<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/17/Kur-594644427.jpeg" alt="ILUSTRASI KUR. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KUR. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Riza Damanik membeberkan strategi pemerintah untuk mengurangi hambatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum berjalan optimal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pada 2023 pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 297 triliun, namun realisasinya hanya tersalurkan Rp 260,26 triliun kepada 4,64 juta debitur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tahun lalu KUR juga tidak mencapai target. Kami sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyaluran KUR ini. Oleh sebab itu, perlunya terobosan-terobosan,&rdquo; kata Riza Damanik dalam media briefing di Bogor pada Jumat (17/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/014663273/epy-kusnandar-ditetapkan-tersangka-kasus-narkoba-kondisinya-menurun-masuk-rumah-sakit">Epy Kusnandar Ditetapkan Tersangka Kasus Narkoba, Kondisinya Menurun Masuk Rumah Sakit</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Riza mengungkapkan ada tiga hal yang bisa dijalankan untuk mendongkrak realisasi penyaluran KUR. Pertama, mendorong terlaksananya sistem credit scoring. Dalam hal ini, pemerintah mendorong agar ada integrasi model credit scoring ke pelaku UMKM, sehingga bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini masih dijajaki, masih dalam proses, semoga nanti bisa menjadi salah satu pendorong,&rdquo; ungkap Riza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua, melakukan pendekatan KUR klaster, saat ini 39 klaster yang dikembangkan dan diintegrasikan dalam implementasi KUR klaster. Untuk ke depannya debitur KUR yang dinilai memiliki kesamaan akan diagregasi dalam satu klaster.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semisal klaster oleh-oleh, maka klaster oleh-oleh ini menjadi satu bagian dari pembiayaan murah, sehingga nanti engagement-nya jauh lebih besar daripada orang-orang,&rdquo; jelas Riza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, strategi ketiga, Riza menyebut perlunya terobosan dengan metode hibrida terutama dalam pengembangan khususnya terkait dengan korporatisasi petani dan nelayan. Semisal Koperasi Pondok Pesantren Al It-tifaq di Ciwidey Bandung yang mewadahi dan mengonsolidasikan sekitar 1.200 petani sayur mayur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Koperasinya memastikan seluruh hasil petani yang dibeli, membangun kemitraan dan usaha besar. Maka ada ekosistem yang terbentuk, dengan demikian yang terjadi adalah bank akan melakukan penyaluran KUR,&rdquo; pungkas Riza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, mengutip data Kemenkop UKM realisasi penyaluran KUR hingga 12 Mei 2024 sebesar Rp 97,7 triliun untuk 1,67 juta debitur. Jumlah ini terbagi dalam KUR super mikro sebesar Rp 466 miliar untuk 52.693 debitur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, KUR mikro sebesar Rp 66 triliun untuk 1,49 juta debitur, KUR kecil dengan realisasi sebesar Rp 30,7 triliun untuk 127.923, dan KUR untuk tenaga kerja Indonesia sebesar Rp 8,6 miliar untuk 352 debitur.</div>

Pada 2023 pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 297 triliun, namun realisasinya hanya tersalurkan Rp 260,26 triliun.

Kemenkop dan UKM Beberkan 3 Strategi Pemerintah Kurangi Hambatan Penyaluran KUR

<div id="m#msg-f:1785179915100514411" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/tiktok-2305090460.png" alt="HARI INI UJI COBA: Aplikasi belanja TikTok Shop yang sempat ditutup pe merintah pada 4 Oktober lalu akan beroperasi kembali dengan menggandeng Toko pedia. Uji coba dilakukan hari ini (12/12)." width="100%">
<figcaption>HARI INI UJI COBA: Aplikasi belanja TikTok Shop yang sempat ditutup pe merintah pada 4 Oktober lalu akan beroperasi kembali dengan menggandeng Toko pedia. Uji coba dilakukan hari ini (12/12).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) memberikan peringatan kepada perusahaan teknologi asal Tiongkok, TikTok, lantaran belum mengikuti aturan pemerintah. TikTok Shop kembali bisa melakukan jual beli, padahal belum mengajukan izin e-commerce.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013515757/laga-persebaya-vs-persis-diwarani-gol-kontroversial-paulo-henrique-begini-tinjauannya-berdasarkan-aturan-fifa">Laga Persebaya vs Persis Diwarani Gol Kontroversial Paulo Henrique, Begini Tinjauannya Berdasarkan Aturan FIFA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan Fiki Satari guna merespons pengumuman kemitraan strategis antara TikTok dengan GoTo. Dalam hal ini, pihaknya menyayangkan kembalinya TikTok Shop masih belum disertai dengan perubahan berarti, terutama untuk aktivitas belanja dan transaksi yang masih bisa dilakukan pada platform media sosial TikTok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi,&rdquo; kata Fiki Satari dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fiki Satari juga menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi, sedangkan transaksi bisa dilakukan di marketplace.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang link out pada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma,&rdquo; imbuh Fiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah journey teknologi akan ada versi uji coba seperti User Acceptance Test (UAT) untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi,&rdquo; tandas Fiki Satari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp; TikTok Shop resmi beroperasi kembali di Indonesia pada Selasa 12 Desember 2023, usai berinvestasi di e-commerce lokal milik PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (BEI: GOTO), yakni Tokopedia. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kolaborasi TikTok - Tokopedia masih dalam masa percobaan sekitar 3 sampai 4 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini kolaborasi Tiktok dan Tokopedia. Kita lagi berikan 3 sampai 4 bulan percobaan. Karena teknologi tidak mudah dan nanti kita lihat lagi dan nilai atau sempurnakan,&rdquo; kata Zulhas dalam konferensi pers peluncuran kampanye Beli Lokal Harbolnas 12.12 di Jakarta, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, berdasarkan pantauan JawaPos.com, fitur Shop dalam aplikasi TikTok sudah kembali muncul dan bisa diakses. Secara keseluruhan, tampilan TikTok Shop masih sama seperti sebelum dipaksa hentikan oleh Pemerintah pada Oktober silam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013514848/ganjar-sebut-publik-bisa-menilai-rekam-jejak-capres-dari-debat-di-kpu">Ganjar Sebut Publik Bisa Menilai Rekam Jejak Capres dari Debat di KPU</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski disebut telah berkolaborasi dengan Tokopedia, sejak pertama peluncurannya, aktivitas transaksi jual dan beli masih dilakukan dalam aplikasi TikTok. Dalam hal ini, pengguna aplikasi bisa membeli barang dengan melakukan checkout di keranjang kuning. Padahal dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023, secara tegas disebutkan bahwa social commerce dilarang melakukan transaksi pembayaran, kecuali promosi. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop-UKM) memberikan peringatan kepada perusahaan teknologi asal Tiongkok, TikTok

TikTok Kembali Jualan, Pemerintah Keluarkan Peringatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/547E82FC-9203-4D6C-8C6A-3C9E55CDB545.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) resmi membuka pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022. Pendaftaran akan dibuka sampai 26 September 2022. Pahlawan Digital UMKM 2022 yang digagas oleh Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung itu dibutuhkan untuk mencapai target 30 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital pada 2024.<br /> <br /> Acara yang sukses diselenggarakan pada 2020 lalu itu kembali digelar untuk mencari para inovator digital yang mempunyai komitmen membantu para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas dan lebih berdaya dengan berbagai inovasi dan solusi digital.<br /> <br /> Selain itu, program yang merupakan kolaborasi KemekopUKM serta Staf Khusus Presiden RI ini juga untuk mengapresiasi dan meningkatkan kapasitas para inovator digital serta menginspirasi lebih banyak lagi anak muda Indonesia untuk menciptakan inovasi dan menjadi Pahlawan Digital bagi UMKM.<br /> <br /> Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki mengaku optimistis melihat perkembangan para inovator digital saat ini. Terlebih digitalisasi yang diciptakan para inovator muda selama ini telah terbukti mengubah jutaan pelaku UMKM menjadi lebih berdaya dan kuat, termasuk pada masa pandemi Covid-19.<br /> <br /> "Jika kita ingin UMKM semakin berdaya, go digital adalah jawabannya. Untuk itu, kita butuh banyak inovator digital yang kita sebut Pahlawan Digital, UMKM tak bisa naik kelas sendiri maka harus di agregasi," kata Teten, Senin (29/8).<br /> <br /> Penggagas Pahlawan Digital UMKM yang juga Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung, menuturkan bahwa para Pahlawan Digital UMKM telah berhasil membantu para pelaku UMKM bertahan bahkan berkembang pada masa pandemi Covid-19 dengan berbagai inovasi digital. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan lebih banyak inovator digital yang bisa membantu pelaku UMKM naik kelas.<br /> <br /> "Kami mengajak Anda semua, para inovator digital, untuk berkolaborasi membantu lebih banyak lagi UMKM kita dan menjadi bagian dari gerakan digitalisasi UMKM Indonesia," tutur Putri.<br /> <br /> Para Pahlawan Digital ini dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM dalam berbagai hal, mulai dari digitalisasi akses pasar, pemantauan kualitas produksi, keuangan dan akses pembiayaan, manajemen organisasi, kapasitas produksi, pasokan, sampai digitalisasi distribusi.<br /> <br /> <strong>Syarat pendaftaran</strong><br /> <br /> Kompetisi Pahlawan Digital UMKM 2022 terbuka bagi seluruh startup dan inovator digital yang berkecimpung di sektor makanan dan minuman, fesyen dan kriya, serta agritech.<br /> <br /> Startup yang akan mengikuti kompetisi ini harus memiliki bukti usaha seperti aplikasi di Play Store atau App Store dan membuat proposal berisi profil bisnis, penjabaran masalah yang dihadapi UMKM, solusi untuk masalah UMKM, hingga rencana pengembangan bisnis.<br /> <br /> Pendaftaran bisa dilakukan melalui situs resmi www.pahlawandigitalumkm.setkab.go.id.

Pendaftaran Pahlawan Digital UMKM 2022 Resmi Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/CC07E4E5-5E13-47E3-ADD8-2DC8E560B80F.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersinergi dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Mereka menggelar kegiatan bertema Cerita Kriya yang akan berlangsung pada 8-11 September 2022 di Bali. Rencananya akan dibuka oleh Ketua Umum Dekranas Wury Ma'ruf Amin.<br /> <br /> Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM selaku Ex Officio Dekranas Siti Azizah dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (30/8), mengatakan, sinergi yang akan dilakukan bersama dengan Bidang Pendanaan Dekranas itu memiliki beberapa agenda penting untuk mendorong pengembangan UMKM khususnya di daerah.<br /> <br /> "Kegiatan ini akan terangkai dengan berbagai agenda seperti pendampingan untuk pengembangan kapasitas pelaku UKM di bidang manajerial SDM UKM dan mendorong pelaku UKM menuju pasar ekspor melalui kemitraan dengan agregator. Kami juga melakukan pendampingan pembuatan NIB bagi usaha mikro dan banyak lagi yang akan tersaji nantinya," ucapnya.<br /> <br /> Lebih lanjut, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan transformasi informal ke formal usaha mikro, mendorong percepatan penyaluran KUR, dan pengembangan UMKM kriya. Selain itu juga peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknis pelaku usaha mikro sektor ekonomi kreatif dalam menghasilkan produk berkualitas sehingga produk tersebut memiliki daya saing untuk berkompetensi di pasar domestik.<br /> <br /> Akan dilakukan juga penguatan permodalan koperasi dalam rangka mendukung akses permodalan anggota koperasi dan pelaku UMKM oleh LPDB-KUKM, penguatan literasi digitalisasi keuangan, peningkatan kualitas KUMKM utamanya terkait pembuatan laporan keuangan, mendorong sinergi dalam mengembangkan produk unggulan daerah, meningkatkan kapasitas SDM wirausaha sektor kriya potensial ekspor, dan wirausaha mampu bertransformasi ke arah digital pengelolaan keuangannya.<br /> <br /> Harapannya, dari kegiatan ini pelaku UMKM dan koperasi dapat melakukan transformasi, mengembangkan produk, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta menciptakan wirausaha baru yang berorientasi digital.<br /> <br /> "Semoga kegiatan yang akan berlangsung nanti akan sukses dan mendapatkan manfaat bagi pelaku UMKM dan masyarakat," ucap Siti Azizah.

KemenKopUKM Gandeng Dekranas Gelar Cerita Kriya untuk UMKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/IMG-20220810-WA0037.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemda Jabar/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil minta pemerintah pusat menyiapkan data perdagangan dalam negeri. Khususnya yang menyangkut usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<br /> <br /> ”Pusat harus mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut UMKM. Hal ini penting dilakukan agar Indonesia terlepas dari ketergantungan produk impor,” kata Gubernur Ridwan Kamil seperti dilansir dari <em>Antara</em> pada acara Peringatan Hari Nasional UMKM Tahun 2022, di Kota Bandung, Jumat (12/8).<br /> <br /> Gubernur Ridwan Kamil mengatakan, saat situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini, perekonomian dalam negeri akan terpuruk jika masih bergantung barang-barang luar negeri. ”Dunia sedang tidak baik-baik saja. Agar tidak tergantung negara lain, kuncinya perbanyak perdagangan dalam negeri,” ujar Ridwan Kamil.<br /> <br /> Oleh karena itu, Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mendata potensi masing-masing provinsi, terutama menyangkut UMKM. Agar setiap daerah akan saling mengetahui keberadaan barang-barang yang dibutuhkan tanpa harus mengimpor dari luar negeri.<br /> <br /> ”Sehingga saat kita perlu apa-apa, tahu barangnya ada di mana. Tidak perlu beli dari luar. Kebersamaan setiap provinsi menjadi kunci utama optimalisasi pertumbuhan ekonomi, terutama dalam merevitalisasi UMKM,” tutur Ridwan Kamil.<br /> <br /> Menurut dia, sejumlah negara yang gagal akibat lemahnya sektor yang langsung menyentuh rakyat tersebut. ”Kuncinya perdagangan kita jangan bergantung pada orang luar. Kalau kita bisa maksimalkan dengan kita sendiri, kita selamat. Jadi Pak Menteri (Teten), saya butuh data, Papua butuhnya apa, Insya Allah di Jawa Barat ada,” papar Ridwan Kamil.<br /> <br /> Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki memastikan, pemerintah terus berupaya merevitalisasi UMKM. Salah satunya dengan mendata setiap potensi di masing-masing daerah.<br /> <br /> ”Kami perlu data antardaerah, sekarang kita belum punya. Tahun ini kami targetkan 14 juta data UMKM. Jadi izin edar, sertifikasi halal, nomor induk berusaha, harus kita kebut, harus percepat,” terang Menteri Teten.<br /> <br /> Dia mengakui optimalisasi sektor UMKM dalam negeri akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. ”Kalau Rp 400 triliun dibelanjakan ke UMKM, bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi 1,58 persen atau menyerap lebih dari satu juta lapangan kerja, tanpa ada investasi baru,” ucap Teten.<br /> <br /> Dia menegaskan, pemerintah berkomitmen dalam optimalisasi UMKM. Selain terus berusaha agar jumlahnya bertambah, juga mengupayakan agar kualitasnya semakin membaik.<br /> <br /> ”Kita akan mengupayakan agar UMKM mudah mengakses permodalan. Perlu pendekatan inkubasi yang terintegrasi dengan pembiayaan dan pasar. Tak lagi hanya pelatihan,” ujar Teten.<br /> <br /> Selain itu, Menteri Teten menyebutkan, akan lebih mengenalkan UMKM dengan digitalisasi, karena potensi nilai ekonomi digital pada 2030 mencapai Rp 5.400 triliun. Namun saat ini, lebih dari 10 persen di <em>e-commerce</em> itu produk impor.<br /> <br /> ”Kita harus perkuat produksi kita, agar pasar digital yang besar ini dapat memberi manfaat. Terlebih penyelenggaraan pendidikan, properti, transportasi, dan kesehatan, sekarang berbasis teknologi. Ini wilayah UMKM yang harus kita perkuat,” kata Menteri Teten.

Ridwan Kamil Minta Pusat Siapkan Data Perdagangan Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1614236570687.jpg" alt="Barang-barang produk UMKM ditata di stan Siola Surabaya. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Barang-barang produk UMKM ditata di stan Siola Surabaya. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos</strong><strong>.com</strong> – Pelaku usaha mikro menjadi perhatian serius pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Berbagai bantuan pun menyasar para pelaku UMKM itu. Termasuk bantuan modal yang diberikan Kementerian Koperasi dan UKM.<br /> <br /> Berdasar data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya, sampai Selasa (3/8) sudah ada 15 ribu pelaku usaha yang dananya dicairkan. Per pengusaha UMKM mendapat bantuan Rp 1,2 juta. Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) itu diharapkan bisa membantu para pelaku usaha untuk bertahan di tengah pandemi. ’’Syukur-syukur bisa dipakai sebagai tambahan modal,’’ kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Surabaya Widodo Suryantoro.<br /> <br /> Widodo mengakui belum semua dana dicairkan. Sebab, pihaknya mengirim 37.144 pelaku usaha mikro untuk diusulkan mendapat BPUM. Jumlah itu diusulkan dalam tiga kali pengiriman selama 2021. Tahap pertama pada periode April. Saat itu, pemkot mengusulkan 5.224 nama. Berikutnya, pada 31 Mei, terkirim 19.874 usulan. Terakhir pada 28 Juni, pemkot mengirim 12.046 data pelaku UMKM.<br /> <br /> Para pelaku usaha itu bergerak di berbagai bidang. Mulai usaha kuliner, konfeksi, hingga penjualan pakaian. Intinya, mereka butuh bantuan modal untuk mengembangkan usaha. ’’Kita harapkan semua bisa cair. Sebab, sangat dibutuhkan,’’ imbuh Widodo.<br /> <br /> Pengajuan BPUM diatur dalam Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Penyelamatan Ekonomi Nasional di Masa Pandemi Covid-19. Pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan langsung tunai itu dapat mengajukan usulan ke dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jika disetujui, setiap UMKM mendapat bantuan langsung tunai Rp 1,2 juta.

Bantuan Rp 1,2 Juta Cair untuk 15 Ribu Pelaku UMKM

Kemenkop dan UKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemenkop dan UKM