang terlibat dalam dua peristiwa pidana ini, nanti kami lihat perkembangan seperti apa,” terang Suratno.  Dia menjelaskan, pada 31 Januari, warga Rusia datang ke Indonesia untuk berlibur inisial VK bersama pacarnya inisial V, menyewa motor Honda PCX ke salah satu tempat rental di Bali yang dikelola saudari CEML dibantu pacarnya OZ. Saat itu, VK menyewa motor rental selama satu bulan kepada CEML.  Pada 1 Februari motor tersebut hilang, dicuri seseorang dilihat dari CCTV. Setelah terjadi pencurian itu, VK mengabari CEML kalau motornya dicuri oleh seseorang.  Selanjutnya, pada 2 Februari, CEML bersama OZ ditemani dua warga negara asing mendatangi tempat tinggal VK di Lime Villa Tibubeneng dengan maksud meminta pertanggungjawaban berharap ganti rugi. Namun saat datang terjadi keributan antara CEML dan tiga orang tadi dengan VK dan V. diduga terjadi tindakan persekusi terhadap VK.  ”Saat itu, VK minta bantuan kepada WNI berinisial PO untuk melaporkan ke polisi, setelah 10 menit kemudian yang datang bukan polisi, melainkan sekelompok warga asing menggunakan mobil SUV hitam tanpa plat nomor, langsung menyeret OZ dan terjadi pengeroyokan,” papar Suratno.  Atas peristiwa itu, VK melaporkan kejadian persekusi dan penganiayaan di Polsek Kuta Utara saat ditagih pertanggungjawaban motor oleh OZ. ”Karena merasa saat didatangi hingga ribut itu ada yang memukul. Di sisi lain, OZ juga melaporkan tindak pidana pengeroyokan,” ucap Suratno.

Kemenkumham Bali Bakal Deportasi 4 WNA karena Pengeroyokan

Kemenkumham Bali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemenkumham Bali

Berita Terkini

Kemenkumham Bali Telusuri Pegawai Imigrasi Terlibat Perdagangan Ginjal

Bikin Onar, 6 WN Moldova dan Rusia Ditahan di Rudenim Denpasar

Kemenkumham Bali Lakukan Investigasi Terkait Dugaan Mafia Visa

Kemenkumham Bali Bakal Deportasi 4 WNA karena Pengeroyokan

Download Aplikasi JawaPos.com