<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/WhatsApp-Image-2024-09-05-at-133620-172823167.jpg" alt="Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yulius membuka pelatihan pengembangan kapasitas SDM Barista di Pasuruan. Program pelatihan itu digelar sebagai upaya meningkatkan kompetensi profesi barista agar menjadi peracik kopi yang unggul dan dapat mengikuti tren gaya hidup kekinian.&nbsp;&nbsp; Yulius mengatakan, saat ini barista dinilai sebagai profesi yang menjanjikan sehingga perlu dipadukan ditingkatkan kreativitasnya. Hal ittu agar mampu menyajikan kopi dengan pengalaman yang berbeda ke penikmat kopi. &rdquo;Menjamurnya kafe di berbagai wilayah di Indonesia menjadi tanda bahwa penyerapan tenaga kerja sebagai barista sangat dibutuhkan,&rdquo; ujar Yulius. Secara makro, lanjut dia, perkembangan industri kopi, termasuk profesi barista, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Yulius menambahkan, saat ini profesi barista tidak hanya terbatas pada meracik kopi. Tapi juga melibatkan kreativitas, seni, dan pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis biji kopi, hingga teknik penyajian, dan pelayanan pelanggan yang baik. Barista dituntut untuk memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan yang terasah, dan sikap profesional. &rdquo;Dalam dunia usaha yang sangat kompetitif, barista yang handal memiliki kemampuan untuk membangun relasi baik dengan pelanggan sehingga berdampak pada keberhasilan sebuah bisnis kopi,&rdquo; ujar Yulius. Menurut Yulius, prospek usaha di bidang barista sangat menjanjikan, terutama dengan meningkatnya tren konsumsi kopi di kalangan masyarakat. Terlebih Indonesia menjadi salah satu produsen kopi terbesar dan terbaik di dunia sehingga potensi itu perlu dikembangkan. &rdquo;Banyak peluang usaha yang bisa dikembangkan, mulai dari membuka kedai kopi mandiri, menjadi konsultan kopi, hingga menjadi pelatih atau instruktur barista. Semua ini membutuhkan komitmen, kerja keras, dan tentunya, kompetensi yang memadai,&rdquo; terang Yulius. Yulius berharap melalui pelatihan pengembangan kapasitas SDM itu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing barista di Indonesia khususnya dari Pasuruan. pihaknya mengapresiasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan serta PT Trans Indonesia Superkoridor yang memfasilitasi kegiatan tersebut. &rdquo;Saya berharap, para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan semangat, serta mengambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk kemajuan diri sendiri dan pengembangan usaha di bidang kopi,&rdquo; tutur Yulius.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) buka pelatihan pengembangan kapasitas SDM Barista di Pasuruan

Tingkatkan Kompetensi Barista, Kemenkop UKM Gelar Pelatihan Peningkatan SDM di Pasuruan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/20/WhatsApp-Image-2024-07-20-at-135506-1429792930.jpg" alt="Peringatan Hari Koperasi (Harkop) Ke-77 Tahun 2024 di Surabaya, Sabtu (20/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peringatan Hari Koperasi (Harkop) Ke-77 Tahun 2024 di Surabaya, Sabtu (20/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mendukung peran dan kontribusi koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) dalam mendongkrak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (Seskemenkop UKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, pemerintah ingin mewujudkan koperasi sebagai ekosistem yang mampu mengonsolidasi serta mengakselerasi peran UMKM agar tumbuh lebih kuat, sehingga memiliki daya saing tinggi. &rdquo;Koperasi di tengah impitan krisis dan serba ketidakpastian hari ini, harus semakin agile. Yakni, memiliki kemampuan adaptasi lebih cepat, inovatif, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya,&rdquo; ucap Arif Rahman Hakim. Seskemenkop UKM mengimbau, para pengurus koperasi agar terus meningkatkan pengetahuan, memperkokoh organisasi supaya koperasi lebih mudah dalam beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi. &rdquo;Teruslah melakukan inovasi dan akselerasi bagi semua pelaku usaha. Dengan model dan jenis koperasi yang tepat untuk terus dikembangkan. Koperasi mendorong potensi lokal untuk bisa diolah dengan baik melalui hilirisasi,&rdquo; ujar Arif Rahman Hakim. &rdquo;Koperasi pemberdaya mampu menjadi solusi konkret bagi ekonomi mikro dan kecil. Mereka membantu para pelaku usaha kecil dalam meningkatkan produktivitas, mengakses pasar yang lebih luas, dan mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan,&rdquo; ucap Arif Rahman Hakim. Dia menegaskan, koperasi pemberdaya tidak hanya berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu memperkuat konsolidasi, akselerasi, dan eskalasi. &rdquo;Mari kita tingkatkan komitmen dalam memajukan koperasi sebagai ekosistem yang mendukung ekonomi mikro dan kecil. Mari kita bersama-sama bekerja keras, berinovasi, dan berkolaborasi untuk mewujudkan koperasi yang sehat, kuat, dan mandiri, serta berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia menuju era emas,&rdquo; ujar Arif Rahman Hakim. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang menuturkan, sesuai Pancasila, koperasi merupakan wujud ekonomi gotong royong untuk mempermudah meraih modal usaha dan menyelesaikan permasalahan. &rdquo;Sebesar 40 persen anggaran padat karya di Surabaya dikerjakan koperasi, sehingga menggerakkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan. Koperasi tak bisa dilepaskan. Uang yang berputar bergerak di Kota Surabaya berasal dari koperasi dan UMKM. Hasilnya, kemiskinan dan stunting turun, salah satunya melalui gerakan koperasi,&rdquo; tutur Eri. &rdquo;Koperasi menjadi bagian besar menyumbang bagi kemakmuran, kemashlahatan umat, dan kesejahteraan masyarakat Surabaya,&rdquo; tambah dia. Dalam perayaan Harkopnas ke-77 di Surabaya, digelar peluncuran Aplikasi Awasi Boyo Pemerintah Kota Surabaya dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kemenkop UKM terkait integrasi Aplikasi Online Data System (ODS) Koperasi dengan Aplikasi Awasi Boyo Pemkot Surabaya. Seskemenkop UKM Arif Rahman Hakim menegaskan, dalam istilah teknologi informasi, agile adalah suatu metodologi pengembangan software yang dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. &rdquo;Tentunya semangat ini sejalan dengan semangat kita bersama dalam rangka integrasi dan interoperabilitas data koperasi, melalui Online Data System (ODS) Kemenkop UKM dengan Aplikasi Awasi Boyo Pemerintah Kota Surabaya,&rdquo; ujar Arif Rahman Hakim. Wali Kota Eri berharap, NKS dengan Kemenkop UKM melalui aplikasi Awasi Boyo, bersama-bersama mengawasi dan menumbuhkembangkan koperasi di daerah bersama pemerintah di pusat. &rdquo;Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Mulai dari integrasi akses pinjaman atau permodalan bagi koperasi di Surabaya, hingga pengawasan koperasi,&rdquo; ucap Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya Dewi Soeriyawati menambahkan, Harkopnas Ke-77 menjadi arah momentum kebangkitan koperasi nasional dan di daerah untuk terus berkolaborasi. Saat ini, terdapat 500 koperasi di Surabaya yang aktif. Perayaan Harkopnas diikuti 27 koperasi dan 10 UMKM terbaik.

Kemenkop UKM dukung peran dan kontribusi koperasi dan KUMKM dongkrak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

Kemenkop UKM Dukung Peran dan Kontribusi Koperasi Sejahterakan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/17/WhatsApp-Image-2024-07-17-at-153525-3951961923.jpg" alt="Menkop UKM Teten Masduki. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menkop UKM Teten Masduki. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki terus mendorong pelaku UKM naik kelas dan memperluas sumber pendanaan dengan cara IPO (Initial Public Offering) dan memperoleh pendanaan melalui pasar modal. &rdquo;Kami bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) berupaya agar UKM lompat usahanya. Tidak terus-menerus kecil dan menengah,&rdquo; kata Menkop UKM Teten Masduki dalam Forum Pasar Modal yang merupakan rangkaian program SME IPO kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM) bersama BEI di Surabaya, Rabu (17/7). IPO merupakan sebuah langkah penggalangan dana yang digunakan perusahaan melalui pasar modal. Perusahaan menjual saham kepada publik untuk pertama kali. Menteri Teten menambahkan, tahun ini, pihaknya menargetkan ada 10 UKM yang dapat melakukan IPO. Kemenkop UKM bersama BEI berkomitmen untuk menggencarkan langkah sosialisasi untuk mendorong pelaku UKM melantai di bursa. &rdquo;Kami sepakat jemput bola mengajak UKM. Ayo jangan takut masuk bursa,&rdquo; kata Menteri Teten. Teten mengatakan, saat ini sedang mencoba menawarkan berbagai solusi bagi pelaku UKM untuk melaksanakan IPO. Salah satunya dengan membentuk holding usaha. &rdquo;Saya menawarkan dan mencoba mengajak dari usaha sejenis untuk membuat holding. Jadi usaha sejenis digabungkan supaya IPO sehingga ada akselerasi. Sesuai nama di Bursa kan ada papan akselerasi. Supaya cepat jangan sendiri-sendiri. Kita senangnya UKM itu berdampingan sehingga gabung dan melakukan IPO. Ini juga salah satu alternatif selain menggandeng investor,&rdquo; tutur Teten. Dia menekankan, IPO sangat penting dilakukan agar pelaku UKM dapat mengembangkan kapasitas menjadi usaha besar. &rdquo;UKM dapat mencari pembiayaan lebih murah dan besar yaitu di pasar modal supaya bisa akselerasi. Jadi ayo semangat untuk naik kelas dan salah satu caranya dengan IPO,&rdquo; kata Teten. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan, sampai saat ini, sudah ada 44 perusahaan aset skala kecil dan menengah yang melantai di bursa melalui papan akselerasi. &rdquo;Sejak 2019 BEI sudah membuat suatu papan perdagangan khusus bagi perusahaan aset kecil dan menengah. Jadi ada papan utama, papan pengembangan dan papan ekonomi baru. Kita buat khusus perusahaan kecil dan menengah namanya papan akselerasi jumlahnya saat ini 44 perusahaan dan sudah ada 1 perusahaan promosi ke papan pengembangan pada November 2023. Sudah naik kelas,&rdquo; terang Iman. Menurut dia, perusahaan di papan akselerasi asetnya rata-rata mencapai di atas Rp 10 miliar dan yang paling besar mencapai sekitar Rp 250 miliar. Aset di bawah angka tersebut, pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas securities crowdfunding untuk pembiayaan. Selain itu, Iman menuturkan, BEI juga telah memiliki IDX Incubator yang menjadi tempat untuk memfasilitasi perusahaan yang ingin mempelajari proses IPO. IDX Incubator sudah ada di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. &rdquo;Kami fasilitasi perusahaan yang mau belajar proses IPO. Jadi seperti belajar membuat laporan keuangan dan bertemu investor. Kami siapkan tenaga ahlinya. Kita juga siap untuk menjembatani perkenalan dengan para profesi penunjang pasar modal yang akan mendukung proses IPO perusahaan, seperti underwriter, kantor akuntan publik, kantor hukum, notaris, dan lainnya,&rdquo; ujar Iman Rachman. Plt Deputi Bidang UKM Temmy Satya Permana menjelaskan, kegiatan itu merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara Kemenkop UKM dan BEI pada 2023. Yakni program SME IPO, program pendampingan UKM untuk memasuki ekosistem pasar modal.&nbsp; Rangkaian kegiatan Program SME IPO terdiri atas forum pasar modal, pelatihan, coaching clinic, dan business matching. Forum Pasar Modal tahun ini dilaksanakan di Jogjakarta, Surabaya, Makassar, dan Jakarta. &rdquo;Selama ini, persepsi masuk ke bursa itu sulit dan mahal jadi kita ingin mengubah pola pikir itu khususnya bagi pelaku UKM. Semoga program ini dapat mendorong UKM kita naik kelas, mandiri, dan berdaya saing,&rdquo; ujar Temmy.

Menkop UKM Teten Masduki dorong pelaku UKM naik kelas dan memperluas sumber pendanaan dengan cara IPO memperoleh pendanaan lewat pasar modal

Di Surabaya, Menkop UKM Teten Masduki Ajak UKM Perluas Pendanaan Melalui Pasar Modal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/06/WhatsApp-Image-2024-03-06-at-202224-1811640664.jpg" alt="Menkop UKM Teten Masduki hadiri acara dialog interaktif bertajuk Penumbuhan Wirausaha Inovatif dan Berkelanjutan di Lampung, Selasa (5/3)." width="100%">
<figcaption>Menkop UKM Teten Masduki hadiri acara dialog interaktif bertajuk Penumbuhan Wirausaha Inovatif dan Berkelanjutan di Lampung, Selasa (5/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Semakin banyaknya start up teknologi diharapkan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) kian mendorong agregasi usaha mikro ke skala ekonomi yang lebih tinggi. Sebab, melalui agregator teknologi, UMKM dimudahkan dalam mengakses segala fasilitas mulai dari akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran. &rdquo;Di dalam struktur ekonomi Indonesia yang didominasi usaha mikro, penting ada agregator guna mengonsolidasi wirausaha agar mereka berkembang. Selain mendorong UMKM naik kelas melalui bantuan agregator, penting juga melahirkan entrepreneur baru dari kalangan anak muda yang menguasai teknologi,&rdquo; kata Menkop UKM Teten Masduki dalam acara dialog interaktif bertajuk Penumbuhan Wirausaha Inovatif dan Berkelanjutan di Lampung, Selasa (5/3). Meskipun UMKM di Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional, menurut Menteri Teten, sebagian besar belum terhubung dengan industri. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk menghubungkan usaha mikro ke dalam rantai pasok industri. &rdquo;Di Indonesia, banyak UMKM yang bersifat mandiri. Mereka produksi sendiri, beli bahan baku sendiri, memasarkan sendiri. Hal itu yang membuat UMKM kita sulit mengakses bahan baku, pembiayaan, maupun produksi yang lebih luas. Sehingga tidak terjadi transfer pengetahuan yang membuat UMKM tidak produktif. Oleh karena itu, UMKM harus menjadi bagian dari industrialisasi,&rdquo; kat Teten. Menkop UKM mengapresiasi ketika semakin banyak anak-anak muda menciptakan ekonomi baru yang terus didukung dengan riset melalui kerja sama pemerintah daerah hingga universitas. &rdquo;Harapannya, riset akan melahirkan ekonomi dan entrepreneur baru,&rdquo; tutur Teten. Sementara itu, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan, workshop terpadu itu yang pertama kali di Lampung. Lampung memiliki potensi wirausaha dan start up yang besar. Banyak perguruan tinggi yang berkontribusi dalam pengembangan inovasi dan teknologi yang diharapkan mampu melahirkan wirausaha tangguh dan inovatif. &rdquo;Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung menumbuhkembangkan wirausaha dan memperkuat ekosistem melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Kemenkop UKM menghadirkan program berkesinambungan, mendukung pertumbuhan dan perkembangan wirausaha Indonesia,&rdquo; terang Siti Azizah. Tak hanya itu, kata Siti Azizah, workshop terpadu juga untuk menyampaikan informasi terkini dan wawasan bagi peserta terkait program terpadu Kementerian Koperasi dan UKM dalam penumbuhan wirausaha inovatif. Baik melalui pemetaan potensi wirausaha, konsultasi bisnis dan pendampingan berkala, inkubasi bisnis, akses pendanaan, serta networking untuk pengembangan usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Samsurijal menambahkan, kontribusi pelaku UMKM penting baik bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Tercatat, pada triwulan IV-2023 ekonomi Lampung mengalami penumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). &rdquo;Pencapaian ini didorong optimalisasi sektor pembangunan terutama sektor perekonomian, sektor domestik, pemberdayaan UMKM, termasuk pertumbuhan wirausaha di Lampung,&rdquo; papar Samsurijal. CEO Elevarm Bayu menegaskan, sebagian besar inovasi berhenti di laboratorium atau paper. Untuk itu penting ada suatu inisiatif menjadikan produk inovasi masuk industri dan market. Penting adanya para kolaborator atau agregator yang menghubungkan inovasi kepada market. &rdquo;Salah satu yang kita rasakan dari Kemenkop UKM adalah program Entrepreneur Financial Fiesta. Di sana start up benar-benar dibimbing, dipertemukan dengan investor dan market bersama UMKM dikolaborasikan dari hulu ke hilir, digitalisasi, hingga bisa membentuk kolaborasi digital supply chain,&rdquo; tutur Bayu. CEO Crustea Roikhanatun mengatakan, untuk bisa bertahan, diperlukan berbagai upaya untuk berinovasi mengikuti perkembangan. Terutama pengetahuan dari banyak negara luar yang sudah lebih dulu menerapkan teknologi canggih. &rdquo;Produk Indonesia nggak kalah bagus, hanya butuh akselerasi dalam setiap pengembangan secara bersama-sama, salah satunya melalui mentorship untuk memperbaiki tata kelola perusahaan dan juga networking&rdquo; ucap Roikhanatun.

UMKM di Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kemenkop UKM berupaya menghubungkan usaha mikro ke dalam rantai pasok industri

Menkop UKM Teten Masduki Sebut Agregator Dorong Usaha Mikro Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/26/0x0-1-3091759068.jpg" alt="TikTok Shop." width="100%">
<figcaption>TikTok Shop.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Munculnya kembali Tiktok Shop di Indonesia terus dikritisi banyak pihak. Perbedaan sikap antar dua kementerian juga turut disorot. Salah satunya Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI). Menurut Direktur LPPMI Kamilov Sagala, Tiktok Shop belum patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah. Lewat Permendag No 31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, menurut Kamilov, pemerintah seperti dibuat tak berdaya. Kamilov mengatakan, Kementerian Perdagangan seolah kalah dengan korporasi besar dalam menegakkan aturan. &rdquo;Ini sudah menandakan regulator tidak berani menegakkan hukum,&rdquo; tegas Kamilov, Selasa (9/1). Kamilov memaparkan, Permendag 31/2023 telah mengatur pemisahan platform media sosial yang tak bisa terintegrasi dengan perdagangan daring atau e-commerce. Selain itu, yang dilanggar Tiktok, adalah Tiktok Shop dalam aplikasinya masih melayani transaksi. &rdquo;Hal ini bisa meruntuhkan kewibawaan pemerintah di mata pelaku usaha. Seharusnya hukum itu dipatuhi dan ditegakkan kepada pelaku usaha apapun tidak tebang pilih,&rdquo; sambung Kamilov Sagala. Kamilov yang juga praktisi hukum bisnis curiga, Tiktok mengetahui aplikasinya banyak digunakan masyarakat Indonesia. Meski sudah diatur, nyatanya Tiktok tetap nekat berjualan daring. &rdquo;Dengan menguasai pasar, bukan tidak mungkin ke depan para pelaku usaha kecil menengah juga akan terdampak sangat dalam,&rdquo; tutur Kamilov Sagala. Hal lain yang dikritisi Kamilov, perbedaan sikap antara Kementerian Koperasi UKM dengan Kementerian Perdagangan. Kementerian Koperasi secara tegas Tiktok Shop masih melanggar aturan, sementara Kementerian Perdagangan memberi toleransi kepada Tiktok Shop selama beberapa bulan ke depan untuk masa uji coba. &rdquo;Sebenarnya Tiktok tidak mau melepas medsos karena aplikasi ini besar karena medsos. Jumlah penggunanya sudah jutaan dioptimalisasi dengan mode lain seperti berjualan di Tiktok. Hal itu menimbulkan kerugian-kerugian kepada pelaku usaha kecil menengah yang tidak menggunakan aplikasi tersebut,&rdquo; tutur Kamilov Sagala. &rdquo;Juga bisa menjadi preseden buruk yang bisa diikuti medsos lain dan akan timbul kerusakan yang masif apabila tanpa ada yang mengawasi dan mematuhi,&rdquo; ucap Kamilov. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM&nbsp;(Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop&nbsp;masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi. E-commerce bagian dari aplikasi TikTok&nbsp;itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasalnya, TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi. Transaksinya masih berada di platform itu, padahal dalam Permendag 31/2023, media sosial dan e-commerce tidak boleh digabung. &rdquo;Apakah sudah dipenuhi Permendag 31 itu. Ini yang sedang kita bahas," kata Tetan di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (21/12). Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia. &rdquo;Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31,&rdquo; imbuh dia. Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari mengatakan, Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lain, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.

LPPMI menyebut Tiktok Shop belum patuh terhadap aturan masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang oleh pemerintah

LPPMI Soroti Tiktok dan Ketegasan Pemerintah Tegakkan Permendag 31

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/02/menkop-3659036526.jpg" alt="Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki saat melihat-lihat pameran UMKM, Cerita Nusantara 2023 di JCC." width="100%">
<figcaption>Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki saat melihat-lihat pameran UMKM, Cerita Nusantara 2023 di JCC.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki menekankan pentingnya mengembangkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan melakukan pendekatan secara klaster. Hal itu dia sampaikan dalam acara 'Cerita Nusantara: Unveiling the Story of Indonesia Artistry' yang diselenggarakan oleh Kemenkop UKM bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), di Jakarta Convention Center (JCC). "Klaster itu bisa dari produknya maupun klaster wilayah. Contoh di Garut, kami mendirikan pabrik konveksi untuk menghasilkan produk olahan kulit seperti jaket, sepatu, dan tas," ungkap Teten, beberapa waktu lalu. Selain itu, dari sisi pembiayaan sudah terdapat KUR klaster. Klasterisasi, menurut Teten, membuat pengembangan pelatihan pada UMKM menjadi lebih mudah. "Mereka tidak lagi harus memikirkan cara mengembangkan produknya, bahan baku dari mana karena bisa langsung dipasok, hingga didukung marketingnya," ujar Teten. Cerita Nusantara 2023 adalah sebuah perayaan besar wastra, kriya Nusantara, dan produk lokal sebagai wujud nyata dari upaya Kemenkop UKM dan Dekranas dalam membangun ekosistem usaha kriya dan wastra serta wirausaha berbasis teknologi, termasuk startup di Indonesia. Perjalanan Cerita Nusantara telah dimulai sejak 2021 melalui Cerita Wastra yang berkeinginan mendampingi pelaku wastra, dan dilanjut dengan menyelenggarakan Cerita Kriya pada tahun 2022. Program tersebut telah berhasil memberdayakan lebih dari 10.000 perajin selama dua tahun terakhir. Acara ini juga memberikan apresiasi kepada pelaku usaha kriya dan wastra yang telah memberikan kontribusi signifikan. Penilaian apresiasi ini didasarkan pada kriteria inovasi, keberlanjutan, dan dampak sosial. Tak ketinggalan, dalam Cerita Nusantara juga terdapat business matching dan financial pitching bagi pelaku usaha startup agar dapat mengakses pembiayaan. Lalu, ditutup dengan entrepreneur awarding kepada para pelaku usaha sebagai bentuk apresiasi atas berbagai kontribusi yang diberikan. Yayasan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) menjadi salah satu partisipan dalam kegiatan ini. Cerita Nusantara 2023 menandai kerja sama strategis dengan PTI, yang fokus pada pemberdayaan disabilitas. Ketua Umum Yayasan PTI, Myra Winarko mengungkapkan, dukungan dari Kemenkop UKM dan Dekranas memberikan peluang besar bagi 31 juta kaum disabilitas di Indonesia. PTI, sebagai inkubator bisnis bagi disabilitas, telah menjalankan berbagai program pembinaan di seluruh Indonesia. Ini termasuk pelatihan untuk membuat telur asin, make-up artis, melukis, dan memasak, yang telah membantu banyak disabilitas menjadi lebih mandiri dan masuk ke pasar kerja.&nbsp;"PTI telah berkomitmen menjawab tantangan pembangunan ekosistem digital bagi kaum disabilitas, dari hulu hingga hilir. Ke depannya, PTI juga berencana mengembangkan platform sendiri untuk terus mendukung pembinaan dan pemasaran digital bagi disabilitas," kata Myra. Pada tahun ini, kerja sama Kemenkop dan PTI difokuskan dalam membangun beberapa badan usaha disabilitas untuk menjadi inkubator bisnis INWIDITA. Kerja sama ini terdiri dari enam jenis usaha disabilitas yang akan mendapatkan pelatihan capacity building dan business matching untuk mencari investor yang cocok dengan badan usaha tersebut.

Dalam Cerita Nusantara juga terdapat business matching dan financial pitching bagi pelaku usaha startup agar dapat mengakses pembiayaan.

MenkopUKM Ingatkan Strategi Klasterisasi untuk Pengembangan UMKM, PTI Berdayakan Disabilitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/Untitled-3213156162.jpg" alt="Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memberikan apresiasi kepada 12 peserta program kewirausahaan Entrepreneur Award 2023." width="100%">
<figcaption>Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memberikan apresiasi kepada 12 peserta program kewirausahaan Entrepreneur Award 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memberikan apresiasi kepada 12 peserta program kewirausahaan yang inovatif, kreatif, dan growth oriented. Itu sebagaimana ditetapkan masing-masing program melalui Entrepreneur Award 2023. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, apresiasi itu diberikan kepada 12 wirausaha dan startup dengan kategori Best Product Innovation dan Business Impact. Salah satu peserta peraih penghargaan yang cukup menarik perhatian yakni produsen tempe higienis, Rumah Tempe Indonesia. Peserta tersebut berhasil membawa tempe yang merupakan makanan pokok asli Indonesia mampu menembus kancah internasional. Didirikan sejak 6 Juni 2012, Rumah Tempe Indonesia awalnya membawa misi untuk menjawab kebutuhan produksi tempe yang higienis, ramah lingkungan, dan memiliki sertifikasi pangan. Saat itu belum ada satu pun produsen tempe yang mampu menembus sertifikasi pangan yang dibutuhkan supermarket dan ekspor. Contohnya BPOM dan sertifikasi halal. Berkat upayanya, usaha yang memiliki akun Instagram @rumahtempeindonesia.official itu menjadi penerima sertifikasi Standar Nasional Indonesia pertama untuk kategori tempe dan menjadi rujukan bagi para produsen tempe di Indonesia. Penghargaan yang mereka raih dari Kemenkop UKM tidak didapatkan dengan cara instan. Prosesnya diawali dengan pemilihan 12 wirausaha terbaik secara nasional dari semua program unggulan Kemenkop 2023. Saat sebelum penganugerahaan, Bela Putra Perdana, Owner Rumah Tempe Indonesia mengaku, mereka diminta untuk melakukan presentasi di depan ASDEP, panelis, investor, dan tamu undangan, untuk memilih yang terbaik di setiap kategori. Pemilik bisnis produsen tempe higienis itu juga menyampaikan kegembiraannya usai mendapat penghargaan. &rdquo;Tentu senang, karena kami bisa mengukur kemampuan kami selama 2023 ini. Dan kami juga mendapatkan kesempatan untuk di-support investor yang hadir di acara tersebut, ini penting untuk keberlangsungan bisnis kami ke depan,&rdquo; kata Putra. Untuk mempertahankan eksistensi di masa depan, produsen tempe higienis itu telah menyiapkan strategi. Mereka akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak. Sebab menurut mereka, dengan kolaborasi, bisnis akan mampu bertahan hingga ke masa depan. Bahkan, mereka telah memiliki rencana kolaborasi dengan beberapa pihak pada 2024. &rdquo;Harapannya kami bisa mempertahankan kualitas, menjaga eksistensi usaha, dan dapat mengembangkan pasar yg lebih luas. Kami juga berharap semakin banyak yang bersedia berkolaborasi dengan Rumah Tempe Indonesia,&rdquo; ucap Putra.

Rumah Tempe Indonesia mendapat penghargaan Entrepreneur Award 2023 dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM)

Raih Apresiasi dari Kemenkop UKM, Lagi-Lagi Produsen Tempe Higienis Ini Berhasil Menyita Perhatian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/IMG_3687JPG-1757739006.jpg" alt="Produk UMKM dipamerkan pada acara Pariwisata-UMKM Papua &amp; Papua Barat di Hotel Borobudur, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Produk UMKM dipamerkan pada acara Pariwisata-UMKM Papua &amp; Papua Barat di Hotel Borobudur, Jakarta.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) secara resmi menjajaki kerja sama dengan organisasi Developing 8 (D-8) atau kelompok D-8 negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan pelaku UMKM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arif, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi,&rdquo; kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya meliputi Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">SesmenKopUKM Arif menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di tanah air. Mulai dari memperkuat legalitas usaha mikro hingga menargetkan terciptanya 1 juta wirausahawan baru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru,&rdquo; ujar Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Arif menambahkan, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menjadi penting dalam hal ini untuk sharing knowledge, bertukar informasi untuk memajukan UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan,&rdquo; imbuh Arif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025,&rdquo; ujar Isiaka Abdulqadir Imam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menargetkan, pada tahun 2030 perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan di pasar global ditargetkan dapat menyentuh angka USD 500 miliar. &ldquo;Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkan, dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat,&rdquo; tandas Isiaka Abdulqadir Imam.</div>

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D8

KemenkopUKM dan Kelompok Negara D-8 Jajaki Kerja Sama Peningkatan Kapasitas UMKM, Pasang Target Besar 2030

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/Kemenkop-UKM-2848219884.png" alt="Asdep Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM Temmy Diskusi Media UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (17/11)." width="100%">
<figcaption>Asdep Pembiayaan dan Investasi UKM, Deputi Bidang UKM, Kemenkop UKM Temmy Diskusi Media UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (17/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM, Bidang UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Temmy Satya Permana, mengatakan bahwa TikTok akan menggandeng e-Commerce lokal agar bisa kembali melanjutkan bisnis TikTok Shop-nya di Indonesia. Dikutip dari ANTARA, "Nanti ada bocorannya. Ada beberapa versi sudah saya degan, tapi saya belum berani ngomong. Tapi kemungkinan dia akan bergabung dengan (e-Commerce lokal), kemungkinan ya karena kalau dari bikin PT sendiri sepertinya tidak," jelas Temmy pada Diskusi Media UMKM Naik Kelas Menuju Indonesia Emas, di kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (17/11). Walaupun dari pihak Kemenkop UKM belum mau memberikan konfirmasi mengenai isu yang beredar bahwa e-Commerce lokal yang akan digandeng adalah Tokopedia. Temmy memastikan jika kemitraan TikTok dengan salah satu e-Commerce lokal tidak akan membuat e-Commerce lokal lainnya menjadi kalah bersaing lantaran masyarakat memiliki preferensi yang beragam. Menurut Temmy, pemerintah juga tidak dapat mengatur apalagi melarang TikTok ingin bermitra dengan e-Commerce lokal. "Waduh saya tidak berani ngomong (e-Commerce lokalnya Tokopedia) bukan saya yang ngomong lho. Pokoknya kita lihat saja, yang pasti siapapun player nya di sini harus comply saja," ujarnya lagi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013297313/warganet-as-viralkan-surat-osama-bin-laden-di-tiktok-begini-isi-a-letter-to-america-dalam-bahasa-indonesia">Warganet AS Viralkan Surat Osama bin Laden di TikTok, Begini Isi 'A Letter to America' dalam Bahasa Indonesia</a> "Tidak ada masalah, selama semua mengikuti aturan tidak ada masalah. Tinggal bagaimana masyarakat menilai mana yang ditawarkan lebih bagus, pelayanan lebih baik. Kita tidak bisa melarang, TikTok mau bermitra dengan siapa pun yang pasti satu, comply dengan regulasi," tambahnya. Pelarangan operasional TikTok menurut penjelasan Temmy, karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku lantaran izin sebagai media sosial malah turut digunakan sebagai e-Commerce, sehingga menimbulkan kesenjangan. Temmy menegaskan jika selama ini TikTok hanya memegang izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau KP3A yang seharusnya tidak boleh berjualan dan hanya boleh melayani pengaduan konsumen dan market research. "Di China sendiri itu diatur tidak boleh ada platform monopoli. Pada saat Alibaba berkuasa di sana, sampai 70 persen pasar itu Pemerintah China langsung mengeluarkan regulasi. Sekarang Alibaba cuma 30 persen, itu maksimal. Jadi di negara asalnya aja diatur, masa di kita bebas? Tidak dong," Kata Temmy menegaskan. ***

TikTok akan menggandeng e-Commerce lokal agar bisa kembali melanjutkan bisnis TikTok Shop nya di Indonesia.

Kemenkop UKM Sebut TikTok Gandeng e-Commerce lokal agar Dapat Kembalikan TikTok Shop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/kemenkop-ukm-2-2694395946.jpg" alt="Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi." width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menunggu undangan DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang ditargetkan mulai dibahas pada Oktober 2023. KemenKopUKM sebelumnya telah berkoordinasi dengan pimpinan Komisi VI DPR RI untuk segera membahas RUU tersebut. "Pimpinan kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk segera membahas draf RUU Perkoperasian bulan ini," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi kepada wartawan, Rabu (5/10). Sebelumnya, KemenKopUKM memastikan Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 19 September 2023 dan telah diterima DPR. Dalam surat tersebut Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Hukum dan HAM akan mewakili pemerintah dalam membahas RUU tersebut.&nbsp; Langkah selanjutnya adalah tahapan pembahasan bagi RUU Perkoperasian oleh DPR, dimana saat ini pemerintah menunggu undangan dari DPR untuk melaksanakan tahapan yang dimaksud.&nbsp;Pembahasan ini, kata Zabadi, mendesak dilakukan agar RUU perkoperasian dapat segera disahkan sebagai solusi ke depan atas kemungkinan terjadinya masalah menyangkut koperasi sebagaimana terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Zabadi mengatakan, Pemerintah menargetkan agar pembahasan dan pengesahan RUU dapat terlaksana akhir tahun 2023. Di mana status undang-undang ini adalah perubahan ketiga terhadap UU Nomor 25 Tahun 1992.&nbsp; "Ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya gerakan koperasi bahwa RUU Perkoperasian disiapkan awalnya untuk mengganti Undang-Undang lama dengan Undang-Undang yang baru," jelasnya. Menurutnya, tantangan zaman, dinamika lapangan, serta kebutuhan masyarakat perlu secepatnya dijawab dengan pembaruan regulasi. Agar kemudian masyarakat pada umumnya dan gerakan koperasi pada khususnya memiliki daya dukung regulasi yang baik.&nbsp; Untuk itu, Zabadi mengatakan, setidaknya ada beberapa hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah dalam perubahan UU ini. Misalnya, terkait peneguhan identitas koperasi dengan mengadaptasi jati diri koperasi dari International Cooperative Alliance (1995) yang dipadukan dengan karakter dan semangat ke-Indonesiaan, antara lain dalam bentuk asas kekeluargaan dan gotong royong. Lalu, modernisasi kelembagaan koperasi dengan melakukan pembaruan pada ketentuan keanggotaan, perangkat organisasi, modal, serta usaha. "Tidak ketinggalan adopsi dan rekognisi pada model yang sudah berkembang di kalangan masyarakat seperti Koperasi Syariah, Koperasi Multi Pihak, Apex Koperasi, pola tanggung renteng, dan lain-lain," ujarnya. Kemudian ketentuan terkait peningkatan pelindungan kepada anggota dan/atau masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengusulkan pendirian dua pilar lembaga. Otoritas Pengawas Koperasi dan Lembaga Penjamin Simpanan Anggota Koperasi. Dengan pendirian dua lembaga tersebut, membuktikan negara hadir dalam melindungi kepentingan anggota, koperasi, dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu peningkatan kepastian hukum, dengan mengatur ketentuan sanksi administratif dan pidana. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi anggota, koperasi, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan badan hukum koperasi. "Adanya sanksi pidana ini diharapkan dapat membuat jera orang atau pihak-pihak yang memanfaatkan koperasi untuk kepentingan dirinya semata, seperti praktik ternak uang atau rentenir," kata Zabadi. RUU Perkoperasian ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk mewujudkan asas kekeluargaan dan semangat gotong royong dalam membangun perekonomian nasional yang tumbuh stabil secara berkelanjutan dan berkeadilan. "Keadilan ekonomi akan menjadi isu utama kebijakan pemerintah pada masa mendatang. Koperasi merupakan wahana utama untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang ekonomi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur," pungkas Zabadi.

"Pimpinan kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR RI untuk segera membahas draf RUU Perkoperasian bulan ini," katanya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenkop ukm

Berita Terkini