<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/sesmenko-2888853686.jpg" alt="Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7). (ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia, menyusul keputusan Negeri Paman Sam yang memberikan tarif lebih rendah kepada Jepang dan Uni Eropa (UE).&nbsp;Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tarif resiprokal sebesar 19 persen yang disepakati sebelumnya antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang terendah, setelah Jepang dan Uni Eropa berhasil mendapatkan tarif hanya sebesar 15 persen. "Sebenarnya kita masih negosiasi semuanya, termasuk tarif resiprokal 19 persen. Posisi saat itu kan kita terendah, kemarin tiba-tiba ada Eropa dengan Jepang yang dapat 15 persen, jadi kita masih negosiasi lagi," ujarnya usai menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7). Meski demikian, Susiwijono menerangkan tarif rendah yang didapat Jepang dan Uni Eropa bukan tanpa syarat. Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, dengan total nilai USD 8 miliar. Kemudian Jepang juga harus berinvestasi sebesar USD 550 miliar. Sementara, Uni Eropa disyaratkan membeli produk AS senilai USD 750 miliar, dan penanaman investasi USD 600 miliar. Menurutnya, syarat tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan apa yang disepakati Indonesia dan AS. Meski kesepakatan tarif 19 persen telah dicapai, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resmi dari pihak AS. Saat ini, tarif dasar yang berlaku atas ekspor Indonesia ke AS masih tarif dasar yang berada 10 persen dan telah diberlakukan sejak April 2025. Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Donald Trump yang bakal mengenakan tarif 15-20 persen kepada negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susi mengatakan akan meminta klarifikasi dengan pihak AS terkait kejelasan implementasinya.&nbsp;"Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat," ujarnya, dikutip dari Antara, Rabu (30/7). Sebagaimana diketahui, selain soal tarif, kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.&nbsp;Di antaranya pembelian energi sebesar USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, investasi USD 10 miliar, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar model Boeing 777. Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS.&nbsp;Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, termasuk Indonesia.&nbsp;Di antara komoditas yang menjadi fokus ialah produk-produk sumber daya alam unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya menurunkan tarif impor dengan AS, pasca penurunan tarif untuk Jepang dan Uni Eropa.

Eropa dan Jepang Dapat Tarif Lebih Rendah, hanya 15 Persen, Kemenko Sebut Barternya juga Nggak Murah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/19/89-Mobil-Listrik-2060237035.jpg" alt="Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik ESDM Jakarta / (ANTARA FOTO/Hana Dewi Kinarina/wpa/YU)" width="100%">
<figcaption>Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) milik ESDM Jakarta / (ANTARA FOTO/Hana Dewi Kinarina/wpa/YU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mendorong percepatan beralihnya kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, juga menambahkan bahwa di wilayah tersebut sudah ada 3.478 Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Pemprov Jateng berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan penggunaan KBLBB melalui insentif pajak, fasilitasi, sosialisasi, dan dukungan infrastruktur. Dukungan pajak termasuk penetapan nol persen untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada KBLBB. Pemprov Jateng juga telah mulai menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional dinas. Pembiayaan kendaraan listrik pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai angka sekitar Rp170 miliar untuk segmen roda dua dan roda empat. Hal ini berdasarkan pencapaian positif yang telah dicapai hingga Oktober, yaitu berjumlah sekitar Rp140 miliar dari kedua segmen tersebut. Komposisi pembiayaan tersebut masih didominasi oleh kendaraan roda empat. Meskipun pembiayaan kendaraan listrik masih menyumbang porsi kecil, yakni hanya sekitar 1-2 persen, dengan perkembangan infrastruktur dan peningkatan edukasi, akan terjadi peningkatan yang positif. Dikutip dari Antara pada Minggu (19/11), Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kemenko Marves M. Firdausi Manti, menyatakan bahwa tren global saat ini mengarah ke transformasi dari kendaraan berbahan bakar menjadi kendaraan listrik. Ia menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memilih antara tetap menggunakan kendaraan berbahan bakar atau ikut serta dalam transformasi menuju penggunaan kendaraan listrik. Firdausi Manti menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui program bantuan, termasuk pengurangan pajak dan fasilitas lainnya. Beberapa insentif yang disebutkan meliputi pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil dan bus listrik, serta kebijakan ganjil-genap di wilayah tertentu seperti DKI Jakarta. Ia juga mencatat lebih dari 15 merek dan 35 model sepeda motor listrik yang dapat dibeli melalui program bantuan pemerintah. Harganya bervariasi, mulai dari Rp 11 juta sebelum potongan dari pemerintah.

Pembiayaan kendaraan listrik pada tahun 2023 diperkirakan akan mencapai  Rp170 miliar sebagai langkah dukungan Kemenko terhadap peralihan.

Kemenko Dorong Peralihan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak ke Listrik, Perkiraan Pembiayaan Capai Rp170 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/Screenshot_2023-06-09-09-59-50-197-edit_comandroidchrome-238221864.jpg" alt="Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker Banggar DPR RI bersama empat menko di Jakarta, Jumat (9/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dalam raker Banggar DPR RI bersama empat menko di Jakarta, Jumat (9/6/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif anggaran tahun 2024 untuk empat kementerian koordinator (kemenko). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01793418/baim-wong-batal-berangkat-haji-pihak-travel-bilang-begini">Baim Wong Batal Berangkat Haji, Pihak Travel Bilang Begini</a> "Banggar bersikap bahwa keempat menko itu mendapat tambahan anggaran pada September 2023 ketika APBN akan diketuk di Badan Anggaran. Itu jaminannya pimpinan badan dan seluruh anggota Banggar, sekalian kepada para menko," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat. Keempat kemenko tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengusulkan tambahan pagu indikatif Rp91,96 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memerlukan tambahan Rp40,26 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membutuhkan Rp189,89 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Rp76,39 miliar. Total penambahan pagu anggaran keempat kemenko tersebut mencapai Rp398,5 miliar. Saat ini, pagu indikatif anggaran tahun 2024 Kemenko Polhukam tercatat Rp320,43 miliar, Kemenko Perekonomian Rp505,8 miliar, Kemenko PMK Rp248 miliar, sementara Kemenko Marves mencapai Rp327 miliar. Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam raker Banggar DPR pada Selasa (30/5/2023) mengungkapkan pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2024 mencapai Rp999,9 triliun guna mendukung program prioritas pemerintah. Bendahara Negara tersebut menjelaskan penggunaan belanja K/L tahun 2024 antara lain difokuskan untuk strategi jangka pendek, jangka menengah, dan meningkatkan harmonisasi belanja K/L dengan belanja daerah. Kebijakan untuk strategi jangka pendek yakni penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01793346/wuling-rangsang-pasar-dongkrak-penjualan-saat-musim-liburan-sekolah">Wuling Rangsang Pasar Dongkrak Penjualan Saat Musim Liburan Sekolah</a> Kemudian, untuk strategi jangka menengah yakni untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, serta percepatan infrastruktur, mendorong hilirisasi sumber daya alam, penguatan kelembagaan, dan simplifikasi regulasi serta ekonomi hijau. (*)

Banggar DPR RI menyetujui usulan penambahan pagu indikatif tahun 2024 untuk empat kementerian koordinator(Kemenko)

Banggar DPR Setujui Penambahan Pagu untuk Empat Kemenko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/jokowi-di-pabrik-esemka-biro-pers.jpg" alt="Presiden Jokowi bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat saat peresmian pabrik milik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9). (Biro Pers Istana)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan sejumlah pejabat saat peresmian pabrik milik PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka) di Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9). (Biro Pers Istana)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam mendongkrak kelesuan industri otomotif yang dikarenakan dampak pandemi covid-19, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjanjikan insentif. Yaitu berupa stimulus bagi pelaku industri otomotif sebesar Rp 70 triliun.  Seperti diketahui bahwa di sektor otomotif merupakan sektor vital dalam menunjang perekonomian Tanah Air, dengan terkenannya dampak pandemi covid-19 mengakibatkan turunnya angka penjualan. Bahkan pada April 2020 penjualan mobil anjlik hingga 90 persen.  I Gusti Putu Suryawirawan selaku Staff Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui virtual meeting MarkPlus Industry Roundtable Automotive industry Perspective menegaskan.  Kalau Kementerian Perekonomian mendorong berbagai kebijakan mengatasi wabah penyakit.  "Salah satu kebijakan yang akan kita lakukan adalah pemberian beberapa stimulus kepada industri otomotif. Ini untuk membantu pelaku industri otomotif bertahan di tengah pandemi. Kalau harus menunggu hingga adanya vaksin, lalu kita baru menjalankan perekonomian, mungkin kita bukan mati karena wabah, melainkan mati karena kelaparan,”ungkapnya beberapa waktu lalu.  Putu menambahkan kalau stimulus yang diberikan yaitu berupa fiskal dan non fiskal dan moneter. Bila di rinci stimulus fiskal tersebut berupa relaksasi PPh Pasal 21, 22, 25 selama enam bulan, insentif PPN dipercepat selama enam bulan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 23/2020 dan juga memberikan pengurangan bea masuk impor.  Sedangkan stimulus non-fiskal diberikan dengan skema penyederhanaan atau pengurangan larangan dan atau pembatasan (lartas) ekspor dan impor untuk bahan baku. Lalu percepatan proses ekspor-impor untuk trader bereputasi, serta penyederhanaan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE).  Sementara yang ketiga adalah stimulus moneter yang akan diberikan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 11/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional.  Yaitu sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan Relaksasi Program Jaminan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJamsostek).  Dikutip dari penjelasan Kemenperin, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, terdapat tambahan penanganan wabah sebesar Rp 405,1 Triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 150 triliun untuk membantu pemulihan sektor industri termasuk industri otomotif.  Dalam sisi lain Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) mengakui industri otomotif tanah air saat ini sedang menderita karena imbas pandemi.  “Kami juga meminta ke Pemerintah bahwa pada saat sekarang ini industri otomotif suffering, kita menderita. Cuma kita mengharapkan bahwa setelah pandemi, industri otomotif harus tetap diperhatikan,” kata Ketua Umum GAIKINDO Yohannes Nangoi di waktu yang sama.  Nangoi menyebutkan terdapat beberapa stimulus yang diusulkan pihaknya dan sedang dibicarakan dengan pemerintah. Pertama, Ia meminta pemerintah memberikan relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB).  “Misalnya tadinya [PKB] sekitar 10 sampai 12,5 persen kalau memungkinkan bisa dikasih relaksasi sehingga turun sebesar 30 sampai 35 persen dari hal sebenarnya. Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) juga kita diskusikan, karena sampai saat ini masih banyak sekali problem di IT,” katanya.  Selain itu juga pemerinta agar memberi kemudahan dalam proses importasi. Karena dengan adanya pandemi, maka proses surat menyurat menjadi lebih lama. “Akibatnya di sini kita meminta untuk bisa diperpanjang [tenggat waktu proses dokumen]. Kemudian relaxation untuk demurrage untuk sampai satu bulan. Delete yang namanya lartas (larangan dan pembatasan),” katanya.  Bukan hanya itu, GAIKINDO  juga meminta pemerintah untuk menghapus biaya penggunaan minimum untuk PLN dan gas, memudahkan proses perpanjangan izin, serta mengoptimalkan kapasitas produksi yang ada dan meminta dasar untuk memindahkan pesanan. Kebijakan ini ni nilai akan sangat membatu para pelaku di industri otomotif akan bisa terus bertahan dan pulih.

Pemerintah Akan Gelontorkan Rp70 Triliun, Kuatkan Industri Otomotif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/063_1194791384-640x480-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut, akan ada konsekuensi atas dikeluarkannya Indonesia dari daftar negara berkembang oleh Amerika Serikat (AS). Sebagaimana diketahui, AS melalui kantor perwakilan perdagangannya di World Trade Organization (WTO), yakni US Trade Representetive (USTR), tak lagi memasukkan RI dalam daftar negara berkembang.  Sekretaris Kemenko Susiwijono menegaskan, keputusan tersebut akan berdampak terhadap perdagangan Indonesia-AS. Indonesia tak akan lagi mendapatkan fasilitasi perdagangan dari negeri Abang Sam itu.  "Konsekuensinya nanti masalah GSP (Generalized System of Preferences) dan sebagainya," katanya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (24/2).  Tanpa GSP, produk Indonesia yang masuk ke pasar AS akan dikenakan bea masuk impor. Kondisi ini menyebabkan produk Indonesia menjadi relatif tidak kompetitif dibandingkan produk sejenis dari negara lain yang masih menikmati perlakuan GSP.  Sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengkritik beberapa negara berkembang namun ekonominya cukup besar seperti Tiongkok dan India. Menurut Trump, negara-negara ini tak berhak mendapatkan perlakuan perdagangan khusus dari negara-negara anggota WTO.

AS Anggap RI Negara Maju, Kemenko: Konsekuensinya Tak Dapat GSP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-hapus-perizinan-usaha-warnet-dan-pengupasan-umbi-umbian_m_.jpg" alt="Ilustrasi bisnis warnet" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bisnis warnet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberi relaksasi terhadap Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016. Nantinya, kemudahan itu akan dituangkan dalam Perpres baru yang diperkirakan akan segera terbit pada pekan ini. Salah satu relaksasi yang diberikan pemerintah adalah kemudahan dalam membangun bisnis warung internet (warnet) atau industri pengupasan umbi-umbian. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi di dua sektor itu kini tidak lagi perlu mengurus izin. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Dalam Perpres 44/2016, pemerintah mengatur klausul bahwa investor yang mendirikan dua bisnis usaha itu wajib mengurus izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Nah ini pertimbangan dan perubahannya, dikeluarkan dari DNI yang tidak wajib UMKMK menjadi tidak perlu perizinan. Jadi dulu dia masuk ke wajib UMKM. Jadi sekarang tidak perlu UMKM untuk buka bisnis itu dan tidak perlu izin dulu," ujarnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11). "Sekarang rakyat kecil nggak perlu izin lagi, untuk warnet, umbi-umbian," tambahnya. Selain itu, Susi juga menegaskan jika kedua bidang usaha itu tidak diizinkan 100 persen untuk asing. Pasalnya, Undang-Undang (UU) UMKM telah mengatur ketentuan investasi untuk asing harus di atas Rp 10 miliar. "UU UMKM itu (mengatur investasi asing) hanya untuk Rp 10 miliar ke atas. PMA juga perlu izin (investasi), jadi dijamin tidak bisa masuk," pungkasnya.

Pemerintah Hapus Perizinan Usaha Warnet dan Pengupasan Umbi-Umbian

Kemenko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Kemenko