<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/26/7a895bf3-1415-4f12-8743-a27dfdf144e0-3259053507.jpg" alt="Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono. (Febry Ferdian/Jawa Pos) " width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono. (Febry Ferdian/Jawa Pos) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia memberikan perlindungan hak asasi manusia. Tahun ini, Kemenham menyediakan 2.000 formasi jabatan fungsional Analis HAM yang akan ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM Aditya Sarsito Sukarsono mengatakan, kesempatan ini terbuka luas bagi PNS lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun daerah. Khususnya untuk mereka yang ingin berkontribusi dalam penguatan perspektif HAM dalam pemerintahan. &rdquo;Kami memberikan peluang kepada PNS di semua kementerian, pemda, dan pemprov untuk bergabung menjadi JF Analis HAM yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelindungan, pemahaman di bidang HAM,&rdquo; kata Aditya Sarsito Sukarsono. Menurut dia, keberadaan analis HAM memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan publik disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka akan terlibat dalam proses analisis regulasi serta mendukung perumusan kebijakan yang berkeadilan dan inklusif. &rdquo;Mereka akan membantu para pengambil kebijakan dalam pembuatan produk undang-undang di daerah,&rdquo; ucap Adit. Selain berperan dalam proses legislasi dan kebijakan, analis HAM juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperkuat pemahaman HAM di tengah masyarakat. Peran ini mencakup upaya mediasi konflik sosial, baik yang bersifat horizontal antarwarga maupun vertikal antara masyarakat dan pemerintah, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi. Proses rekrutmen sendiri telah dimulai sejak Januari dan saat ini masih berada pada tahap seleksi administrasi. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi analisham.kemenham.go.id dan akan dibuka hingga 1 Juli. Aditya menjelaskan, formasi ini diperuntukkan bagi PNS minimal golongan III dari berbagai instansi. Bahkan, tenaga pendidik di sekolah negeri juga didorong untuk ikut serta, mengingat pentingnya kehadiran perspektif HAM dalam lingkungan pendidikan. &rdquo;Dari guru juga boleh sehingga jika ada pem-bully-an (perundungan) atau ada kekerasan di antara siswa bisa ditangani oleh tenaga analis HAM yang ada di sekolah tersebut,&rdquo; tutur Aditya Sarsito Sukarsono. Dia menambahkan, kebutuhan analis HAM semakin mendesak seiring kompleksitas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Kehadiran tenaga profesional yang memahami prinsip HAM dinilai penting untuk memastikan setiap persoalan diselesaikan secara adil dan manusiawi. Aditya mencontohkan peran nyata analis HAM dalam membantu penyelesaian konflik masyarakat. Salah satunya di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, dengan pendekatan mediasi berbasis HAM berhasil membantu meredakan sengketa. &rdquo;Ada masyarakat yang tinggal di kuburan, itu dibantu Kantor Wilayah HAM DKI Jakarta. Kebetulan waktu itu sudah kami latih tentang kompetensi mediator non hakim dan kualifikasi JF analis HAM sehingga dia mampu menyelesaikan sengketa masyarakat di luar pengadilan,&rdquo; kata Aditya Sarsito Sukarsono. Kemenham optimistis, kehadiran analis HAM di berbagai instansi akan memperkuat komitmen negara dalam menjamin penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Para analis HAM diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM di setiap lini pemerintahan. &rdquo;Kami berharap kerja menegakkan, melindungi, dan memajukan HAM bisa dikerjakan oleh JF analis HAM, di mana pun dia bekerja. Jadi, kita membentuk sebuah ekosistem atau komunitas HAM di semua kementerian, lembaga, pemda, dan pemprov,&rdquo; tutur Aditya Sarsito Sukarsono.

Kemenham sediakan 2.000 formasi jabatan fungsional Analis HAM yang akan ditempatkan di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemda

Kemenham Buka 2.000 Formasi Analis HAM, Dorong Kebijakan Nasional dan Daerah Lebih Berbasis Hak Asasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/23/HAM-3268507947.jpg" alt="Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar dialog soal Bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa (23/12). (Ridwan/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menggelar dialog soal Bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa (23/12). (Ridwan/JawaPos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menyatakan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM, saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kemenham, Sofia Alatas, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan jajaran Kemenko Perekonomian terkait proses tersebut. &ldquo;Kami sudah berkomunikasi dengan staf Pak Airlangga. Sebenarnya sudah disetujui, hanya tinggal menunggu tanda tangan beliau,&rdquo; kata Sofia dalam dialog bertema Bisnis dan HAM di Jakarta, Selasa (23/12). Sofia menjelaskan, keterlibatan Kemenko Perekonomian diperlukan, mengingat Perpres tersebut berkaitan dengan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Setelah mendapat persetujuan, draf Perpres akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk selanjutnya disahkan oleh Presiden. Menurutnya, Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM. Berbeda dengan regulasi sebelumnya, Perpres ini nantinya bersifat wajib, khususnya bagi pelaku usaha kelas menengah ke atas. &ldquo;Perpres ini akan mendorong perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekitar dan mencegah praktik bisnis yang berpotensi merusak lingkungan hingga menimbulkan bencana,&rdquo; ujarnya. Sofia menegaskan, keberadaan kebijakan yang jelas sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Tanpa aturan yang tegas, perusahaan cenderung enggan mengambil langkah konkret dalam penerapan prinsip bisnis dan HAM. &ldquo;Perusahaan tidak akan menjalankan sesuatu tanpa adanya kebijakan yang jelas,&rdquo; tuturnya. Kemenham, lanjut Sofia, juga telah melakukan koordinasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), kementerian dan lembaga terkait, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta para pelaku usaha dan perdagangan. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan memahami substansi Perpres tersebut sebelum resmi diberlakukan, yang ditargetkan mulai disosialisasikan pada 2026. &ldquo;Supaya ketika Perpres ini disahkan tidak ada lagi yang merasa tidak tahu atau tidak paham. Kami sudah melibatkan mereka sejak awal, karena dampak Perpres ini akan dirasakan lintas kementerian dan sektor,&rdquo; imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, aktivis HAM Haris Azhar menyatakan, aturan soal bisnis dan HAM akan memaksa pengusaha untuk mematuhi aturan standar-standar HAM. "Perpres Bisnis dan HAM ini akan meminta dan memaksa sebuah perusahaan yang cukup mid-up ya, menengah ke atas itu, untuk melengkapi ketertiban standar-standar tertentu yang kita sebut standar Hak Asasi Manusia," tegasnya. Ia pun meyakini, aturan soal Bisnis dan HAM akan memudahkan setiap regulasi, jika semua aturan yang berkaitan dengan standar kemanusiaan terpenuhi dengan baik. "Kementerian HAM mau jadi eksekutor. Enggak. Kementerian HAM ini bikin regulasi, ini fungsinya pemerintah kan regulatif. Bikin aturan, nanti Kementerian HAM ini memfasilitasi satu tim independen yang mengawasi produknya auditor," pungkasnya.

Kemenham menunggu persetujuan Airlangga untuk Perpres Bisnis dan HAM, sosialisasi dijadwalkan mulai 2026.

Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM Tinggal Tunggu Persetujuan Airlangga, Sosialisasi Dimulai 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/vmktnv4Bv1ltRQfpy3kROFag9Lon1DppwEl9JW1O-310864697.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak bertujuan melemahkan Komnas HAM, melainkan memperkuat perannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris saat bertemu awak media di kawasan Menteng, Jumat (31/10). Dia menanggapi kritik Komnas HAM yang menilai sejumlah kewenangannya justru dihapus dalam draf revisi. &ldquo;Pada prinsipnya komitmen untuk memperkuat peran dari lembaga HAM itu sudah langsung disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, sebagai tindak lanjut komitmen itu, pembahasan atau penyusunan draft perancangan undang-undang pengubahan 39 itu pun juga disusun,&rdquo; ujar Novita. Dia menegaskan, proses penyusunan revisi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar dan mantan Ketua Komnas HAM. &ldquo;Selain oleh jajaran Kementerian HAM, juga kita libatkan penyusun intinya, yaitu para pakar-pakar di bidang Komnas HAM. Bahkan ada di antaranya adalah mantan ketua Komnas HAM, lalu kemudian akademisi dan juga praktisi HAM itu sendiri,&rdquo; jelasnya. Menurut Novita, pihaknya juga telah menerima masukan dari lembaga HAM, masyarakat sipil, serta kementerian dan lembaga terkait. Semua proses itu, kata dia, dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. &ldquo;Lalu kemudian kita pun juga menerima masukan dari lembaga HAM, lalu kemudian dari masyarakat sipil, lalu kemudian dari kementerian lembaga terkait, dan semuanya itu jelas ada jejak digitalnya, teman-teman mungkin bisa lihat,&rdquo; ucapnya. Saat ini, revisi UU HAM telah memasuki tahap pembahasan di panitia antar kementerian. Meski begitu, Novita menegaskan, substansi pasal-pasalnya masih terus berproses. &ldquo;Substansi tersebut masih dalam dinamika pembahasan, yang menurut hemat kami itu masih perlu diskusi yang mendalam. Jadi oleh karena itu, kita bisa nanti akan mendengarkan pendapat dari masing-masing yang menyusun,&rdquo; tuturnya. Novita menambahkan, KemenHAM menunggu masukan resmi dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, sebelum pembahasan pasal demi pasal dilakukan. &ldquo;Statement yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM itu menjadi bagian dari masukan yang kita harapkan lebih komprehensif lagi. Yang nanti akan dibahas bersama oleh tim penyusun yang tadi saya sampaikan,&rdquo; kata Novita. Dia juga memastikan proses pembahasan revisi undang-undang ini dilaksanakan dengan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna. &ldquo;Kalau kami yang penting adalah komitmen dulu nih. Untuk komitmen sudah ada dari Pak Menteri, dan sudah ditindaklanjuti dengan mengundang para pakar langsung. Dan pembahasannya pun sudah menerapkan prinsip meaningful participation. Dan ini belum selesai,&rdquo; ujarnya. Novita menyebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada lembaga-lembaga yang ingin menyampaikan masukan hingga akhir pekan ini. &ldquo;Apa yang menjadi masukan dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan yang juga sudah menjanjikan akan memberikan masukan, ini kita harapkan kemarin itu pada saat rapat, kita tunggu paling lambat hari Jumat ya. Hari Jumat ini paling lambat,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, seluruh masukan akan diformulasikan bersama tim ahli HAM yang membantu penyusunan draf. &ldquo;Dari situ nanti kita akan formulasikan. Pak Menteri langsung meminta bantuan ke para pakar HAM yang saat ini bergabung sebagai tenaga alih HAM,&rdquo; ujar Novita. &ldquo;Dan nanti pun teman-teman kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi garda ke depan, terdepan yang menjelaskan,&rdquo; tutupnya.

KemenHAM menegaskan revisi UU HAM bertujuan memperkuat peran Komnas HAM dengan keterlibatan berbagai pihak.

Masih Dalam Pembahasan, KemenHAM Tegaskan Terima Masukan soal Revisi UU HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pelaku-pelanggaran-ham-dapat-posisi-penting-di-era-jokowi_m_173994.jpeg" alt="Ilustrasi HAM. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi HAM. (Pixabay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil KemenHAM) Jakarta menghadirkan Kampung Redam di Manggarai, Jakarta Selatan (Jaksel). Kampung Redam atau Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian merupakan bagian dari program penguatan nilai-nilai HAM di level akar rumput.&nbsp; Berdasar keterangan resmi yang diterima pada Rabu (29/10) malam, Kampung Redam merupakan inisiatif strategis Kementerian HAM. Tujuan dihadirkannya Kampung Redam tidak lain sebagai pusat edukasi dan pemahaman nilai-nilai HAM. Fokus utamanya adalah penyelesaian masalah secara damai, penguatan integrasi sosial, serta pencegahan terulangnya konflik sosial di masa lalu. &rdquo;Kampung Redam harus menjadi laboratorium hidup perdamaian, tempat luka masa lalu disembuhkan lewat pengampunan dan kebersamaan,&rdquo; kata Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jakarta Mikael Azedo Harwito dalam keterangan tersebut.&nbsp; Kampung Redam adalah wujud nyata hadirnya pemerintah dalam menegakkan prinsip penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM di wilayah Jakarta. Dia menekankan bahwa program tersebut diharapkan mampu memfasilitasi penyelesaian perbedaan dengan cara damai. Juga menanamkan kesadaran kolektif di masyarakat. Mikael menyatakan, hadirnya Kampung Redam di Manggarai bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen untuk memulihkan hubungan sosial dan menumbuhkan budaya rekonsiliasi. Dia pun mengapresiasi peran Kecamatan Tebet dan Kelurahan Manggarai yang menjadi pionir perdamaian. Harapannya, hal itu menginspirasi wilayah lain di Jakarta.&nbsp; Selain meresmikan Kampung Redam, turut dilaksanakan pembacaan Deklarasi Kampung Redam dan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama Kampung Redam. Lurah Manggarai Muhammad Arafat Dinsirat juga membacakan Surat Keputusan (SK) Gugus Tugas. Pembacaan SK tersebut sekaligus menandai langkah awal pembentukan tim pelaksana di tingkat kelurahan.&nbsp; Dengan diresmikannya Gugus Tugas dan penandatanganan komitmen bersama tersebut, Kelurahan Manggarai siap bertransformasi menjadi model percontohan nasional dalam penerapan nilai-nilai HAM dan resolusi konflik secara damai.&nbsp;

KemenHAM luncurkan Kampung Redam di Manggarai, Jakarta Selatan, sebagai pusat edukasi dan pemahaman nilai-nilai HAM

KemenHAM Luncurkan Kampung Redam, Pusat Edukasi Nilai-Nilai HAM di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/hut-ke-72-tni-mestinya-panglima-gatot-fokus-ke-proxy-war_c_161009.jpeg" alt="Alutsista TNI di parade HUT ke-72" width="100%">
<figcaption>Alutsista TNI di parade HUT ke-72</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono fokus dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri untuk 5 tahun ke depan. Hal itu sesuai dengan intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Trenggono mengatakan, sejauh ini penyerapan anggaran pertahanan oleh industri pertahanan belum maksimal. Akibatnya, industri pertahanan juga belum maksimal dalam menghasilkan produk.  "Pada 2020-2024 dengan hadirnya saya di situ, kita berharap mereka mampu memanfaatkan anggaran yang ada. Kalau dulu mereka abai anggaran, sekarang kita akan beri porsi lebih," kata Wahyu di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).  "Contoh misalnya Pindad punya kemampuan memproduksi 200-250 juta butir peluru dan amunisi dalam satu tahun. Tapi dalam praktiknya Pindad tak pernah mencapai full capacity. Tidak pernah mencapai angka 250 juta," imbuhnya.  Kondisi tersebut menurut Trenggono terjadi karena beberapa alasan. Bisa karena industri pertahannya yang tidak memanfaatkan dengan baik. Atau dari user yang tidak membuat pesanan secara maksimal kepada produsen. Oleh karena itu, mulai 2020 mendatang, hal tersebut tidak boleh lagi terulang.  "Jadi bukan artinya tambah anggaran begitu yang ada itu dimanfaatkan. Kalau diibaratkan air baru sebotol itu baru sedikit saja minumnya. Kenapa enggak dihabisin. Padahal dia punya kemampuan untuk itu," jelasnya.  Lebih lanjut, Trenggono menyebut, pengembangan industri pertahanan dalam negeri yang dimaksud Jokowi pun bukan semata-mata menyetop belanja dari pihak swasta. Dalam Undang-undang industri pertahanan telah disebutkan alutsista yang harus dikerjakan oleh negara dan yang boleh diproduksi oleh swasta.  Dengan begitu, menurut Trenggono harus ada kerja sama antara BUMN dan swasta. Keduanya harus diberi kesempatan. Apabila diabaikan, maka tidak akan pernah mampu membuat industri pertahanan dalam negeri yang kuat.  "Kalau tahun pertama dikasih kesempatan dia belum berhasil, tahun kedua mesti berhasil. Tahun kedua berhasil tapi kurang jago ya tahun ketiga mesti (ditingkatkan)," ucapnya.  Trenggono menuturkan, meski alutsista yang hanya boleh dikerjakan oleh BUMN atau negara, juga tetap bisa menggandeng swasta. "Di dalam proses produksi atau proses pembuatannya itu dia pasti membutuhkan banyak komponen atau bahan baku. Nah, di situ bisa bekerja sama dengan swasta. Ini ke depan akan seperti itu," pungkasnya.  Kementerian Pertahanan sendiri sekarang tengah membuat road map industri pertahanan dalam negeri untuk 5 tahun ke depan. Diharapkan dengan itu, bisa menekan belanja alutsista dari luar.

Kemenhan Bakal Maksimalkan Penyerapan Anggaran Industri Pertahanan

kemenham

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kemenham

Berita Terkini

Kemenham Buka 2.000 Formasi Analis HAM, Dorong Kebijakan Nasional dan Daerah Lebih Berbasis Hak Asasi

Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM Tinggal Tunggu Persetujuan Airlangga, Sosialisasi Dimulai 2026

Masih Dalam Pembahasan, KemenHAM Tegaskan Terima Masukan soal Revisi UU HAM

KemenHAM Luncurkan Kampung Redam, Pusat Edukasi Nilai-Nilai HAM di Jakarta

Kemenhan Bakal Maksimalkan Penyerapan Anggaran Industri Pertahanan

Download Aplikasi JawaPos.com