<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/Ketua-Dewas-KPK-Tumpak-Hatorangan-Panggabean-Dery-Ridwansah-3JPG-1570387164.jpg" alt="Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kasus sidang putusan etik pungli di Rutan KPK membuka tabir baru mengenai sosok yang diduga kuat mengawali praktik lancung itu. Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyebut nama Hengki yang diduga menjadi pionir pembentukan jaringan tarikan pada tahanan itu sejak 2018. Kini, KPK sedang memburunya. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean usai sidang putusan etik 78 pegawai KPK Kamis (15/2) menyebut nama Hengki. Tumpak menyebut Hengki adalah biang perkara pungutan kepada tahanan koruptor selama meringkuk di rutan KPK. Hengki sebelumnya merupakan ASN dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dan diperbantukan di KPK. &rsquo;&rsquo;Saudara Hengki dulu pernah sebagai penyidik KPK. Lalu dipekerjakan di Rutan KPK,&rsquo;&rsquo; katanya. Hengki saat itu sebagai koordinator keamanan dan ketertiban di rutan. Dia kemudian menunjuk beberapa orang yang dikenal dengan sebutan &rsquo;&rsquo;lurah&rsquo;&rsquo;. Istilah ini digunakan para pegawai KPK yang terlibat aksi pungli dan ditunjuk sebagai pengepul duit. &rsquo;&rsquo;Tapi informasinya, saat ini yang bersangkutan pindah jadi ASN di Pemda DKI,&rsquo;&rsquo; ungkap Tumpak. Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan, pihaknya tak bisa meminta pertanggungjawaban Hengki dalam sidang putusan yang digelar. Sebab, yang bersangkutan sudah pindah ke Pemda DKI, bukan lagi sebagai pegawai KPK. Namun, Albertina menyebut, KPK bisa tetap mengusut Hengki dengan menelisik kasus tindak pidana korupsi. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memastikan pihaknya akan mengejar Hengki. Pihaknya akan mengusut kiprahnya saat menjadi petugas di Rutan KPK. &rsquo;&rsquo;Nanti KPK pasti akan mengambil tindakan kepada yang bersangkutan,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dalam perkara ini, KPK menyebut sudah menyepakati dalam gelar perkara untuk naik ke tahap penyidikan. Dan biasanya di perkara KPK status tersebut sudah ada tersangka yang ditetapkan. Di luar itu, Ali mengatakan saat ini KPK juga sedang fokus dalam perbaikan keamanan di rutan. Khususnya dengan rutin melakukan sidak ke Rutan KPK dan menambah pemasangan CCTV. &rsquo;&rsquo;Agar tidak terdapat blind spot area,&rsquo;&rsquo; terangnya. (elo/c17/oni)

Dewas KPK menyebut nama Hengki yang diduga menjadi pionir pembentukan jaringan tarikan pada tahanan itu sejak 2018.

Aktor Pungli di Rutan KPK Tunjuk "Lurah" untuk Mengumpulkan Uang Tahanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/justin-hubner-3213071765.png" alt="SAH: Justin Hubner mencium bendera Merah Putih setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>SAH: Justin Hubner mencium bendera Merah Putih setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> Bertambah satu lagi pemain naturalisasi yang bakal menjadi andalan di skuad tim nasional Indonesia. Justin Quincy Hubner, yang memiliki kakek dan nenek asli Indonesia, kemarin disahkan menjadi warga negara Indonesia (WNI). DIMAS RAMADHAN WICAKSANA,&nbsp;Jakarta &rdquo;AYAHKU&nbsp;full Indonesia. Mamaku full Belanda. Opa dan omaku berasal dari Indonesia. Jadi, semua dari pihak ayahku dari Indonesia.&rdquo; Kalimat itu disampaikan Justin Hubner di kanal YouTube Yussa Nugraha pada 6 September 2020 saat ditanya terkait darah Indonesia-nya. Dan, setelah menjalani serangkaian proses dan dinamika, kemarin bek Wolverhampton Wanderers itu disumpah menjadi WNI. Justin Hubner tiba di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) DKI Jakarta pukul 09.50 WIB, 20 menit lebih lama dari jadwal semula. Calon pemain tim nasional Indonesia itu datang mengenakan jas hitam dan dasi dengan corak serupa, dipadukan dengan kacamata hitam serta sepatu putih sehingga membuatnya tampak gagah. Begitu tiba, Justin langsung dipasangi kopiah oleh petugas Kanwil Kemenkum HAM. Tak ada sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Pemain yang pernah memperkuat Belanda U-19 dan U-20 itu hanya melontarkan senyuman, lalu masuk untuk menjalani sumpah/janji setia pewarganegaraan Republik Indonesia. Selama pengambilan sumpah, tidak ada pengurus inti PSSI yang hadir. Justin menjalani prosesi tersebut dengan lancar tanpa kendala. &rdquo;Ini (proses naturalisasi) perjalanan yang sangat panjang. Tapi ya, saya sangat senang berada di sini sekarang,&rdquo; katanya setelah mengambil sumpah kemarin (6/12). &rdquo;Saya ingin segera membela timnas Indonesia dan mendapatkan banyak hal bersama mereka. Saya tidak sabar untuk bermain dan saya sangat gembira,&rdquo; tambah pemain kelahiran s-Hertogenbosch, Belanda, 14 September 2003, itu. Proses naturalisasi Justin Hubner memang cukup berliku. Dia memulai proses tersebut sejak Maret lalu bersama Rafael Struick dan Ivar Jenner. Tapi, sebulan berselang, eks pemain FC Don Bosch itu mengurungkan niat untuk dinaturalisasi sehingga prosesnya tidak dilanjutkan. Saat itu muncul kabar bahwa kapten tim U-21 Wolverhampton Wanderers tersebut batal dinaturalisasi karena PSSI tidak mampu memenuhi permintaan yang diajukan pihak sang pemain. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Justin mengakui bahwa kala itu dirinya masih ragu. &rdquo;Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain untuk Indonesia. Tapi, saya masih muda dan perlu waktu untuk memikirkannya. Sangat sulit bagi saya untuk membuat keputusan,&rdquo; terangnya. Tak lama setelah menolak, Justin sempat dipanggil dan bermain untuk Belanda U-20. Lantas, apa alasan pemain berusia 20 tahun itu akhirnya bersedia membela timnas Indonesia dan melanjutkan proses naturalisasinya? &rdquo;Saya merasa Indonesia punya suporter yang lebih besar dari Belanda. Saya berpikir kita punya generasi yang bagus dan bisa mencapai banyak hal dengan generasi ini,&rdquo; jelas putra pasangan Ferdinan Patrick Rudolf Hubner dan Brigitte Prophitus itu. Setelah menjalani sumpah menjadi WNI, bek bertinggi 188 sentimeter itu pergi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk pembuatan KTP. Lalu ke kantor imigrasi untuk membuat paspor dan statusnya benar-benar sah sebagai WNI. Dengan demikian, peluang Justin Hubner untuk membela timnas Indonesia kian dekat. Kini dia tinggal menunggu proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) ke PSSI. Jika semua proses itu tuntas, dia bisa didaftarkan masuk skuad Garuda di Piala Asia 2023. Justin pun sangat antusias bisa mengenakan jersey Merah Putih dengan lambang Garuda di dada di Piala Asia 2023 pada 12 Januari hingga 10 Februari di Qatar. &rdquo;Saya sudah tidak sabar untuk pergi ke Qatar dan menghadapi Jepang, Vietnam, dan negara lainnya. Semoga kami bisa meraih banyak hal dan saya akan melakukan segalanya untuk memenangi pertandingan,&rdquo; bebernya. Sementara itu, Ibnu Chuldun selaku kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada Justin yang sudah sah menjadi WNI. Dia berharap sang pemain dapat membuktikan kualitasnya di timnas Indonesia. &rdquo;Semoga dia mampu membanggakan dan mengharumkan sepak bola Indonesia pada setiap laga kancah dunia,&rdquo; tutur Ibnu.&nbsp;(c19/ali)

Justin Quincy Hubner, yang memiliki kakek dan nenek asli Indonesia, kemarin disahkan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Justin Hubner, Sempat Ragu Bela Timnas Indonesia, Kemarin Resmi Jadi WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/WhatsApp-Image-2023-10-14-at-085331-1259891773.jpg" alt="Banyuwangi dinobatkan sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten dalam JDIHN Awards dari Kemenkum HAM." width="100%">
<figcaption>Banyuwangi dinobatkan sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten dalam JDIHN Awards dari Kemenkum HAM.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sistem informasi produk hukum yang diterapkan Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi yang terbaik se-Indonesia. Untuk keempat kali secara beruntun sejak 2020, Banyuwangi meraih juara pertama dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Award dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Banyuwangi dinobatkan sebagai anggota JDIHN 2023 terbaik pertama nasional untuk tingkat kabupaten. &rdquo;Alhamdulillah, kami bisa mempertahankan predikat JDIHN Terbaik Nasional selama empat tahun beruntun. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan. Semoga ke depan kita bisa terus menyuguhkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk layanan terkait informasi produk hukum,&rdquo; kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Jumat (13/10). Penghargaan JDIHN merupakan penghargaan kepada daerah, yang dianggap mampu memberikan informasi produk hukum yang dikeluarkan daerah kepada publik secara online. Sehingga, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Penghargaan tersebut langsung diserahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi Arief Setyawan di Jakarta, Kamis (12/10). Arief menjelaskan, penghargaan itu berhasil diraih lantaran beragam inovasi yang diluncurkan JDIH Banyuwangi. Misalnya, Banyuwangi memiliki Sistem Aplikasi Peran Serta Masyarakat (Simplirakat). Itu adalah aplikasi yang disediakan untuk memberikan ruang kepada masyarakat mempublikasikan karya tulisnya di bidang hukum. Baik berupa opini, berita, artikel serta penelitian hukum. &rdquo;Biasanya penyampaian informasi produk hukum itu hanya melalui satu arah, dari JDIH kepada masyarakat. Tapi di Banyuwangi ini satu-satunya yang berjalan dua arah. Lewat inovasi ini masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima informasi, mereka juga bisa menjadi penyampai informasi melalui karyanya. Mereka bisa menyampaikan aspirasi, saran dan kritik, terhadap produk hukum yang ada,&rdquo; kata Arief.&nbsp; Ada juga inovasi E-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Yakni kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran, dan aspirasi, terkait semua produk hukum daerah. Selain itu, ada juga program Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi). &rdquo;Inovasi ini memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat (offline/online) terkait isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat,&rdquo; terang Arief. &rdquo;Selain sebagai bahan pengajaran, inovasi ini juga menjadi media sosialisasi seluruh kebijakan daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja program-program yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah,&rdquo; tambah Arief. Banyuwangi juga memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah instansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi. &rdquo;Banyak proses dalam penyelenggaraan JDIH ini dinilai inovatif oleh tim penilai, yang belum dilakukan daerah lain. Misalnya, kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam layanan informasi produk hukum,&rdquo; papar Arief. Sebelumnya, pada 2022 Banyuwangi pernah meraih penghargaan sebagai Best of The Best JDIHN. Itu merupakan penghargaan khusus yang hanya diberikan kepada satu satuan kerja dengan kinerja terbaik. Banyuwangi meraih nilai tertinggi di antara 1.662 anggota JDIHN lainnya se-Indonesia.

Untuk keempat kali secara beruntun sejak 2020, Banyuwangi meraih juara pertama dalam JDIHN Awards dari Kemenkum HAM

Empat Tahun Beruntun, Sistem Informasi Produk Hukum Banyuwangi Kembali Menjadi Terbaik Se-Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/petugas-imigrasi-karakternya-264439578.jpg" alt="Penumpang menunggu pengecekan dokumen imigrasi dan kesehatan serta hasil pengecekan saturasi serta suhu tubuh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (31/8/2020)." width="100%">
<figcaption>Penumpang menunggu pengecekan dokumen imigrasi dan kesehatan serta hasil pengecekan saturasi serta suhu tubuh di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta (31/8/2020).</figcaption>
</figure> Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta &rdquo;Merekrut&rdquo; Petugas Artificial Intelligence untuk Pelayanan Kehumasan Empat &rdquo;rekrutan&rdquo; baru bertugas sebagai presenter atau komunikator penyampai informasi ke publik secara audiovisual. Pengelolaan pesan dan seluruh fungsi teknikal serta manajemen kehumasan Imigrasi Soetta tetap dilakukan petugas humas. AGUS DWI PRASETYO, Jakarta --- EMPAT &rdquo;petugas&rdquo; baru itu bernama Bhumi, Pura, Wira, dan Wibawa. Bhumi dan Wibawa identik dengan karakter laki-laki. Sementara itu, Pura dan Wira lekat dengan sosok perempuan. &rdquo;Perkenalkan saya Bhumi. Saya dari Sumatera. Saya adalah staf humas pada seksi informasi dan komunikasi keimigrasian Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta,&rdquo; kata Bhumi yang wajahnya sekilas mirip anak musisi Ahmad Dhani, Al Ghazali. Dalam video perkenalan yang diluncurkan Kamis (4/5) lalu, Pura juga memperkenalkan diri sebagai &rdquo;petugas&rdquo; perempuan yang &rdquo;berasal&rdquo; dari Papua. Setelah Pura, Wira yang berparas oriental menyebut berasal dari Kalimantan. Sementara itu, Wibawa yang wajahnya sekilas mirip aktor Ario Bayu berasal dari Jawa. Merekalah empat &rdquo;rekrutan&rdquo; baru Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Harus diberi tanda kutip karena mereka adalah persona. Meski wajah dan karakter mirip manusia, sejatinya para persona tersebut adalah realitas virtual. Mereka manusia artificial intelligence (AI) alias kecerdasan artifisial/buatan yang didesain untuk membantu kerja-kerja kehumasan. &rdquo;Mereka bertugas sebagai presenter untuk menyampaikan informasi ke publik secara audiovisual,&rdquo; ungkap Kepala Bidang (Kabid) Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi (Tikim) Kelas I Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Soekarno-Hatta Habiburrahman kepada Jawa Pos kemarin (7/5). Nama para persona itu diambil dari semboyan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Yakni, Bhumi Pura Wira Wibawa. Artinya, penjaga pintu gerbang yang berwibawa. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/08/karakternya_1-1650276587.jpg" alt="PENYAMPAI PESAN: Bhumi, Pura, Wira, Wibawa." width="100%">
<figcaption>PENYAMPAI PESAN: Bhumi, Pura, Wira, Wibawa.</figcaption>
</figure> &rdquo;Bukan hanya itu, kami juga berusaha mengangkat keberagaman Indonesia ke dalam empat persona tersebut,&rdquo; terang Habiburrahman. Mengenai pembuatan, Habiburrahman mengungkapkan bahwa empat staf virtual itu dibuat secara bertahap dengan memanfaatkan tools (peranti) berbasis AI. Langkah pertama yang dilakukan adalah penelitian dan perencanaan. Kemudian menentukan karakter dan disusul pembuatan persona. Setelah persona siap, baru masuk proses animasi, lalu diuji coba dengan perkenalan diri. Kerja para petugas AI itu tetap dibantu para personel humas Kantor Imigrasi Soetta. Terutama dalam mengelola pesan yang akan disampaikan ke publik. Pesan-pesan itu diolah menggunakan asistensi tools yang berbeda. &rdquo;Saat ini petugas AI difokuskan sebagai presenter komunikator pelayanan masyarakat,&rdquo; paparnya. Habiburrahman menegaskan, komunikator AI itu tidak lantas sepenuhnya menggantikan tugas-tugas humas. Para manusia virtual itu hanya menyempurnakan pekerjaan kehumasan dalam menjalankan fungsi teknis. &rdquo;Mereka (petugas AI) tidak bisa menggantikan peran strategis humas pemerintahan, dalam hal ini Imigrasi Soekarno-Hatta,&rdquo; ujarnya. Penggunaan AI dalam kerja kehumasan merupakan inovasi teknologi yang sedang tren. Tidak hanya di bidang kehumasan, tapi juga sudah merambah ke dunia industri media pertelevisian. Di luar negeri, salah satunya di Singapura, asisten AI juga mulai digunakan untuk menyampaikan pesan teks pidato instansi pemerintah. Soal implementasi, Habiburrahman menyebut empat petugas AI itu akan dimunculkan pada media berbasis digital. Misalnya, media sosial dan website. Bhumi dkk juga akan ditampilkan pada layar videotron di sejumlah titik pelayanan keimigrasian di Soetta. &rdquo;Kami menjamin informasi yang disampaikan humas AI dapat dipertanggungjawabkan,&rdquo; tuturnya. Habiburrahman memastikan, risiko kesalahan humas AI dapat diminimalkan dengan menerapkan fungsi perencanaan konten yang matang. Selain itu, pihaknya akan melakukan supervisi sebagai salah satu bagian mitigasi risiko. &rdquo;Untuk saat ini, seluruh fungsi teknikal dan manajemen kehumasan Imigrasi Soetta masih dilakukan petugas humas,&rdquo; paparnya. Direktur Eksekutif Center of Education Regulations &amp; Development Analysis Indra Charismiadji menilai teknologi AI secara umum digunakan untuk mempermudah kerja manusia. Kemajuan teknologi yang pesat dewasa ini membuat tren penggunaan AI dalam kerja-kerja komunikasi semakin masif. Presenter AI, lanjut dia, sangat memungkinkan untuk bekerja ekstra di luar kemampuan manusia pada umumnya. Sebab, mereka dapat di-setting sesuai kebutuhan. Misalnya, menyampaikan pesan komunikasi pada dini hari. &rdquo;Karena nggak banyak presenter yang mau kerja di jam-jam itu,&rdquo; ungkapnya kepada Jawa Pos. Indra menambahkan, teknologi AI saat ini belum bisa sepenuhnya dikatakan sempurna. Sebab, mereka hanya didesain untuk mempekerjakan sesuatu yang dibutuhkan penggunanya. Artinya, petugas AI tidak dapat berimprovisasi layaknya presenter manusia. &rdquo;Yang belum bisa dilakukan teknologi itu adalah high order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi,&rdquo; ucapnya. Selain itu, staf AI belum bisa menciptakan sesuatu yang baru. Manusia virtual juga belum memiliki kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. &rdquo;Itu hanya manusia yang bisa melakukan,&rdquo; imbuhnya. Problem teknologi di Indonesia saat ini, lanjut Indra, adalah masih melihat teknologi sebagai sesuatu yang mahal dan tidak lebih murah dari tenaga manusia. Masalah itu berbeda dengan luar negeri yang melihat cost tenaga kerja lebih mahal daripada biaya teknologi itu sendiri. &rdquo;Karena itu, mereka (negara luar, Red) mau nggak mau menggunakan teknologi,&rdquo; ujarnya. (*/c19/ttg)

Empat ”rekrutan” baru bertugas sebagai presenter atau komunikator penyampai informasi ke publik secara audiovisual.

Karakternya Cerminkan Keberagaman, Ada Yang Mirip Al Ghazali dan Ario Bayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/FLEXING.jpg" alt="Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pamer harta. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaya hidup Dhawang Delvie, sipir Lapas Rajabasa, Lampung, menjadi disorot publik karena suka flexing. Gemar pamer kekayaan, padahal penghasilannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) hanya berkisar Rp 8 juta per bulan. Akibat gaya hidup pegawai lapas itu, Kakanwil Kemenkumham Lampung Sorta Delima Lumban Tobing pun angkat bicara. Dia mengklaim sudah memeriksa Dhawang. Hasilnya, Dhawang dimutasi untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan. &ldquo;Sudah kita tarik ke Kanwil Kemenkumham Lampung untuk menjalani pemeriksaan. Namun, hingga saat ini belum diputuskan jenis hukuman disiplin seperti apa yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan, mengingat hasil pemeriksaan lanjutan dari Tim inspektorat belum selesai,&rdquo; ujar Sorta kepada wartawan, Selasa (25/4). Sorta mengaku harta-harta yang dipamerkan Dhawang kebanyakan bukan milik pribadi. Melainkan milik keluarga. &ldquo;Dari pemeriksaan awal, kami dapati fakta-fakta bahwa sebenarnya kekayaan yang dipamerkan saudara Dhawang tak semuanya milik pribadi, seperti moge yang di-posting tahun 2020. Sebenarnya yang bersangkutan hanya menumpang foto untuk bergaya di atas moge dan bukan barang miliknya,&rdquo; aku Sorta. Sedangkan, terkait unggahan kolam renang diakui Dhawang berada di rumah pribadi yang dibeli pada 2020 seharga Rp 200 juta. Rumah tersebut dibeli dengan dana sebagian besar berasal dari bantuan mertua yang berprofesi sebagai pengusaha. &ldquo;Iya, itu rumah Dhawang, tapi itu dibeli dari bantuan mertuanya yang merupakan pengusaha,&rdquo; jelasnya. "Bahwa rumah sakit yang ramai diberitakan di medsos sebenarnya adalah klinik bersalin milik mertuanya di daerah Lampung Selatan yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan bukan merupakan miliknya," imbuhnya. Sorta menerangkan, Dhawang merupakan PNS golongan III/A a dengan masa kerja 13 tahun. Dengan pangkat dan masa kerja itu, Dhawang mendapat gaji sekitar Rp 8 jutaan per bulan dari negara. Selain itu, Dhawang tercatat memiliki usaha pemeliharaan burung khusus untuk mengikuti kontes tingkat daerah maupun tingkat nasional. Sementara itu, istri Dhawang berprofesi sebagai bidan berstatus ASN di puskesmas. Di samping itu, si istri punya pekerjaan tambahan untuk membantu layanan kesehatan di klinik bersalin milik orang tua. Sorta membantah isu soal Dhawang disebut-sebut memiliki bisnis katering yang dijalankan di dalam lapas. &ldquo;Di lapas Rajabasa memang ada kantin yang dikelola oleh koperasi Lapas Rajabasa. Kantin itu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari (klontong) dan makanan jadi untuk pegawai dan narapidana,&rdquo; pungkasnya.

Gaya hidup Dhawang Delvie, sipir Lapas Rajabasa, Lampung, menjadi disorot publik karena suka flexing. Dia gemar pamer kekayaan.

Oknum Sipir Lapas Rajabasa Suka Flexing, Ternyata Dhawang Delvie Pamer Harta Mertua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/KPK-RIKSA-SETNOV-TERKAIT-PLTU-RIAU-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)" width="100%">
<figcaption>Terpidana kasus korupsi Setya Novanto. (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) kembali memberikan remisi khusus (RK) Idul Fitri bagi para narapidana (napi) muslim. Total, ada 146.260 di antara 196.371 napi muslim yang mendapatkan fasilitas pengurangan masa pidana. Sebanyak 661 napi di antaranya langsung bebas karena memperoleh RK II. Di antara jumlah tersebut, 208 napi kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, juga menerima RK Idul Fitri 1444 H. Salah satunya adalah eks Ketua DPR Setya Novanto (Setnov). &rdquo;Pak Setnov dapat (remisi, Red) satu bulan,&rdquo; kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum HAM Jawa Barat Kusnali kepada awak media kemarin (23/4). Atas remisi tersebut, sisa masa pidana Setnov otomatis berkurang. Terpidana kasus korupsi megaproyek KTP elektronik (e-KTP) itu diketahui divonis 15 tahun penjara. Mantan ketua umum (Ketum) Partai Golkar tersebut mulai menjalani masa pidana di Sukamiskin pada Mei 2018. Hitungan kasar, Setnov akan selesai menjalani masa pidana pada 2033. Dengan remisi dan masa penahanan yang sudah dijalani saat penyidikan dan penuntutan, masa pidana penjara Setnov dipastikan tidak akan sepenuhnya berlangsung selama 15 tahun. Saat ini Setnov juga dikabarkan menempuh upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA). PK yang diajukan sejak 2019 itu belum diputuskan MA hingga saat ini. Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkum HAM Rika Aprianti menerangkan, pemberian RK Idul Fitri kepada para napi muslim merupakan refleksi kemenangan atas perjuangan melawan hawa nafsu. (tyo/c14/oni)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) kembali memberikan remisi khusus (RK) Idul Fitri bagi para narapidana (napi) muslim.

146 Ribu Napi Dapat Remisi Lebaran, Hukuman Setya Novanto Dikorting 1 Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/17/masyarakat-lampung-puas-gubernur-arinal-djunaidi-di-puncak-elektabilitas_116595-2307748011.jpg" alt="Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia ( Dirjen HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumhan) Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur&nbsp; Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho Saputro di media sosial. Sebab, konten yang disebarkan Bima Yudho Saputro terkait kondisi infrastruktur di Lampung, masih dikategorikan sebagai bentuk kritik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kritik adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak hanya merupakan bagian penting di dalam sebuah pemerintah yang demokratis, tetapi juga elemen kunci di dalam Hak Asasi Manusia yang&nbsp; dijamin oleh konstitusi kita,&rdquo; kata Dhahana dalam keterangannya, Selasa (18/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI), kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Ada pun bunyi ayat tersebut yakni, 'Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat'.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01565304/jawaban-tegas-kapolda-metro-jaya-ke-pak-ogah-soal-u-turn-ditutup">Jawaban Tegas Kapolda Metro Jaya ke Pak Ogah Soal U-Turn Ditutup</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dhahana mengutarakan, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvenan hak sipil dan politik (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, negara pihak didorong untuk menjamin kebebasan berpendapat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebebasan berpendapat disebutkan di dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2). Karena itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam UU.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Mengingat pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalam peraturan perundang-undangan kita, kami harap Pak Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan kembali langkah hukum yang telah diambil dalam menyikapi Mas Bima,&rdquo; ujar Dhahana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01565320/mediatek-kenalkan-chip-dimensity-auto-bawa-inovasi-teknologi-kendaraan-pintar">MediaTek Kenalkan Chip Dimensity Auto, Bawa Inovasi Teknologi Kendaraan Pintar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, sambung Dhahana, isu langkah hukum Gubernur Lampung ini telah menyita besar perhatian publik. Menurutnya, mengedepankan dialog dengan publik dalam menjelaskan tantangan maupun kendala, saat mengimplementasikan program-program pemerintah merupakan langkah yang lebih positif dan konstruktif yang sejalan dengan semangat HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kebebasan berekspresi adalah syarat yang diperlukan untuk mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sangat penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia,&rdquo; pungkasnya.</div>

Dhahana Putra menyayangkan langkah Gubernur  Lampung, Arinal Djunaidi yang memilih jalur hukum dalam merespon sikap TikToker Bima Yudho.

Kemenkumham Sesalkan Gubernur Lampung Polisikan Tiktoker Bima Yudho

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/masjidilharam-jemaah.jpg" alt="JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)" width="100%">
<figcaption>JELANG PUNCAK HAJI: Umat Islam dari berbagai negara melaksanakan tawaf di Masjidilharam (5/7). Besok (8/7) semua jemaah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. (AFP)</figcaption>
</figure>Kemenag Bantah Persulit Penerbitan Paspor Umrah  JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) merespons pencabutan syarat rekomendasi Kemenag kabupaten/kota untuk pembuatan paspor jamaah umrah dan haji khusus. Syarat tersebut merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. Kemenag membantah mempersulit penerbitan paspor untuk umrah dan haji khusus.  Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie menegaskan, ketentuan syarat rekomendasi Kemenag untuk pengurusan paspor umrah dan haji khusus merujuk aturan Ditjen Imigrasi. ”Pihak imigrasi memang yang mempersyaratkan itu,” katanya kemarin (26/2).  Ketika saat ini syarat tersebut dicabut, itu sesuai dengan kewenangan Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM. Dia berharap aturan yang baru tersebut kian memudahkan jamaah atau masyarakat untuk berangkat umrah. ”Jadi, sejak dulu tidak ada upaya Kemenag untuk mempersulit penerbitan paspor (untuk berangkat, Red) umrah,” jelasnya.  Anna menceritakan, aturan tersebut berlaku mulai awal Maret 2017. Pada saat itu Kemenag menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM tentang adanya persyaratan tambahan berupa rekomendasi Kemenag untuk proses pengurusan paspor umrah. Kemenag pusat kemudian aktif melakukan sosialisasi ke kantor Kemenag kabupaten maupun kota.  Aturan tersebut, tegas Anna, sudah resmi dicabut. ”Karena sudah dicabut, nantinya jamaah sudah tidak perlu lagi meminta rekomendasi Kemenag,” tuturnya.  Sementara itu, mendekati musim haji 2023, Kemenag terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Di antaranya membahas persyaratan pengurusan visa untuk jamaah haji Indonesia.  Kepala Subdit Dokumen Haji Kemenag Zainal Ilmu menerangkan, ada sejumlah kemudahan yang diberikan Saudi terkait pengurusan visa. Salah satunya, perekaman biometrik sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Saudi Visa Bio. ”Jamaah yang berusia di atas 80 tahun tidak diharuskan melakukan rekam biometrik,” katanya.  Kemudian, untuk jamaah yang sakit dan tidak bisa melakukan perekaman biometrik, harus menunjukkan surat keterangan dokter. Surat keterangan diunggah melalui aplikasi yang sama.  Untuk bisa melakukan perekaman biometrik, perlu pendaftaran akun dengan memasukkan alamat e-mail dan nomor ponsel pribadi. Satu e-mail dan satu nomor ponsel hanya bisa digunakan untuk satu perekaman data biometrik. Dengan sistem baru itu, perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji jadi lebih mudah.

Haji 2023, CJH di Atas 80 Tahun Tak Perlu Rekam Biometrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Membuat-Paspor-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Suasana pembuatan paspor di Unit Layanan Paspor di Mall Cibubur Junction, Rabu (8/12/2021). ULP ini melayani pembuatan paspor baru baik elektronik ataupun biasa hingga penggantian paspor dengan layanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dengan" width="100%">
<figcaption>Suasana pembuatan paspor di Unit Layanan Paspor di Mall Cibubur Junction, Rabu (8/12/2021). ULP ini melayani pembuatan paspor baru baik elektronik ataupun biasa hingga penggantian paspor dengan layanan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur dengan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kursi direktur jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM akhirnya terisi oleh pejabat definitif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim sebagai Dirjen Imigrasi.  Penetapan itu dipayungi oleh Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 165/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan Dirjen Imigrasi definitif sebelumnya diemban Jhoni Ginting.  Awalnya, Jhoni ditunjuk sebagai Plt Dirjen Imigrasi pada Maret 2020 menggantikan Ronny F. Sompie. Tiga bulan kemudian, tepatnya Mei 2020, jabatan Plt itu menjadi definitif. Namun, hanya berlangsung 1 tahun 1 bulan. Sebab, pada Juli tahun lalu, Jhoni masuk masa pensiun.  Kursi Dirjen Imigrasi kembali diisi Plt. Pejabat senior Kemenkum HAM Widodo Ekatjahjana mengisi kekosongan jabatan itu pada Juni 2021 atau sebulan sebelum Jhoni purnatugas. Selain jadi Plt Dirjen Imigrasi, Widodo yang merupakan guru besar Hukum Tata Negara Universitas Jember juga menjabat kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum HAM.  Kinerja keimigrasian sempat disorot Presiden Jokowi. Pada 10 September lalu, Jokowi menyatakan kerap mendapat keluhan dari warga negara asing (WNA) tentang layanan imigrasi. Para WNA yang bekerja di Indonesia itu mengaku sulit mendapatkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS). Jokowi pun meminta Dirjen Imigrasi dan jajaran di bawahnya dievaluasi.  Tiga bulan sebelum Jokowi menyoroti kinerja imigrasi, Kemenkum HAM sejatinya telah mengumumkan seleksi terbuka. Tepatnya pada 27 Juli. Seleksi dibuka bagi kategori PNS, TNI, Polri, serta non-PNS. Di antara nama-nama yang ikut seleksi, Silmy Karim menjadi peserta dari kategori non-PNS.  Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum HAM sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto menyatakan, keikutsertaan non-PNS dalam seleksi jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya memang dimungkinkan. Itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11/2017 tentang Manajemen PNS.  ’’Pasal 106 dari PP 17/2020 menyebutkan bahwa JPT utama dan madya bisa diisi dari kalangan non-PNS,” jelas Andap dalam keterangan tertulis yang diterima Jawa Pos kemarin (27/12).  Andap menjelaskan, terpilihnya Silmy sebagai Dirjen Imigrasi sudah melalui rangkaian seleksi terbuka.  Sosok Silmy yang tiba-tiba pindah haluan dari Dirut BUMN menjadi Dirjen Imigrasi mengundang tanya sejumlah kalangan. Terlebih, gaji yang diperoleh di Krakatau Steel terbilang fantastis. Merujuk annual report Krakatau Steel, alokasi gaji atau remunerasi direksi mencapai Rp 28,3 miliar per tahun.  Itu meliputi honorarium Rp 10,96 miliar, THR Rp 916 juta, tunjangan transportasi Rp 1,6 miliar, tunjangan lain-lain Rp 1,39 miliar, tabungan purnatugas Rp 2,72 miliar, dan tantiem Rp 10,7 miliar. Alokasi gaji atau remunerasi itu diperuntukkan enam orang direksi, termasuk Silmy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/dirut_krakatau_steel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Silmy Karim (DOK. JAWA POS)  Artinya, Silmy setidaknya mendapat gaji Rp 393,5 juta per bulan jika alokasi tersebut dibagi rata untuk enam direksi. Padahal, merujuk ketentuan dalam annual report itu, gaji Silmy sebagai Dirut dipastikan lebih tinggi. Sebab, ada ketentuan bahwa gaji direksi adalah 85 persen dari gaji Dirut.  Silmy juga menjadi sorotan seiring kekayaannya yang bernilai ratusan miliar. Berdasar laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK, Silmy tercatat punya kekayaan Rp 208,898 miliar. Jumlah itu terdiri atas aset berupa belasan tanah dan bangunan, 2 motor gede Harley-Davidson, 5 mobil mahal dan antik, serta harta kas/setara kas (selengkapnya lihat grafis).  Silmy yang berusia 48 tahun menjabat Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak 6 September 2018. Sebelumnya, dia dikenal sebagai profesional muda yang berkecimpung di bidang industri pertahanan. Sebelum di Krakatau Steel, Silmy menjabat Dirut PT Pindad (Persero) pada 2014. Dia juga pernah bertugas di berbagai institusi pemerintah. Di antaranya, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Jadi Dirjen Imigrasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/dony-sumedang.jpg" alt="Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) usai menerima penghargaan dari Kemenkum HAM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir (dua dari kiri) usai menerima penghargaan dari Kemenkum HAM. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabupaten Sumedang kembali meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Dari 1.220 anggota JDIH se-Indonesia, Kabupaten Sumedang masuk ke dalam 10 besar JDIH Terbaik dengan dua kategori yaitu JDIH Awards kategori Kabupaten dan kategori Sekretariat DPRD se-Indonesia.  Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Tahun 2022 di Grand Sahid Jaya Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (17/10). Acara bertema "Menyongsong Satu Data Dokumen Hukum Indonesia" itu dihadiri perwakilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.  JDIHN Award diberikan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai berhasil dalam mengelola sistem JDIH dengan kinerja terbaik. Serta melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat dengan maksimal.  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan, JDIHN Award merupakan bentuk motivasi untuk mendorong pemberian informasi hukum secara lengkap. Lalu, cepat dan akurat sebagai basis data informasi dan dokumen hukum.  Yasonna pun memberikan ucapan selamat sekaligus apresiasi atas perhatian, dukungan dan kinerja terbaik dalam pengelolaan JDIH di lingkungan masing-masing.  "Saya berharap agar prestasi yang telah dicapai ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi Anggota JDIHN lainnya untuk lebih antusias lagi dan sungguh-sungguh dalam mengelola JDIH," ujarnya.  Mendapat penghargaan tersebut, Bupati Dony bersyukur atas prestasi yang telah diraih. Menurutnya, itu sebagai bukti reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan.  "Penghargaan yang telah diraih ini menjadi motivasi bagi kita yang ada di Sumedang untuk terus bekerja dan berinovasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima JawaPos.com.  Dikatakan, JDIH Kabupaten Sumedang yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda dan Sekretariat DPRD terintegrasi dengan JDIH Nasional yang dikelola BPHN memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen hukum termasuk dari segi publikasinya.  "Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini gencar dilakukan di Sumedang. Penerapan aplikasi teknologi dilakukan untuk mempercepat akses pelayanan juga untuk menciptakan e-Government sesuai dengan instruksi dan dorongan pemerintah," tuturnya.

Sumedang Masuk 10 Besar JDIH Nasional Terbaik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenkum ham

Berita Terkini