<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/Rakor-IKN2-624521398.jpeg" alt="Kemenko Polhukam menggelar rakor perdana di IKN pada Kamis (10/10). (Kemenko Polhukam)" width="100%">
<figcaption>Kemenko Polhukam menggelar rakor perdana di IKN pada Kamis (10/10). (Kemenko Polhukam)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN). Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan resmi yang diterima oleh JawaPos.com pada Kamis malam (101/10). Dalam rakor tersebut, dibahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Nusantara. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015184935/jika-seseorang-menunjukkan-9-perilaku-ini-mereka-memiliki-hati-yang-tulus-dan-baik">Jika Seseorang Menunjukkan 9 Perilaku Ini, Mereka Memiliki Hati yang Tulus dan Baik</a> Turut hadir dalam rakor itu perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga lainnya. Bersama-sama mereka membahas soal&nbsp; rencana pembangunan sistem pertahanan dan keamanan Nusantara. &rdquo;Membangun suatu sistem keamanan terpadu, terintegrasi dan mampu memprediksi adanya bahaya, bencana dan kejahatan di lokasi tertentu melalui pemanfaatan sistem dan peralatan pendukung Smart Security,&rdquo; kata Asep.&nbsp; Menurut dia, pembangunan sistem pertahanan dan keamanan Nusantara harus terpadu dengan Smart Defence System dan Smart Security System. Jenderal bintang satu Polri itu menyampaikan bahwa rakor yang digelar oleh Kemenko Polhukam juga membahas tindak lanjut atas Desain Sistem Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota Nusantara yang sudah dipaparkan sebelumnya. &ldquo;Kami membahas mengenai konsep pertahanan militer matra darat, laut, dan udara serta konsep pengoperasian sistem komando dan kendali pertahanan militer dalam rangka pertahanan Ibu Kota Nusantara,&rdquo; ungkapnya. Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenko Polhukam Mayjen TNI Rudy Syamsir menjelaskan bahwa melalui rakor tersebut dirumuskan langkah-langkah konkret yang akan menjadi panduan bagi pemerintah dan kementerian lembaga lainnya untuk memastikan pembangunan pertahanan IKN berjalan dengan baik.&nbsp; &rdquo;saya ingin menegaskan bahwa keberhasilan kita dalam membangun sistem pertahanan di Ibu Kota Nusantara bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita satukan langkah dan komitmen kita untuk menciptakan ibu kota yang aman, berdaya saing, dan menjadi contoh bagi pembangunan di seluruh negeri,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Kemenko Polhukam menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN). Rapat ini membahas keamanan dan pertahanan.

Rakor Perdana di IKN, Kemenko Polhukam Bahas Sistem Pertahanan dan Keamanan Nusantara

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/Screenshot_20231020_142308_Chrome-2965196934.jpg" alt="Mahfud MD Minta Jajaran Kemenko Polhukam untuk Netral Meski Ia Telah Mendaftar Sebagai Cawapres di KPU." width="100%">
<figcaption>Mahfud MD Minta Jajaran Kemenko Polhukam untuk Netral Meski Ia Telah Mendaftar Sebagai Cawapres di KPU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM sekaligus calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD memberikan arahan kepada seluruh jajaran kementerian yang ia pimpin. <div dir="auto">Hal itu disampaikan Mahfud MD saat memimpin apel pagi Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenko Polhukam) pada Jumat (20/10) pagi. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk memberi imbauan agar tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis meski dirinya resmi mendaftar sebagai cawapres ke KPU pada Kamis (19/10) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga berpesan kepada seluruh pejabat maupun pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam agar terus bekerja seperti biasanya, meski saat ini dirinya secara resmi telah mendaftar sebagai peserta kontestasi Pilpres 2024 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi Calon Wakil Presiden," ucapnya seperti dikutip JawaPos.com dari laman resmi Kemenko Polhukam pada Jumat (20/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,&rdquo; sambung Mahfud saat memberi arahan pada apel pagi di Kemenko Polhukam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013091494/ganjar-minta-warga-beri-masukan-soal-singkatan-ganjar-mahfud-untuk-pilpres-2024">Ganjar Minta Warga Beri Masukan Soal Singkatan Ganjar-Mahfud untuk Pilpres 2024</a>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud juga menegaskan bahwa urusan capres dan cawapres adalah urusan dirinya sebagai pribadi bukan sebagai Menko Polhukam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bakal cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo itu meminta seluruh pejabat maupun pegawai di Kemenkopolhukam untuk melanjutkan kinerja baik yang selama ini sudah dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, ia juga akan meminta hal yang sama kepada semua aparat dan institusi pemerintah untuk tetap netral demi suksesnya pemilu 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,&rdquo; tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013089359/mahfud-md-sempat-gagal-jadi-cawapres-ganjar-insya-allah-hari-ini-saatnya">Mahfud MD Sempat Gagal jadi Cawapres, Ganjar: Insya Allah Hari Ini Saatnya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya pemilik nama asli Mohammad Mahfud ini diusung dan didaftarkan oleh koalisi partai PDI Perjuangan, PPP, Hanura dan Perindo sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejak saat itu, Mahfud MD bukan saja merupakan Menko Polhukam melainkan juga sebagai kandidat yang akan bertarung di Pemilu Presiden mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ke depan, tentu dirinya akan pula disibukkan dengan berbagai agenda politik praktis seperti kampanye dan lain-lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div> </div>

Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM sekaligus calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD, minta jajarannya tetap netral.

Mahfud MD Imbau Jajaran Kemenko Polhukam Tetap Netral Usai Dirinya Daftar di KPU sebagai Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/najwa-shihab-1955829157.jpg" alt="NAJWA SHIHAB" width="100%">
<figcaption>NAJWA SHIHAB</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemenko Polhukam merekrut sejumlah pakar dan ahli hukum. Mereka ditugaskan dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum. Perekrutan itu berdasar Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023. Tim itu bakal bekerja sampai 31 Desember tahun ini atau hanya 7 bulan. Adapun sejumlah pakar yang masuk dalam itu tidak sedikit publik figur. Di antaranya mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif. Dia bertugas sebagai wakil ketua. Selain itu, ada Harkristuti Harkrisnowo, Hariadi Kartodihardjo, Yunus Husein, dan Susi Dwi Harijanti. Masing-masing menjadi ketua kelompok kerja dalam tim itu. Mereka akan membawahkan anggota yang juga bukan orang sembarangan. Di kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, ada nama Suparman Marzuki, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, dan Barita Simanjuntak. Kemudian, di kelompok kerja reformasi sektor agraria dan sumber daya alam ada Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, dan Eros Djarot. Pada kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi ada nama Adnan Topan Husodo, Dadang Trisasongko, serta Najwa Shihab. Sementara itu, di kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan ada nama Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Erasmus A.T. Napitupulu. Meski tidak secara langsung menangani persoalan yang saat ini terjadi, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kemenko Polhukam telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyusun rancangan dan pola reformasi hukum. Dia yakin kerja-kerja tim itu akan sangat bermanfaat. &rsquo;&rsquo;Meski Pak Mahfud nantinya belum tentu atau tidak lagi di kekuasaan, tetap sudah ada konsepsi yang ditinggalkan yang menjadi warisannya,&rsquo;&rsquo; terang Fickar. Menurut dia, warisan itu akan jadi sumbangsih pemikiran yang penting bagi reformasi hukum Indonesia di masa mendatang. Fickar melanjutkan, tim yang ditunjuk Kemenko Polhukam sudah mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Dia pun berani menyebut tim itu sebagai personifikasi dari ide dan ragam masyarakat. Soal relevan atau tidaknya hasil kerja mereka untuk kebutuhan lima tahun ke depan, dia menyebut hal itu tergantung pemerintah berikutnya. &rsquo;&rsquo;Karena pada dasarnya, konsepsi ini belum tentu cocok dengan rezim mendatang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Karena itu, agar hasil kerja tidak mubazir, Tim Percepatan Reformasi Hukum harus ditempatkan sebagai sumbangsih pikiran. Terpisah, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala yang masuk dalam tim itu menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan pada reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum. Pertama, sistem peradilan. Kedua, elemen dalam sistem peradilan. Dan ketiga, isu dalam sistem tersebut. Karena itu, meski baru bertemu dengan Menko Polhukam dan anggota tim lainnya pada 6 Juni mendatang, Adrianus menyampaikan bahwa waktunya yang singkat lebih baik dipakai untuk concern membenahi sistem peradilan dan penegakan hukum. &rsquo;&rsquo;Jadi, bagaimana membuat suatu perkara dari lidik, sidik, tuntut, sampai pada putus dan kemudian dibawa ke penghukuman itu perlu dipastikan efisien, efektif, tidak bolak-balik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyatakan, pembentukan tim itu merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. "Untuk membenahi karut-marut hukum," tegasnya. Salah satu pemantiknya adalah penangkapan seorang hakim agung oleh KPK. Setelah penangkapan itu, presiden meminta agar dirumuskan reformasi hukum dan pengadilan. Dalam rapat terbatas kabinet, lanjut Mahfud, Jokowi juga memerintahkan dirinya untuk mencari model reformasi hukum. Permintaan itu disampaikan lantaran mafia tanah masih marak. "Secara lebih umum, kami juga membentuk subtim RUU Antimafia. Pasalnya, mafia sudah menggurita dan mengancam sendi-sendi hidup bernegara," papar Mahfud. Tak sampai di situ, pemerintah menyebutkan perlunya kebijakan baru tentang percepatan pemberantasan korupsi. Diakui Mahfud, Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak berpretensi menyelesaikan kasus-kasus yang saat ini terjadi. Sebab, itu tetap menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dan birokrasi. Tim itu bakal fokus merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum yang akan diserahkan ke pemerintah selanjutnya. "Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 untuk dipertimbangkan pemberlakuannya," jelas pejabat asal Madura tersebut. (syn/c18/oni)

Kemenko Polhukam merekrut sejumlah pakar dan ahli hukum. Mereka ditugaskan dalam Tim Percepatan Reformasi Hukum.

Ada Najwa Shihab sampai Faisal Basri di Tim Percepatan Reformasi Hukum

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-RUU-MK-eca2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Berdasar Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023, mereka bakal bekerja sampai 31 Desember tahun ini atau hanya 7 bulan. Tim yang terdiri atas berbagai ahli dan pakar itu diminta merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum. Dalam salinan SK tersebut, Tim Percepatan Reformasi Hukum bertugas menetapkan strategi dan agenda prioritas, mengoordinasikan kementerian dan lembaga, serta mengevaluasi agenda prioritas pada kelompok kerja. Yakni, kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, reformasi sektor agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor peraturan perundang-undangan. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menyatakan, pembentukan tim itu merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. &rsquo;&rsquo;Untuk membenahi karut-marut hukum,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Salah satu pemantiknya adalah penangkapan seorang hakim agung oleh KPK. Setelah penangkapan itu, presiden meminta agar dirumuskan reformasi hukum dan pengadilan. Dalam rapat terbatas kabinet, lanjut Mahfud, Jokowi juga memerintahkan dirinya untuk mencari model reformasi hukum. Permintaan itu disampaikan lantaran mafia tanah masih marak. &rsquo;&rsquo;Secara lebih umum, kami juga membentuk subtim RUU Antimafia. Pasalnya, mafia sudah menggurita dan mengancam sendi-sendi hidup bernegara,&rsquo;&rsquo; papar Mahfud. Tak sampai di situ, pemerintah menyebutkan perlunya kebijakan baru tentang percepatan pemberantasan korupsi. Diakui Mahfud, Tim Percepatan Reformasi Hukum tidak berpretensi menyelesaikan kasus-kasus yang saat ini terjadi. Sebab, itu tetap menjadi tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dan birokrasi. Tim itu bakal fokus merumuskan naskah akademik dan rancangan kebijakan hukum yang akan diserahkan ke pemerintah selanjutnya. &rsquo;&rsquo;Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 untuk dipertimbangkan pemberlakuannya,&rsquo;&rsquo; jelas pejabat asal Madura tersebut. Berdasar salinan surat keputusan yang diterima Jawa Pos, beberapa nama besar masuk dalam tim itu. Misalnya, mantan pimpinan KPK Laode M. Syarif. Dia bertugas sebagai wakil ketua. Selain itu, ada Harkristuti Harkrisnowo, Hariadi Kartodihardjo, Yunus Husein, dan Susi Dwi Harijanti. Masing-masing menjadi ketua kelompok kerja dalam tim itu. Mereka akan membawahkan anggota yang juga bukan orang sembarangan. Di kelompok kerja reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum, ada nama Suparman Marzuki, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, dan Barita Simanjuntak. Kemudian, di kelompok kerja reformasi sektor agraria dan sumber daya alam ada Faisal Basri, Sandrayati Moniaga, dan Eros Djarot. Pada kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi ada nama Adnan Topan Husodo, Dadang Trisasongko, serta Najwa Shihab. Sementara itu, di kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan ada nama Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Erasmus A.T. Napitupulu. Meski tidak secara langsung menangani persoalan yang saat ini terjadi, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kemenko Polhukam telah memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang untuk menyusun rancangan dan pola reformasi hukum. Dia yakin kerja-kerja tim itu akan sangat bermanfaat. &rsquo;&rsquo;Meski Pak Mahfud nantinya belum tentu atau tidak lagi di kekuasaan, tetap sudah ada konsepsi yang ditinggalkan yang menjadi warisannya,&rsquo;&rsquo; terang Fickar. Menurut dia, warisan itu akan jadi sumbangsih pemikiran yang penting bagi reformasi hukum Indonesia di masa mendatang. Fickar melanjutkan, tim yang ditunjuk Kemenko Polhukam sudah mewakili aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Dia pun berani menyebut tim itu sebagai personifikasi dari ide dan ragam masyarakat. Soal relevan atau tidaknya hasil kerja mereka untuk kebutuhan lima tahun ke depan, dia menyebut hal itu tergantung pemerintah berikutnya. &rsquo;&rsquo;Karena pada dasarnya, konsepsi ini belum tentu cocok dengan rezim mendatang,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Karena itu, agar hasil kerja tidak mubazir, Tim Percepatan Reformasi Hukum harus ditempatkan sebagai sumbangsih pikiran. Terpisah, Adrianus Eliasta Sembiring Meliala yang masuk dalam tim itu menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan pada reformasi lembaga peradilan dan penegakan hukum. Pertama, sistem peradilan. Kedua, elemen dalam sistem peradilan. Dan ketiga, isu dalam sistem tersebut. Karena itu, meski baru bertemu dengan Menko Polhukam dan anggota tim lainnya pada 6 Juni mendatang, Adrianus menyampaikan bahwa waktunya yang singkat lebih baik dipakai untuk concern membenahi sistem peradilan dan penegakan hukum. &rsquo;&rsquo;Jadi, bagaimana membuat suatu perkara dari lidik, sidik, tuntut, sampai pada putus dan kemudian dibawa ke penghukuman itu perlu dipastikan efisien, efektif, tidak bolak-balik,&rsquo;&rsquo; ucapnya. (syn/c18/oni)

Kemenko Polhukam membentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum. Berdasar Surat Keputusan Menko Polhukam Nomor 63 Tahun 2023.

Kemenko Polhukam Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Incar Mafia Tanah hingga Koruptor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/IMG20221014110453.jpg" alt="Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi patung singa di Stadion Kanjuruhan. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polri bersama Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan bakal mencari penyebab kematian korban tragedi Kanjuruhan. Itu disampaikan Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam Armed Wijaya.  Dia mengingatkan polisi untuk segera menjalankan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), yakni ekshumasi korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang. Ekshumasi merupakan otopsi dengan menggali makam Korban. Tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian.  ”Kami akan mengecek ada satu rekomendasi lagi tentang otopsi korban yang meninggal dunia. Untuk memastikan apa penyebab kematian dari para korban,” kata Armed, Rabu (19/10).  Dengan proses ekshumasi, polisi bisa melakukan identifikasi forensik penyebab kematian seseorang yang tidak natural dan dikuburkan sebelum dilakukan otopsi.  Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan, masih menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban untuk melakukan proses ekshumasi. Berdasar aturan, proses ekshumasi harus mendapat persetujuan dari keluarga korban.  ”Ekshumasi sampai dengan hari ini (19/10) dari pihak penyidik bersama Polhukam akan bertemu dengan pihak keluarga. Sesuai dengan pasal 134 KUHP, penyidik harus melakukan komunikasi dulu dengan pihak keluarga,” tegas Dedi.  Dia berjanji penyidik bakal secepatnya menemui keluarga korban untuk meminta persetujuan dilakukannya ekshumasi. Berdasar rekomendasi, pihaknya harus melakukan ekshumasi setidaknya terhadap dua korban tragedi Kanjuruhan, Malang.  ”Yang diotopsi rekomendasinya dua orang, tapi masih dikomunikasikan,” terang Dedi.

Polisi Diminta Segera Otopsi Korban Tragedi Kanjuruhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/deputi-v-kemenko-polhukam_antara.jpeg" alt="Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Armed Wijaya, memberikan keterangan kepada wartawan usai proses rekonstruksi di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (19/10/2022). ANTARA/Willy Irawan" width="100%">
<figcaption>Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Armed Wijaya, memberikan keterangan kepada wartawan usai proses rekonstruksi di Polda Jatim, Surabaya, Rabu (19/10/2022). ANTARA/Willy Irawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengingatkan polisi untuk segera menjalankan rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yakni soal autopsi jenazah korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan, Malang.  "Kami akan mengecek ada satu rekomendasi lagi tentang autopsi korban yang meninggal dunia. Gunanya untuk memastikan apa penyebab kematian dari para korban," kata Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Armed Wijaya, usai proses rekonstruksi di Polda Jawa Timur, Surabaya, Rabu (19/10).  Ekshumasi adalah penggalian kubur yang dilakukan demi keadilan oleh pihak berwenang. Hal ini dilakukan untuk identifikasi forensik penyebab kematian seseorang yang tidak natural dan dikuburkan sebelum dilakukan autopsi.  Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menyatakan, mereka masih menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban untuk melakukan proses itu. Sesuai aturan, kata dia, proses penggalian kembali jenazah korban harus mendapat persetujuan dari keluarga korban.  "Ekshumasi sampai dengan hari ini dari pihak penyidik bersama Polhukam nanti akan bertemu dengan pihak keluarga. Sesuai dengan pasal 134 KUHP, penyidik harus melakukan komunikasi dulu dengan pihak keluarga," ujar dia.  Ia memastikan penyidik bersama TGIPF secepatnya akan menemui keluarga korban untuk meminta persetujuan penggalian kembali jenazah korban.  Berdasarkan rekomendasi, kata dia, pihaknya harus menggali kembali jenazah setidaknya terhadap dua korban tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang. "Yang diautopsi rekomendasinya dua orang, tapi masih dikomunikasikan," ujarnya. (*)

Kemenko Polhukam Ingatkan Polri untuk Jalankan Rekomendasi TGIPF

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/20221015_120558.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Undip Semarang, Sabtu (15/10). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Undip Semarang, Sabtu (15/10). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta Polri menghilangkan friksi di tubuh lembaga penegak hukum itu. Hal tersebut agar Polri kembali bangkit dari berbagai masalah.  ”Satu-satunya jalan kalau Polri ingin bangkit, ya harus konsolidasi internal. Hilangkan friksi-friksi,” kata Mahfud seperti dilansir dari Antara Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (15/10).  Menurut dia, Polri harus mulai bersatu dalam perbedaan masa lalu untuk bersatu ke masa depan. ”Itu kalau Polri mau bagus, kalau nggak ya susah,” kata Mahfud.  Berkaitan dengan dugaan kasus narkoba yang menyeret Irjen Pol Teddy Minahasa, Mahfud menyebut hal tersebut sebagai tragedi baru yang dialami Polri. Oleh karena itu, Polri harus berbenah dan betul-betul menata diri.  ”Harus sadar informasi tidak bisa ditutupi, media sosial yang begitu masif. Tidak bisa lagi kita melakukan sesuatu kemudian bersembunyi,” ujar Mahfud.  Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyebutkan Irjen Pol Teddy Minahasa (TM) diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba yang diselidiki Polda Metro Jaya. Keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari penyidikan jaringan narkoba yang dilakukan Polda Metro Jaya.  Penyidikan itu berdasar laporan masyarakat, dilakukan pendalaman, ditangkap tiga warga sipil. Dari situ dilakukan pengembangan ternyata terdapat keterlibatan anggota polisi berpangkat bripka dan kompol dengan jabatan kapolsek.

Menko Polhukam Minta Polri Hilangkan Friksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/MALANG-Suporter-doa-bersama-dan-pasang-lilin-di-patung-singa-Stadion-Kanjuruhan-alfian-rizal_2.jpg" alt="Suporter Arema meletakkan lilin di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Suporter Arema meletakkan lilin di Stadion Kanjuruhan. Alfian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD sudah memberikan hasil temuan dan rekomendasi atas tragedi tersebut kepada Presiden Joko Widodo.  Salah satu poinnya adalah merekomendasikan kementerian sosial (Kemensos) sebagai bagian dari negara turut bertanggung jawab agar semua korban yang terdampak atas kemalangan tersebut dijamin bantuannya. ”Menjamin diberikannya bantuan sosial bagi korban tragedi Kanjuruhan,” tulis rekomendasi TGIPF, dikutip Sabtu (15/10).  Selain itu, kemensos juga direkomendasikan TGIPF untuk memberikan program trauma healing bagi korban dan warga tragedi Kanjuruhan. Sebab, ada 754 orang yang jadi korban tragedi tersebut, dari yang luka ringan hingga meninggal dunia.  ”Menjamin diberikannya treatment program trauma healing bagi korban dan keluarga yang mengalami depresi atau trauma akibat tragedi Kanjuruhan,” katanya.  Sebelumnya, TGIPF sudah mengeluarkan rekomendasi dari hasil temuannya atas tragedi berdarah di Kanjuruhan. Ada 10 poin rekomendasi yang disampaikan.  Rekomendasi tersebut ditujukan kepada PSSI, PT Liga Indonesia Baru (LIB), panitia pelaksana kompetisi, security officer, Polri, TNI, kementerian pemuda dan olahraga, kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kementerian kesehatan, dan kementerian sosial.

Rekomendasi TGIPF, Korban Kanjuruhan Diberi Bantuan Trauma Healing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/DPR-Gelar-Rapat-Bersama-TNI-Polri-Bahas-Pengamanan-Pelantikan-Presiden-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri) saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (kedua kiri) saat rapat koordinasi dengan TNI dan Polri terkait pengamanan jelang pelantikan presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (15/10/2019). TNI dan Polri telah menyiapkan 30 ribu personel gab</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini berada langsung di bawah Presiden Indonesia. Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73/2020 tentang Kementerian Politik Hukum dan Kemananan (Kemenko Polhukam).  Perubahan posisi itu didukung oleh Anggota Komisi I DPR, Muhammad Iqbal. Menurutnya hal itu merupakan langkah tepat. Karena memang sewajarnya BIN langsung di bawah kepala negara.  "Saya kira sudah tepat, seharusnya sudah dari dahulu itu. Karena mempersingkat proses birokrasi kelembagaan," ujar Iqbal kepada wartawan, Senin (20/7).  Iqbal mengatakan, fungsi dan tugas BIN adalah memberikan informasi yang bersifat rahasia. Sehingga segala hal yang berkaitan kondisi keamanan negara kepala negara bisa mengetahuinya.  "Tentu harapannyanya dengan BIN bisa langsung berkoordinasi dengan Presiden maka keputusan kebujakan yang akan diambil oleh Presiden menyangkut kondisi keamanan negara kita bisa lebih cepat," tambah politikus PPP tersebut.  Diketahui, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam. Pasal 4 perpres tersebut tidak lagi mencantumkan BIN di bawah Kemenko Polhukam. Berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 43 tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam yang mana dicantumkan secara tersurat bahwa BIN di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.  Pasal 4 perpres itu menjelaskan bahwa Kemenko Polhukam hanya mengoordinasikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri.‎

BIN Langsung di Bawah Jokowi, DPR: Seharusnya Sudah dari Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/satgas-saber-pungli-ditata-ulang_m_.jpg" alt="Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo" width="100%">
<figcaption>Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kembali dihidupkan. Saat ini sedang ada restrukturisasi anggota. Targetnya, tahun ini satgas bisa bekerja lebih moncer dari tahun lalu yang telah menyelesaikan 2.000 kasus pungli. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, telah diadakan rapat pembentukan ulang Satgas Saber Pungli di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Saat ini pembahasan mengenai jumlah anggota satgas hampir mencapai 90 persen. "Anggotanya ada dari intelijen, penindakan, pencegahan, hingga humasnya," tuturnya. Salah satu target yang dikejar adalah menghentikan pungli di sektor pelayanan. Sekaligus memberikan edukasi untuk mendorong pungli hilang di kementerian hingga pemerintah daerah. "Ya, kalau masih bandel, tindakan hukum dilakukan," paparnya. Pada 2018 satgas tersebut telah menyelesaikan 2.000 kasus dari 14.000 pengaduan masyarakat. "Pengaduan itu ada yang layak (ditindaklanjuti, Red) dan tidak," terangnya. Dia menjelaskan, pekan depan kembali digelar rapat untuk konsolidasi. Jika Menko Polhukam sudah menyetujui komposisi anggota satgas, barulah langkah berikutnya akan ditentukan. "Bagaimana dan apa yang pertama dilakukan," jelasnya. Selama ini Satgas Saber Pungli telah melakukan berbagai operasi tangkap tangan. Salah satu yang terbesar adalah pungli yang terjadi di berbagai pelabuhan di Indonesia. Pungli itu dinilai membuat biaya di pelabuhan naik drastis.&nbsp;

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenko polhukam

Berita Terkini