<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/1000204115-513294498.jpg" alt="Lagu All I Want for Christmas Is You dari Mariah Carey, salah satu cocok diputar di momen perayaan Natal 2025. (YouTube Mariah Carey)" width="100%">
<figcaption>Lagu All I Want for Christmas Is You dari Mariah Carey, salah satu cocok diputar di momen perayaan Natal 2025. (YouTube Mariah Carey)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kementerian Hukum (Kemenkum) menegaskan pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik berbayar, maka kewajiban pembayaran royalti tetap berlaku. Analis Hukum Ahli Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkum Achmad Iqbal Taufiq menyebutkan setiap penggunaan lagu dan/atau musik, termasuk lagu rohani dalam bentuk acara ibadah berbayar, konser rohani, tayangan digital, maupun pemanfaatan komersial lainnya, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. "Pelindungan hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak mengenal kategori genre. Lagu rohani tetap merupakan karya cipta yang dilindungi undang-undang," ucap Iqbal dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (31/12). Dia mengatakan penegasan tersebut sejalan dengan prinsip dasar pelindungan hak cipta yang memberikan penghargaan dan pelindungan kepada pencipta, pemegang hak cipta, serta pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan hidupnya dari karya cipta, tanpa membedakan jenis dan tema lagu. Iqbal menuturkan musik menjadi pembangun suasana terbaik utamanya di momen-momen perayaan keagamaan. Lagu legendaris, "All I Want for Christmas Is You" dan "It's Beginning To Look A Lot Like Christmas", misalnya selalu diputar di berbagai tempat pada perayaan Natal. Dilansir dari The Economist, kata dia, lagu tersebut menjadi sumber pendapatan tahunan yang fantastis, dengan estimasi royalti mencapai sekitar USD 2,5 juta hingga 3 juta atau setara dengan Rp 39,3 miliar hingga Rp 49 miliar per tahun. Bahkan, analisis terbaru dari Billboard memperkirakan total akumulasi royalti kini telah melampaui USD 100 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun, seiring dengan ledakan penggunaan streaming. "Hal ini menunjukkan bahwa lagu rohani tidak luput dari pelindung hak cipta dan royalti," tuturnya. Ia menjelaskan kewajiban pembayaran royalti bukan semata-mata persoalan legalitas, melainkan juga bentuk keadilan bagi pencipta. Menurutnya, masih banyak pihak yang beranggapan lagu rohani bersifat bebas digunakan, padahal pelindungan hukum tetap berlaku sepanjang pencipta tidak melepaskan haknya. Untuk itu, dirinya mendorong seluruh penyelenggara acara rohani, pengelola platform, maupun institusi yang menggunakan lagu rohani untuk melakukan perizinan dan pembayaran royalti melalui mekanisme resmi. "Prinsipnya sederhana, siapa pun yang menikmati manfaat ekonomi dari karya cipta orang lain, wajib memberikan penghargaan melalui mekanisme pembayaran royalti,&rdquo; kata Iqbal menambahkan. DJKI juga mengimbau masyarakat untuk bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau lembaga terkait dalam proses perizinan penggunaan lagu dan/atau musik. Langkah itu penting untuk memastikan distribusi royalti berjalan transparan dan tepat sasaran. Melalui kebijakan tersebut, DJKI berharap ekosistem industri musik Indonesia, termasuk musik rohani, dapat berkembang lebih sehat, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna karya cipta. Selain itu, DJKI menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, termasuk penggunaan lagu rohani tanpa izin.

pemutaran lagu rohani, khususnya yang terkait momen Natal, secara komersial atau dipergunakan dalam ruang publik tetap harus bayar royalti

Kemenkum Nyatakan Pemutaran Lagu Natal di Ruang Publik Tetap Harus Bayar Royalti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/03/Wakil-Menteri-Hukum-Edward-Omar-Sharif-Hiariej-3JPG-3766263886.jpg" alt="Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Guna memastikan pemberlaukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berjalan baik, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyiapkan 3 aturan pelaksana untuk Polri dan Kejaksaan.&nbsp; Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, pemerintah sudah menyiapkan 3 peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru. Rencananya berlaku mulai awal tahun depan.&nbsp; &rdquo;Pemerintah telah menyiapkan 3 peraturan pelaksana untuk KUHP dan 3 peraturan pelaksana untuk KUHAP,&rdquo; ungkap Edward kepada awak media di Jakarta pada Selasa (16/12). Keterangan tersebut disampaikan oleh Edward usai menyaksikan langsung penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dan perjanjian kerja sama antara Polri dan Kejaksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (16/12). Menurut pejabat yang akrab dipanggil Eddy tersebut, 3 aturan pelaksana yang disiapkan oleh pemerintah mencakup Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHP, Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice, dan Peraturan Presiden tentang Sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. &rdquo;Itu yang 2 sudah (dalam proses) harmonisasi, dan PP Pelaksanaan KUHP besok pagi kami akan bahas tuntas. Sehingga sebelum 2 Januari 2026, 6 PP atau 6 Peraturan Pelaksanaan dari KUHP dan KUHAP itu sudah bisa dilaksanakan,&rdquo; terang Edward Omar Sharif Hiariej. Eddy menegaskan, keberadaan aturan pelaksana atau aturan turunan itu ditujukan untuk menghilangkan keraguan publik terhadap kesiapan aparat penegak hukum dalam menjalankan sistem hukum pidana yang baru. Sehingga implementasi KUHP dan KUHAP baru benar-benar optimal. &rdquo;Sehingga tidak ada lagi keraguan bahwa aparat penegak hukum tidak siap. Tetapi, sekali lagi saya tegaskan bahwa aparat penegak hukum kami siap menyongsong KUHP dan KUHAP baru,&rdquo; imbuh Edward Omar Sharif Hiariej.

Kemenkum menyiapkan 3 aturan pelaksana untuk mendukung implementasi KUHP dan KUHAP baru yang berlaku awal tahun depan

Kemenkum Siapkan 3 Aturan Pelaksana KUHAP dan KUHP Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/U21EWViYRHfSioTuCYLZtXdjxlGU5lYBJcQoUFH1-2992949039.jpg" alt="Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam acara Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus organisasi kurator PKPI di Graha Pengayoman pada Selasa (25/11). (PKPI)" width="100%">
<figcaption>Dirjen AHU Kemenkum Widodo dalam acara Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus organisasi kurator PKPI di Graha Pengayoman pada Selasa (25/11). (PKPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Organisasi profesi kurator Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) melaksanakan Inagurasi Angkatan Pertama Pendidikan Dasar Profesi Kurator dan Pengurus. Acara dilaksanakan di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum) pada Selasa (25/11). Dalam agenda tersebut, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mendorong agar PKPI menjadi mitra strategis pemerintah. Widodo berharap inagurasi angkatan pertama tersebut bisa memberikan pemahaman yang baik terkait hukum kepailitan dan kegiatan berusaha di Indonesia kepada para kurator muda. Dia ingin para kurator itu memahami Undang-Undang (UU) Kepailitan secara utuh. Sehingga mereka dapat diandalkan dalam urusan hukum kepailitan dan kegiatan berusaha. &rdquo;Kami berharap hadirnya inagurasi pendidikan dasar ini yang dilaksanakan PKPI bisa membantu para kurator muda untuk bisa memahami UU Kepailitan. Selain itu, PKPI juga bisa menjadi mitra strategis pemerintah (Kemenkum) dalam meningkatkan etika dan disiplin para kurator,&rdquo; ungkap Widodovdalam keterangan resmi kepada awak media. Sebagai salah satu organisasi profesi kurator, Widodo berharap PKPI memiliki peranan kunci dalam menyampaikan masukan terkait kurator dan kegiatan berusaha di Indonesia. Sehingga iklim berusaha di Indonesia kedepan berjalan dengan semakin baik. Tujuan akhirnya tentu saja demi meningkatkan perekonomian Indonesia. &rdquo;Saya berpesan kepada pengurus dan anggota PKPI untuk menjalankan prinsip organisasi yang baik serta mampu menjadi pembinaan profesionalitas yang kuat. Tak hanya itu, PKPI juga harus bisa mendorong kompetensi dan meningkatkan kualitas kurator serta membina hubungan baik dengan organisasi kurator lainnya,&rdquo; kata Widodo. Dalam keterangan yang sama Ketua Umum PKPI Albert Riyadi Suwono menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya inagurasi pertama tersebut. Dia pun menegaskan bahwa perjalanan PKPI sejak berdiri pada 2014 hingga diakui sebagai anggota Komite Bersama bukan proses yang mudah. Sehingga agenda itu menjadi tonggak sejarah bagi PKPI. &rdquo;Walaupun PKPI masih sangat muda, keberadaan kami dapat berdiri dan berkembang karena adanya dukungan dari banyak pihak,&rdquo; imbuh Albert Riyadi Suwono.&nbsp; Secara khusus, Albert menyampaikan apresiasi kepada menteri hukum dan seluruh jajaran Kemenkum atas dukungan dan ruang yang diberikan kepada organisasi yang dia pimpin. Menurut dia, berkat dukungan tersebut PKPI dapat hadir sebagai organisasi profesi yang kredibel dan berorientasi pada peningkatan profesionalisme kurator dan pengurus di Indonesia. &rdquo;Karena gagasannya lahir dari para purnabakti BHP (Balai Harta Peninggalan) dan tumbuh melalui dukungan penuh Kemenkum, tidak berlebihan jika kami menyebut bahwa PKPI adalah anak kandung Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kami ingin PKPI menjadi organisasi yang berwibawa, profesional, dan bermanfaat bagi bangsa, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum,&rdquo; imbuh Albert Riyadi Suwono.

Inagurasi pendidikan dasar kurator oleh PKPI di Kemenkum, dorong pemahaman hukum kepailitan dan profesionalisme kurator

PKPI Gelar Inagurasi Angkatan Pertama, Kemenkum Dukung Peningkatan Etika Kurator

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/17/Ronald-59157281.jpg" alt="Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Kemenkum Ronald Lumbuun. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Kemenkum Ronald Lumbuun. (Istimewa)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com &ndash; Kementerian Hukum (Kemenkum) memberikan penjelasan terkait keterlibatan oknum dalam kasus peredaran narkoba lintas provinsi di Kalimantan Tengah. Dalam laporan awal disebutkan, salah satu dari tiga pelaku yang diringkus Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng diduga berstatus pegawai kantor wilayah Kemenkum di daerah tersebut. Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama, Kemenkum Ronald Lumbuun, memastikan dugaan tersebut tidak benar. Dia menegaskan, hasil pengecekan internal tidak menemukan adanya keterkaitan pelaku dengan kepegawaian Kemenkum. "Kami sudah berkoordinasi dengan kantor wilayah dan melakukan pemeriksaan internal, bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan pegawai Kemenkum," kata Ronald di kantor Kemenkum.&nbsp; Ronald menjelaskan, pihaknya secara konsisten menanamkan pentingnya integritas kepada seluruh jajaran. Nilai BerAKHLAK dan PASTI disebut menjadi dasar etika kerja yang terus ditekankan. "Di Kemenkum, kami selalu saling mengingatkan untuk bekerja dengan jujur dan berintegritas. Sangat disayangkan apabila nama Kemenkum terucap di kasus negatif seperti ini," ujarnya. Dia memastikan, lembaganya tidak memiliki keterkaitan dengan salah satu dari tiga pelaku yang ditangkap. "Melalui pernyataan ini kami atas nama Kemenkum menegaskan bahwa tidak ada pegawai Kemenkum yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga diharapkan dapat menutup ruang bagi beredarnya informasi yang tidak benar di masyarakat," tegas Ronald. Kasus ini mencuat setelah BNNP Kalteng mengamankan tiga anggota jaringan pengedar narkoba yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Kemenkum Pastikan Tak Ada Pegawainya Tersangkut Jaringan Narkoba  dalam kasus peredaran narkoba lintas provinsi di Kalimantan Tengah

Kemenkum Pastikan Tak Ada Pegawainya Tersangkut Jaringan Narkoba

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/plain-packaging-273111514.jpg" alt="Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)" width="100%">
<figcaption>Kemasan rokok tanpa merek, menjadi salah satu aturan yang ditolak pelaku industri tembakau di aturan turunan PP 28 tahun 2024. (McCabe Centre)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengubah kemasan rokok menjadi polos ternyata belum final. Kemenkes menegaskan, usulan kemasan polos tersebut masih sebatas hasil masukan dari publik dalam forum public hearing dan belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kepala Biro Hukum Kemenkes RI, Indah Febrianti, menjelaskan bahwa rencana standarisasi kemasan rokok polos hanya merupakan bagian dari kajian awal dan perbandingan dengan beberapa negara lain. Menurutnya, konsep tersebut akan tetap disesuaikan dengan karakter produk tembakau dan budaya konsumsi di Indonesia. &ldquo;Jadi nanti desain kemasan rokok tidak hanya satu, tidak hanya polos. Tapi, ada beberapa desain,&rdquo; jelasnya. Kemenkes kini tengah meninjau ulang rancangan aturan tersebut agar tidak bertentangan dengan regulasi di bidang lain. Indah memastikan setiap langkah akan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan lintas sektor sebelum dirumuskan secara final. &ldquo;Kami pertimbangkan kembali dari setiap sektor bagaimana regulasinya, jadi saat ini rumusan regulasi masih normatif. Yang paling penting itu peringatan (merokok), bisa bentuk kotak atau lingkaran,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, public hearing mengenai rancangan peraturan menteri kesehatan (RPMK) tentang gambar dan tulisan peringatan merokok sebenarnya telah dilakukan sejak September 2024. Karena itu, Kemenkes kini ingin mempercepat proses penyusunan agar lebih progresif. &ldquo;Karena sudah lama, makanya perlu progresif,&rdquo; katanya dalam Seminar Nasional Urgensi Penerbitan Peraturan Pelaksana Pengamanan Zat Adiktif di Jakarta, Senin (28/10). Rencana penerbitan peraturan menteri kesehatan tentang gambar dan tulisan peringatan tersebut dijadwalkan rampung pada Juli 2026. Kemenkes juga menyiapkan grace period atau masa transisi agar industri tembakau bisa beradaptasi terhadap perubahan kebijakan itu. &ldquo;Misalnya, Kemenkes menerbitkan di akhir tahun ini, kalau ada waktunya bisa setahun atau dua tahun untuk industri akan menyesuaikan,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa setiap penyusunan peraturan harus melalui proses harmonisasi. Ia mengingatkan, Kementerian Hukum berperan penting dalam memastikan tidak ada tumpang tindih regulasi antarinstansi. &ldquo;Ketika proses harmonisasi itulah akan mengundang kami yang disebut dengan istilah rapat panitia antar kementerian dan lembaga (PAK),&rdquo; tegasnya. Edward menambahkan, pembahasan lintas kementerian ini bertujuan memastikan rancangan peraturan Kemenkes tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. &ldquo;Anggota PAK akan mempelajari substansi. Semua akan dibahas bersama,&rdquo; ujarnya dalam acara yang digelar oleh Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan (PPHK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ketua PPHK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Prof. Budi Santoso, menilai bahwa penerbitan peraturan pelaksana tentang pengamanan zat adiktif sangat penting. Regulasi tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan industri sekaligus menjaga keseimbangan aspek kesehatan dan ketenagakerjaan. &ldquo;Selain untuk segera memperoleh kepastian hukum penyelenggaraannya dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, juga supaya para pelaku usaha mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan perubahan kebijakan pengamanan zat adiktif berikut mitigasi dampaknya, termasuk dampak terhadap ketenagakerjaan,&rdquo; ujarnya. Ia menekankan bahwa penyusunan peraturan ini tetap harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan lain, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta partisipasi publik yang bermakna. &ldquo;Walaupun demikian, penyusunannya tetap dengan memperhatikan keselarasan dengan berbagai peraturan perundang-undangan, koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, dan melibatkan partisipasi yang bermakna. Itulah tertib perundangan,&rdquo; tegasnya. &nbsp;

Kemenkes siapkan beberapa desain kemasan rokok, bukan hanya polos. Wamenkum ingatkan pentingnya harmonisasi regulasi lintas kementerian.

Rencana Kemasan Rokok Polos Masih Dikaji, Kemenkes dan Kemenkum Pastikan Sinkronisasi Aturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/supratman-agtas-2075569242.jpg" alt="Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan di kantornya di kawasasan Jakarta, belum lama ini. (Febry FerdianJawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan keterangan di kantornya di kawasasan Jakarta, belum lama ini. (Febry FerdianJawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025&ndash;2026, Selasa (26/8). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan, regulasi baru ini diklaim membawa sejumlah penyempurnaan. Salah satu poin utama adalah penguatan kelembagaan penyelenggara haji dan umrah, dari yang sebelumnya berbentuk badan menjadi kementerian. "Penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara, dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," jelas Supratman pada keterangannya, Rabu (27/8). Selain itu, RUU ini juga mengatur pembentukan satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan berbasis Badan Layanan Umum (BLU) serta kerja sama dengan berbagai pihak guna membangun ekosistem ekonomi haji dan umrah. Optimalisasi pengaturan kuota haji menjadi perhatian khusus, termasuk penambahan kuota, pemanfaatan sisa kuota, serta penyelenggaraan haji khusus menggunakan visa nonkuota. "Pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia, penambahan kuota haji tambahan, pengaturan pemanfaatan sisa kuota, pengaturan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang mendapatkan visa haji non kuota," lanjutnya. Ketentuan baru ini juga mempertegas tanggung jawab pembinaan jemaah haji, layanan kesehatan, dan pemanfaatan sistem informasi kementerian dalam seluruh proses penyelenggaraan haji dan umrah. Menurut Supratman, berbagai regulasi terkait haji dan umrah yang berlaku selama ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum masyarakat, terutama dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pemerintah juga menilai masih terdapat kelemahan pada aspek optimalisasi kuota, mekanisme pembahasan biaya haji, dan pengaturan keberangkatan mandiri. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan haji dan umrah, agar dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jemaah haji dan jemaah umrah," tegasnya. Sebagai catatan, ketentuan tentang penyelenggaraan haji dan umrah selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir terjadi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Pemerintah dan DPR RI setujui pengesahan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Menkum Pastikan Regulasi Baru Ibadah Haji dan Umrah Bentuk Penyempurnaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/IMG-20250725-WA0570-1428723059.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku. (Dery Ridwansah/ JawaPos." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk anggota DPR Harun Masiku. (Dery Ridwansah/ JawaPos.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) secara resmi menyerahkan salinan surat Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (1/8) malam. Penyerahan tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan bebasnya Hasto malam ini juga. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum, Widodo, membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan surat tersebut kepada KPK. Widodo turut memperlihatkan Keppres itu kepada awak media yang melakukan peliputan di KPK.&nbsp; "Ya, surat salinan Keppresnya kepada Pak Asep itu kami cuma ini saja, isinya apa nanti pimpinan sampaikan terhadap keputusan tersebut," kata Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (1/8). Widodo menambahkan, penjelasan resmi mengenai substansi Keppres akan disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.&nbsp;"Nanti kalau tidak salah malam ini atau sebentar lagi Kemenkum akan, Pak Menteri akan konpers, akan jelaskan secara detail semuanya, sebagian atau seluruhnya. Monggo jika ingin ke selasar Kemenkum bersama teman-teman lainnya," ujarnya. Saat disinggung apakah penyerahan surat tersebut otomatis membuat Hasto Kristiyanto bebas malam ini, Widodo menegaskan bahwa hal itu bukan ranahnya. Ia menyerahkan sepenugnya mekanisme tersebut ke KPK.&nbsp; "Saya tidak bisa berhak menjawab, biar nanti pimpinan KPK yang jelaskan," ucapnya. Widodo menegaskan, tugas Kemenkum hanya sebatas menyampaikan surat dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ke pihak KPK. "Tugas saya hanya sampaikan surat ini dari amanah pimpinan Kemensetneg. Sudah diterima Pak Deputi sambil dikasih minum dan Alhamdulillah tugas saya sudah selesai dan sudah dilaporkan juga ke Pak Wamensesneg," terang Widodo. Lebih lanjut, Widodo memastikan bahwa surat tersebut sudah diterima dengan baik oleh pimpinan KPK. "Suratnya ke pimpinan KPK sudah diterima dengan baik," pungkasnya.

Penyerahan Keppres tersebut memicu spekulasi mengenai kemungkinan bebasnya Hasto Kristiyanto malam ini juga.

Kemenkum Serahkan Keppres Amnesti Hasto Kristiyanto ke KPK, Bebas Malam ini?

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/05/JKT_-Tom-Lembong-dituntut-tujuh-tahun-penjara_SALMAN-TOYIBI-5JPG-3006958290.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didampingi istri Maria Franciska Wihardja memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa P" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong didampingi istri Maria Franciska Wihardja memasuki ruangan untuk mengikuti sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (4/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa P</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi atau pengampunan kepada terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sementara, amnesti diusulkan kepada tedakwa kasus suap dan perintangan penyidikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7) malam. "Atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap Saudara Tom Lembong," kata Dasco saat menggelar konferensi pers. Selain itu, Dasco mengungkapkan Prabowo turut memberikan amnesti kepada 1.116 orang, salah satunya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor 42 Tangal 30 Juli 2025, tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti termasuk sadara Hasto Kristiyanto," ujar Dasco. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyatakan nama-nama seperti Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong termasuk dalam daftar penerima pengampunan hukum yang diusulkan Kemenkum kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan, proses ini telah melalui tahapan verifikasi dan uji publik yang ketat. "Kementerian Hukum memang menyiapkan beberapa kasus diberi amnesti, yang pertama kali itu kurang lebih 44 ribu. Tetapi setelah kami ferivikasi, hari ini baru yang memenuhi syarat yakni 1.116," ujar Supratman. Supratman menjelaskan bahwa pengusulan ini tidak berhenti pada gelombang pertama. "Nanti ada tahap kedua yang jumlahnya sebenarnya 1.668. Ini sudah kita lakukan ferivikasi, sudah lakukan uji publik juga," ujarnya.&nbsp; Menurutnya, keputusan ini merupakan bagian dari langkah politik hukum yang diambil pemerintah. "Yang namanya abolisi, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan itu dihentikan. Kalau kemudian nanti Presiden dengan atas dasar pertimbangan dari DPR itu kemudian menerbitkan Keputusan Presiden, dan kita bersyukur malam ini karena pertimbangan DPR-nya sudah disepakati fraksi-fraksi," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemberian abolisi atau pengampunan kepada mantan Mendag Thomas Trikasih Lembong dan Hasto Kristiyanto.

Presiden Prabowo Beri Pengampunan ke Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/IMG-20250412-WA0001-4131617170.jpg" alt="Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi saat menerima SK Kemenkum dari Menkum Supratman Andi Agtas. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi saat menerima SK Kemenkum dari Menkum Supratman Andi Agtas. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) periode 2025-2030 resmi menerima surat pengesahan dari Kementerian Hukum (Kemenkum). Setelah mendapat pengesahan negara ini, IKA PMII akan lamgsung bekerja maksimal. &ldquo;Kita memang telah menerima SK dari Kementerian Hukum bernomor AHU 0000589.AH.01.08 2015 yang menyetujui seluruh keputusan Munas ke-7 IKA PMII kemarin. Jadi ini sebenarnya proses administratif dari pemerintah dan menjadi pijakan hukum bagi seluruh pengurus baik dari pusat dan daerah untuk segera mengeksekusi semua program kerja,&rdquo; ujar Ketua Umum IKA PMII Fathan Subchi, Sabtu (12/4). Fathan mengatakan, adanya SK Kemenkum menjadi penanda akhir semua dinamika dalam Munas ke-7 IKA PMII. Menurutnya sudah saatnya para alumni PMII bersatu dan bersama-sama membesarkan IKA PMII. &ldquo;Kita ini relatif masih baru dan masih banyak hal yang harus dibenahi. Sebaiknya para alumni ini bersatu padu untuk bersama-sama membenahi IKA PMII agar benar-benar memberikan kontribusi terutama bagi alumni PMII sendiri,&rdquo; jelasnya. Dia mengungkapkan beberapa agenda mendesak dari IKA PMII diantaranya blue print pengembangan kader, perbaikan data base anggota, perbaikan struktur dan manajamen organisasi, hingga konsolidasi alumni pusat-daerah. Menurutnya, hampir 10 tahun terakhir hal-hal fundamental tersebut masih belum tergarap secara optimal. &ldquo;Kita harus akui dalam beberapa waktu tahun terakhir IKA PMII relatif stagnan sehingga ada beberap hal yang bersifat fundamental belum tergarap oleh kepengurusan lalu. Nah kita berharap hal-hal fundamental tersebut bisa kita selesaikan dalam lima tahun ke depan,&rdquo; katanya. Anggota BPK ini meyakini jika potensi para alumni PMII begitu besar baik secara kuantitas maupun kualitas. Menurutnya saat ini banyak alumni PMII yang mewarnai berbagai lini kehidupan bangsa baik di jajaran eksekutif, legislatif, birokrasi, pendidik, profesional di sektor swasta, hingga tokoh masyarakat. &ldquo;Potensi-potensi inilah yang harus dikonsolidasikan untuk digunakan secara seksama untuk pengembangan kader yang masih aktif di PMII maupun para alumni sendiri,&rdquo; pungkasnya.

PB IKA-PMII periode 2025-2030 resmi menerima surat pengesahan kepengueusan baru dari Kementerian Hukum (Kemenkum).

Terima SK Kemenkum, IKA PMII Langsung Tancap Gas Benahi Internal Organisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/WhatsApp-Image-2025-03-13-at-162418-4114044011.jpeg" alt="Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tual. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tual. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (KI) serta mendorong peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat dan UMKM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Tual. Kunjungan ini dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Reza Adityas Ananda, Kamis (13/03) Didampingi oleh Kepala Balai Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku dan Balai Perindustrian Maluku, rombongan disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Tual, Amir Rumra beserta jajaran pemerintah daerah. Reza menyampaikan koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara Kanwil Kemenkumham Maluku, Kementerian Pertanian Maluku, Kementerian Perindustrian Maluku, dan Pemerintah Kota Tual dalam rangka optimalisasi pelayanan hukum. Menurutnya,&nbsp;fokus utama dari sinergi ini adalah perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual masyarakat dan UMKM guna meningkatkan roda ekonomi daerah. &ldquo;Kehadiran kami dari sinergi dan kolaborasi yang telah dilakukan Kemenkum Maluku dalam mengembangkan potensi lokal serta memajukan program strategis yang telah dicanangkan oleh Presiden, untuk bisa terealisasi juga di Kota Tual. Hal ini akan merepresentasikan eksistensi pemerintah hadir di Tengah masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik secara langsung,&rdquo;&nbsp;ungkap Reza lewat keterangannya. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penyerahan Sertifikat Merek &ldquo;Kota Tual&rdquo; kepada Wakil Wali Kota Tual. Sertifikat ini menjadi simbol perlindungan Kekayaan Intelektual bagi pemerintah daerah serta menjadi branding resmi untuk berbagai event yang diselenggarakan. Rumra menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tual sangat mengapresiasi serta menyampaikan terima kasih atas penyerahan sertifikat merek dan kunjungan yang dilakukan. Ia berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo dalam penguatan sektor hukum dan ekonomi di daerah. &ldquo;Anggap Tual sebagai bagian dari bapak-bapak sendiri. Kota ini tidak akan berkembang tanpa adanya koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan kerja sama yang lebih erat, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kemajuan Kota Tual dan perekonomian ,&rdquo; ujar Amir Rumra. &nbsp;

Fokus utama dari sinergi ini adalah perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual masyarakat dan UMKM guna meningkatkan roda ekonomi daerah.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemenkum

Berita Terkini

Kemenkum Nyatakan Pemutaran Lagu Natal di Ruang Publik Tetap Harus Bayar Royalti