<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/20/yAY93YOCUAbYKhPxYdU4xwo5R9Rwb9R6fVtsCC04-3611172543.jpg" alt="Dalam agenda COP30, Kemenko Pangan menyebut kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dalam agenda COP30, Kemenko Pangan menyebut kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah menegaskan bahwa memperkuat kesehatan ekosistem harus berpaku pada solusi berbasis masyarakat. Hal itu disampaikan Deputi Menteri Koordinator Bidang Aksesibilitas dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti dalam agenda COP30. &ldquo;Perlindungan hutan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi memastikan masyarakat yang hidup di sekitar hutan memperoleh manfaat nyata,&rdquo; ujar Nani Hendiarti. Nani menjelaskan, Indonesia bersama Uni Emirat Arab mengembangkan Nature and Climate Partnership yang mencakup konservasi keanekaragaman hayati, penguatan perhutanan sosial, tata kelola yurisdiksional, serta mekanisme pendanaan inovatif. Dalam forum yang sama, APP Group memaparkan komitmen memperkuat solusi iklim berbasis alam dan restorasi hutan tropis melalui pendekatan lanskap terpadu. Direktur APP Group Suhendra Wiriadinata menegaskan, keberlanjutan menjadi bagian dari strategi perusahaan. &ldquo;Industri pulp dan kertas hanya dapat bertumbuh di atas lanskap yang sehat. Karena itu, investasi pada restorasi, teknologi pemantauan, dan kolaborasi multipihak merupakan strategi bisnis untuk memperkuat ketahanan rantai pasok, menurunkan risiko operasional, serta membangun kepercayaan pasar global terhadap produk Indonesia,&rdquo; tutur Suhendra Wiriadinata. Melalui platform keberlanjutan Regenesis, APP Group menginvestasikan sekitar US$30 juta per tahun selama satu dekade untuk pemulihan ekosistem, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan gambut, hingga pengembangan karbon biru. Upaya ini mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030 dan penguatan pasar karbon Indonesia melalui IDXCarbon. Efektivitas restorasi hutan tropis, menurut para pemangku kepentingan, membutuhkan perpaduan pendekatan ilmiah, legitimasi sosial, dan pendanaan jangka panjang. Sementara itu, Direktur WWF Indonesia Aditya Bayunanda menekankan pentingnya memilih lokasi yang memiliki nilai ekologis dan sosial tinggi.&nbsp; &ldquo;Pilihlah area dengan habitat penting, keanekaragaman hayati tinggi, atau wilayah dengan jasa lingkungan yang beragam bukan hanya karbon, tetapi juga air dan budaya yang perlu dilindungi. Area-area seperti itu memberikan nilai tambah dan membedakan posisi perusahaan di tingkat global,&rdquo; ungkap Aditya Bayunanda. Pandangan senada disampaikan Theme Leader CIFOR&ndash;ICRAF, Beria Leimona, yang menilai keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. &ldquo;Selain solusi berbasis sains, kita perlu memperhatikan aspek legitimasi. Mendengarkan pengetahuan ekologi lokal dan melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi adalah kunci keberlanjutan. Pada akhirnya, kolaborasi sejati bertumpu pada pemberdayaan,&rdquo; jelas Aditya Bayunanda. Upaya kolaboratif ini diperkuat melalui peluncuran Tropical Forests Forever Facility (TFFF) di Paviliun Indonesia yang melibatkan pemerintah Indonesia, Brasil, Uni Emirat Arab, sektor energi, lembaga internasional, hingga sektor swasta. Adapun dari sisi kebijakan nasional, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti menegaskan pentingnya pembiayaan inovatif untuk memulihkan ekosistem.&nbsp; &ldquo;Kita membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan kepercayaan. Pembiayaan karbon dan blended funding dapat menjadi jembatan antara modal global dan aksi lokal. Jika diterapkan dengan integritas, mekanisme ini berpotensi memulihkan jutaan hektare lahan, mendukung mata pencaharian masyarakat, dan memperkuat kredibilitas solusi iklim berbasis alam,&rdquo; ujar Laksmi Wijayanti. Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba, menambahkan bahwa tata kelola iklim tidak bisa bergantung pada satu pendekatan. Tantangan iklim hari ini tidak bisa dijawab oleh satu pendekatan tunggal. Dibutuhkan integrasi antara sains, tata kelola yang kuat, serta kemitraan yang setara dengan masyarakat dan pemerintah. "Melalui kerangka Regenesis, kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti ilmiah, tetapi tetap mempertimbangkan realitas sosial di lapangan. Inilah landasan yang membuat aksi iklim dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan,&rdquo; tegas Laksmi Wijayanti.

Pemerintah menekankan pentingnya solusi berbasis masyarakat dalam restorasi hutan di COP30, didukung oleh APP Group dan WWF

Perkuat Kesehatan Ekosistem, Kemenko Pangan Sebut Solusi Berbasis Masyarakat yang Terpenting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/d90da2b0-39b6-4b19-a1fd-bf857792d7c7-1508033279.jpg" alt="Menko Pangan Zulkifli Hasan umumkan capaian 0 persen impor beras dan surplus 4 juta ton di acara Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan. (Kemenko Pangan)" width="100%">
<figcaption>Menko Pangan Zulkifli Hasan umumkan capaian 0 persen impor beras dan surplus 4 juta ton di acara Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan. (Kemenko Pangan)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan capaian besar Indonesia di sektor pangan nasional dalam acara Townhall Satu Tahun Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil menekan impor beras hingga 0 persen dan mencatat surplus 4 juta ton beras. Dalam paparannya, Zulhas menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan, serta dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto. &ldquo;Tahun lalu kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini, nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton. Nilai Tukar Petani naik dari 116 menjadi 124,36, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hasil nyata ini karena dukungan Presiden Prabowo dan bukti konkret bahwa kerja keras dan sinergi superteam lintas sektor membawa hasil nyata bagi rakyat,&rdquo; ujar Menko Zulhas. Zulhas menambahkan, dalam satu tahun terakhir, tim lintas sektor yang disebutnya sebagai superteam pangan nasional bekerja cepat menjaga ketahanan pangan, mulai dari produksi, distribusi hingga stabilisasi harga. Kemenko Pangan, menurutnya, berperan sebagai orkestrator kebijakan agar program di setiap kementerian dan lembaga berjalan selaras serta memberikan dampak langsung bagi petani dan masyarakat luas. Kinerja Kemenko Pangan selama setahun terakhir juga tercermin dari peran aktifnya dalam penyusunan berbagai kebijakan strategis. Sejak terbentuk, lembaga ini telah mengoordinasikan 7 Instruksi Presiden (Inpres), 6 Peraturan Presiden (Perpres), 3 Keputusan Presiden (Keppres), dan 2 Peraturan Pemerintah (PP) yang berfokus pada kedaulatan pangan, pengendalian harga, pengelolaan limbah menjadi energi (waste to energy), kemandirian energi, serta penguatan ekonomi petani. Keberhasilan menekan impor beras hingga nol persen sekaligus menjadi sinyal kuat atas efektivitas strategi pemerintah dalam membangun kemandirian pangan nasional. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pertanian dan menjaga keseimbangan pasokan agar tidak hanya mencapai kedaulatan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Menko Pangan Zulkifli Hasan umumkan capaian 0 persen impor beras dan surplus 4 juta ton di acara Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan.

Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan, Menteri Zulhas Umumkan Impor Beras 0 Persen dan Surplus 4 Juta Ton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/03/satgas-cesium-3416563071.jpg" alt="Satgas Cesium 137 segera memulai investigasi cengkeh sekaligus melakukan penanganan produk udang yang terkontaminasi Cs-137. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Satgas Cesium 137 segera memulai investigasi cengkeh sekaligus melakukan penanganan produk udang yang terkontaminasi Cs-137. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Koordinator bidang Pangan mengumumkan perkembangan penanganan cengkeh Indonesia yang terpapar radiasi Cesium-137. Setelah ditelusuri, ternyata sumber radiasinya dari perkebunan cengkeh yang ada di Lampung. Cengkeh Indonesia bisa diekspor ke Amerika Serikat, setelah mengantongi sertifikat bebas Cesium-137. Perkembangan penanganan cengkeh yang terpapar Cesium-137 itu disampaikan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Satgas Penanganan Cesium-137 Bara Hasibuan. Cengkeh itu adalah produk ekspor Indonesia ke AS. Dalam perkembangannya ditemukan radiasi Cesium-137, sehingga harus dikirim balik ke Indonesia. "Ada tiga lokasi yang kami periksa," kata Bara (15/10). Ketiga lokasi itu adalah pabrik pengolahan yang berada di Surabaya. Kemudian dua perkebunan cengkeh yang ada di Pati, Jawa Tengah dan Lampung. Untuk di lokasi pabrik dan kebun di Pati, dinyatakan aman. Sumber radiasi Cesium-137 ditemukan di kebun cengkeh di Lampung. Bara menuturkan tim dari Bapeten bersama BRIN terus melakukan penelusuran di lokasi tersebut. "Kontaminasi tersebut ditemukan dalam jumlah terbatas dan tidak meluas ke wilayah atau komoditas lainnya," kata Bara. Selain itu Bara mengatakan, Bapeten sudah mengeluarkan rekomendasi atas cengkeh yang terkena radiasi Cesium-137 itu. Untuk sementara waktu, diputuskan cengkeh yang terindikasi terkontaminasi Cesium-137 tersebut tidak diperjualbelikan dahulu. Upaya itu diambil untuk memenuhi aspek kehati-hatian. Kebijakan menahan dahulu produk cengkeh siap guna tersebut, menunggu hasil pengujian laboratorium lebih lanjut. Meskipun lokasi radiasi sudah mengarah ke perkebunan di Lampung, tetapi Bara mengatakan tim masih mencari sumber radiasinya. Bara menegaskan pemerintah sedang bergerak cepat melokalisir kontaminasi ini agar tidak meluas ke wilayah lain. "Masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil uji laboratorium resmi," katanya. Dia memastikan pemerintah akan terus memberikan informasi terkini secara terbuka kepada publik. Seperti diketahui kasus cemaran radiasi Cesium-137 ditemukan pada dua produk ekspor Indonesia di AS. Temuan pertama ada pada produk udang beku. Sampai akhirnya ditemukan bahwa sumber radiasinya dari kawasan Industri Modern Cikande, Banten. Saat ini masih dilakukan proses dekontaminasi radiasi. Setelah itu muncul kasus serupa, pada produk cengkeh. Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen-LH) sebelumnya mengatakan bahwa cengkeh itu diolah di sebuah pabrik di Surabaya. Pemerintah memastikan produk yang diekspor ke depan harus bebas dari kandungan atau kontaminasi zat berbahaya.&nbsp;

Kemenko Pangan mengumumkan sumber radiasi Cesium-137 pada cengkeh berasal dari Lampung, ekspor ke AS menunggu sertifikat bebas radiasi.

Sumber Cemaran Cesium-137 Cengkeh Berasal dari Perkebunan di Lampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/02/XXwpmhzfA4YmJpSjmLsjiKqylkBANzlwAFC4fTRF-3240633599.jpg" alt="Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satria Iswara dalam Talkshow Program Nusantara Kini di JawaPosTV. (YouTube JawaPosTV)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satria Iswara dalam Talkshow Program Nusantara Kini di JawaPosTV. (YouTube JawaPosTV)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satria Iswara menyebut, kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih akan memotong rantai pasok barang strategis ke desa-desa di seluruh tanah air. Ia mengatakan, selama ini sejumlah produk strategis, seperti minyak goreng, pupuk, gas LPG, dan beras harus lebih dulu menempuh jalur panjanguntuk sampai ke desa. Mulai dari pabrik ke agen ke distributor kesatu dan kedua, baru kemudian sampai ke pengecer di permukiman. "Niat pemerintah, khusus untuk produk-produk strategis memang dipotong rantai pasok yang panjang itu. Karena ujungnya yang menikmati adalah masyarakat," kata Dandy Satri Iswara dalam Talkshow Program Nusantara Kini di JawaPosTV, dikutip Kamis (2/10). Tak hanya itu, Dandy juga memastikan bahwa pemotongan supply chain atau rantai pasok untuk sejumlah produk strategis akan berdampak positif bagi masyarakat. Salah satunya, harga produk menjadi lebih murah dari biasanya. Dandy mencontohkan gas LPG 3 kg atau biasa disebut gas melon. Dengan adanya Kopdes Merah Putih harga jual LPG melon akan turun. Bila sebelumnya masyarakat harus mengeluarkan kocek sekitar Rp 25 ribu per tabung, nantinya harga bisa turun menjadi Rp 18 ribu per tabung. "Tentu dengan langsung dari agen ke Kopdes Merah Putih, tentu harganya bisa di bawah itu. Mungkin bisa Rp 18 ribu. Menjadi lebih ringan masyarakat," jelasnya. Lebih lanjut, Dandy juga menekankan perlunya pemotongan supply chain bagi produk-produk strategis. Mengingat, produk-produk tersebut memang sudah seharusnya dinikmati langsung oleh masyarakat, bukan kelompok atau kepentingan tertentu. Selain gas melon, Dandy juga menilai harga produk strategis yang lebih murah juga akan berlaku pada pupuk. Di mana nantinya, pupuk subsidi akan lebih mudah dijumpai. Seperti di salah satu desa di Jawa Barat yang terbiasa menggunakan pupuk nonsubsidi. "Sebagai contoh, yang kami lihat di Desa Hambalang, sebelumnya mereka selalu menerima pupuk nonsubsidi, harganya mahal. Mereka adalah petani singkong, begitu dapet pupuk subsidi langsung dari PT Pupuk dengan harga sangat murah," tutup Dandy. &nbsp;

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan Dandy Satria Iswara ungkapkan dampak positif Kopdes Merah Putih dalam pemotongan rantai pasok.

Kemenko Pangan: Kopdes Merah Putih Bisa Potong Rantai Pasok, Harga LPG 3 Kg hingga Pupuk jadi Lebih Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/11/menko-pangan-995419779.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal isu kebocoran gula rafinasi di masyarakat." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan buka suara soal isu kebocoran gula rafinasi di masyarakat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) terus melakukan investigasi terkait adanya isu produk udang beku yang tercemar zat radioaktif Cesium 137 (Cs-137). Adapun pemerintah Amerika Serikat (AS) telah menarik produk udang asal Indonesia tersebut dari pasaran negara mereka. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan, bahwa keamanan pangan telah menjadi prioritas utama. Bahkan, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, pihaknya telah melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. &ldquo;Tadi kami sudah rapat, melokalisir dan menutup dugaan sumber pencemaran. Telah dikumpulkan data dan informasi mengenai sumber CS-137 di kawasan di Cikande itu,&rdquo; kata Zulhas setelah rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jumat (12/9). &ldquo;Utamanya yaitu PT PMT (Peter Metal Teknologi) sudah dilokalisir. Dan segera, untuk rapat kita ini, segera dilakukan dekontaminasi wilayah terdampak. Segera, setelah ini akan dilakukan dekontaminasi,&rdquo; imbuhnya. Terkait investigasi, Zulhas menegaskan akan dilakukan secara hati-hati menggunakan pendekatan ilmiah dan sesuai standar internasional. Bahkan, keamanan pangan tetap akan menjadi prioritas utama. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk melakukan penanganan ini dari Menko Pangan dan instansi terkait. Rapat perihal ini pun sudah dilakukan dua kali. Dia memastikan pemerintah akan menaruh perhatian penuh atas persoalan dugaan pencemaran pada ekspor udang beku dari Cikande, Banten.&nbsp; &ldquo;Industri udang adalah aset kebanggaan nasional kita yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja, berkontribusi besar terhadap ekspor Indonesia. Tentu pemerintah sangat berkomitmen melindungi, nelayan pekerja dan pelaku usaha terhadap dampak isu ini. Itu tugas pemerintah melindungi nelayan pekerja, para pengusahanya,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun telah melakukan pemeriksaan kepada masyarakat di sekitarnya untuk menggali potensi masyarakat yang terdampak.&nbsp; Sebelumnya, makanan laut yang diimpor dari sebuah perusahaan di Indonesia dan telah dipasarkan di 13 negara bagian AS oleh raksasa ritel Walmart diputuskan ditarik. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) di situs webnya. Diberitakan kantor berita AFP, pada Rabu (20/8) lalu, penarikan ini dilakukan menyusul terdeteksinya isotop radioaktif Cs-137 pada udang yang diimpor melalui sebuah perusahaan di Indonesia.

Kemenko Pangan investigasi produk udang beku tercemar radioaktif, bentuk Satgas, keamanan pangan prioritas.

Menko Pangan Zulhas Akan Lakukan Lokalisir dan Dekontaminasi Wilayah Terdampak Terkait Isu Produk Udang Beku Tercemar Zat Radioaktif CS-137

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/29/KrddSS7UTibI5NQ1crHbhIjvAAXxtAKhw92ei3bN-2965415579.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat soal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta (29/7). (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat soal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jakarta (29/7). (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah kasus negatif dalam operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak membuat pemerintah mundur. Bahkan, pemerintah menggenjot operasional KDMP baru. Targetnya, pada Agustus nanti ada 10 ribu unit KDMP yang beroperasi di seluruh Indonesia. Informasi itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan usai memimpin rapat di kantornya (29/7). Dia mengatakan, pemerintah terus menggenjot pembukaan KDMP baru di pelosok Indonesia. "Agustus ini kira-kira akan kita kelarkan sekitar 10 ribu (unit KDMP)," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu. Dia menegaskan, tujuan pendirian KDMP adalah pemberdayaan masyarakat berbasis perdesaan. Meskipun, kata Zulhas, ada yang bilang ketuanya harus untung duluan. Dia menegaskan, anggapan itu tidak benar. Keberadaan koperasi adalah untuk sejahtera bersama-sama. Ketua Umum PAN itu mengatakan, saat ini KDMP yang beroperasi adalah 300 unit yang tersebar di sejumlah titik. Dalam waktu dekat, jumlahnya akan bertambah jadi 514 unit. Zulhas mengatakan, untuk mengawal keberadaan koperasi itu, akan dibentuk satuan tugas (satgas). Satgas ini tidak hanya di pusat atau Jakarta, tetapi juga ada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Zulhas kemudian menyampaikan kementerian terkait bersama Danantara akan membahas mengenai petunjuk teknis (juknis) model bisnis KDMP. Termasuk urusan pembiayaan modal bagi KDMP. Dia menegaskan, tidak ada kucuran APBN atau semacam bansos untuk modal KDMP yang disalurkan secara langsung. Skemanya nanti, modal untuk bisnis KDMP diwujudkan dalam bentuk pinjaman ke bank plat merah. Layaknya pinjaman modal pada umumnya, ada kewajiban pengembalian. Saat ini sudah diatur setinggi-tingginya plafon pinjaman modal untuk KDMP adalah Rp 3 miliar. Zulhas mengatakan, nantinya pemerintah menitipkan uang kepada bank plat merah atau Himbara. Uang itu dikhususkan untuk permodalan KDMP. Di sisi lain, pengurus KDMP diberikan pendampingan membuat proposal bisnis atau sejenisnya. Dokumen ini diperlukan untuk mengajukan pinjaman modal ke bank milik negara.

Pemerintah menggenjot operasional KDMP baru. Targetnya, pada Agustus nanti ada 10 ribu unit KDMP yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Target 10 Ribu Unit Kopdes Merah Putih pada Agustus 2025

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/kopdes-merah-putih-2879246798.jpg" alt="Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan penjelasan soal Koperasi Desa Merah Putih di Sidoarjo, Jawa Timur (30/4). (Hilmi/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan memberikan penjelasan soal Koperasi Desa Merah Putih di Sidoarjo, Jawa Timur (30/4). (Hilmi/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah terus menyosialisasikan keberadaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.&nbsp;Menyoal&nbsp;status kelembagaan, Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan lembaga pelat merah atau BUMN. Tetapi benar-benar milik masyarakat desa. Keterangan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kemarin (30/1). Pria yang akrab disapa Zulhas itu menghadiri Musyawarah Desa Kelurahan Khusus (Musdesus) dan Unit Usaha Koperasi Desa Merah Putih. Di hadapan warga Kota Udang itu, Zulhas menyampaikan beberapa keuntungan atau aspek positif dari Kopdes Merah Putih. "Jadi, koperasi ini memang dibentuk untuk kepemilikan desa. Jadi, bukan pelat merah, melainkan milik seluruh anggota yang ada di desa," katanya. Zulhas mengatakan, dahulu pernah dibentuk koperasi unit desa (KUD). Zulhas mengungkapkan, Kopdes Merah Putih milik desa nantinya akan dikembangkan untuk menunjang ekosistem ekonomi desa. Dia mengatakan, nantinya Kopdes Merah Putih juga akan menjadi penyalur dari program-program pemerintah. Misalnya untuk di daerah pertanian, maka nanti pupuk disalurkan melalui Kopdes. Karena di Kopdes Merah Putih, nanti juga akan bergabung Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). "Kalau di sini (Desa Kupang, Sidoarjo) nelayan, kalau mau masuk bidang tambak, rumput laut, dan nelayan," ujar Zulhas. Selain itu, Zulhas menyebut Kopdes Merah Putih juga bisa membuka usaha pengadaan sembako dan simpan pinjam. Kemudian klinik desa, apotek desa, cold storage atau pergudangan, sarana logistik desa, dan usaha lainnya yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Ketua Umum PAN itu mempersilakan warga dalam Musdesus untuk membahas pembentukan koperasi desa baru yang akan masuk dalam Kopdes Merah Putih. Skema lainnya adalah koperasi desa yang ada, dijadikan Kopdes Merah Putih. "Ini terserah kepada masyarakat desa mau dijadikan Kopdes silakan, mau membentuk Kopdes baru silakan. Diserahkan kepada musyawarah desa," ujarnya. Sebagai informasi Koperasi Tambah Rumput merupakan calon Kopdes Merah Putih. Koperasi ini memiliki potensi budidaya rumput laut dengan luas area 3.962 hektare. Dari luasan itu, area yang tertanami rumput laut sekitar 1.192 hektare.

Kementerian Koordinator bidang Pangan menekankan pentingnya Koperasi Desa Merah Putih sebagai milik masyarakat desa.

Menko Pangan Zulhas Tekankan Kopdes Merah Putih Milik Desa: Bukan Pelat Merah

Kemenko Pangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemenko Pangan

Berita Terkini